KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYATREPUBLIK INDONESIA
PETA JALAN PNPM MANDIRI MENUJU KEBERLANJUTAN DAN
DESENTRALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Pamuji Lestari
• Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan
  Masyarakat/Sekretaris Pokja Pengendali PNPM
  Mandiri

Batam, 27 Mei 2013
2
SITUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PNPM
SAAT INI

• Munculnya berbagai program pemberdayaan
  masyarakat dengan label PNPM (dan juga bukan
  PNPM), dan berjalan di tengah masyarakat dengan
  variasi pelaksanaan yang besar.
• Prinsip partisipasi dalam program pemberdayaan
  masyarakat saat ini belum mewarnai perencanaan
  sektoral dan perencanaan di daerah

2
3
RAGAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PUSAT DAERAH
PNPM INTI Replikasi PNPM (contoh)
PERDESAAN PERKOTTAN PISEW RIS-PNPM P2DTK ANGGUR MERAH, Provinsi NTT P2KB (Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat), Kota Bandung PDPM (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat), Kabupaten Serang GERBANG DAYAKU, Provinsi KALTIM RESPEK, Provinsi Papua dan Papua Barat BKPG (Bantuan Keuangan Pemakmuran Gampong), Provinsi NAD
PNPM PENGUATAN ANGGUR MERAH, Provinsi NTT P2KB (Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat), Kota Bandung PDPM (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat), Kabupaten Serang GERBANG DAYAKU, Provinsi KALTIM RESPEK, Provinsi Papua dan Papua Barat BKPG (Bantuan Keuangan Pemakmuran Gampong), Provinsi NAD
PUAP KELAUTAN DAN PERIKAKAN PARIWISATA GENERASI SEHAT DAN CERDAS LINGKUNGAN /GREEN PEDULI PLPBK ANGGUR MERAH, Provinsi NTT P2KB (Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat), Kota Bandung PDPM (Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat), Kabupaten Serang GERBANG DAYAKU, Provinsi KALTIM RESPEK, Provinsi Papua dan Papua Barat BKPG (Bantuan Keuangan Pemakmuran Gampong), Provinsi NAD
3
4
Peta Jalan PNPM Mandiri

• Tujuan Penyusunan Peta Jalan
• Peta Jalan PNPM Mandiri bertujuan memberikan
  arah, prinsip, kriteria, indikator dan panduan
  yang harus dicapai oleh setiap pemangku
  kepentingan untuk memastikan terjadinya
  percepatan penanggulangan kemiskinan dan
  terwujudnya kesejahteraan rakyat di Indonesia.
• Arti Penting Peta Jalan
• Menjadi dasar untuk menyiapkan Kerangka Kebijakan
  bagi keberlanjutan program pemberdayaan
  masyarakat
• Memberi arahan tentang prioritas dan strategi
• Memperkuat interaksi dan koordinasi antara
  Kementerian/Lembaga dan Daerah

4
5
Pendekatan Peta Jalan

• Peta Jalan PNPM Mandiri hanya memuat arahan utama
  agar pendekatan yang semula berbentuk
  program-program bertransformasi menuju sebuah
  gerakan, dimana semua pihak bisa berkontribusi
  dalam pemberdayaan masyarakat.
• Agar pemberdayaan masyarakat menjadi suatu
  gerakan maka perlu dilakukan konsolidasi
  program-program pemberdayaan, Integrasi
  perencanaan dan pelaksanaan, desentralisasi dan
  percepatan dari tingkat berdaya menuju mandiri,
  selanjutnya menuju madani/berdaulat.

5
6
Dari PROGRAM menjadi GERAKAN
PROGRAM GERAKAN
Kebijakan pemerintah (perintah) Kesadaran untuk berpartisipasi
Besaran dan cakupannya tergantung besar dana Besaran dan cakupannya tergantung banyak mitra yang bisa diyakinkan untuk berpartisipasi
Tergantung pada siklus program (perencanaan, penganggaran) Spontan sesuai kompetensi, kemampuan, kesediaan masing-masing
Jenis kegiatan, lokasi-alokasi sesuai program dan kesepakatan Jenis kegiatan, lokasi-alokasi sesuai misi para mitra dan swadaya masyarakat
Selesai program, kegiatan bisa tidak berlanjut Berkelanjutan tanpa batas, selama masih dianggap perlu
6
7
KERANGKA KERJA PETA JALAN PNPM MANDIRI 2012
SEKRETARIAT TNP2K BERSAMA KEMENKOKESRA TELAH
MENTERJEMAHKAN 2 ARAH STRATEGIS ? 5 PILAR ? 12
AGENDA KERJA
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KONSOLIDASI PROGRAM PEMBERDAYAAN
7
8
12 AGENDA KERJA
No. Agenda Kerja Kementerian /Lembaga Terkait
1 Penetapan Indikator Capaian Program/KPI Bappenas , TNP2K
2 Penguatan eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kemendagri
3 Standar kompetensi, sertifikasi dan penetapan remunerasi Fasilitator pemberdayaan masyarakat Bappenas
4 Pemanfaatan basis data terpadu dan PODES (lokasi dan alokasi) Bappenas , TNP2K
5 Peningkatan prinsip transparansi dan akuntabilitas Kemendagri, Kemenko KESRA
6 Pedoman integrasi dan Koordinasi antara program pemerintah pusat dengan daerah Kemendagri
8
9
12 AGENDA KERJA
Lanjutan......
No. Agenda Kerja Kementerian Terkait
7 Ketentuan Perencanaan Partisipatif dalam perencanaan pembangunan reguler Bappenas, Kemendagri
8 Penguatan peran kecamatan sebagai SKPD koordinasi pemberdayaan masyarakat wilayah Kemendagri
9 Ketentuan transfer dana langsung pada masyarakat Kementerian Keuangan, Bappenas
10 Penguatan peran TKPKD dalam koordinasi pemberdayaan masyarakat TNP2K, Kemendagri
11 Kententuan pemeliharaan aset Kemendagri, KemenPU,
12 Kebijakan kelembagaan Dana bergulir masyarakat Kemen-KUKM, Kemenkeu
9
10
Agenda Kerja (1) Penetapan Indikator Kunci
Kinerja Program untuk komponen utama Program
Pemberdayaan Masyarakat (Bappenas, TNP2K)

• Kondisi dan Permasalahan
• KPI yang digunakan oleh program-program
  pemberdayaan masyarakat masih beragam, meskipun
  menggunakan nama PNPM Mandiri
• Belum ada regulasi baku yang mengatur dan
  menetapkan KPI Nasional untuk Program
  Pemberdayaan Masyarakat
• Usulan Solusi
• Merumuskan dan menetapkan Indikator Kunci Kinerja
  Program (Key Performance Indicators, KPI)
  sebagai ukuran pencapaian Program Pemberdayaan
  Masyarakat
• Menggunakan KPI tersebut sebagai dasar dalam
  penetapan alokasi anggaran

10
11
Agenda Kerja (2) Perumusan dasar hukum bagi
eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(KemenDagri)

• Kondisi dan Permasalahan
• Belum adanya legalitas/payung hukum sebagai dasar
  eksistensi Lembaga Masyarakat bentukan PNPM
  Mandiri (misalnya BKM, dan BKAD/UPK)
• Prinsip transparansi, partisipasi dan
  akkuntabilitas dalam program pemberdayaan
  masyarakat belum mewarnai lembaga regular di
  daerah (misalnya BPD, LPM, PKK)
• Ketidakjelasan status kepemilikan aset dari
  Lembaga Masyarakat
• Usulan Solusi
• Perumusan status hukum yang tepat bagi Lembaga
  Masyarakat sebagai mitra pelaksanaan pembangunan
  pada level kecamatan/desa/kelurahan (usulan ke
  RUU Desa dan penyempurnaan PP no. 72 Tahun 2005
  tentang Desa, PP no. 73 Tahun 2005 tentang
  Kelurahan dan Permendagri no. 5 tahun 2007
  tentang Pedoman Penataan Lembaga Masyarakat)
• Pemerintah Pusat berperan memastikan penegakan
  prinsip-prinsip program pemberdayaan, termasuk
  payung hukum yang memperbolehkan kelompok
  masyarakat menerima dan mengelola BLM dan
  mekanisme keikutsertaan kelompok masyarakat dalam
  kebijakan setempat
• Status hukum yang memberikan kejelasan kepada
  status kepemilikan aset Lembaga Masyarakat

11
12
Agenda Kerja (3) Kebijakan Penggunaan Pendamping
yang bersertifikat dan Standar Remunerasi
Fasilitator Pendamping Masyarakat (Bappenas)

• Kondisi dan Permasalahan
• Fasilitator pemberdayaan masyarakat belum
  berbasis standar kompetensi sehingga tidak
  menjamin standar mutu proses fasilitasi
  pemberdayaan masyarakat
• Ragam fasilitator (i) Fasilitator Pemberdayaan
  Masyarakat, (ii)Pendamping Lokal yang berasal
  dan bekerja bersama masyarakat, dan (iii) Pemandu
  Pemberdayaan Masyarakat dari aparat Pemerintah
  Daerah, Masyarakat Sipil dan Perguruan Tinggi
• Terjadi turn over fasilitator sekitar 20-30
  setiap tahun, antara lain karena tidak adanya
  standar remunerasi/gaji fasilitator.
• Usulan Solusi
• PNPM menggunakan Fasilitator Pemberdayaan
  Masyarakat yang memiliki sertifikasi kompetensi.
  Sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi
  Profesi (LSP) Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
• Pengelola PNPM dan/atau program pemberdayaan
  masyarakat mengadakan program pelatihan dan
  penguatan kapasitas fasilitator pemberdayaan
  masyarakat berbasis SKKNI (Standar Kompetensi
  Kerja Nasional Indonesia) Fasilitator
  Pemberdayaan Masyarakat yang sudah disahkan oleh
  Menakertrans 2012)
• Merumuskan standar renumerasi fasilitator
  pemberdayaan masyarakat yang akan menjadi dasar
  bagi K/L maupun Pemda menetapkan standar
  remunerasi.

12
13
Agenda Kerja (4) Penyusunan Mekanisme
Pemanfaatan Data Terpadu dalam rangka Efektifitas
Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat (Bappenas
, TNP2K)

• Kondisi dan Permasalahan
• Belum semua K/L sebagai pengelola program PNPM,
  menggunakan data terpadu sebagai dasar penetapan
  alokasi target BLM
• Usulan Solusi
• Disusun standar pemanfaatan data terpadu (SOP)
  sebagai dasar acuan semua K/L dan Pemda untuk
  penetapan sasaran program penanggulangan
  kemiskinan
• Meningkatkan pemanfaatan data terpadu sebagai
  dasar (1) penentuan desa/kelurahan yang perlu
  mendapat perhatian atau prioritas khusus, (2)
  prioritas pemberian pinjaman dana bergulir, (3)
  prioritas pemberian lapangan pekerjaan kepada
  masyarakat miskin

13
14
Agenda Kerja (5) Penyusunan Kebijakan dan
Strategi untuk Meningkatkan Prinsip Transparansi
dan Akuntabilitas Sosial (KemenDagri,
KemenkoKesra)

• Kondisi dan Permasalahan
• Mekanisme dan prinsip tata kelola yang baik,
  transparansi dan akuntabilitas sosial belum
  terlembaga
• Meningkatnya resiko penyimpangan dana atau
  korupsi terutama dalam kegiatan dana bergulir
  serta pemanfaatan program untuk kepentingan
  politik
• Terbatasnya partisipasi kelompok masyarakat
  miskin dalam pengawasan pelaksanaan program serta
  dukungan pemerintah dalam penyelesaian masalah
  korupsi
• Usulan Solusi
• Revisi  Pedoman Umum PNPM Mandiri 2008, terkait
  peningkatan tata kelola, transparansi dan
  akuntabilitas sosial
• Pengarusutamaan komponen pemberdayaan hukum
  masyarakat di seluruh program PNPM Mandiri
• Kerjasama PNPM Mandiri dengan Lembaga Hukum serta
  Kebijakan Pemerintah mengenai Pelarangan
  Pemanfaatan PNPM untuk kepentingan politik
  praktis
• Penguatan sistem pengelolaan dan pemeliharaan
  aset PNPM Mandiri guna mencegah, mendeteksi dan
  menangani masalah penyimpangan dana dan korupsi.

14
15
Agenda Kerja (6) Penyusunan Peraturan/Pedoman
Peningkatan Integrasi dan Koordinasi Pusat ,
serta Kemitraan PusatDaerah dalam pelaksanaan
program pemberdayaan masyarakat (KemenDagri)

• Kondisi dan Permasalahan
• Idealnya kegiatan pemberdayaan masyarakat
  dikoordinasikan oleh Pemda. Namun saat ini belum
  ada pengaturan baku pembagian tugas Pusat-Daerah
  dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat.
• Banyaknya program pemberdayaan masyarakat yang
  muncul dari kreatifitas dan inovasi lokal, dan
  dilaksanakan dengan pembiayaan pos anggaran
  Daerah.
• Usulan Solusi
• Peran Pemerintah Pusat memastikan penegakan
  prinsip-prinsip program pemberdayaan serta
  melaksanakan fungsi pengawasan, monitoring dan
  evaluasi.
• Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengembangkan
  inisiatif dan penyesuaian mekanisme di dalam
  pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.
• Revisi Pedoman Umum pelaksanaan program
  pemberdayaan masyarakat yang menegaskan peran dan
  tugas Pemerintah Pusat dan Pemda, serta
  Masyarakat - dan sinkron dengan PP no. 38 tahun
  2007 tentang Pembagian Peran/Wewenang Pusat dan
  Daerah.

15
16
Agenda Kerja (7) Mekanisme Perencanaan
Partisipatif Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan
Yang Terintegrasi dengan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (KemenDagri, Bappenas)

• Kondisi dan Permasalahan
• Usulan Desa/Kelurahan umumnya memiliki skala
  lokal, sehingga sulit untuk terkoneksi dengan
  usulan yang lebih tinggi (SKPD Kabupaten)
• Rendahnya rasio usulan yang diajukan dalam RKP
  Desa dibandingkan dengan hasil penetapan usulan
  pada Musrenbang Kabupaten
• Tidak adanya dokumen perencaaan pembangunan di
  tingkat Kecamatan yang menampung usulan
  Desa/Kelurahan untuk alokasi pembiayaan APBD
• Belum efektifnya Musrengbang Kecamatan untuk
  difungsikan sebagai forum pembahasan seluruh
  usulan Desa, sebelum diteruskan untuk dibahas
  pada tingkat yang lebih tinggi (Kabupaten).

16
17
Agenda Kerja (7) Mekanisme Perencanaan
Partisipatif Tingkat Desa/Kelurahan Kecamatan
Yang Terintegrasi dengan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (KemenDagri, Bappenas)

• Usulan Solusi
• Penambahan pasal pada Bagian II, Permendagri No
  66/2007 ? dalam penyusunan RKP Desa harus
  mempertimbangkan keberadaan indikator yang
  digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan.
• Penambahan Pasal Bagian III, Permendagri No
  54/2010 ? Forum BKAD menjadi mitra Kecamatan di
  dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan.
• Penambahan pasal pada Bagian I, Permendagri No
  66/2007 ? penyusunan RPJM Desa harus
  mempertimbangkan arahan yang ada dalam Renstra
  Kecamatan.
• Penetapan Pagu Indikatif Kecamatan sebagai dasar
  penyusunan alokasi pembiayaan usulan di dalam
  Renja Kecamatan. Kemudian, diikuti dengan
  penambahan isi Pasal 127 dalam Permendagri No 54
  tahun 2010 yang menjelaskan bahwa pembahasan
  Rancangan Akhir RKPD Kabupaten tidak akan merubah
  Pagu Indikatif Kecamatan. Perubahan yang perlu
  dilakukan hanya diterapkan untuk usulan yang
  terkait dengan SKPD Sektoral dalam Renja
  Kecamatan.

17
18
Agenda Kerja (8) Peningkatan peran Kecamatan
sebagai SKPD Wilayah yang mengurus perencanaan
partisipatif dan koordinasi program pemberdayaan
masyarakat (KemenDagri)

• Kondisi dan Permasalahan
• Kecamatan hanya berfungsi sebagai
  fasilitator/pendamping dalam proses pelaksanaan
  pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
  masyarakat dan desa tetapi tidak menjadi suatu
  bentuk kesatuan pertemuan proses perencanaan
  pembangunan di atas desa/kelurahan dan
  desa/kelurahan.
• Kecamatan belum mendapatkan delegasi kewenangan
  dari Bupati/Walikota secara maksimal. Pemerintah
  Daerah cenderung mengedepankan logika sektoral
  dan belum mampu memberdayakan Kecamatan dalam
  logika kewilayahan.
• Regulasi menyebutkan bahwa Kecamatan menyusun
  dokumen Rencana Strategis Kecamatan, tetapi isi
  dari dokumen ini hanya berupa Rencana Kerja
  wilayah Kecamatan sebagai SKPD, dan bukan sebagai
  dokumen perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan
  (sebagai kesatuan wilayah).
• Pelimpahan wewenang pada Kecamatan belum disertai
  dengan penyediaan kapasitas personil dan alokasi
  pembiayaan yang proporsional.

18
19
Agenda Kerja (8) Peningkatan peran Kecamatan
sebagai SKPD Wilayah yang mengurus perencanaan
partisipatif dan koordinasi program pemberdayaan
masyarakat (KemenDagri)

• Usulan Solusi
• Penambahan Pasal bagian VII tentang Kecamatan di
  PP No 41/2007 ? menjelaskan kedudukan Kecamatan
  sebagai SKPD Wilayah dan memiliki tanggung jawab
  terhadap kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
• Revisi PP No 19/2008 ? memberikan penegasan bahwa
  Kecamatan tidak hanya sebagai SKPD yang mengurusi
  delegasi tugas dari Bupati, tetapi berperan
  sebagai SKPD Wilayah yang akan memiliki tanggung
  jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan
  publik di wilayahnya.
• Penambahan Penjelasan Lampiran IV dan VI
  Permendgari No 54/2010 yang menguraikan tata cara
  penyusunan Rencana Strategis Kecamatan.
• Perlu penambahan keterangan pada Pasal 30 PP No
  19/2008 yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana
  Strategis Kecamatan akan diatur dalam peraturan
  Menteri.

19
20
Agenda (9) Perumusan Penganggaran Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Kemkeu)

• Kondisi Sekarang
• BLM dialokasikan per kecamatan/kelurahan sesuai
  indeks fiskal kemiskinan BLM diterima langsung
  masyarakat melalui BKM/UPK sebagai komitmen
  pendanaan prioritas masyarakat.
• Penetapan anggaran BLM melalui MAK Bansos K/L
  (APBN). Sudah ada penyesuaian Permenkeu No.
  81/PMK.05/2012 (1 Juni 2012) yang memungkinkan
  K/L menyalurkan langsung Bantuan sosial kepada
  kelompok masyarakat dengan tata cara PNPM.
• Penyaluran BLM melalui Bansos (APBD/DPA-SKPD),
  tertuang dalam Permendagri No 32.2011 yang
  dilakukan perubahan melalui Permendagri No.39
  Tahun 2012.
• Permasalahan dan Usulan Solusi
• DUB/DDUB terbatas pada PNPM Mandiri Perdesaan dan
  Perkotaan. Kementerian lain yang memiliki urusan
  bersama (kongkuren dengan daerah) tidak bisa
  menggunakan skema anggaran DUB/DDUB. Bila
  prioritas nasional diselenggarakan dengan
  mekanisme/skema berbeda maka keberlanjutan
  pendanaan BLM bisa juga berubah/terancam..
• Pengaturan DUB/DDUB menjadi PP sekaligus
  mengakomodasi skema insentif/disinsentif dengan
  penyesuaiannya pada Undang-undang agar lebih
  menjamin keberlanjutan BLM

20
21
Agenda Kerja (10) Penguatan Kapasitas dan Peran
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Kab/Kota dalam Koordinasi dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat (TNP2K,
KemenDagri)

• Kondisi dan Permasalahan
• TKPKD belum dimanfaatkan dan diperankan secara
  optimal
• Belum semuanya Provinsi dan Kabupaten menyusun
  dan memiliki Strategi Penanggulangan Kemiskinan
  Daerah (SPKD) sebagai dokumen yang
  mengintergrasikan rencana kegiatan SKPD dalam
  pengentasan kemiskinan
• Pasal 27 28 Permendagri 42/2010 terkait Jalur
  Informasi dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan
  Kemiskinan Daerah (LP2KD) perlu diselaraskan
  dengan Pasal 20 ayat 2 dan 3 Perpres 15 tahun
  2010
• Kedudukan Satker daerah belum terakomodir pada
  struktur TKPKD. Situasi tersebut menghambat akses
  informasi, koordinasi dan pengendalian
  pelaksanaan program di daerah.

21
22
Agenda Kerja (10) Penguatan Kapasitas dan Peran
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Kab/Kota dalam Koordinasi dan Pemantauan
Program Pemberdayaan Masyarakat (TNP2K,
KemenDagri)

• Usulan Solusi
• Setiap K/L yang memiliki program pengentasan
  kemiskinan berbasis pemberdayaan, melibatkan dan
  menggunakan TKPKD untuk fungsi pengendalian dan
  koordinasi, dengan tidak membentuk kelembagaan
  baru diluar TKPKD sebagai Tim Pengarah maupun Tim
  Pelaksana
• Diperlukan penguatan TKPKD dalam penyusunan SKPD
  melalui pelatihan dan bantuan teknis dan pedoman
  operasional penyusunan SPKD
• Penyempurnaan pasal 27 dan 28 Permendagri 42/2010
  pada, memperjelas jalur informasi dan pelaporan
  mengacu Perpres 15/2010, dan petunjuk teknis yang
  mengatur tentang hal tersebut
• Penambahan pasal Permendagri 42/2010 yang
  menjelaskan kedudukan Satker atau pengelola
  program di daerah, menjadi bagian dari Kelompok
  Program pada struktur TKPKD.

22
23
Agenda Kerja (11) Perumusan Pengaturan
Mekanisme Tanggung Jawab Pemeliharaan Aset Fisik
Hasil Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah
Daerah (Kemendagri, Kemen-PU)

• Kondisi dan Permasalahan
• Pemeliharaan aset-aset PNPM Mandiri masih
  bergantung pada kesadaran dan kepedulian
  masyarakat
• Peran pemerintah daerah dalam mendukung usaha
  pemeliharaan aset-aset PNPM Mandiri masih sangat
  rendah
• Kejelasan status hukum kepemilikan aset-aset PNPM
  Mandiri
• Usulan Solusi
• Mekanisme yang seragam mengenai
  penanganan/pengalihan aset PNPM Mandiri
• Memasukkan aset-aset PNPM Mandiri kedalam aset
  daerah (inventarisasi)
• Review dan penyempurnaan PP no. 6 tahun 2006 dan
  Permendagri no. 17 Tahun 2007 sebagai payung
  hukum pengelolaan aset-aset negara/daerah
• Mendorong keluarnya Perda mengenai tanggung jawab
  pemeliharaaan aset-aset PNPM Mandiri

24
Agenda Kerja (12) Penyusunan Kebijakan
Kelembagaan Dana Bergulir Masyarakat (Kemen-KUKM,
Kemenkeu)

• Kondisi dan Permasalahan
• Lembaga Pengelola Dana Bergulir (UPK-BKM,
  UPK-BKAD) telah dipercaya oleh lembaga lain
  termasuk BRI
• Tantangannya (a) bagaimana dana tersebut dapat
  dimanfaatkan sebanyak mungkin kelompok miskin dan
  marjinal (b) pengelolaan yang akuntabel dan
  sesuai aturan (c ) berbadan hukum yang
  berkelanjutan, sehingga bisa bekerjasama dengan
  lembaga lain (Lembaga Keuangan, Pemda, mitra
  swasta).
• Dengan UU No.17/2012 tentang Koperasi dan UU No 1
  tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, sudah
  saatnya untuk memberikan saran yang lebih
  operasional kepada pengelola dana bergulir PNPM
  Mandiri.
• Usulan Solusi
• Menegaskan kepada K/L penyelenggara program PNPM
  Mandiri bahwa BKM, UPK-BKAD dan unit pengelola
  sejenis, tetap berperan sebagai pengelola
  kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang mencakup
  kegiatan ekonomi (inkubator), dan sosial-budaya
  masyarakat
• Unit Pengelola Dana Bergulir, ditempatkan di
  lembaga pemberdayaan masyarakat tersebut.
  Sehingga tidak rancu antara fungsi lembaga
  pemberdayaan dengan fungsi lembaga keuangan yang
  mengelola perguliran
• Perlu segera dilakukan sosialisasi bentuk badan
  hukum yang sesuai, bagaimana selaras dengan
  praktik yang berlaku di UPK-BKM, UPK-BKAD
  termasuk tentang keanggotaan seluruh warga, dan
  keterwakilannya dalam pengambilan keputusan,
  pengawasan, dan pengendalian.

24
25
ARAH PETA JALAN PNPM MANDIRI UNTUK MENDUKUNG
DESENTRALISASI
25
26
SKENARIO PERAN
26
27

• SEKRETARIAT POKJA PENGENDALI PNPM MANDIRI PUSAT
• KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN
  RAKYAT
• Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
• www.pnpm-mandiri.org