Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Anggaran dan Keuangan

1
Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Anggaran
dan Keuangan

• Radian Salman, S.H., LL.M

2
Fakta-Fakta

• Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat,
  sekitar 3000 legislator memiliki masalah hukum.
  (JPNN Rabu, 25 April 2012 , 034300)
• Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri
  mencatat, sudah 173 kepala daerah selama periode
  2004-2012 yang menjalani pemeriksaan dengan
  status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa.
  Sebanyak 70 persen dari jumlah itu sudah dijatuhi
  vonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi
  terpidana. (Kompas Online, Kamis 19 April 2012)

3
Fakta

• Opini Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa
  Timur Tahun 2010 , hanya Kabupaten Pacitan, Kota
  Mojokerto, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung,
  dan Kabupaten Bangkalan, yang memperoleh predikat
  WTP (BPK 2011). --- selebihnya?

4
Fakta Sengketa Informasi

• Objek Sengketa Informasi pada Komisi Informasi
  (pusat) didominasi oleh Sengketa mengenai
  anggaran dan keuangan serta data informasi publik
  (masing-masing sekitar 30) (KI Satu Tahun
  Pemberlakuan Undang-Undang No.14 Tahun 2008
  tentang Keterbukaan Informasi Publik)

5
Fakta Sengketa Informasi

• Sengketa Informasi dalam bentuk Adjudikasi pada
  KI Jawa Timur Tahun 2011, dari 13 perkara, 11
  diantaranya adalah tentang anggaran dan keuangan.
  Sedangkan tahun berjalan (2012), 3 perkara
  adjudikasi seluruhnya adalah tentang anggaran dan
  keuangan. (rekap data adjudikasi KI Jawa Timur
  http//kip.jatimprov.go.id/)

6
Mengapa Demikian ?

• Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Keuangan
• Intergritas
• Derajat Keterbukaan dalam perencanaan dan
  pelaksanaan
• Kualitas SDM
• Perubahan Peraturan Perundang-undangan

7
Politik Hukum telah menetapkan strategi

• Preventif
• LHKPN
• Keterbukaan Informasi
• Represif
• Ombudsman (Administratif)
• Pengadilan Khusus Tipikor

8
Keterbukaan Informasi Sebagai Sarana Preventif
Konteks Anggaran dan Keuangan

• Informasi Berkala
• Mencakup
• informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil,
  kedudukan, kepengurusan, maksud tujuan
  didirikannya badan publik)
• informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik
• informasi ttg laporan keuangan
• informasi lain yang diatur dalam peraturan
  perundang-undangan.

9
lanjutan

• Informasi yang wajib tersedia setiap saat
• Mencakup
• Daftar seluruh informasi dalam penguasaan badan
  publik
• Keputusan badan publik dan pertimbangannya
• Kebijakan badan publik dan dokumen pendukungnya
• Rencana proyek dan anggaran tahunannya
• Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga
• Informasi dalam pertemuan yang bersifat terbuka
  untuk umum
• Prosedur kerja yang berkaitan dengan layanan
  publik
• Laporan layanan akses informasi
• Informasi lain yang telah dinyatakan terbuka
  untuk diakses publik berdasar putusan Sengketa
  Informasi Publik.

10
Keterbukaan Pengelolaan Anggaran

• Anggaran merupakan pernyataan resmi pemerintah
  tentang perkiraan penerimaan dan usulan belanja
  pada tahun berjalan.
• Anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang
  mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah, baik
  kebijakan sosial maupun ekonomi

11

• Anggaran sebagian bersifat politik, sebagian
  mengandung ekonomi, sebagian mengandung akuntansi
  dan sebagian bersifat administratif.
• Sebagai sebuah dokumen politik, anggaran
  menetapkan alokasi sumberdaya yang
  ketersediaanya terbatas, kepada masyarakat di
  antara kepentingan yang kompleks, kompetitif dan
  bahkan konfliktual.
• Sebagai dokumen ekonomi dan fiskal, anggaran
  menjadi instrumen utama untuk mengevaluasi
  distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan
  ekonomi, mengurangi inflasi, mempromosikan
  lapangan pekerjaan maupun menjaga stabilitas
  ekonomi.
• Sebagai dokumen akuntansi, anggaran menjadi
  pedoman dan pagu bagi belanja pemerintah. Sebagai
  dokumen manajerial dan administratif, anggaran
  menjadi instrumen untuk mengarahkan penyediaan
  sarana dan pelayanan publik.

12

• Dengan titik tekan pembahasan pada politik
  anggaran, maka anggaran sebagai alat politik
  digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas
  dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas
  tersebut.
• Secara operasional, anggaran sebagai dokumen
  politik merupakan bentuk komitmen eksekutif dan
  kesepakatan legislatif atas penggunaan dana
  publik untuk kepentingan tertentu. Dengan
  demikian anggaran bukan sekedar masalah teknis
  akan tetapi lebih merupakan alat politik
  (political tool).
• Konsekuensinya penyusunan anggaran membutuhkan
  political skill, coalition building, keahlian
  bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip
  manajemen keuangan publik.

13
Konsekuensinya

• Dengan hakikat anggaran sebagai yang juga sebagai
  alat politik, maka sebagai konsekuensi manajemen
  anggaran pada prinsipnya bersifat terbuka.

14
Setelah Konsekuensi Keterbukaan

• Dengan meletakkan penganggaran publik
  (APBN/Daerah) sebagai instrumen politik sebagai
  kebijakan, maka perumusan kebijakan (anggaran)
  jelas membutuhkan prasyarat berupa adanya
  partisipasi masyarakat.

15
Partisipasi

• Partisipasi masyarakat (public participation)
  pada tatanan pemerintahan yang demokratis
  menghendaki adanya keterlibatan publik dalam
  proses pengambilan keputusan (decision-making
  process) .
• Rasionalitas perlunya peran serta masyarakat
  dalam setiap pengambilan kebijakan menurut Lothar
  Gundling adalah informing the administration,
  increasing the readiness of the public to accept
  decision, supplementing judicial protection
  dan democratizing decision-making

16
Partisipasi Dalam Pengelolaan Anggaran dan
Keuangan

• Organ pemerintahan mendapatkan masukan informasi
  dari warga negara ataupun para ahli agar segala
  kepentingan dapat diakomodasi (informing the
  administration).
• Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima
  dan menyesuaikan diri dengan berlakunya keputusan
  yang diambil serta mengurangi kemungkinan
  timbulnya pertentangan kepentingan (increasing
  the readiness of the public to accept decision).
• Membantu meningkatkan perlindungan hukum secara
  preventif, sehingga keperluan atau dorongan untuk
  mengajukan gugatan hukum dapat dihindari
  (supplementing judicial protection).

17

• Partisipasi dalam Anggaran dan Keuangan Publik
  dikatakan membantu meningkatkan perlindungan
  hukum secara preventif, sehingga keperluan atau
  dorongan untuk mengajukan gugatan hukum dapat
  dihindari (supplementing judicial protection).
• Tingginya Sengketa Informasi mengenai Anggaran
  dan Keuangan Mengindikasikan adanya fase
  preventif yang tidak dilakukan