Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan Bebas disampaikan oleh: Direktorat Jenderal Pajak

1
Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Pembentukan
Kawasan Pelabuhan Dan Perdagangan
Bebasdisampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak
2

• Pembayaran Pajak adalah Salah satu pencerminan
  kegotongroyongan nasional dalam bentuk pemenuhan
  kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara
  dalam mewujudkan kemandirian pembiayaan negara
  dan pembangunan nasional yang pemungutannya harus
  berdasarkan undang-undang

3
Prinsip Equal Treatment Kepastian Hukum

• Prinsip yang harus dipegang teguh di dalam
  Peraturan Perundang-undangan Perpajakan antara
  lain
• Perlakuan yang sama
• Kepastian hukum

4
Kemudahan

1. Kalau benar-benar di perlukan, dapat diberikan
   kemudahan dalam bidang perpajakan.
2. Setiap kemudahan dalam bidang perpajakan harus
   mengacu pada kaidah di atas dan harus dijaga agar
   di dalam penerapannya tidak menyimpang dari
   maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut

5
Tujuan Diberikannya Fasilitas Perpajakan

• Berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang
  berprioritas tinggi dalam skala nasional
• Mendorong perkembangan dunia usaha dan
  meningkatkan daya saing
• Mendukung pertahanan nasional
• Memperlancar pembangunan nasional.

6
Contoh Fasilitas Yang Diberikan

• Untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
  Bebas diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun
  2000.
• Untuk Kawasan Berikat diatur dalam Peraturan
  Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah
  diubah terakhir dengan PP 30 Tahun 2005

7
Fasilitas untuk Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan
Bebas Sabang

• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  Sabang adalah suatu kawasan yang berada di dalam
  Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
  yang terpisah dari Daerah Pabean, sehingga bebas
  dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan
  Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan
  Cukai.

8
Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas

• Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha di
  Kawasan Berikat (PDKB) sepanjang BKP tersebut
  digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor
• Impor BKP yang dilakukan oleh PDKB sepanjang BKP
  tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang
  diekspor.

9
Fasilitas Pajak Penghasilan

• Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
  tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana
  telah beberapa kali diubah terakhir dengan
  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain
  mengatur bahwa
• Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di
  bidang-bidang usaha tertentu dan atau
  didaerah-daerah tertentu dapat diberikan
  fasilitas perpajakan.

10
Bentuk Fasilitas PPh

1. pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30
   dari jumlah penanaman yang dilakukan yang dapat
   dinikmati selama 6 tahun,
2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat
3. kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak
   lebih dari 10 tahun dan
4. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10
   (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut
   perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan
   lebih rendah.

11
PP No 20/2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) stdtd PP No 147/2000, PP No 20/2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) stdtd PP No 147/2000, PP No 20/2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) stdtd PP No 147/2000, PP No 20/2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) stdtd PP No 147/2000,
Kelompok harta Manfaat menjadi Tarif Penyusutan Amortisasi Dengan Metode Tarif Penyusutan Amortisasi Dengan Metode
Kelompok harta Manfaat menjadi Garis lurus Saldo menurun
I. Bukan bangunan/ harta harta Tak Berwujud Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV 2 Thn 4 Th 8 Th 10 Th 50 25 12,5 10 100 50 25 20
II. Bangunan - Permanen - Tidak Permanen 10 Th 5 Th 10 20 -- --
12
PPh Pasal 11 ayat (6) PPh Pasal 11 ayat (6) PPh Pasal 11 ayat (6) PPh Pasal 11 ayat (6)
Kelompok harta Manfaat menjadi Tarif Penyusutan Amortisasi Dengan Metode Tarif Penyusutan Amortisasi Dengan Metode
Kelompok harta Manfaat menjadi Garis lurus Saldo menurun
I. Bukan bangunan/ harta harta Tak Berwujud Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV 4Thn 8 Th 16 Th 20 Th 25 12,5 6,25 5 50 25 12,5 10
II. Bangunan - Permanen - Tidak Permanen 20 Th 10 Th 5 10 -- --
13
Kesimpulan

• Peraturan Perundang-undangan Perpajakan telah
  memberikan payung fasilitas untuk mendukung
  pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean
  yang dibentuk khusus untuk maksud pengembangan
  ekspor

14
Bentuk Kemudahan Yang Telah Diberikan Antara Lain

• Untuk free port free trade zone (Sabang) tidak
  terutang Bea Masuk, cukai dan Pajak Dalam Rangka
  Impor (PDRI)
• Untuk DKB Batam
• Atas penyerahan BKP kepada PDKB tidak dipungut
  PPN dan PPn.BM
• Atas impor BKP oleh PDKB tidak dipungut PDRI
  sepanjang BKP tersebut digunakan untuk
  menghasilkan BKP yang diekspor
• Dapat diberikan fasilitas PPh sesuai Pasal 31A UU
  PPh.

15

• SEKIAN DAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN SAUDARA