PERPAJAKAN

1
PERPAJAKAN
PERTEMUAN 2
2

• 1.Dasar Hukum Pemungutan Pajak
• 2.Ketentuan Umum
• 3. NPWP
• 4. Penghapusan NPWP
• 5. Fungsi SPT
• 6. Kewajiban Mengisi SPT
• 7. Jenis SPT
• 8.Kewajiban Pembukuan dan Kewajiban
  Pencatatan
• 9.Pemeriksaaan
• 10.Penyidikan

3
1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

• UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP
• UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh
• UU No 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM
• UU No 12 Tahun 1985 tentang PBB
• UU No 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB

4
2. Ketentuan Umum

• Pajak adalah konstribusi Wajib Pajak kepada
  Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau
  Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang
  Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
  langsung dan digunakan untuk keperluan negara
  bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat
• Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan,
  meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan
  Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
  perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
  Perundang Undangan Perpajakan.

5
DASAR HUKUM Dasar hukum Ketentuan Umum dan tata
cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun
1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang No.28 Tahun 2007. PENGERTIAN
PENGERTIAN Dalam pembahasan Ketentuan Umum dan
Tata cara perpajakan akan dijumpai
pengertian-pengertian atau istilah-istilah
tersebut, antara lain adalah
6
3. NPWP

• NPWP merupakan sarana dalam administrasi
  perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
  pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
• Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak yang
  diterbitkan NPWP dimulai sejak saat Wajib Pajak
  memenuhi syarat Subjektif dan objektif paling
  lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP

7
4. Penghapusan NPWP

• Penghapusan NPWP dilakukan DJP bila
• 1. WP dan / atau ahli warisnya mengajukan
  permohonan penghapusan NPWP karena tidak
  terpenuhi syarat Subjektif dan Objektif
• 2. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena
  penghentian atau penggabungan usaha
• 3. Wajib Pajak BUT menghentikan kegiatan usaha di
  Indonesia atau
• 4. Dianggap perlu dihapuskan oleh DJP ( tidak
  terpenuhi syarat Subjektif dan Objektif ).

8
5.Fungsi SPT

• Bagi Wajib Pajak PPh bahwa SPT berfungsi sebagai
  sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
  penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya
  terutang dan untuk melaporkan tentang
• a. Pembayaran atau pelunasan pajak tersendiri
• b. Penghasilan
• c. Harta dan Kewajiban dan / atau
• d. Pembayaran dari Pemotong dan Pemungut

9
6. Kewajiban mengisi SPT

• Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan
  benar, lengkap, dan jelas dan menandatangani
  serta menyampaikan ke kantor DJP tempat Wajib
  Pajak terdaftar
• Tandatangan dapat dilakukan secara biasa,
  tandatangan stempel, atau tandatangan elektronik
  atau digital yang kesemuanya mempunyai kekuatan
  hukum yang sama dan tatacaranya diatur dengan
  peraturan Menteri Keuangan.

10
7. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

• 1.SPT Tahunan terdiri
• a. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
  (1770)
• SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 S)
• SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770 SS)
• b. SPT Tahunan PPh Badan (1771)
• c. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721)
• 2. SPT Masa

11
8. Kewajiban Pembukuan dan Kewajiban
Pencatatan

• WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau
  pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di
  Indonesia wajib menyelenggarakan pajak pembukuan
• Pembukuan atau Pencatatan diselenggarakan dengan
  memperhatikan itikad baik dan mencerminkan
  keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
• Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat
  asas dan dengan Stelsel Akrual atau Stelsel Kas
• Pembukuan sekurang kurangnya terdiri atas
  catatan mengenai harta, kewajiban, modal
  penghasilan atau biaya serta penjualan dan
  pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak
  yang terutang
• Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan
  secara teratur terutang peredaran atau penerimaan
  bruto dan / atau penghasilan bruto

12
9. Pemeriksaan

• Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
  menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/atau
  bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
  profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
  untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
  perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam
  rangka melaksanankan ketentuan peraturan
  perundang undangan perpajakan.
• Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan
  Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
  kewajiban perpajakan wajib Pajak dan untuk tujuan
  lain.

13
10. Penyidikan

• Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan
  adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
  penyidik untuk mengumpulkan bukti yang dengan
  bukti membuat terang tindak pidana di bidang
  perpajakan yang terjadi serta menentukan
  tersangkanya

14
SUBJEK PAJAK

• Perluasan Pengertian Bentuk Usaha Tetap meliputi
• Gudang
• Ruang untuk promosi dan penjualan dan
• Dedicated server untuk kegiatan usaha melalui
  internet
• Alasan Perubahan
• Memperluas hak pemajakan dengan menegaskan gudang
  dan ruang untuk promosi dan penjualan yang
  dipergunakan oleh WP luar negeri sebagai BUT
• Untuk menampung/mengantisipasi perkembangan
  perdagangan secara on-line (e-commerce)

15
OBJEK PAJAK

• Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan
• Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
• Imbalan bunga
• Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh
  Reksadana
• Surplus Bank Indonesia

16
PENGALIHAN HAK DI BIDANG PERTAMBANGAN
O B J E K P A J A K

• Menegaskan keuntungan karena penjualan atau
  pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan
  di sektor hulu migas merupakan objek pajak (Pasal
  4 ayat (1) huruf d angka 5).
• Alasan perubahan
• Hak/Interest di Bidang Pertambangan hulu migas
  adalah hak penambangan yang ketentuannya diatur
  tersendiri.
• Pengalihan hak tersebut kepada pihak lain dapat
  menyebabkan pemegang hak memperoleh keuntungan
  (capital gain).

17
PENGHASILAN DARI USAHA BERBASIS SYARIAH

• Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah
  ditegaskan sebagai objek pajak.
• Alasan Perubahan
• Perlakuan yang sama antara kegiatan usaha
  berbasis syariah seperti bank syariah dan lembaga
  keuangan syariah lain dengan kegiatan usaha dan
  bank serta lembaga keuangan konvensional

O B J E K P A J A K
18
IMBALAN BUNGA

• Imbalan bunga yang diperoleh WP sehubungan
  dengan pelaksanaan UU KUP ditegaskan sebagai
  objek pajak.
• Alasan Perubahan
• Memberi penegasan dan dasar hukum yang lebih
  kuat bagi fiskus untuk mengenai pajak atas
  imbalan bunga yang diterima WP.

O B J E K P A J A K
19
BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA
O B J E K P A J A K

• Ketentuan pengecualian bunga obligasi yang
  diterima reksadana (Pasal 4 ayat (3) huruf j)
  sebagai objek PPh dicabut sehingga dalam RUU PPh
  penghasilan tersebut merupakan objek pajak.
• Alasan Perubahan
• menghilangkan distorsi dan kompetisi yang kurang
  sehat di antara institusi keuangan dan
  menciptakan kesetaraan pemungutan pajak (level
  playing field) terhadap para WP yang berinvestasi
  di obligasi.

20
SURPLUS BANK INDONESIA

• Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek
  pajak.
• Alasan Perubahan
• Menyelaraskan dengan ketentuan UU BI yang
  menyatakan bahwa sepanjang tidak ada UU yang
  mengatur bahwa Surplus BI dikenai PPh maka
  Surplus BI tidak dikenai PPh.

O B J E K P A J A K
21
OBJEK PAJAK PASAL 4 AYAT (2)

• Menegaskan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang selama
  ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan
  ini, seperti antara lain
• Bunga obligasi dan Surat Utang Negara
• Hadiah undian
• Pengalihan saham pasangan perusahaan modal
  ventura
• Persewaan tanah dan bangunan
• Memindahkan bunga simpanan koperasi yang sekarang
  dikenai PPh Pasal 23 final menjadi objek PPh
  Pasal 4 ayat (2) final.
• Menambah objek PPh Pasal 4 ayat (2) final
  meliputi
• Penghasilan dari transaksi derivatif dan
• Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real
  estate.

22
PENGECUALIAN DARI OBJEK PAJAK

• Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
  bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
• Inter corporate dividend
• Beasiswa
• Bagian laba unit penyertaan KIK
• Sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan dan
  bidang penelitian dan pengembangan
• Bantuan/santunan yang diterima dari BPJS

23
ZAKAT DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN
B U K A N O B J E K P A J A K

• Sama dengan zakat, sumbangan keagamaan yang
  sifatnya wajib bagi pemeluknya ditegaskan juga
  bukan merupakan objek pajak (syarat, dll diatur
  dengan PP)
• Alasan Perubahan
• Memberikan perlakuan yang setara bagi semua WP
  tanpa memandang agama yang dianut.

24
INTER-CORPORATE DIVIDEND
B U K A N O B J E K P A J A K

• Syarat memiliki usaha aktif bagi WP yang
  menerima inter-corporate dividend dihapus.
• Alasan Perubahan
• Tidak ada batasan yang tegas mengenai usaha
  aktif sehingga syarat ini sering menimbulkan
  perbedaan pendapat antara fiskus dan WP.

25
BEASISWA
B U K A N O B J E K P A J A K

• Beasiswa dikecualikan sebagai Objek Pajak
  (syarat, dll diatur dengan PMK)
• Alasan Perubahan
• Mendorong peran serta masyarakat (WP) untuk
  mendukung program pemerintah dalam meningkatkan
  kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.

26
BAGIAN LABA UNIT PENYERTAAN KIK
B U K A N O B J E K P A J A K

• Bagian laba yang diterima atau diperoleh
  pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi
  Kolektif (KIK) bukan merupakan Objek Pajak.
• Alasan Perubahan
• Mengangkat ketentuan perlakuan KIK yang
  dipersamakan dengan firma atau kongsi yang selama
  ini hanya ditegaskan dalam SE, yaitu penghasilan
  reksadana hanya dikenai pajak pada tingkat badan
  dan penghasilan dari redemption yang diperoleh
  pemegang unit penyertaan KIK tidak dikenai pajak.

27
SISA LEBIH LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA LITBANG
B U K A N O B J E K P A J A K

• Sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan
  dan/atau bidang litbang (yang telah terdaftar
  pada instansi yang membidanginya) yang ditanamkan
  kembali dalam jangka waktu paling lama empat
  tahun dikecualikan sebagai objek pajak
  (ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
  berdasarkan PMK).
• Alasan Perubahan
• Mendukung program Pemerintah dalam peningkatan
  kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan
  dan penguasaan ilmu dan teknologi tinggi.

28
BANTUAN/SANTUNAN DARI BPJS
B U K A N O B J E K P A J A K

• Bantuan/santunan dari BPJS yang diterima WP
  tertentu bukan merupakan Objek Pajak (ketentuan
  lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan PMK).
  
• Alasan Perubahan
• Mendukung program pemerintah untuk meningkatkan
  kesejahteraan masyarakat kurang mampu melalui
  pembentukan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

29
BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

• Biaya Promosi dan Penjualan
• Biaya Beasiswa
• Piutang Tak Tertagih
• Pemupukan Dana Cadangan
• Sumbangan yang dapat dibiayakan

30
BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN

• Biaya Promosi dan Penjualan ditegaskan sebagai
  pengurang penghasilan bruto yang ketentuannya
  diatur lebih lanjut dengan PMK.
• Alasan Perubahan
• Biaya promosi dan penjualan dapat muncul dalam
  berbagai bentuk dan bergantung pada jenis usaha
  WP sehingga perlu diatur secara khusus dalam PMK
  termasuk besaran biaya tersebut yang dapat
  dikurangkan dari penghasilan bruto.

B I A Y A
31
BIAYA BEASISWA

• Beasiswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi
  pemberian beasiswa kepada bukan pegawai seperti
  pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan
  kewajarannya.
• Alasan Perubahan
• Mendorong peran serta masyarakat (WP) untuk
  mendukung program
• pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber
  daya manusia melalui
• pendidikan.

B I A Y A
32
PIUTANG TAK TERTAGIH

• Syarat untuk membiayakan piutang yang
  nyata-nyata tidak dapat ditagih
  dipermudah menjadi
• telah dibiayakan dalam laporan laba rugi
  komersial
• WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak
  dapat ditagih kepada DJP dan
• telah diserahkan perkara penagihannya kepada
  Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang
  menangani piutang negara atau ada perjanjian
  tertulis dengan debitur yang bersangkutan atau
  telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau
  khusus atau ada pengakuan dari debitur bahwa
  utangnya telah dihapuskan.
• Syarat nomor 3 tidak berlaku bagi piutang debitur
  kecil yang dihapuskan.
• Alasan Perubahan
• Memberikan keringanan syarat penghapusan piutang
  tak tertagih untuk menghilangkan
  kesulitan-kesulitan yang timbul karena syarat
  yang berlaku sekarang.

B I A Y A
33
PEMUPUKAN DANA CADANGAN

• Pembentukan cadangan diperluas meliputi
• cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank
  dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit,
  sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
  pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak
  piutang
• cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan
  bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan
  Penyelenggara Jaminan Sosial
• cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin
  Simpanan
• cadangan biaya reklamasi untuk usaha
  pertambangan
• cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha
  kehutanan dan
• cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
  pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan
  limbah industri,
• Alasan Perubahan
• Memberikan perlakuan yang sama bagi badan usaha
  yang menyalurkan kredit
• Mengakomodir pembentukan sistem jaminan sosial
  nasional dan pembentukan Lembaga Penjamin
  Simpanan
• Mengakomodir kewajiban pencadangan yang harus
  dialokasikan oleh WP yang bergerak dalam bidang
  usaha pertambangan, kehutanan, dan pengolahan
  limbah industri.

B I A Y A
34
SUMBANGAN YANG DAPAT DIBIAYAKAN

• Sumbangan yang dapat dibiayakan meliputi
• sumbangan penanggulangan bencana nasional
• sumbangan penelitian dan pengembangan yang
  dilakukan di Indonesia
• biaya pembangunan infrastruktur sosial
• sumbangan fasilitas pendidikan
• sumbangan pembinaan olahraga
• Alasan Perubahan
• Memberikan insentif atau dorongan kepada
  masyarakat (WP) agar secara langsung berperan
  serta dalam membantu penanggulangan korban
  bencana dan peningkatan kualitas hidup dan
  prestasi bangsa.

B I A Y A
35
ISTERI YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN
KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI

• Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara
  terpisah apabila dikehendaki oleh isteri yang
  memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban
  perpajakannya sendiri.
• Tata cara penghitungan PPh terutang sama dengan
  suami-isteri yang melakukan perjanjian pemisahan
  harta dan penghasilan.
• Alasan Perubahan
• Singkronisasi dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1)
  yang menyatakan bahwa wanita kawin dapat
  mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas
  namanya sendiri agar dapat melaksanakan hak dan
  kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan
  kewajiban perpajakan suaminya.

36
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

• Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan
  norma penghitungan penghasilan neto dinaikkan
  dari Rp 600 juta menjadi sebesar Rp 4,8 miliar.
• Alasan Perubahan
• Menyesuaikan dengan tingkat perekonomian saat
  ini.
• Keterangan
• Ketentuan ini sejalan dengan dengan ketentuan
  Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi
• Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban
  menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud
  pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan,
  adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
  kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai
  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan
  neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
  Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi
  yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
  pekerjaan bebas.

36
37
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Sekarang (Rp) RUU (Rp)
WP 2.880.000,- 15.840.000,-
WP kawin 1.440.000,- 1.320.000,-
Isteri bekerja 2.880.000,- 15.840.000,-
Tanggungan 1.440.000,- 1.320.000,-
Maks. Tanggungan K/3 K/3
38
TARIF (PASAL 17)

• Tarif WP Orang Pribadi
• Tarif WP Badan
• Tarif WP PerseroanTerbuka
• Tarif Dividen yang diterima WP orang pribadi
  dalam negeri

39
TARIF WP ORANG PRIBADI

• Ketentuan Sekarang

No. Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d Rp 25.000.000,- 5
2. Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10
3. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000 15
4. Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,- 25
5. Di atas Rp200.000.000,- 35
T A R I F
RUU
No. Lapisan Penghasilan Tarif
1. S.d. Rp 50.000.000,- 5
2. Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000 15
3. Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,- 25
4. Di atas Rp500.000.000,- 30
40
PENURUNAN TARIF LAPISAN TERTINGGI WP OP

• Tarif tertinggi PPh orang pribadi dapat
  diturunkan menjadi paling rendah 25 yang diatur
  dengan Peraturan Pemerintah.
• Alasan Perubahan
• Agar tarif lapisan tertinggi PPh OP dapat
  diturunkan jika
• dipandang
  perlu uNtuk disesuaikan dengan penurunan tarif
  PPh
• badan.

T A R I F
41
TARIF WP BADAN

• Ketentuan Sekarang

Lapisan Penghasilan Tarif
s.d Rp 50.000.000,- 10
Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,- 15
Di atas Rp 100.000.000,- 30
T A R I F

• RUU
• Tarif tunggal sebesar 28 untuk tahun pajak 2009.
• Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25.
• Alasan Perubahan
• Tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas
  dalam pengenaan pajak atas WP badan.
• Tarif diturunkan secara bertahap untuk
  meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain
  dalam menarik investasi luar negeri

41
42
TARIF WP PERSEROAN TERBUKA

• WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka
  memeroleh penurunan tarif sebesar 5 dari tarif
  WP badan yang berlaku sepanjang memenuhi syarat
• paling sedikit 40 dari jumlah keseluruhan saham
  yang disetor diperdagangkan di bursa efek di
  Indonesia
• persyaratan tertentu lainnya.
• Alasan Perubahan
• Penurunan tarif ini dimaksudkan untuk
  meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber
  pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan
  jumlah perseroan terbuka dan kepemilikan publik
  pada perseroan terbuka.

T A R I F
43
TARIF DIVIDEN YANG DITERIMA WP OP DALAM NEGERI

• Tarif yang dikenakan atas dividen yang diterima
  WP OP dalam negeri adalah setinggi-tingginya
  sebesar 10 dan bersifat final (diatur lebih
  lanjut dengan PP).
• Alasan Perubahan
• RUU PPh tetap menganut classical system sehingga
  dividen tetap merupakan objek pajak.
• Namun, perlu diberikan insentif berupa tarif PPh
  yang rendah atas dividen
• agar beban pajak yang ditanggung pemegang saham
  orang pribadi dapat dikurangi
• untuk mendorong perusahaan agar mendistribusikan
  penghasilannya kepada para pemegang saham
• karena investasi dalam bentuk penyertaan modal
  mengandung risiko yang lebih besar daripada
  investasi dalam dentuk deposito dan obligasi
• Tarif final memberikan kesederhaan administrasi
  bagi WP dan DJP.

T A R I F
44
PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK (PASAL 18)

1. Pembelian saham atau aset perusahaan WP dalam
   negeri melalui Spesial Purpose Company (SPC).
2. Penjualan saham SPC di tax haven country yang
   memiliki saham WP dalam negeri.
3. Pembayaran gaji ekspatriat yang ditempatkan oleh
   perusahaan induk di luar negeri untuk bekerja
   sebagai pegawai perusahaan/WP dalam negeri yang
   merupakan anak perusahaannya.

45
PASAL 18 AYAT (3b)

• Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau
  aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan
  yang dibentuk untuk maksud demikian (Special
  Purpose Company), dapat ditetapkan sebagai pihak
  yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut
  sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai
  hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan
  tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan
  harga.

46
Special Purpose Company

BVI Ltd
Bank A menjual asset kredit atas PT X kepada BVI
Ltd
LN
PT X memiliki 95 saham BVI Ltd.
DN
Bank A
PT X
Bank A memiliki asset kredit atas PT X
Merupakan penjualan asset kredit kepada PT X
47
PASAL 18 AYAT (3c)

• Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara
  (conduit company atau Special Purpose Company)
  yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara
  yang memberikan perlindungan pajak (Tax Haven
  Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan
  badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
  Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia
  dapat ditetapkan sebagai penjualan atau
  pengalihan saham badan yang didirikan atau
  bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk
  usaha tetap di Indonesia.

48
Conduit/Dummy Company
US Co. memiliki 50 saham BVI Ltd.
US Co.
US Co. UK Co. menjual saham BVI Ltd. yg
dimilikinya kepada PT X
BVI Ltd
UK Co. memiliki 50 saham BVI Ltd.
UK Co.
LN
BVI Ltd. memiliki 95 PT PMA Y
DN
PT PMA Y
PT X
Merupakan penjualan kepemilikan atas PT PMA
Y kepada PT X
49
PASAL 18 AYAT (3d)

• Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak
  orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja
  yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan
  lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat
  kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali,
  dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau
  sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi
  dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau
  pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada
  perusahaan yang tidak didirikan dan tidak
  bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

50

Meminimalkan Penghindaran Pajak

Terdapat hubungan istimewa antara X Co dengan PT
X
X Co
Keluarga A
Pembayaran tunjangan keluarga
LN
Pembayaran Management fee /royalti /dll
Penghasilan A di Indonesia adalah pembayaran gaji
pembayaran tunjangan keluarga
DN
A
PT X
Pembayaran Gaji
51
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

• Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan
• Saat Terutang
• Perluasan Objek PPh Pasal 22
• Perubahan tarif PPh Pasal 23
• Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal 26

52
SAAT TERUTANG

• Ketentuan saat terutang PPh Pasal 23/26 pada saat
  biaya dibebankan (diakui) dalam pembukuan
  dihapuskan.
• Saat terutang PPh Pasal 23/26 menjadi
• Saat dibayarkan
• Saat disediakan untuk dibayarkan dan
• Ketika pembayarannya telah jatuh tempo.
• Alasan Perubahan
• Pengakuan beban biaya dalam pembukuan (akhir
  tahun buku) tidak menjadikan timbulnya kewajiban
  pembayaran atau hak atas suatu penghasilan.

P O T / P U T
53
TARIF PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
Jenis Pot/Put Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP
Pasal 21 20 lebih tinggi
Pasal 22 100 lebih tinggi
Pasal 23 100 lebih tinggi
P O T / P U T
54
PERLUASAN OBJEK PPH PASAL 22

• WP yang membeli barang yang tergolong sangat
  mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai pembayaran
  PPh tahun berjalan.
• Alasan Perubahan
• Pembelian barang yang tergolong sangat mewah
  mencerminkan potensi kemampuan ekonomis
  (penghasilan) yang sangat besar yang pajaknya
  kemungkinan belum sepenuhnya dibayar.

P O T / P U T
55
PERUBAHAN TARIF PPH PASAL 23

• Tarif PPh Pasal 23 yang semula hanya 15 diubah
  menjadi sebagai berikut
• 15 dari peredaran bruto atas dividen, bunga,
  royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan
  sejenisnya
• 2 dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti
  sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
  konsultan, dan jasa lainnya.
• Alasan Perubahan
• Memberikan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal
  23 atas jasa-jasa denganmenerapkan tarif tunggal
  2.

P O T / P U T
56
PERLUASAN DAN PENEGASAN OBJEK PASAL 26

• Perluasan objek baru
• Keuntungan karena pembebasan utang
• Penegasan
• Premi swap ditempatkan pada butir tersendiri dan
  diperluas menjadi premi swap dan transaksi
  lindung nilai lainnya
• Alasan Perubahan
• Menambah objek baru yang selama ini tidak bisa
  dilakukan pemotongan.
• Menegaskan bahwa premi swap tidak sama dengan
  bunga.

P O T / P U T
57
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PASAL 24)

• Ketentuan mengenai penentuan sumber penghasilan
  diperluas meliputi
• sumber penghasilan dari pengalihan hak
  penambangan adalah negara tempat lokasi
  penambangan berada
• sumber penghasilan dari pengalihan harta tetap
  adalah negara tempat harta tetap berada
• sumber penghasilan dari pengalihan harta yang
  menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap
  adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

58
ANGSURAN PAJAK TAHUN BERJALAN (PASAL 25)

• Penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP yang wajib
  membuat laporan keuangan berkala.
• PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi Tertentu.
• Fiskal Luar Negeri.

59
PPH PASAL 25 WP YANG WAJIB MEMBUAT LAPORAN
KEUANGAN BERKALA

• Seluruh perusahaan yang diwajibkan membuat
  laporan keuangan berkala dapat membayar angsuran
  berdasarkan laporan keuangan berkala tersebut.
• Alasan Perubahan
• Pembayaran angsuran dapat lebih mencerminkan
  keadaan yang sebenarnya.
• Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

P A S A L 2 5
60
PPH PASAL 25 WP ORANG PRIBADI TERTENTU

• Besarnya PPh Pasal 25 bagi WP OP pengusaha
  tertentu ditetapkan paling tinggi sebesar 0,75
  dari peredaran bruto.
• Alasan Perubahan
• Membantu meringankan beban pajak bulanan dan
  meningkatkan likuiditas WP OP pengusaha tertentu
  (pengecer)dengan cara memperkecil jumlah PPh
  Pasal 25 yang dibayar tiap bulan.
• Penghasilan WP OP Tertentu tetap dikenai PPh
  dengan tarif umum sehingga sebagian besar jumlah
  PPh yang terutang akan dilunasi pada akhir tahun
  pajak (pembayaran PPh Pasal 29).

P A S A L 2 5
61
FISKAL LUAR NEGERI

• Fiskal Luar Negeri (FLN) hanya wajib dibayar
  oleh WP yang bertolak ke luar negeri yang telah
  berusia lebih dari 21 tahun dan belum memiliki
  NPWP.
• Ketentuan ini berlaku sampai dengan tahun 2010
  sehingga mulai tahun 2011 seluruh WP yang
  bertolak ke luar negeri tidak perlu membayar FLN.
• Alasan Perubahan
• Mendorong WP untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak
  dan memiliki NPWP.
• Jangka waktu 2 tahun akan dipergunakan DJP untuk
  memperbaiki dan mempersiapkan sistem dan
  administrasi perpajakan sehingga FLN tidak
  diperlukan lagi.

P A S A L 2 5
62
KETENTUAN PERPAJAKAN PERTAMBANGAN DAN SYARIAH

• Ketentuan perpajakan bagi bidang usaha
• pertambangan minyak dan gas bumi,
• bidang usaha panas bumi,
• bidang usaha pertambangan umum
• bidang usaha berbasis syariah
• diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
• Alasan perubahan
• Kegiatan pertambangan memiliki karakteristik
  khusus sehingga perlu pengaturan tersendiri dalam
  PP.
• Pengaturan kegiatan usaha berbasis syariah
  dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang sama
  dengan kegiatan usaha konvensional.

63
FASILITAS PERPJAKAN BAGI UMKM

• WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d
  Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan
  tarif sebesar 50 dari tarif normal yang
  dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian
  peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.
• Alasan Perubahan
• Insentif ini diberikan untuk mendukung program
  Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM.
• Mengurangi beban pajak bagi WP badan UMKM akibat
  penerapan tarif tunggal PPh badan.

64
CONTOH 1 PENGHITUNGAN FASILITAS UMKM

• Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009
  sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan
  Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00.
• Penghitungan pajak yang terutang
• Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh
  dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif
  sebesar 50 dari tarif Pajak Penghasilan badan
  yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y
  tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.
• Pajak Penghasilan yang terutang
• 50 x 28 x Rp500.000.000,00 Rp70.000.000,00

65
CONTOH 2 PENGHITUNGAN FASILITAS UMKM

• Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009
  sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan Penghasilan
  Kena Pajak sebesar Rp3.000.000.000,00.
• Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang
• 1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian
  peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
• (Rp4.800.000.000,00 Rp30.000.000.000,00) x
  Rp3.000.000.000,00 Rp480.000.000,00
• 2.Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian
  peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
• Rp3.000.000.000,00 Rp480.000.000,00
  Rp2.520.000.000,00
• Pajak Penghasilan yang terutang
• - 50x 28 x Rp480.000.000,00 Rp
  67.200.000,00
• - 28 x Rp2.520.000.000,00
  Rp 705.600.000,00
• Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp 772.800.
  000,00

66
TERIMA KASIH
67
SE-18/PJ.42/1996

• Tentang
• Pajak Penghasilan atas Usaha Reksadana
• Butir 4
• Berdasarkan uraian pada butir 3 diatas dengan ini
  ditegaskan bahwa perusahaan Reksadana yang
  berbentuk KIK merupakan suatu ikatan dari
  pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.
  Dengan demikian KIK memenuhi kriteria dalam
  pengertian Subjek Pajak badan sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b
  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
  telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
  10 Tahun 1994.
• Butir 5
• Pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan atas
  Reksadana yang berbentuk KIK ini disamakan dengan
  perlakuan atas perseroan komanditer yang modalnya
  tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan,
  firma, dan kongsi. Oleh karena itu, sesuai dengan
  Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7
  Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
  dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 atas
  bagian laba yang diterima oleh pemegang unit
  penyertaan termasuk keuntungan atas pelunasan
  kembali (Redemption) unit penyertaannya kepada
  Reksadana yang berbentuk KIK, tidak termasuk
  sebagai Objek Pajak Penghasilan.

68
KEPDIRJEN NO. KEP-87/PJ./1995

• Tentang Pengakuan Penghasilan Dan Biaya Atas Dana
  Pembangunan Gedung Dan Prasarana Pendidikan Bagi
  Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis Yang
  Bergerak Di Bidang Pendidikan
• Pasal 4
• Atas pengeluaran untuk pembangunan gedung dan
  prasarana pendidikan yang berasal dari dana
  pembangunan gedung dan prasarana pendidikan
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak boleh
  dilakukan penyusutan berdasarkan Pasal 11
  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
  Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
  dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

69
PP NOMOR 47 TAHUN 1994

• Tentang
• Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan
  Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
• Pasal 4
• (1)Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak bagi
  Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang
• pemborongan bangunan yang proses
  penyelesaiannya meliputi beberapa tahun pajak
  dihitung
• berdasarkan metode prosentase tingkat
  penyelesaian pekerjaan.
• (2) Untuk menghitung penghasilan neto dari laba
  bruto usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  
• selain biaya atau pengeluaran sehubungan
  dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, boleh
• dikurangkan biaya atau pengeluaran
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
  Undang-undang
• Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
  terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
• Tahun 1994.
• Pasal 5
• Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk
  menentukan saat pengakuan penghasilan dan biaya
  sebagai dasar penghitungan penghasilan bruto bagi
  bidang usaha tertentu selain yang diatur dalam
  Pasal 4.