PENGUKUHAN, PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, DAN PENATAAN RUANG DALAM SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN INDONESIA

1
PENGUKUHAN, PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, DAN
PENATAAN RUANG DALAM SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN
INDONESIA

• Disusun oleh
• Tim Pengajar Manajemen Hutan
• 2011

2
SISTEM PERENCANAAN KEHUTANAN INDONESIA
3
PENGUASAAN HUTAN

• UU 41/1999 Pasal 4
• Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia
  termasuk kekayaan alam yang terkandung di
  dalamnya DIKUASAI oleh Negara untuk sebesar-besar
  kemakmuran rakyat.
• Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang
  PENGURUSAN HUTAN kepada Pemerintah untuk
• a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang
  berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil
  hutan
• b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai
  kawasan hutan atau bukan kawasan hutan dan
• c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan
  hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur
  perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

4
HIRARKHI PENGURUSAN HUTAN MENURUT UU 41/1999
HUTAN DAN ISINYA DIKUASAI NEGARA DIURUS OLEH
PEMERINTAH
1. PENGURUSAN HUTAN 1.1. Perencanaan
Kehutanan 1.2. Pengelolaan hutan 1.3. Litbang,
diklat, Penyuluhan 1.4. Pengawasan
1.1. PERENCANAAN KEHUTANAN 1.1.1.
Inventarisasi hutan, 1.1.2. Pengukuhan kawasan
hutan, 1.1.3. Penatagunaan kawasan hutan, 1.1.4.
Pembentukan wil. pengelolaan hutan, 1.1.5.
Penyusunan rencana kehutanan.
1.2. PENGELOLAAN HUTAN 1.2.1. Tata hutan dan
penyusunan rencana pengelolaan hutan, 1.2.2.
Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan
hutan, 1.2.3. Rehabilitasi dan reklamasi hutan,
1.2.4. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

• 1.1.2. PENGUKUHAN
• KWS HTN
• Penunjukan kws hutan
• Penataan batas kws hutan
• Pemetaan kws hutan,
• Penetapan kws hutan

1.1.1. INV HUTAN Inv. hutan tingkat
nasional, Inv. hutan tingkat wilayah, Inv. hutan
tingkat DAS, Inv. hutan tingkat UP
1.1.3. PENATAGUNAAN KWS HTN Penetapan Fungsi
Kws Hutan Penetapan Penggunaan Kws Hutan
1.1.4. PEM WIL PH Tingkat Nasional Tingkat
Provinsi Tingkat Kab/Kota
5
Perencanaan kehutanan

• Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan
  tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang
  diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk
  memberikan pedoman dan arah guna menjamin
  tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan
  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang
  berkeadilan dan berkelanjutan.
• Tujuan perencanaan kehutanan adalah
  mewujudkanpenyelenggaraan kehutanan yang efektif
  dan efisien untuk mencapai menfaat fungsi hutan
  yang optimum dan lestari.

6
Ruang lingkup perencanaan kehutanan

• Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan
• Inventarisasi hutan
• Pengukuhan kawasan hutan
• Penatagunaan kawasan hutan
• Pembentukan wilayah pengelolaan hutan
• Penyusunan rencana kehutanan
• Perencanaan kehutanan dilaksanakan
• Secara transparan, partisipatif dan
  bertanggung-gugat
• Secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan
  nasional, sektor terkait dan masyarakat serta
  mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial
  budaya dan berwawasan global
• Dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah
  termasuk kearifan tradisional

7
Inventarisasi Hutan

• Pengertian
• Inventarisasi hutan adalah kegiatan yang
  dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data
  serta informasi tentang sumberdaya, potensi
  kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara
  lengkap.
• Kegiatan inventarisasi hutan terdiri dari
• Inventarisasi hutan tingkat nasional
• Inventarisasi hutan tingkat wilayah
• Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai
  dan
• Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan

8
Pengukuhan kawasan hutan

• Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan yang
  berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah
  yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna
  memperoleh kepastian hukum mengenai status dan
  batas kawasan hutan.
• Pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk
  terwujudnya kepastian hukum mengenai status,
  batas dan luas wilayah hutan.
• Pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui
  tahapan kegiatan sebagai berikut
• penunjukan kawasan hutan
• penataan batas kawasan hutan
• pemetaan kawasan hutan, dan
• penetapan kawasan hutan

9
Penatagunaan kawasan hutan

• Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian
  kegiatan dalam rangka menetap-kan fungsi dan
  penggunaan kawasan hutan. Penatagunaan kawasan
  hutan dibuat berdasarkan hasil pengukuhan kawasan
  hutan.
• Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan
  penetapan fungsi kawasan hutan dan penggunaan
  kawasan hutan

10
Pembentukan wilayah pengelolaan hutan

• Pembentukan wilayah pengelolaan hutan adalah
  kegiatan yang bertujuan membentuk unit-unit
  pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan
  karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan,
  kondisi DAS, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan
  masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum
  adat dan batas administrasi pemerintahan.
• Pembentukan wilayah pengelolaan hutan
  dilaksanakan untuk tingkat propinsi,
  kabupaten/kota dan tingkat unit pengelolaan.
• Pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan
  untuk mewujudkan pengelolaan hutan efisien dan
  lestari.

11
Unit/kesatuan pengelolaan hutan

• Unit pengelolaan hutan dibentuk berdasarkan
  kriteria dan standar yang ditetapkan oleh
  Menteri, terdiri dari
• Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
• Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
• Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

12
Penyusunan rencana kehutanan

• Penyusunan rencana kehutanan merupakan kegiatan
  menyusun dokumen perencanaan pembangunan
  kehutanan menurut jangka waktu perencanaan, skala
  geografis dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.
• Berdasarkan skala geografis, rencana kehutanan
  meliputi tingkat nasional, tingkat propinsi dan
  tingkat kabupaten.
• Berdasarkan fungsi pokok kawasan hutan, rencana
  kehutanan disusun untuk hutan konservasi,
  produksi dan hutan lindung.
• Berdasarkan jangka waktu pelaksanaannya, rencana
  kehutanan meliputi jangka panjang, menengah dan
  pendek.

13
Substansi rencana kehutanan

• Rencana kehutanan meliputi seluruh aspek
  pengurusan kehutanan yang mencakup kegiatan
  penyelenggaraan
• Perencanaan kehutanan
• Pengelolaan hutan
• Penelitian dan pengembangan pendidikan dan
  latihan, penyuluhan kehutanan
• Pengawasan.

14
PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
15
Kawasan Hutan

• Apa wujud fisik kawasan hutan ?
• Apa dasar hukum kawasan hutan ?
• Bagaimana proses legalisasi/pengukuhan kawasan
  hutan?
• Berapa luas kawasan hutan Indonesia ?

16
Hutan Kawasan Hutan

• Hutan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan
  lahan berisi sumber daya alam hayati yang
  didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
  lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak
  dapat dipisahkan (Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun
  1999)

Kawasan hutan wilayah tertentu yang ditunjuk
dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap
(Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 1999)
17
Kronologi Legalitas Kawasan Hutan
Hutan Register
TGHK SK Mentan
Paduserasi RTRWP TGHK Perda SK Menhut
Review RTRWP/ RTRWK Pemekaran
Penunjukan Kawasan Hutan SK Menhutbun
1992 - 1999
2004 - 2007
1999 - 2004
lt 1982
1982 - 1992
UU No. 5/1967
UU No. 41/1999
UU No. 24/1992
UU No. 5/1990
UU No. 32/2004 UU No. 26/2007
18
DASAR HUKUM

• UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
• UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
• PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
  Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
  jo PP No. 3/2008
• PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
• PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
  Kawasan Pelestarian Alam.
• Kepmentan No. 837/Kpts/Um/11/1980 tentang
  Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung
• Kepmentan No. 683/Kpts/Um/8/1981 tentang Kriteria
  dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi
• Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan
  Lindung
• Kepmenhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria
  dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan

19
PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

• Berdasarkan inventarisasi hutan, Pemerintah
  menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
• Pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan yang
  berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah
  yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna
  memperoleh kepastian hukum mengenai status dan
  batas kawasan hutan.
• Pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk
  terwujudnya kepastian hukum mengenai status,
  batas dan luas wilayah hutan.
• Pengukuhan hutan dilakukan melalui tahapan
  kegiatan sebagai berikut
• a. Penunjukan kawasan hutan
• b. Penataan batas kawasan hutan
• c. Pemetaan kawasan hutan, dan
• d. Penetapan kawasan hutan

20
Penunjukan Kawasan Hutan

• Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal
  peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan
  hutan, yang meliputi wilayah propinsi dan wilayah
  tertentu secara partial. Penunjukan kawasan hutan
  wilayah propinsi dilakukan oleh Menteri dengan
  memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
  (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP
  
• Peta Penunjukan Kawasan Hutan merupakan legalitas
  kawasan secara administratif di atas peta
  (legalitas di lapangan belum ada)
• Penunjukan wilayah tertentu secara partial
  menjadi kawasan hutan harus memenuhi
  syarat-syarat sebagai berikut
• a. Usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau
  Bupati/Walikota
• b. Secara teknis dapat dijadikan hutan

21
(No Transcript)
22
LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN(Statistik
Kehutanan Indonesia 2008)
FUNGSI HUTAN FUNGSI HUTAN FUNGSI HUTAN FUNGSI HUTAN LUAS (Juta HA) LUAS (Juta HA)
1 HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI HUTAN KONSERVASI 23,54   17,16
1.1. KSA/KPA KSA/KPA 23,30 16,99
1.1.1. Perairan 3,40 2,48
1.1.2. Daratan 19,91 14,52
1.2. Taman Buru Taman Buru 0,23 0,17
2 HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG HUTAN LINDUNG 31,60 23,05
3 HUTAN PRODUKSI HUTAN PRODUKSI HUTAN PRODUKSI 81,99 59,79
3.1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Terbatas (HPT) 22,50 16,41
3.2. Hutan Produksi Tetap (HP) Hutan Produksi Tetap (HP) 36,69 26,76
3.3. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) 22,80 16,62
KAWASAN HUTAN (Daratan) KAWASAN HUTAN (Daratan) KAWASAN HUTAN (Daratan) KAWASAN HUTAN (Daratan) 133,74 97,52
KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN 137,14 100,00
23
Penataan Batas Kawasan Hutan

• Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan
  yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok
  batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian
  hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas,
  pengukuran dan pemetaan serta pembuatan Berita
  Acara Tata Batas.

24
Pemetaan Kawasan Hutan

• Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan
  kawasan hutan dilakukan melaui proses pembuatan
  peta sebagai berikut
• a) penunjukan kawasan hutan
• b) rencana trayek batas
• c) pemancangan patok batas sementara
• d) penataan batas kawasan hutan
• e) penetapan kawasan hutan

25
Penetapan Kawasan Hutan

• Penetapan kawasan hutan adalah suatu penegasan
  tentang kepastian hukum mengenai status, batas
  dan luas suatu kawasan hutan menjadi kawasan
  hutan tetap yang didasarkan atas Berita Acara
  Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas
  Kawasan Hutan yang telah temu gelang. Dalam hal
  masih terda-pat hak-hak pihak ketiga yang belum
  diselesaikan, maka kawasan hutan ter-sebut
  ditetapkan oleh Menteri dengan membuat penjelasan
  hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan
  oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan.

26
PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN
27
PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

• UU 41/1999 Pasal 16
• Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan
  Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan
  hutan.
• Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan
  penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
• Penatagunaan kawasan hutan adalah rangkaian
  kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan
  penggunaan kawasan hutan.

28
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

• Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
  pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya
  dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi
  dan kawasan hutan lindung dan diatur dengan
  keputusan Presiden.

29
Apa pengertian ?

• Pengurusan hutan
• Pengelolaan hutan
• Penatagunaan kawasan hutan
• Penggunaan kawasan hutan
• Pemanfaatan kawasan hutan
• Penataan Ruang Wilayah
• Penataan hutan/tata hutan
• Pengukuhan kawasan hutan
• Penunjukan kawasan hutan
• Penataan batas kawasan hutan
• Pemetaan kawasan hutan
• Penetapan kawasan hutan
• Hutan Lindung dan kawasan Lindung
• Hutan negara, hutan hak, hutan adat

30
PENETAPAN FUNGSI HUTAN

• Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan terdiri dari
  
• Hutan Konservasi, yang terdiri dari
• a. Kawasan Suaka Alam (KSA) terdiri dari
  Cagar Alam dan
• Suaka Margasatwa
• b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) terdiri dari
  Taman Nasional,
• Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata
  Alam
• c. Taman Buru
• Hutan Lindung
• Hutan Produksi, yang terdiri dari
• a. Hutan Produksi Terbatas
• b. Hutan Produksi Biasa
• c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi

31
BATASAN FUNGSI HUTAN

• Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri
  khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok
  pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
  serta ekosistemnya.
• Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri
  khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok
  sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
  tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga
  berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga
  kehidupan.
• Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan
  dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi
  pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan,
  pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
  satwa, serta pemanfaatan secara lestari
  sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
• Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan
  sebagai tempat wisata berburu.
• Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai
  fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
  penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
  mencegah banjir, mengendalian erosi, mencegah
  intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
• Hutan produksi adalah kawasan hutan yang
  mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan

32
TAMAN BURU

• Batasan
• Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan
  sebagai tempat wisata berburu.
• Kriteria
• Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan
  lapangannya tidak membahayakan dan/atau
• Kawasan yang terdapat satwa buru yang
  dikembangbiakan sehingga memungkinkan perburuan
  secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi,
  obyek dan kelastarian satwa

33
KRITERIA HUTAN LINDUNGSK Mentan No.
837/Kpts/Um/11/1980

• Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis
  tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing
  dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah
  nilai (skore) 175 atau lebih
• Kriteria mutlak HL jika menenuhi salah satu atau
  lebih
• Mempunyai lereng lapangan lebih besar dari 45.
• Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis
  lanah regosol, litosol, organosol dan renzina
  dengan lereng lapangan lebih dari 15.
• Merupakan jalur pengamanan aliran sungai-air,
  sekurang-kurangnya 100 meter di kanan-kiri
  sungai/aliran air tersebut atau 100 meter di
  sekeliling mata air tersebut
• Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya
  dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air
  tersebut
• Mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000
  meter atau lebih
• Guna keperluan/kepentingan khusus, ditetapkan
  oleh Menteri Pertanian sebagai hutan lindung.

34
KRITERIA HUTAN PRODUKSISK Mentan No.
683/Kpts/Um/8/1981

• Hutan Produksi Terbatas
• Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng,
  jenis tanah dan intensitas hujan, setelah
  masing-masing dikalikan dengan angka penimbang
  mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar
  kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan
  pelestarian alam dan taman buru.
• Hutan Produksi Tetap
• Kawasan hutan dengan faktor-faktor keles lereng,
  jenis tanah dan intensitas hujan, setelah
  masing-masing dikalikan dengan angka penimbang
  mempunyai jumlah nilai di bawah 125 di luar
  kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan
  pelestarian alam dan taman buru
• Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi
• Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng,
  jenis tanah dan intensitas hujan setelah
  masing-masing dikalikan dengan angka penimbang
  mempunyai jumlah nilai 124 atau kurang, di luar
  hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
• Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan
  untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi,
  pemukiman, pertanian, perkebunan

35
SKORING KAWASAN HUTAN SK Mentan No.
837/Kpts/Um/11/1980

• Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan skor
  kawasan hutan
• a) Kelerengan lapangan,
• b) Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap
  erosi,
• c) Intensitas curah hujan dari wilayah ybs.

36
Faktor Kelerengan
Kelas Lereng Kelerengan Keterangan
1 0 8 Datar
2 8 15 Landai
3 15 25 Agak Curam
4 25 45 Curam
5 45 atau lebih) Sangat Curam

) Lereng sangat curam menurut Kepres 32/1990
menggunakan selang 40 atau lebih
37
Faktor Jenis Tanah
Kelas Tanah Jenis Tanah Keterangan
1 Aluvial, Tanah Glei, Planosol, Hidromorf Kelabu, Literit Air Tanah Tidak Peka
2 Latosol Agak Peka
3 Brown Forest Soil, Non Calcic Brown, Mediteran Kurang Peka
4 Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik Peka
5 Regosol, Litosol, Organosol, Renzina Sangat Peka

38
Faktor Intensitas Curah Hujan
Kelas Intensitas Hujan Intensitas Hujan (mm/hari hujan) Keterangan
1 s/d 13.6 Sangat Rendah
2 13.6 20.7 Rendah
3 20.7 27.7 Sedang
4 27.7 34.8 Tinggi
5 34.8 ke atas Sangat Tinggi

39
SKORING
SKORE 20 (KELAS LERENG) 15 (KELAS TANAH)
10 (KELAS INTENSITAS HUJAN) SKORE 175 ke atas
Hutan Lindung SKORE 125 174 Hutan Produksi
Terbatas SKORE lt 125 Hutan Produksi
Biasa/HPK

40
KAWASAN LINDUNG
41
KAWASAN LINDUNGKepres 32/1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung

• Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan
  dengan fungsi utama melindungi kelestarian
  lingkungan hidup yang mencakup sumber alam,
  sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya
  bangsa guna kepentingan pembangunan
  berkelanjutan.
• Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya
  penetapan, pelestarian dan pengendalian
  pemanfaatan kawasan lindung.
• Kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Konservasi
  (HK) adalah bagian dari kawasal lindung.
• Kawasan lindung dapat berada di kawasan hutan
  (HK, HL, dan HP) atau bukan kawasan hutan (APL).

42
Klasifikasi kawasan lindung

• Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan
  Bawahannya kawasan hutan lindung, kawasan
  bergambut, kawasan resapan air.
• Kawasan Perlindungan Setempat sempadan pantai,
  sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk,
  kawasan sekitar mata air.
• Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya kawasan
  suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan
  lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman
  nasional, taman hutan raya, taman wisata alam,
  kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
• Kawasan Rawan Bencana Alam

43
Tujuan dan Sasaran

• Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk
  mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan
  hidup.
• Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah
• Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air,
  iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan
  budaya bangsa
• Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa,
  tipe ekosistem, dan keunikan alam.

44
Batasan istilah

• Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang
  memiliki sifat khas yang mampu memberikan
  perlindungan kepada kawasan sekitar maupun
  bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah
  banjir dan erosi serta memelihara kesuburan
  tanah.
• Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur
  pembentuk tanahnya sebagian besar berupa
  sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam
  waktu yang lama.
• Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai
  kemampuan tinggi meresapkan air hujan sehingga
  merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang
  berguna sebagai sumber air.
• Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang
  pantai yang mempunyai manfaat penting untuk
  mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
• Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri
  kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran
  irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting
  untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

45
Batasan istilah

• Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah kawasan
  tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai
  manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian
  fungsi danau/waduk.
• Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di
  sekeliling mata air yang mempunyai manfaat
  penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
  mata air.
• Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri
  khas tertentu baik di darat maupun di perairan
  yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
  pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa
  beserta ekosistemnya.
• Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya
  adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di
  lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan
  habitat alami yang memberikan tempat maupun
  perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman
  tumbuhan dan satwa yang ada.
• Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan
  pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan
  bakau (mangrove) yang berfungsi memberi
  perlindungan kepada perikehidupan pantai dan
  lautan.

46
Batasan istilah

• Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam
  yang akan dikelola dengan sistem zonasi yang
  dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu
  pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.
  
• Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian yang
  terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi
  tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis
  asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu
  pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya,
  pariwisata dan rekreasi.
• Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam
  di darat maupun di laut yang terutama
  dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
• Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah
  kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil
  budaya manusia yang bernilai tinggi maupun
  bentukan geologi alami yang khas.
• Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang
  sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana
  alam.