PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1
PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
2
Syarat-Syarat Pemilih

• Pasal 3
• WNI yg pada hari pemungutan suara sudah berumur
  17 tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin
• Pasal 4
• a. Sedang tidak terganggu jiwa/ingatannya
• b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
  hukum tetap
• c. Berdomisili di daerah pemilihan sekurang2nya
  6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih
  sementara yg dibuktikan dg KTP atau surat
  keterangan dari Kepala Desa/Lurah

3

• Pasal 6
• Seorang pemilih hanya didaftar 1 kali dalam
  daftar pemilih di daerah Pemilihan
• Apabila seorang pemilih memiliki lebih dari 1
  tempat tinggal, pemilih tsb hrs menentukan satu
  di antaranya yg alamatnya sesuai dg alamat yg
  tertera dlm KTP utk ditetapkan sbg tempat tinggal
  yg dicantumkan dlm daftar pemilih

4

• Pasal 7
• Data pemilih yg digunakan utk penyusunan daftar
  pemilih dalam Pilkada berdasarkan data
  kependudukan yg disampaikan pemerintah daerah dan
  data pemilih Pemilu terakhir.

5
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

• Pasal 8
• KPU Kab/Kota paling lambat 6 bln sebelum hari
  pemungutan suara memberitahukan kpd Pemda utk
  menyampaikan data kependudukan yg akan digunakan
  dlm Pilkada terinci untuk tiap desa/kelurahan
• Data Kependudukan / DP4 sekurang-kurangnya
  meliputi
• NIK/Nomor Pemilih
• Nama Lengkap
• Tempat/Tanggal lahir (umur)
• Status perkawinan
• Jenis kelamin
• Alamat tempat tinggal
• Jenis cacat yang disandang

6

• Pasal 9
• (2) Penyerahan data pemilih dilaksanakan plg
  lambat 6 bulan sebelum hari dan tanggal
  pemungutan suara
• Pasal 11
• (1) KPU Kab/Kota plg lambat 5 bln sebelum hari
  dan tgl pemungutan suara sudah selesai menyusun
  Daftar Pemilih Sementara

7
BAB IIIDAFTAR PEMILIH SEMENTARA

• Pasal 12 (1)
• PPS setelah menerima DPS dari KPU Kab/Kota
  melakukan kegiatan sbb
• Menyusun DPSmembagi Pemilih untuk tiap TPS
  dengan ketentuan paling banyak 600 orang untuk
  tiap TPS.
• Melaksanakan sosialisasi DPS kepada pengurus
  RT/RW atau sebutan lain di wilayahnya untuk
  mendapat tanggapan perbaikan.
• Memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan perbaikan
  pengurus RT/RW atau sebutan lain.
• Menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan DPS
  untuk mendapat tanggapan masyarakat

8

• Pasal 13 (1)
• Pengumuman DPS dilakukan dlm jangka waktu 3 hari
  terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
  penyusunan DPS di tempat-tempat yg mudah
  dijangkau masy.
• Pasal 14
• Telah memenuhi syarat usia
• Blm berumur 17 thn, tp sudah/pernah kawin
• Perubahan status anggota TNI/Polri mjd sipil atau
  purnatugas
• Tdk terdaftar dlm data pemilih yg digunakan untuk
  penyusunan daftar pemilih dlm Pilkada berdasar
  data kependudukan yg disampaikan Pemda atau
  Pemilu terakhir
• Telah meninggal dunia
• Pindah domisili/sdh tdk berdomisili di
  desa/kelurahan tsb
• Pemilih yg terdaftar ganda pd domisili yg berbeda
• Perubahan status dari sipil mjd anggota TNI/Polri
• Perbaikan penulisan identitas Pemilih

9
BAB IVDAFTAR PEMILIH PERBAIKAN

• Pasal 18 (1)
• Pencatatan data pemilih dlm daftar pemilih
  perbaikan dilaksanakan plg lambat 3 hari
  terhitung sejak pengumuman DPS ? dibuat rangkap 3
  ditandatangani oleh PPDP serta disahkan oleh
  Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap
• Pasal 19 (1)
• Jangka waktu pengumuman daftar pemilih perbaikan
  dilaksanakan 3 hari terhitung sejak berakhirnya
  jangka waktu penyusunan daftar pemilih perbaikan

10
BAB VDAFTAR PEMILIH TETAP

• Pasal 21
• (3) Janghka waktu pengumuman DPT dilaksanakan 3
  hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu
  pernyusunan DPT
• (4) DPT disahkan paling lambat 90 hari sebelum
  hari dan tanggal pemungutan suara
• Pasal 22
• (2) DPT oleh Kab/Kota digunakan untuk
• a. Pemutakhiran data pemilih
• b. Pembuatan kartu pemilih
• c. Diteruskan kpd pemerintah daerah utk
  pemutakhiran data kependudukan
• d. Diteruskan kpd KPU Prov untuk keperluan
  Pilkada
• e. Diteruskan kpd KPU sbg dasar pemutakhiran
  data dan Daftar Pemilih scr berkelanjutan

11

• Pasal 27
• PPS dibantu oleh Ketua RT/RW mendatangi tempat
  kediaman Pemilih untuk menyerahkan Kartu Pemilih
• Kartu Pemilih digunakan Pemilih dlm memberikan
  suara pd hari dan tanggal pemungutan suara
• Penyerahan Kartu Pemilih hrs sdh selesai
  selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari dan
  tanggal pemungutan suara
• Pasal 28
• (1) Dalam jangka waktu 7 hari sebelum hari
  pemungutan suara, tdk dpt diadakan perubahan DPT
  kecuali terdapat Pemilih yg meninggal dunia