PAJAK PENGHASILAN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PAJAK PENGHASILAN PowerPoint presentation | free to download - id: 67108b-NWRiN



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PAJAK PENGHASILAN

Description:

PAJAK PENGHASILAN Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Penghitungan PPh ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:47
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 23 December 2019
Slides: 101
Provided by: Kaakun7
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PAJAK PENGHASILAN


1
PAJAK PENGHASILAN
  • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
    Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7
    Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

2
SUBJEK PAJAK
  • Orang Pribadi
  • Warisan yang Belum Terbagi
  • Badan
  • Bentuk Usaha Tetap

3
SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI
  • Tanpa batasan tempat tinggal atau tempat
    kedudukan
  • Pengusaha ? Perusahaan Perorangan
  • Karyawan
  • Profesional / Tenaga Ahli ? Pekerjaan Bebas
    (dokter, akuntan, pengacara, konsultan, arsitek,
    notaris, penilai, aktuaris)

4
WARISAN YANG BELUM DIBAGI
  • Merupakan satu kesatuan, menggantikan yang berhak
    (ahli waris)
  • Tetap harus membayar pajak meskipun warisan belum
    dibagi kepada yang berhak.

5
SUBJEK PAJAK BADAN
  • Sekumpulan orang dan atau kumpulan modal sebagai
    satu kesatuan, baik melakukan usaha atau tidak
    melakukan usaha
  • PT, CV, firma, koperasi, dana pensiun,
    perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
    organisasi sosial politik, lembaga

6
BENTUK USAHA TETAP
  • Bentuk usaha yang digunakan oleh subyek pajak
    luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan
    kegiatan di Indonesia
  • Berupa tempat kedudukan manajemen, cabang
    perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor,
    pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk
    promosi/penjualan, pertambangan, pengeboran,
    pertanian, proyek konstruksi, pemberian jasa,
    orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
    kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai
    asuransi, komputer untuk e-commerce

7
JENIS SUBJEK PAJAK
  • SPDN Subjek Pajak Dalam Negeri
  • SPLN Subjek Pajak Luar Negeri

8
Subjek Pajak Dalam Negeri
  • Orang Pribadi (OP) yang bertempat tinggal atau
    berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam
    jangka waktu 12 bulan, atau OP yang berada di
    Indonesia dan berniat tinggal di Indonesia
  • Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
    Indonesia
  • Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
    menggantikan yang berhak.

9
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DALAM NEGERI MULAI
  • Pada waktu OP dilahirkan, berada, atau berniat
    untuk bertempat tinggal di Indonesia
  • Pada waktu Badan didirikan atau bertempat
    kedudukan Indonesia
  • Pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi

10
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF DALAM NEGERI BERAKHIR
  • Pada saat OP meninggal dunia atau meninggalkan
    Indonesia untuk selama-lamanya
  • Pada saat Badan dibubarkan atau tidak lagi
    bertempat kedudukan di Indonesia
  • Pada saat warisan selesai dibagi

11
Subjek Pajak Luar Negeri
  • Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal/
    berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
    dalam jangka waktu 12 bulan dan Badan yang tidak
    didirikan/berkedudukan di Indonesia
  • yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
    melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
  • yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan
    dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau
    melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap
    (BUT) di Indonesia.

12
BUKAN SUBJEK PAJAK
  • BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING
  • PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK, KONSULAT, ATAU
    PEJABAT-PEJABAT ASING, DAN ORANG-ORANG YANG
    DIPERBANTUKAN DENGAN SYARAT BUKAN WARGA NEGARA
    INDONESIA DAN TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN LAIN
    UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA
  • ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG
    DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT
  • PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI
    INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN
    MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT BUKAN WARGA NEGARA
    INDONESIA DAN TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN LAIN
    UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DI INDONESIA

13
PENENTUAN PENGHASILAN SEBAGAI OBJEK PAJAK
14
WAJIB PAJAK
  • Mempunyai kewajiban pajak subjektif dan objektif
  • Termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak
    (withholding agents)

15
OBJEK PPH PENGHASILAN
  • setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
    atau diperoleh Wajib Pajak,
  • baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
    Indonesia,
  • yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
    menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
  • dengan nama dan dalam bentuk apa pun

16
PENGELOMPOKAN PENGHASILAN
  1. PENGHASILAN DALAM HUBUNGAN KERJA DAN PEKERJAAN
    BEBAS
  2. PENGHASILAN DARI USAHA DAN KEGIATAN
  3. PENGHASILAN DARI MODAL
  4. PENGHASILAN LAIN (HADIAH PEMBEBASAN UTANG)

17
PPH LAPORAN LABA RUGI
  • Besarnya PPh atas laba dihitung tersendiri
    menurut ketentuan fiskal, bukan dari laporan laba
    rugi yang disusun menurut ketentuan akuntansi
  • Laporan laba rugi komersial disusun menurut
    standar akuntansi keuangan
  • Laporan laba rugi fiskal disusun menurut
    peraturan perpajakan (pajak penghasilan)
  • Proses penyusunan laporan laba rugi fiskal
    melalui koreksi fiskal atas laporan laba rugi
    komersial

18
PENGHASILAN
  • AKUNTANSI
  • Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode
    akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan
    aktiva atau penurunan kewajiban yang
    mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal
    dari penanaman modal
  • Meliputi revenues dan gain
  • PAJAK
  • Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
    diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
    Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat
    dipakai untuk konsumsi dan atau untuk menambah
    kekayaan Wajib Pajak ybs dengan nama dan dalam
    bentuk apapun
  • Ada Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak

19
EXPENSES LOSS
  • AKUNTANSI
  • Revenue Expenditure (Expenses)
  • Loss
  • PAJAK
  • Deductible Expenses (Pengurang Penghasilan)
  • Nondeductible Expenses (Bukan Pengurang
    Penghasilan)

20
LAPORAN LABA RUGI
LAPORAN LABA RUGI FISKAL
LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL
KOREKSI FISKAL
TAXABLE INCOME (PENDAPATAN KENA PAJAK)
PRETAX FINANCIAL INCOME (LABA SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN)
PAJAK PENGHASILAN
PAJAK PENGHASILAN
LABA SETELAH PAJAK
21
KOREKSI FISKAL
  • Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan
    perbedaan yang terdapat dalam laporan laba rugi
    komersial dan laporan laba rugi fiskal.
  • Ada dua jenis koreksi fiskal
  • Koreksi positif yang menyebabkan Penghasilan Kena
    Pajak membesar
  • Koreksi negatif yang menyebabkan Penghasilan Kena
    Pajak mengecil

22
LAPORAN LABA RUGI
Financial Income Taxable Income
Revenues 130.000 110.000
Expenses 60.000 50.000
Pretax Financial Income 70.000
Taxable Income 60.000
Tax Expense (Tax rate 25) 15.000
23
PENYEBAB PERBEDAAN
  • PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL
  • Contoh PPh atas Bunga Deposito, PPh atas Sewa
    Tanah Bangunan
  • BEDA TETAP (PERMANENT DIFFERENCE)
  • Contoh Sumbangan, Upah dalam bentuk natura
  • BEDA WAKTU (TEMPORARY DIFFERENCE)
  • Contoh Penyusutan

24
MEKANISME PAJAK PENGHASILAN
25
MEKANISME PAJAK PENGHASILAN
26
MEKANISME PAJAK PENGHASILAN
SETORAN KE PEMERINTAH ADALAH PPH TERUTANG
TAHUNAN DIKURANGI UANG MUKA PPH BULANAN
27
OBJEK PAJAK PENGHASILAN (1) Pasal 4 Ayat 1
  1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan
    pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
    termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
    komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau
    imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan
    lain dalam Undang-undang ini
  2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,
    dan penghargaan
  3. laba usaha
  4. keuntungan karena penjualan atau karena
    pengalihan harta

28
OBJEK PAJAK PENGHASILAN (2)
  1. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
    dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan
    pengembalian pajak
  2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan
    karena jaminan pengembalian utang
  3. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun,
    termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada
    pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
    koperasi
  4. royalti atau imbalan atas penggunaan hak

29
OBJEK PAJAK PENGHASILAN (3)
  1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
    penggunaan harta
  2. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
  3. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
    sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan
    dengan Peraturan Pemerintah

30
OBJEK PAJAK PENGHASILAN (4)
  1. keuntungan selisih kurs mata uang asing
  2. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  3. premi asuransi
  4. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan
    dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak
    yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

31
OBJEK PAJAK PENGHASILAN (5)
  1. tambahan kekayaan neto yang berasal dari
    penghasilan yang belum dikenakan pajak
  2. penghasilan dari usaha berbasis syariah
  3. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
    Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan
    umum dan tata cara perpajakan dan
  4. surplus Bank Indonesia.

32
PPH FINAL
  1. Penghasilan dikenakan PPh saat diperoleh
  2. Penghasilan tersebut tidak perlu dilaporkan atau
    dihitung kembali pada akhir tahun
  3. PPh tersebut sifatnya Final ? tidak dapat
    dikreditkan terhadap PPh Terutang di akhir tahun
  4. Contoh bunga deposito, hadiah undian, sewa tanah
    dan bangunan, dan lain-lain

33
OBJEK PAJAK PENGHASILAN FINAL
  1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan
    lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara,
    dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
    kepada anggota koperasi orang pribadi
  2. penghasilan berupa hadiah undian
  3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas
    lainnya transaksi derivatif yang diperdagangkan
    di bursa, dan transaksi penjualan saham atau
    pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
    pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal
    ventura
  4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta
    berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa
    konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
    tanah dan/atau bangunan dan
  5. penghasilan tertentu lainnya

34
Tarif PPh Final (1) Pasal 4 Ayat 2
No. Jenis Penghasilan DPP / Tarif Pajak
1. Penghasilan Bunga Deposito, Termasuk Simpanan pada Bank Dalam Negeri yang Memiliki Cabang di Luar Negeri Jumlah Bruto/20
2. Penghasilan Bunga Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Jumlah Bruto/20
3. Penghasilan Berupa Hadiah Jumlah Bruto/25
4. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Jumlah Bruto/5
5. Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Bruto/10
35
Tarif PPh Final (2)
No. Jenis Penghasilan DPP / Tarif Pajak
6. Penghasilan yang Diterima/Diperoleh dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Nilai Transaksi / 0,1 untuk non pemilik saham pendiri Nilai Transaksi / 0,1 0,5 untuk pemilik saham pendiri
7. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi lebih dari Rp. 240.000 Jumlah Bruto / 10
36
Tarif PPh Final (3)
No. Jenis Penghasilan DPP / Tarif Pajak
Usaha Jasa Konstruksi Usaha Jasa Konstruksi Usaha Jasa Konstruksi
8. Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil. Penghasilan Bruto/2
9. Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha. Penghasilan Bruto/4
10. Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain penyedia Jasa yang memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dan penyedia Jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha. Penghasilan Bruto/3
11. Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Kualifikasi Usaha. Penghasilan Bruto/4
12. Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia Jasa yang tidak Memiliki Kualifikasi Usaha Penghasilan Bruto/6
37
BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN Pasal 4 ayat 3
  • bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang
    diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil
    zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
    dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak
    atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
    pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
    diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk
    atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima
    oleh penerima sumbangan yang berhak, yang
    ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
    Peraturan Pemerintah.
  • harta hibahan yang diterima oleh
  • keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
    derajat,
  • badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
    termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
    yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
    ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
    Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
    hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
    atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
    bersangkutan

38
BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (2)
  1. Warisan
  2. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh
    badan sebagai pengganti saham atau sebagai
    pengganti penyertaan modal
  3. penggantian atau imbalan sehubungan dengan
    pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
    dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari
    Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang
    diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak
    yang dikenakan pajak secara final atau Wajib
    Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus
    (deemed profit)

39
BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (3)
  • pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang
    pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan,
    asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
    dwiguna, dan asuransi bea siswa
  • dividen atau bagian laba yang diterima atau
    diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak
    dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara,
    atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan
    modal pada badan usaha yang didirikan dan
    bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat
  • dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
    dan
  • bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara
    dan badan usaha milik daerah yang menerima
    dividen, kepemilikan saham pada badan yang
    memberikan dividen paling rendah 25 (dua puluh
    lima persen) dari jumlah modal yang disetor

40
BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (4)
  1. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun
    yang pendiriannya telah disahkan Menteri
    Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
    maupun pegawai
  2. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana
    pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang
    ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
  3. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota
    dari perseroan komanditer yang modalnya tidak
    terbagi atas saham-saham, persekutuan,
    perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang
    unit penyertaan kontrak investasi kolektif
  4. penghasilan yang diterima atau modal ventura

41
BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (5)
  1. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang
    ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
    berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  2. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan
    atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang
    pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
    pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi
    yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam
    bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
    dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam
    jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak
    diperolehnya sisa lebih tersebut, yang
    ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
    berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan

42
BUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (6)
  • bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan
    Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak
    tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut
    dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
    Keuangan.

43
PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
  • Objek PPh Laba Usaha (Penghasilan Netto)
    menurut ketentuan fiskal ? LABA FISKAL
  • Penghasilan Netto Penghasilan Bruto yang
    Merupakan Objek Pajak Beban yang Boleh
    Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

44
PENENTUAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
45
DEDUCTIBLE EXPENSES
  • biaya yang secara langsung atau tidak langsung
    berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain
  • biaya pembelian bahan
  • biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
    termasuk upah, gaji, honorarium, bonus,
    gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam
    bentuk uang
  • bunga, sewa, dan royalti
  • biaya perjalanan
  • biaya pengolahan limbah
  • premi asuransi
  • biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan
    atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  • biaya administrasi dan

46
DEDUCTIBLE EXPENSES
  1. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh
    harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran
    untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang
    mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A
  2. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
    disahkan oleh Menteri Keuangan
  3. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
    yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau
    yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan
    memelihara penghasilan
  4. kerugian selisih kurs mata uang asing
  5. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
    dilakukan di Indonesia
  6. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

47
DEDUCTIBLE EXPENSES
  • piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
    dengan syarat
  • telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba
    rugi komersial
  • Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang
    tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal
    Pajak dan telah diserahkan perkara penagihannya
    kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah
    yang menangani piutang negara
  • atau adanya perjanjian tertulis mengenai
    penghapusan piutang/pembebasan utang antara
    kreditur dan debitur yang bersangkutan atau
    telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau
    khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa
    utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang
    tertentu
  • syarat sebagaimana dimaksud pada HURUF C tidak
    berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih
    debitur kecil

48
DEDUCTIBLE EXPENSES
  1. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana
    nasional yang ketentuannya diatur dengan
    Peraturan Pemerintah
  2. sumbangan dalam rangka penelitian dan
    pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang
    ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  3. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang
    ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  4. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya
    diatur dengan Peraturan Pemerintah dan

49
DEDUCTIBLE EXPENSES ENTERTAINMENT
  • HARUS DIDUKUNG DENGAN DOKUMENTASI MEMADAI DAN
    DAFTAR NOMINATIF YANG MEMUAT INFORMASI
  • Nomor urut
  • Tanggal diberikan
  • Nama/tempat entertainment diberikan
  • Alamat entertainment
  • Jenis entertainment
  • Jumlah
  • Relasi, nama, posisi,nama perusahaan dan jenis
    usaha

50
DEDUCTIBLE EXPENSES HANDPHONE dan KENDARAAN
PERUSAHAAN (KEP. DJP No. KEP-220/PJ./2002,
tanggal 18 April 2002)
  • Handphone
  • Cost diakui 50, disusutkan sebagai aktiva
    Kelompok I
  • Abonemen, Pulsa (voucher isi ulang), dan
    Perbaikan dibebankan 50 pada tahun pengeluaran
  • Bus/Minibus untuk Antar Jemput Karyawan
  • Cost (termasuk perbaikan besar) diakui 100,
    disusutkan sebagai aktiva Kelompok II
  • Pemeliharaan rutin dibebankan seluruhnya pada
    tahun pengeluaran
  • Sedan/Sejenisnya untuk Pegawai dengan
    Jabatan/Pekerjaan Tertentu
  • Cost (termasuk perbaikan besar) diakui 50,
    disusutkan sebagai aktiva Kelompok II
  • Pemeliharaan rutin dibebankan 50 pada tahun
    pengeluaran

51
DEDUCTIBLE EXPENSES PENYUSUTAN
  • Infomasi penting untuk menghitung penyusutan
    berdasarkan pajak adalah
  • Penyusutan dalam peraturan perpajakan ditentukan
    berdasarkan tarif sesuai dengan metode penyusutan
    yang di pilih
  • Tarif penyusutan berdasarkan pengelompokkan
    barang yang diatur dalam peraturan perpajakan.
  • Penyusutan dengan menggunakan saldo menurun,
    nilai sisa pada akhir masa masa manfaat harus
    disusutkan sekaligus.
  • Penyusutan dimulai pada bulan saat barang
    tersebut siap untuk di pakai.

52
TARIF METODE PENYUSUTAN
53
Contoh Menghitung Biaya Penyusutan
54
KOMPENSASI KERUGIAN
  • Kerugian Fiskal muncul apabila Beban Fiskal lebih
    besar daripada Penghasilan Fiskal
  • Kerugian Fiskal dapat dikompensasikan mulai tahun
    pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun
  • Tidak boleh digabung dengan kerugian fiskal tahun
    berikutnya.

55
KOMPENSASI KERUGIAN
  • PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal
    sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus
    juta rupiah). Dalam 5 tahun berikutnya laba rugi
    fiskal PT A sebagai berikut
  • 2010 laba fiskal Rp. 200.000.000
  • 2011 rugi fiskal Rp.(300.000.000)
  • 2012 laba fiskal Rp. Nihil
  • 2013 laba fiskal Rp. 100.000.000
  • 2014 laba fiskal Rp. 800.000.000

56
KOMPENSASI KERUGIAN
57
LATIHAN KOMPENSASI KERUGIAN
  1. Rugi Fiskal Rp 1. 200.000
  2. Laba Fiskal Rp 200.000
  3. Rugi Fiskal Rp 300.000
  4. NIHIL
  5. Laba Fiskal Rp 100.000
  6. Laba Fiskal Rp 800.000
  7. Laba Fiskal Rp 75.000
  8. Laba Fiskal Rp 200.000
  9. Laba Fiskal Rp 500.000

58
  • Rugi Fiskal Rp 1.200.000
  • Laba Fiskal Rp 200.000
  • Sisa Rugi Fiskal 2009 Rp 1.000.000
  • Rugi Fiskal Rp 300.000
  • Sisa Rugi Fiskal 2009 Rp 1.000.000
  • Sisa Rugi Fiskal 2011 Rp 300.000
  • 2012 NIHIL
  • Sisa Rugi Fiskal 2009 Rp 1.000.000
  • Sisa Rugi Fiskal 2011 Rp 300.000

59
  • 2013 Laba Fiskal Rp 100.000
  • Sisa Rugi Fiskal 2009 Rp 900.000
  • Sisa Rugi Fiskal 2011 Rp 300.000
  • 2014 Laba Fiskal Rp 800.000
  • Sisa Rugi Fiskal 2009 Rp 100.000
  • (habis masa kompensasinya)
  • Sisa Rugi Fiskal 2011 Rp 300.000
  • 2015 Laba Fiskal Rp 75.000
  • Sisa Rugi Fiskal 2011 Rp 225.000

60
  • 2016 Laba Fiskal Rp 200.000
  • Sisa Rugi Fiskal 2011 Rp 25.000
  • (habis masa kompensasinya)
  • 2017 Laba Fiskal Rp 500.000

61
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pengurang
Penghasilan Untuk WP Orang Pribadi
  • Besaran atau nominal
  • Rp 15.840.000 bagi diri WP
  • Rp 1.320.000 tambahan bagi WP yang
    kawin
  • Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang
    istri yang

  • penghasilannya digabung dengan

  • penghasilan suami
  • Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap
    anggota
  • keluarga
    yang menjadi tanggungan,
  • maksimum
    3
  • Mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2009

62
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Peraturan
Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2012
  • besaran atau nominal
  • Rp24.300.000,00 bagi diri WP
  • Rp2.025.000,00 tambahan bagi WP yang kawin
  • Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri
    yang penghasilannya digabung dengan penghasilan
    suami
  • Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota
    keluarga yang menjadi tanggungan
  • mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2013

63
TANGGUNGAN
  • setiap anggota keluarga
  • keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
    keturunan lurus
  • serta anak angkat
  • yang menjadi tanggungan sepenuhnya (tidak
    memiliki penghasilan)
  • paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap
    keluarga.

64
HUBUNGAN KELUARGA
65
ISTILAH DALAM PTKP
  • TK/0 tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan
  • TK/1 tidak kawin dan mempunyai satu tanggungan
  • TK/2 tidak kawin dan mempunyai dua tanggungan
  • K/1 kawin dan mempunyai satu tanggungan
  • K/2 kawin dan mempunyai dua tanggungan
  • K/3 kawin dan mempunyai tiga tanggungan
  • K/I/1 kawin, isteri mempunyai penghasilan yang
    digabung dengan penghasilan suami dan mempunyai 1
    tanggungan
  • PH wajib pajak kawin dan pisah harta dan
    penghasilan
  • HB wajib pajak kawin yang telah hidup
    berpisah ditambah banyak tanggungan yang
    mendapatkan pengurangan PTKP

66
NON DEDUCTIBLE EXPENSES
  1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk
    apapun seperti dividen, termasuk dividen yang
    dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
    pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha
    koperasi
  2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
    kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau
    anggota
  3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan

67
NON DEDUCTIBLE EXPENSES
  1. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
    asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea
    siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang
    pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja
    dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan
    bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
  2. penggantian atau imbalan sehubungan dengan
    pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk
    natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
    dan minuman bagi seluruh pegawai serta
    penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
    kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan
    dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan
    atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

68
NON DEDUCTIBLE EXPENSES
  1. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
    kepada pemegang saham atau kepada pihak yang
    mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
    sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

69
NON DEDUCTIBLE EXPENSES
  1. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,
    dan warisan huruf i sampai dengan huruf m serta
    zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau
    lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
    oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang
    sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di
    Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan
    yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang
    ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
    Peraturan Pemerintah
  2. Pajak Penghasilan
  3. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
    kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang
    menjadi tanggungannya

70
NON DEDUCTIBLE EXPENSES
  1. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan,
    firma, atau perseroan komanditer yang modalnya
    tidak terbagi atas saham
  2. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
    kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang
    berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di
    bidang perpajakan.
  3. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan
    memelihara penghasilan yang mempunyai masa
    manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak
    dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan
    dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi

71
NON DEDUCTIBLE EXPENSES
  1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
    penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
  2. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
    penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat
    final
  3. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara
    penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan
    Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  4. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi
    penghasilan
  5. Kerugian dari harta atau utang yang tidak
    dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau
    kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan
    memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

72
Penggabungan Penghasilan Untuk Keluarga Pasal 8
  • berdasarkan Undang-Undang PPh menempatkan
    keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya
    penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota
    keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang
    dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya
    dilakukan oleh kepala keluarga.

73
Pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan
secara terpisah
  • Penghasilan isteri diperoleh semata-mata dari
    satu pemberi kerja dan
  • Penghasilan isteri tersebut berasal dari
    pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha
    atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga
    lainnya.

74
Penghitungan pajaknya dilakukan secara proposional
  • suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan
    putusan hakim
  • dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri
    berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan
    penghasilan atau
  • dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk
    menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya
    sendiri.

75
Penghasilan Anak Yang Belum Dewasa
  • penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun
    sumber penghasilannya dan apa pun sifat
    pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang
    tuanya dalam tahun pajak yang sama.
  • Yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa
    adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
    tahun dan belum pernah menikah.

76
Definisi Penghasilan Kena Pajak
  • Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar
    penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak
    Penghasilan yang terutang
  • Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya
    terdapat dua cara untuk menentukan besarnya
    Penghasilan Kena Pajak, yaitu penghitungan dengan
    cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan
    Norma Penghitungan.

77
PPH TERUTANG
  • PPH TERUTANG TARIF PPH X PENGHASILAN KENA PAJAK
  • UNTUK WP ORANG PRIBADI
  • PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN NETTO - PTKP
  • UNTUK WP BADAN
  • PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN NETTO

78
PENGHASILAN NETTO
  • PENGHASILAN NETTO WP OP
  • PEMBUKUAN
  • NORMA PERHITUNGAN
  • PENGHASILAN NETTO WP BADAN
  • PEMBUKUAN

79
NORMA PERHITUNGAN
  • Hanya untuk WP Orang Pribadi
  • Peredaran bruto dalam satu tahun lt Rp 4,8 milyar
  • Memberitahukan kepada DJP dalam 3 bulan pertama
    dari tahun pajak yang bersangkutan
  • Wajib menyelenggarakan pencatatan

80
CONTOH PENGGUNAAN NORMA
  • Seorang dokter, status kawin, istri tidak
    bekerja/tidak memiliki penghasilan, mempunyai 3
    (tiga) orang anak, bertempat tinggal di Jakarta
    yang juga memiliki industri rotan di Cirebon.
  • Norma perhitungan penghasilan netto industri
    rotan (kode 33100) adalah 12,5 dan untuk dokter
    (kode 93213) sebesar 45
  • Penghasilan selama tahun 2009
  • - Peredaran usaha dari Industri Rotan Rp.
    200.000.000
  • - Penerimaan bruto sebagai dokter Rp.
    72.000.000

81
  • Penghasilan neto dihitung sebagai berikut  
  • - Industri rotan 12,5XRp. 200.000.000
    Rp.25.000.000
  • - Dokter 45XRp. 72.000.000
    Rp.32.400.000
  • Jumlah Penghasilan Neto Rp.57.400.000
  • Penghasilan Kena Pajak untuk WP Orang Pribadi
  • Penghasilan Neto dikurangi PTKP
  • Rp. 57.400.000 - Rp. 21.120.000
  • Rp. 36.280.000
  • Pajak penghasilan yang terutang
  • 5 X Rp. 36.280.000 Rp. 1.814.000

82
Contoh Perhitungan PKP untuk WP Orang Pribadi
yang Menyelenggarakan Pembukuan
83
Contoh Perhitungan PKP untuk WP Badan (Harus
Menyelenggarakan Pembukuan)
84
TARIF PPH Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh
WP Orang Pribadi
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
(dalam Rupiah) Tarif PPh
sampai dengan 50.000.000 5
50.000.000 - 250.000.000 15
250.000.000 - 500.000.000 25
di atas 500.000.000 30
85
TARIF PPH Pasal 17 UU No. 36/2008 tentang PPh
WP Badan
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh
(dalam Rupiah) Tarif PPh
Untuk semua penghasilan kena pajak 25
1. Tarif ini ditetapkan sebesar 28 dan berubah
menjadi 25 sejak tahun pajak 2010 2. Bagi WP
yang telah go public dengan minimal 40 saham
Dimiliki masyarakat diberikan pengurangan 5
86
CONTOH PENERAPAN TARIF
  • 1. WP A (ORANG PRIBADI) PENGHASILAN KENA
    PAJAK
  • Rp 600.000.000.
  • PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
  • - s/d Rp 50.000.000.- 5
    Rp 2.500.000.-
  • - Rp 200.000.000.- 15
    Rp 30.000.000.
  • - Rp 250.000.000.- 25
    Rp 62.500.000.-
  • - Rp 100.000.000.- 30
    Rp 30.000.000.- JU M L A H
    Rp
    125.000.000.
  • 2. WAJIB PAJAK BADAN
  • PT ANTARIKSA, PENGHASILAN NETO 2009 Rp
    1.250.000.000.
  • PPh Terutang 28 x Rp 1.250.000.000
    Rp 350.000.000.
  • PT ANTARIKSA, PENGHASILAN NETO 2010 Rp
    1.250.000.000.
  • PPh Terutang 25 x Rp 1.250.000.000
    Rp 312.500.000.

87
Hubungan Istimewa Pasal 18
  • Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung
    atau tidak langsung paling rendah 25 (dua puluh
    lima persen) pada Wajib Pajak lain hubungan
    antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling
    rendah 25 (dua puluh lima persen) pada dua Wajib
    Pajak atau lebih atau hubungan di antara dua
    Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir.
  • Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau
    dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah
    penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak
    langsung atau
  • terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun
    semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke
    samping satu derajat.

88
Kepemilikan
  • WP memiliki 25 atau lebih WP lain, baik langsung
    maupun tidak langsung

HUBUNGAN A B KEPEMILIKAN LANGSUNG HUBUNGAN A
C KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG A-B-C-D HUBUNGA
N ISTIMEWA
A
25
60
D
B
50
C
89
HUBUNGAN KELUARGA
BEDAKAN DENGAN KETENTUAN UNTUK TANGGUNGAN
90
Penguasaan Manajemen
  • WP menguasai WP lainnya atau dua/lebih pengusaha.
  • Terjadi karena penguasaan manajemen atau
    teknologi, kendati tidak ada hubungan kepemilikan

91
Pajak Penghasilan Kurang Bayar /Lebih Bayar Untuk
WPOP
92
Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar Untuk WP OP
dengan Norma
93
Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar Untuk WP
Badan
94
JENIS-JENIS PEMBAYARAN PPh YANG DAPAT DIKREDITKAN
BAGI WPDN/BUT
a. Pasal 21
PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI
PEKERJAAN,JASA, DAN KEGIATAN LAIN
PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI
KEGIATAN DIBIDANG IMPOR ATAU KE GIATAN USAHA
DIBIDANG LAINNYA
b. Pasal 22
PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BERUPA
DEVIDEN, BUNGA, SEWA, ROYALTY, HADIAH, DAN
PENGHARGAAN IMBALAN JASA
LAINNYA .

c. Pasal 23
d.Pasal 24
PAJAK YG DIBAYAR ATAU TERUTANG ATAS
PENGHASILAN DARI LN YG BLH DIKREDITKAN
PEMBAYARAN YG DILAKUKAN WP SENDIRI.
e. Pasal 25
PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG TIDAK
BERSIFAT FINAL
f. Pasal 26 Ayat (5)
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA,
DENDA DAN KENAIKAN PAJAK

TIDAK BOLEH DIKREDITKAN
PASAL 28 Ayat (1) dan (2)
95
Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Pasal 31E
  • Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009
    sebesar Rp. 4,5 Milyar dengan Penghasilan Kena
    Pajak sebesar Rp. 500 juta.
  • Karena peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8
    Milyar, sehingga tarif pajak yang dikenakan atas
    Penghasilan Kena Pajak tersebut adalah 50 dari
    tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.
  • Perhitungan PPh terhutang adalah

96
Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak
  • Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009
    sebesar Rp.30 Milyar dengan Penghasilan Kena
    Pajak sebesar Rp. 3 Milyar.
  • Karena peredaran bruto PT X lebih dari Rp. 4,8
    Milyar, maka yang mendapatkan fasilitas pengurang
    tarif dihitung secara proposional.
  • Perhitungan PPh terhutang adalah

97
Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak
98
Penghitungan PPh Terutang Orang Pribadi
  • Penghasilan Neto dari Pekerjaan
  • Penghasilan Neto dari Usaha atau Pekerjaan Bebas
    (Laba Usaha)
  • Penghasilan dari Modal/Investasi
  • Penghasilan Lain-lain
  • Penghasilan Neto
  • (Kompensasi Rugi)
  • Penghasilan Neto setelah Kompensasi Rugi
  • (PTKP)
  • Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Terutang Tarif PPh x PKP
99
Penghitungan PPh Terutang Badan
  • Penghasilan Neto dari Usaha (Laba Usaha)
  • Penghasilan dari Modal/Investasi
  • Penghasilan Lain-lain
  • Penghasilan Neto
  • (Kompensasi Rugi)
  • Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh Terutang Tarif PPh x PKP
100
Penghitungan PPh pada Akhir Tahun
  • PPh Terutang
  • dikurangi Kredit Pajak I
  • (PPh yang dipotong atau dipungut pihak
    lain)
  • PPh yang Masih Harus Dibayar Sendiri
  • dikurangi Kredit Pajak II (PPh yang dibayar
  • sendiri)
  • PPh yang Kurang atau Lebih Dibayar
About PowerShow.com