MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN TATA PAMONG YANG AKUNTABEL DALAM RANGKA PERSIAPAN WTP DISAMPAIKAN OLEH : DADANG GUNAWAN ANGGOTA UTAMA KEUANGAN III BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI JAKARTA DALAM RAPAT KERJA NASIONAL PIMPINAN

1
MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN
TATA PAMONG YANG AKUNTABELDALAM RANGKA
PERSIAPAN WTPDISAMPAIKAN OLEH DADANG
GUNAWANANGGOTA UTAMA KEUANGAN IIIBADAN
PEMERIKSA KEUANGAN RIJAKARTADALAM RAPAT KERJA
NASIONAL PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI ,
PT-BHMN DAN KOPERTISBANDUNG, 22 - 24 MEI
2007BADAN PEMERIKSA KEUANGANRAPUBLIK
INDONESIAJAKARTA2007
2
Dasar Hukum- PERUBAHAN KETIGA UUD 1945
Pasal 23 C Hal-hal lain mengenai keuangan
negara diatur dengan
undang-undang.- UNDANG UNDANG

• 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
  Negara
• 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang
  Perbendaharaan
• 
  Negara
• 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
• Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
• Negara

3
PELAPORAN

• 1. PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
• 2. Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang
  Sistem
• Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pem.
  Pusat.
• 3. Permendiknas No. 31 Tahun 2006 tentang
  Unit
• Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di
  lingkungan
• Depdiknas.

4
JENIS PEMERIKSAAN (Ps.4 UU 15/2004)

• 1. Pemeriksaan Keuangan
• Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas
  laporan keuangan (LRA, Neraca, Catatan atas
  Laporan Keuangan) dengan memberikan opini
  (pernyataan profesional mengenai tingkat
  kewajaran informasi yang disajikan oleh
  manajemen dalam laporan keuangan ybs.)
• 2. Pemeriksaan Kinerja
• Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas
  pengelolaan keuangan negara yang terdiri
  atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek
  efisiensi, dan aspek efektivitas.
• 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
• PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan
  dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan
  keuangan dan pemeriksaan kinerja.

5
JENIS OPINI (Ps.16 UU 15/2004)

• 1. Pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian
  (Unqualified Opinion)
• 2. Pernyataan Wajar Dengan Pengecualian
  (Qualified Opinion)
• 3. Pernyataan Tidak Wajar (Adversed Opinion)
• 4. Pernyataan Tidak Dapat Menyatakan Pendapat
  (Disclaimer of Opinion)

6
PEDOMAN PEMBERIAN OPINI

• WTP
• - Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan
• - Tidak ada temuan SPI dan Kepatuhan yang
  berpengaruh
• material terhadap kewajaran LK
• - Salah saji material yang ditemukan telah
  dikoreksi atau
• tidak material
• - Realisasi Pend. Belanja telah
  direkonsiliasi dengan data
• Ditjen Perbendaharaan (SAKUN)
• - Persediaan telah diinventarisasi dan
  dinilai sesuai SAP
• - Aset Tetap memenuhi kriteria kelengkapan,
  keberadaan,
• dan kepemilikan, serta pengungkapan telah
  mencukupi.

7

• WDP
• - Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan,
  kecuali pada
• akun tertentu yang berpengaruh material
• - Temuan SPI dan Kepatuhan yang berpengaruh
  material
• terhadap kewajaran akun tertentu
• - Salah saji material yang ditemukan pada
  akun tertentu
• tidak bersedia dikoreksi
• - Realisasi pos Pend. Belanja tertentu
  belum terrekonsiliasi,
• sehingga terdapat selisih yang meterial
  dengan data
• Ditjen Perbendaharaan (SAKUN)
• - Persediaan belum diinventarisasi dan
  dinilai sesuai SAP
• - Aset Tetap tidak diinventarisasi, tidak
  tercatat, dan tidak
• dinilai sesuai SAP, dan belum mencukupi.

8

• TW
• - Terdapat pembatasan lingkup pemeriksaan,
  sehingga LK
• tidak dapat diyakini kewajarannya
• - Temuan SPI dan Kepatuhan yang berpengaruh
  material
• terhadap kewajaran akun tertentu
• - Realisasi Pend. Belanja tidak dapat
  direkonsiliasi dengan
• data Ditjen Perbendaharaan (SAKUN) dan
  berselisih di atas
• materialitas aset tetap tidak
  diinventarisasi (tidak jelas
• kelengkapan/keberadaan/kepemilikan), aset
  tidak tercatat dan
• tidak dinilai sesuai SAP, dan
  pengungkapannya belum
• mencukupi.

9

• TDMP
• - Tidak terdapat pembatasan lingkup
  pemeriksaan
• - Terdapat salah saji yang material atau
  penyimpangan
• terhadap SAP yang berdampak pada LK
  secara
• keseluruhan (lebih dari 50 total aset
  atau realisasi
• pendapatan dan belanja) dan tidak
  bersedia melalukan
• koreksi
• - Temuan SPI dan Kepatuhan yang berpengaruh
  material
• terhadap kewajaran LK.

10
BATAS WAKTU PEMERIKSAAN (Ps 17 UU 15/2004)

• Laporan hasil pemeriksaan atas laporan
  keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh
  BPK-RI kepada DPR-RI dan DPD
  selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
  menerima laporan keuangan dari pemerintah
  pusat.

11
TERBUKA UNTUK UMUM (Ps 19 UU 15/2004)

• Dalam rangka transparansi dan peningkatan
  partisipasi publik, UU No. 15 Tahun 2004
  menetapkan bahwa laporan hasil pemeriksaan
  yang telah disampaikan kepada lembaga
  perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

12
HASIL PEMERIKSAANATASLAPORAN KEUANGAN
DEPDIKNAS TAHUN 2006

• 1. Secara umum penyusunan LK Depdiknas Tahun
  2006 belum sepenuhnya mengikuti PMK No.
  59/PMK.06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan
  Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
• 2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian
  sbb.
• a. UAW belum difungsikan sebagaimana
  mestinya
• b. Neraca belum menggambarkan keadaan yang
• sebenarnya, yaitu
• 1) Saldo Kas
• 2) Saldo Bank
• 3) Persediaan

13
Lanjutan

• 4) Piutang PNBP, berdasarkan akrual
  (angsuran MHS, pihak
• ketiga)
• 5) Aset Tetap belum dinilai sesuai
  dengan keadaan
• sebenarnya, misalkan Tanah
  (NJOP), kondisi barang
• inventaris (B/RR/RB)
• 6) Status kepemilikan tanah (sertifikat
  hak milik).
• 7) Pengadaan barang yang dilaksanakan
  oleh Fakultas/UPT/
• Lembaga, belum dilaporkan kepada
  Rektorat dan tidak
• tercatat dalam Neraca PTN.
• c. Rekonsiliasi antara SABMN dan SAK belum
  dilaksanakan.
• d. LRA belum menggambarkan keadaan
  sebenarnya
• 1) belum seluruh PNBP disetorkan ke
  rekening Rektor

14
Lanjutan

• 2) PNBP yang berada di rekening
  Rektor tidak
• seluruhnya disetorkan ke Kas
  Negara pada
• akhir tahun
• 3) Fakultas/UPT/Lembaga belum
  seluruhnya mem
• pertanggungjawabkan pelaksanaan
  kegiatan
• kepada Rektorat.

15
REALISASI PNBP

• Tahun 2005 2.025,48 Milyar
• Tahun 2006 1.956,57 Milyar
• Berkurang 68,91 Milyar

16
TERIMA KASIHSELAMAT BERKARYA