SISTEM POLITIK - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – SISTEM POLITIK PowerPoint presentation | free to download - id: 48dfed-NzI2M



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

SISTEM POLITIK

Description:

SuprastruktuR PolitiK. Suprastruktur politik menjalankan fungsi output yaitu: Fungsi pengambilankeputusan (decision atau rule making), yang dijalankan oleh lembaga ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:747
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 75
Provided by: sudaenipk
Learn more at: http://sudaenipkn.files.wordpress.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: SISTEM POLITIK


1
SISTEM POLITIK
Standar Kompetensi Menganalisis Sistem Politik di
Indonesia
  • Kompetensi Dasar
  • Mendiskripsikan suprastruktur dan infrastruktur
  • politik di Indonesia.
  • 2. Mendiskripsikan perbedaan sistem politik
  • di berbagai negara
  • 3. Menampilkan peran serta dalam sistem politik
  • di Indonesia

2
Sistem
  • Suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau
    elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat
    dalam satu kesatuan dan saling bergantung
  • Almond powell, 196619

3
Politik
  • Politik
  • Proses pembuatan kebijakan pemerintah (publik
    policy)
  • Austin Ranney
  • Proses interaksi antara pemerintah dengan
    masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi
    masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah
    tertentu
  • Ramlan Surbakti

4
Sistem Politik
  • Mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam
    struktur politik dalam hubungan satu sama lain
    yang menunjukkan suatu proses yang langgeng
  • Rusandi Sumintapura

5
BAGAN SISTEM POLITIK
SERANGKAIAN TINDAKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH
LEMBAGA POLITIK SESUAI FUNGSI MASING-MASING YANG
MEMBENTUK STRUKTUR POLITIK
PROSES
PEMENUHAN ATAU PENOLAKAN ASPIRASI
TUNTUTAN DUKUNGAN SIKAP APATIS
OUTPUT
INPUT
FEEDBACK
6
TUNTUTAN
  • Keinginan warga masyarakat yang pemenuhannya
    harus diperjuangkan melalui cara-cara dan
    menggunakan sarana politik.
  • Contoh
  • tuntutan kenaikan gaji PNS
  • pembatalan kenaikan harga BBM

7
Dukungan
  • Setiap perbuatan, sikap, dan pemikiran warga
    masyarakat yang mendorong pencapaian tujuan,
    kepentingan dan tindakan pemerintah
  • Contoh
  • Memberikan suara dalam pemilu
  • Mematuhi aturan hukum yang berlaku
  • Memepertahan keputusan pejabat yang berwenang
  • Kesetiaan kepada negara

8
Sikap apatis
  • Sikap tidak peduli warga negara terhadap
    kehidupan politik yang mengindikasikan adanya
    persolan yang harus dipecahkan

9
Struktur Politik
  • Keseluruhan bagian atau komponen yang berupa
    lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang
    menjalankan fungsi atau tugas tertentu
  • Terdiri dari
  • Suprastruktur Politik dan
  • Infrastruktur Politik

10
Fungsi Politik
  • 1. Merumuskan Kepentingan
  • 2. Pemaduan Kepentingan
  • 3. Pembuatan kebijakan Umum
  • 4. Penerapan Kebijakan
  • 5. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
  • 6. Komunikasi Politik
  • 7. Sosialisasi Politik
  • 8. Rekrutmen Politik

11
Fungsi merumuskan kepentingan
  • Fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan
    politik dalam satu negara
  • Fungsi ini terutama dijalankan oleh LSM (Lembaga
    Swadaya Masyarakat) atau Kelompok Kepentingan
    (Interest Group)

12
Fungsi Pemaduan Kepentingan
  • Fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik
    dari berbagai pihak dalam suatu negara dan
    mewujudnyatakan ke dalam berbagai alternatif
    kebijakan
  • Pihak yang paling bertanggungjawab adalan Partai
    Politik

13
Fungsi Pembuatan Kebijakan Umum
  • Fungsi untuk memeprtimbangkan berbagai alternatif
    kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai
    politik dan pihak lain, untuk dipilh salah satu
    di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintah
  • Pelaku fungsi ini adalah lembaga legeslatis dan
    eksekutif

14
Fungsi Penerapan kebijakan
  • Fungsi melaksanakan kebijakan yang telah
    ditetapkan oleh pihak yang berwenang
  • Pelaksana kebijakan ini adalah aparat birokrasi
    pemerintah atau PNS

15
Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan
  • Fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan
    pejabat publik yang menentang atau menyeleweng
    dari kebijakan pemerintah, dengan norma-norma
    yang berlaku
  • Fungsi ini dilakukan oleh lembaga peradilan

16
Fungsi komunikasi politik
  • Proses penyampaian informasi mengenai politik
    dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari
    pemerintah kepada masyarakat
  • Oleh semua lembaga politik

17
Sosialisasi politik
  • Proses pembentukan sikap dan orientasi politik
    anggota masyarakat
  • Oleh semua lembaga politik

18
Rekrutmen Politik
  • Proses menyeleksi orang-orang yang akan dipilih
    atau diangkat sebagai pejabat negara atau partai
    politik
  • Oleh semua lembaga politik

19
SuprastruktuR PolitiK
  • Struktur Politik dalam suasana pemerintahan
    (Lembaga Negara)
  • Contoh
  • MPR
  • DPR
  • PRESIDEN
  • MA
  • MK

20
SuprastruktuR PolitiK
  • Suprastruktur politik menjalankan fungsi output
    yaitu
  • Fungsi pengambilan keputusan (decision atau rule
    making), yang dijalankan oleh lembaga legeslatif
    dan atau eksekutif.
  • Fungsi pelaksanaan keputusan (rule aplication),
    dijalankan oleh aparat birokrasi dan eksekutif.
  • Fungsi pengawasan keputusan( rule adjudication)
    yang dijalankan oleh badan-badan kehakiman
    (yudikaif)

21
InfrastruktuR PolitiK
  • Struktur Politik dalam suasana masyarakat
  • Contoh
  • PARTAI POLITIK
  • KELOMPOK KEPENTINGAN
  • KELOMPOK PENEKAN
  • MEDIA MASSA
  • TOKOH POLITIK

22
InfrastruktuR PolitiK
  • InfraStruktur Politik menjalankan fungsi input
    yaitu
  • Fungsi perumusan dan pegajuan kepentingan
    (interst articulation), dijalankan oleh klp
    kepentingan, klp penekan, LSM/NGo/Ornop, dan
    Pers.
  • Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan(interest
    agregation), oleh parpol dan tokoh politik.

23
Partai Politik
  • Sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha
    untuk mengendalikan pemerintahan supaya dapat
    melaksanakan program-programnya dan menempatkan
    anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintah.

24
Perkembangan Partai Politik di Indonesia
NO TAHUN PEMILU JML PARTAI
1 1955 34
2 1971 10
3 1977 3
4 1982 3
5 1987 3
6 1992 3
7 1997 3
8 1999 48
9 2004 24
25
KELOMPOK KEPENTINGAN
  • Kelompok ANOMIK
  • Kelompok NON - ASOSIASIONAL
  • Kelompok INSTITUSIONAL
  • Kelompok ASOSIASIONAL

26
Media Massa
Alat kontrol
Sarana Pembentuk Pendapat Umum
Penyalur Informasi
Pelapor pertanggung jawaban pemerintah
Sarana Peringatan Dini
27
Tokoh Politik
  • Transformasi dari peranan non politis kepada
    situasi di mana mereka menjadi cukup berbobot
    memainkan peran politik
  • Pengangkatan dan penugasan untk menjalankan
    tugas-tugas politik

28
KELOMPOK PENEKAN
  • 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
  • 2. Organisasi Sosial Keagamaan
  • 3. Organisasi Kepemudaan
  • 4. Organisasi Lingkungan Hidup
  • 5. Organisasi Pembela Hukum dan HAM
  • 6. Yayasan atau Badan Hukum lainnya

29
(No Transcript)
30
(No Transcript)
31
(No Transcript)
32
(No Transcript)
33
(No Transcript)
34
(No Transcript)
35
Partai Peserta Pemilu Tahun 2004
36
(No Transcript)
37
Kelompok Anomik
  • Terbentuk dari unsur-unsur dalam masyarakat
    secara spontan dan seketika.
  • Kelompok ini sering tumpang tindih dengan bentuk
    partisipasi politiklain demonstrasi, kerusuhan,
    kekerasan politk dll.

38
Kelompok Non Asosiasional
  • Biasanya tidak terorganisir secara rapi dan
    bersifat kadang kala.
  • Misal kel. Keluarga, keturunan, etnik,regional,
    status dll

39
Kelompok Institusional
  • Bersifat resmi dan memiliki fungsi-fungsi politik
    lain di samping artikulasi politik
  • Koorporasi bisnis, badan legeslatif, militer,
    birokrasi.

40
Kelompok Asosiasional
  • Menyatakan kepentingan dari kelomok khusus,
    memakai tenaga profesional yang bekerja penuh,
    dan memiliki prosedur teratur untuk memutuskan
    tuntutan

41
Partisipasi Politik
  • Merupakan kegiatan mengambil bagian atau peran
    serta dalam proses-proses politik dalam suatu
    sistem politik

42
Bentuk-bentuk partisipasi politik
NO KONVENSIONAL NON KONVENSIONAL
1 Pemberian suara Pengajuan petisi
2 Diskusi Politik Berdemonstrasi
3 Kegiatan kampannye Konfrontasi
4 Bergabung dalam kelompok kepentingan Mogok
5 Komunikasi individu dengan pejabat politik Tindak kekerasan politik terhadap harta benda
6 Tindak kekerasan politik terhadap manusia
43
1.
44
2.
45
3.
46
4.
47
5.
48
6.
49
7.
50
8.
51
9.
52
10.
53
11.
54
Tingkatan Partisipasi Politik
Menyimpang Pembunuh politik, teroris, pembajak
Aktifivis
Pejabat umum, pejabat parpol
Petugas kampanye, aktif dlm parpol, Aktif dalam
proyek sosial
Partisipan
Menghadiri rapat umum, anggota kelp kepentingan,
memberikan suara, Diskusi politik, perhatian pada
perkembangan politik
Pengamat
Orang yang Apolitis
55
Faktor-Faktor Pendukung Partisipasi Politik
  • 1. Pendidikan Politik (usaha meningkatkan
    kesadaran berbangsa dan bernegara)
  • 2. Budaya Politik (sikap dan keyakinan sbg
    perwujudan nilai politik)
  • 3. Kesadaran Politik (keinsyafan wn akan
    pentingnya urusan kenegaraan)
  • 4. Sosialisasi Politik (proses dg jalan mana
    orang belajar tentang politik)

56
Hal-hal yg meneyebabkan timbulnya Partisipasi
Politik
  • Modernisasi
  • Perubahan struktur kelas sosial
  • Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa
    modern
  • Konflik di antara kel. Pemimpin politik

57
Pendekatan dalam Sistem Politikhal/ 158
  • Pendekatan Sejarah
  • Pendekatan Sosiologis
  • Pendekatan Kultural/Budaya
  • Pendekatan Psycho-Social
  • Pendekatan Filsafat
  • Pendekatan Idiologi
  • Pendekatan Konstitusi dan Hukum

58
MACAM-MACAM SISTEM POLITIK
  • 1. DEMOKRASI
  • Demokrasi adl bentuk pemerintahan yang
    diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip
    kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi
    kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas
  • (Austin Ranney )

59
4 Prinsip dalam pemerintahan demokrasi
  • 1. Kedaulatan rakyat
  • Kekuasaan untuk membuat keputusan
    pemerintahan yang pokok berada di tangan
    seluruh warga masyarakat bukan di tangan
    orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa.
  • 2. Persamaan Politik (political equality)
  • Setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang
    sama untuk partisipasi dalam proses pembuatan
    keputusan politik negara.
  • 3. Konsultasi Kepada Rakyat
  • Keputusan mengenai kebijakan untuk rakyat harus
    dibuat oleh rakyat sendiri, bukan oleh penguasa
    tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat.
  • 4. Pemerintahan Mayoritas (majority rule dan
    minority right)
  • Keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan
    dengan kehendak mayoritas rakyat

60
Ciri-ciri Sistem Politik DemokrasiMenurut
Bingham Powel, Jr
  • Legitimasi pemerintahan didasarkan pada klaim
    bahwa pemerintah tsb mewakili keinginan rakyat
  • Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan
    untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui
    pemilu yang kompetetif
  • Sebgian besar orang dewasa dapat ikut dalam
    proses pemilihan baik aktif maupun pasif
  • Warga memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa
  • Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar
    spt kebebasan berbicara,berkumpul,
    berorganisasi, dan kebebasan pers.

61
Prinsip-prinsip Sistem Politik A. Sistem Politik
Demokrasi Yaitu 1. Adanya pembagian
kekuasaan 2. Pemerintahan konstitusional atau
berdasarkan hukum 3. Pemerintahan mayoritas 4.
Pemilu bebas atau demokratis 5. Parpol lebih
dari satu 6. Managemen pemerintahan terbuka 7.
Pers bebas 8. Perlindungan terhadap HAM dan
adanya jaminan Hak minoritas 9. Peradilan bebas
tidak memihak 10. Penempatan pejabat pemerintahan
dengan Merit sistem 11. Kebiaksanaan pemerintah
dibuat badan perwakilan politik tanpa
paksaan 12. Konstitusi atau UUD yang
demokratis. 13. Penyelesain masalah secara damai
melalui musyawarah atau perundingan
62
B. Sistem Politik Keditatoran Yaitu 1.
Pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok
orang. 2. Pemerintahan tidak berdasarkan
konstitusional 3. Negara berdasarkan
kekuasaan 4. Pembentukan pemerintahan tidak
berdasar musyawarah, tetapi melalui dekrit (Poil
sistem) 5. Pemilu tidak demokratis. pemilu
dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan
penguasa atau pemerintah negara 6. Sistem satu
partai politik atau ada beberapa parpol tapi
hanya ada satu porpol yang memonopoli
kekuasaan 7. Manegemen pemerintahan tertutup 8.
Tidak ada perlindungan HAM , hak monoritas
ditindas 9. Pers tidak bebas dan sangat
dibatasi 10. Badan peradilan tidak bebas dan bisa
diintervensi oleh penguasa 11. Pemempatan pejabat
pemerintahan dengan poil sistem serta tidak ada
kontrol terhadap administrasi dan birokrasi 12.
Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.
Konstitusi atau UUD hanya sebagai lambang
saja 13. Penyelesaan masalah dengan kekerasan
dan paksaan
63
Untuk melindungi kel. minoritas
  • Memberi perwakilan proporsional bagi
    kel.minoritas di lembaga pewakilan rakyat.
  • Memberi hak veto, yaitu hak untuk menolak
    kebijakan yang dinilai merugikan ataumengancam
    eksisitensi minoritas.
  • Memberi otonomi khusus kepada minoritas ttg
    hal-hal yg menjadi urusan kel. minoritas itu
    sendiri

64
Kel. Minoritas Permanen
  • Minoritas yg terbentuk atas dasar ras, agama,
    bahasa, etnis.
  • David Betham dan Kvin Boyle

65
2. KEDIKTATORAN /TOTALITERCarl J friederich dan
Zbiegniew Brzezinki
  • Bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi
    utk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu
    orang atau sekelompok kecil elite
  • Ciri-ciri
  • Negara mempunyai sebuah ideologi resmi yang
    mencakup segala aspek keberadaan manusia.
  • Negara hanya punya satu partai massa tunggal
  • Pemerintah mengawasi seluruh keg penduduk dan
    menjalakan sistem teror yg luas melalui
    pengawasan polisi rahasia dg teknologi modern
  • Monopoli media massa oleh pemerintah dan partai
    berkuasa
  • Adanya kontrol yang kuat melalui kekuatan militer

66
  • I.Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi
    Liberal, Komunis dan Pancasila sebagai berikut
  • Demokrasi Liberal
  • a. Merupakan ciri khas Barat
  • b. Berfalsafah Liberalisme
  • c. Menganut asas Individualis
  • d. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik
    dan Ekonomi
  • e. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat
    luas
  • f. Mengenal oposisi dan perbedaan diakui
    sepenuhnya
  • g. Multi partai
  • h. Contoh negara AS, Inggris, Prancis, Italia
    dll.

67
2. Demokrasi Komunis a. Merupakan ciri khas
negara komunis b. Berfalsafah komunisme c.
Menganut asas negara sentris d. Mengabaikan
HAM e. Tidak ada kebebasan individu f. Tidak
ada oposisi, perbedaan pendapat tidak
dibenarkan g. Mono partai h. Contoh negara
RRC, Kuba 3. Demokrasi Pancasila a.
Merupakan ciri khas Indonesia b. Berfalsafah
Pancasila c. Menganut asas kekeluargaan dan
gotong royong d. HAM diimbangi dengan
kewajiban manusia e. Memberikan jaminan
kebebasan yang bertanggung jawab. f. Tidak
mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat
yang disalurkan secara konstitusional g.
Multi partai h. Contoh Negara Indonesia
68
Sistem Demokrasi Pancasila
  • Adalah paham demokrasi yang bersumber
  • pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa
    Indonesia yang perwujudannya seperti tercantum
    dalam pembukaan UUD 1945.

69
Aspek-aspek demokrasi Pancasila
  • Aspek Formal, aspek yang mempersoalkan proses dan
    tatacara rakyat dlm menunjuk wakil-wakil dalam
    badan prwakilan rakyat.
  • Aspek materiil, aspek yang mengemukakan gambaran
    manusia dan mengakui harkat dan martabatnya
  • Aspek normatif, aspek yang mengungkapkan
    seperangkat norma atau kaidah yang menjadi
    pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan
    negara

70
Penerapan prinsip Demokrasi Pancasilahal. 156
  • 1. Pemerintahan berdasarkan hukum
  • 2. Perlindungan terhadap HAM
  • 3. Pengambilan keputususan berdasarkan
    musyawarah
  • 4. Peradilan yang bebas dan merdeka
  • 5. Partai politik dan organisasi sosial
  • 6. Pelaksanaan pemilu

71
Prinsip-prinsip Sistem Politik A. Sistem Politik
Demokrasi Yaitu 1. Adanya pembagian
kekuasaan 2. Pemerintahan konstitusional atau
berdasarkan hukum 3. Pemerintahan mayoritas 4.
Pemilu bebas atau demokratis 5. Parpol lebih
dari satu 6. Managemen pemerintahan terbuka 7.
Pers bebas 8. Perlindungan terhadap HAM dan
adanya jaminan Hak minoritas 9. Peradilan bebas
tidak memihak 10. Penempatan pejabat pemerintahan
dengan Merit sistem 11. Kebiaksanaan pemerintah
dibuat badan perwakilan politik tanpa
paksaan 12. Konstitusi atau UUD yang
demokratis. 13. Penyelesain masalah secara damai
melalui musyawarah atau perundingan
72
Peranserta dalam Sistem Plitik di
IndonesiaSikap Positif terhadap Pengembangan
Politik di Indonsia
  • Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilu
  • Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
  • Menyukseskan pemilu yang jurdil
  • Musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama
  • Mendukung dalam usaha pembelaan negara
  • Menghormati kebebasan hidup beragama

73
Peranserta dalam Sistem Politik di
IndonesiaSikap Positif terhadap Pengembangan
Politik di Indonsia
  • Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilu
  • Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
  • Menyukseskan pemilu yang jurdil
  • Musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama

74
Saya belum jelas Pak.....!!!!
Ya, ya .... Sabar nak...!!
About PowerShow.com