Koordinasi lembaga pemerintah dalam penempatan tenaga kerja di era globalisasi

1
Koordinasi lembaga pemerintah dalam penempatan
tenaga kerja di era globalisasi

• Oleh
• Anis Hidayah
• Direktur Eksekutif Migrant CARE
• Disampaikan dalam seminar tentang
• PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING DI iNDonesia
• Diselenggarakn oleh Bphn DAN Fak. Hukum Unair,
  Surabaya, 4-5 Juli 2007

2
Penempatan tenaga kerja warga negara asing
pendatang

• Globalisasi telah memungkinkan setiap manusia
  untuk bekerja melewati batas-batas suku bangsa
  dan negara. Begitu juga arus migrasi tenaga kerja
  asing ke Indonesia.
• Menurut data ditjen pptkdn depnakertrans sampai
  dengan agustus 2004, jumlah tenaga kerja asing
  di indonesia adalah 19.567 orang dari berbagai
  negara dan di berbagi sektor pekerjaan.

3
KOOrdinasi antar departemen (hubungan horizontal)

• Departemen-departemen terkait
• 1. DEpartemen tenaga kerja dan transmigrasi
• 2. departemen Luar negeri
• 3. Departemen Dalam negeri
• 3. Departemen keuangan
• 4. Departemen hukum dan hak azasi manusia

4

• departemen tenaga kerja dan transmigrasi
• (Ditjen PPTKDN)
• Fungsi Regulator
• Dasar hukum keppres No 75 tahun 1995 tentang
  penggunaan tka
• Pembuat Kebijakan mengenai penempatan TKA di
  Indonesia. Sebagai implementasi atas pasal 13
  keppres no 75/1995, maka Diterbitkan kepmen No
  20/men/iii/2004 tentang tata cara memperoleh ijin
  mempekerjakan tka
• Menetapkan persyaratan tka, perijinan, biaya
  kompensasi tka sebesar us1.200/tahun atau us
  100/bulan serta aturan operasional lainnya
• Pengawas terhadap perusahaan yang mempekerjakan
  TKA

5

• departemen luar negeri
• (hubungan luar negeri)
• Dasar hukum UU N0 37 tahun 1999, tentang
  hubungan luar negeri, pasal 12 dalam usaha
  mengembangkan hubungan luar negeri dapat juga
  didirikan lembaga persahabatan, lembaga
  kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sam
  asing di indonesia
• Sebagai lembaga konsultasi dan koordinasi dalam
  konteks kerjasama luar negeri

6

• departemen hukum dan ham
• (keimigrasian)
• Kewenangan untuk menerbitkan visa kerja bagi tka
• Melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing
• Departemen keuangan
• Memberikan pertimbangan dalam menentukan besaran
  dana kompensasi tka
• Melakukan koordinasi terhadap setoran dana
  kompensasi

7

• departemen dalam negeri
• Koordinasi dengan pemerintah daerah terkait
  dengan penempatan tka di daerah, antara lain jawa
  timur, tengah dan barat (76,09), sulawesi
  (0,52).
• Koordinasi dengan kantor wilayah serta dinas
  terkait, terutama perindustrian (26,15),
  perdagangan (24,85),, jasa (14,73), pertanian,
  kehutanan, perikanan (1,90).

8
Membandingkan penempatan tka di indonesia dengan
Penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri

• Migrasi Internasional memberikan kontribusi yang
  signifikan terhadap perekonomian nasional.
• Bahkan, Pemerintah melalui paket kebijakan
  investasi meningkatkan target pengiriman TKI ke
  luar negeri 1 juta per tahun demi untuk mencapai
  target devisa 169 Trilyun hingga tahun 2009.
• Fakta dalam proses migrasi internasional adalah
  tidak adanya balance antara besarnya pengiriman
  dengan upaya perlindungan. Kebijakan mengenai
  buruh migran belum protektif, berbagai
  permasalahan senantiasa berlangsung. Menurut
  catatn migrant care, hingga bulan juni 2007,
  sedikitnya 77 tki meninggal di luar negeri, 26
  tki ternacam hukuman mati diberbagai negara, 80
  tkw mengalami permasalahn (gaji tidak dibayar,
  kekerasan, penganiayaan,dll)

9
KOOrdinasi antar departemen dalam penempatan tki
di luar negeri

• Penempatan tki di luar negeri melibatkan 8
  departemen terkait (depnaker, kesehatn, deplu,
  depkumham, polri, perhubungan, depsos, keuangan).
  Permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya
  koordinasi dan sinergi antar departemen
• Sehingga pada bulan september 2006, diterbitkan
  keppres no 81 tahun 2006 tentang tentang
  pembentukan bnp2tki (badan nasional penempatan
  dan perlindungan tki). Secara struktural badan
  ini meliputi berbagai departemen

10
Best practice dari penempatan tka di indonesia

• Pemerintah indonesia telah memberikan
  perlindungan yang memadahi terhadap pemenuhan
  hak-hak TKA (Tenaga Kerja Asing) di Indonesia.
• Namun orientasi yang dominan dalam setiap
  pelayanan adalah pungutan dan pajak.
• Jumlah TKA yang ada di Indonesia berkisar 19.567
  (Sumber Ditjen PPTKDN). Setiap TKA dikenai dana
  kompensasi sebesar US 1.200/tahun. Berapa
  masukan negara setiap tahunnya? Bagaimana
  transparansinya/ pertanggungjawabannya?

11
Kaitannya dengan Perlindungan TKI di luar negeri

• Upaya pemerintah indonesia dalam memberikan
  perlindungan terhadap tka di indonesia sudah
  memadahi. Hal ini menjadi modal penting bagi
  indonesia untuk mengimplementasikannya dalam
  perlindungan tki di luar negeri. Dan sebagai
  resiprositi (timbal balik) adalah indonesia harus
  meminta negara-negara tujuan untuk memberlakukan
  tki secara baik dengan menghormati
  prinsip-prinsip.
• Hal ini menjadikan dasar bagi indonesia bahwa
  tidak ada alsan bagi pemerintah indonesia untuk
  segera meratifikasi konvensi internasional 1990
  tentang perlindungan terhadap buruh migran dan
  anggota keluarganya

12
rekomendasi

• Perlunya dibentuk badan tersendiri yang
  bertanggung jawab atas penempatan tka di
  indonesia. Badan ini secara struktural harus
  meliputi departemen-departemen yang selama ini
  terlibat dalam penempatan tka di
  indonesia.Kekuatan dan kelemahan bnp2tki
  diharapkan dapat menjadi referensi dan
  pertimbangan untuk pembentukan badan tersebut