SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN

1
SEGI HUKUM PENYUSUNANDAN PENETAPAN ANGGARAN

• Pengertian Perencanaan dan Penganggaran
• Jenis-jenis rencana dalam SPPN
• Prinsip/Asas dan Siklus Anggaran
• Sistem Penganggaran berbasis kinerja, terpadu dan
  KPJK

2
ASPEK HUKUM
DEPARTEMEN KEUANGAN RI

• RENCANA
• KERJA
• PEMERINTAH

3
LANDASAN HUKUM

• Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan
  Negara
• Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang
  Perbendaharaan Negara
• Undang-Undang No. 15 Th. 2004 tentang Pemeriksaan
  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
• Undang-Undang No. 25 TH. 2004 tentang Sistem
  Perencanaan Pembangunan Nasional
• Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 2004 tentang
  Rencana Kerja Pemerintah
• Peraturan pemerintah No. 21 Th. 2004 tentang
  Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga
  (RKA-KL).

4
RENCANA KERJA PEMERINTAH
RKP 2010

• Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen
  perencanaan nasional untuk periode 1 (satu)
  tahun.
• RKP pedoman bagi penyusunan RAPBN
• RKP memuat program dan kegiatan bersifat
• a. Terukur (measurable)
• b. Dapat dilaksanakan (workable)
• RKP disusun dengan pendekatan
• penerapan KPJM
• penganggaran terpadu
• penganggaran berbasis kinerja

5
LATAR BELAKANG

• Undang-undang Nomor 17/2003 tentang
  Keuangan Negara memuat berbagai perubahan
  mendasar dalam pendekatan penganggaran.
  Perubahan-perubahan ini didorong oleh beberapa
  faktor termasuk di antaranya perubahan yang
  berlangsung begitu cepat di bidang politik,
  desentralisasi, dan berbagai perkembangan
  tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah.
  
• Berbagai perubahan ini membutuhkan dukungan
  sistem penganggaran yang lebih responsif, yang
  dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan
  peningkatan kinerja - dalam artian dampak
  pembangunan, kualitas layanan dan
  efisiensi pemanfaatan sumberdaya.
• Kebijakan fiskal yang baik dan penerapan
  sistem perencanaan dan penganggaran dengan
  perspektif jangka menengah merupakan kunci
  bagi kepastian pendanaan kegiatan pemerintah,
  dalam keadaan dimana dana yang tersedia sangat
  terbataas sedangkan kebutuhan begitu besar.

6
LATAR BELAKANG

• Alokasi sumberdaya secara strategis perlu
  dibatasi dengan pagu yang realistis agar
  tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak
  merongrong pencapaian tujuan-tujuan fiskal.
• Dengan penetapan pagu indikatif dan pagu
  sementara pada tahap awal sebelum dimulai
  penganggaran secara rinci, para
  pelaku anggaran (kementerian negara/
  lembaga pemerintah/pemerintah daerah) harus
  menentukan kebijakan dan prioritas
  anggaran, termasuk keputusan mengenai
  "trade-off" antara keputusan yang telah
  diambil masa lalu dan yang akan diambil pada
  masa yang akan datang. Dengan kata lain
  akan tercipta proses penganggaran yang lebih
  strategis. dan kredibel.

7
LINGKUNGAN PENDUKUNG

• Sistem penganggaran harus menciptakan lingkungan
• pendukung dengan karakteristik
• Mengkaitkan perencanaan dan penganggaran dengan
  pengambilan keputusan untuk
• Memastikan perencanaan kebijakan, program dan
  kegiatan telah mempertimbangkan kendala
  anggaran.
• Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang
  diharapkan
• Memberikan informasi yang diperlaukan untuk
  mengevaluasi hasil dan mengkaji kembali
  kebijakan
• Memberikan media/forum bagi alternatif kebijakan
  berkompetisi satu sama lain yang penting bagi
  tumbuhnya dukungan pada tahap pelaksanaan
  nantinya.
• Meningkatkan kapasitas dan kesediaan untuk
  melakukan penyesuaian prioritas kembali alokasi
  sumber daya

8
PRINSIP-PRINSIP PERUBAHAN

1. Penerapan pendekatan penganggaran dengan
   perspektif jangka menengah.
2. Memuat semua kegiatan instansi pemerintahan
   dalam APBN/APBD yang disusun secara terpadu,
   termasuk mengintegrasikan anggaran belanja
   rutin dan anggaran belanja pembangunan
   merupakan tahapan yang diperlukan sebagai
   bagian upaya jangka panjang untuk membawa
   penganggaran menjadi lebih transparan,
   dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan
   anggaran yang berorientasi kinerja.
3. memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai
   bagian dari pengembangan sistem penganggaran
   berdasarkan kinerja akan mendukung perbaikan
   efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan
   sumber daya dan memperkuat proses
   pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam
   kerangka jangka menengah.

9
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM RKP

• Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
  berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
  oleh instansi pemerintah/ lembaga atau masyarakat
  yang dikordinasi oleh instansi pemerintah untuk
  mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
  alokasi anggaran.
• Kegiatan adalah bagian dari program yang
  dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja
  sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
  pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
  tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
  personil (manusia), barang modal termasuk
  peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
  dari beberapa atau semua jenis sumber daya
  tersebut sebagai masukan (input) untuk
  menghasilkan keluaran (output)

10
BEBERAPA PENGERTIAN

• Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
  dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan
  untuk mendukung pencapaian sasaran dan
  tujuan program dan kebijakan
• Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
  mencerminkan berfungsinya keluaran dari
  kegiatan-kegiatan dalam satu program

11
BEBERAPA PENGERTIAN

• Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya
  disebut RKP adalah dokumen perencanaan
  nasional untuk periode 1 (satu) tahun
• Rencana Kerja Kementerian
  Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut
  Renja-KL, adalah dokumen perencanaan
  kementerian negara/lembaga untuk untuk
  periode 1 (satu) tahun
• Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
  Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut
  RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan
  penganggaran yang berisi program dan
  kegiatan suatu kementerian negara/lembaga
  yang merupakan penjabaran dari
  rencana kerja pemerintah dan rencana
  strategis kementerian negara/lembaga yang
  bersangkutan dalam satu tahun
  anggaran serta anggaran yang diperlukan
  untuk melaksanakannya

12
BEBERAPA PENGERTIAN

• Rencana pembangunan jangka menengah nasional
  yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah
  dokumen perencanaan nasional untuk periode 5
  (lima) tahun
• Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang
  selanjutnya disebut Renstra KL adalah dokumen
  perencanaan kementerian/lembaga untuk periode
  5 (lima) tahun

13
TIGA CIRI BARU DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP

• Penegasan cakupan isi proses top- down dan
  bottom-up.
• Proses top-down
• Langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh
  central agency kepada Kementrian/Lembaga
  tentang penyusunan rencana kerja, yaitu
  mencakup prioritas pembangunan nasional dan pagu
  indikatif.
• Proses bottom-up
• Kementrian/Lembaga diberi keleluasaan merancang
  kegiatan pembangunan demi pencapaian sasaran
  pembangunan nasional yang disepakati. Rancangan
  ini disampakan kembali ke central agency untuk
  diserasikan secara nasional.

14
TIGA CIRI BARU ...

• Kegiatan Pemerintah Pusat di Daerah menjadi salah
  satu perhatian utama agar terdistribusi secara
  adil dan dapat menciptakan sinergitas secara
  nasional.
• Proses penyusunan RKP merupakan proses penyatuan
  persepsi Kementrian/lembaga tentang prioritas
  pembangunan nasional dan konsekuensi rencana
  anggarannya sebagai persiapan pembahasan RKA K/L
  di DPR

15
POKOK-POKOK PENYUSUNANRENCANA KERJA PEMERINTAH

• RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional,
  memuat
• Kerangka ekonomi makro termasuk didalamnya
  arah kebijakan fiskal dan moneter
• prioritas pembangunan
• rencana kerja dan pendanaannya
  pemerintah dan partisipasi masyarakat
• Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya dengan
  bahan masukan dari Renja K/L dan RKPD
• Format dan prosedur penyusunan RKP diatur oleh
  Menteri Perencanaan

16
POKOK-POKOK PENYUSUNAN

1. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada
   Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan
   nasional dan pagu indikatif serta memuat
   kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik
   yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun
   yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
   masyarakat.

17
POKOK-POKOK ....

• Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
  di atas disusun dengan pendekatan
• berbasis kinerja,
• kerangka pengeluaran jangka menengah, dan
• penganggaran terpadu.
• Program sebagaimana yang dimaksud terdiri
  dari kegiatan yang berupa
• kerangka regulasi yang bertujuan untuk
  memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur
  kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
  sendiri oleh masyarakat dan/atau
• kerangka pelayanan umum dan investasi
  pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan
  barang dan jasa publik yang diperlukan
  masyarakat.

18
POKOK-POKOK ....

• Kementrian Perencanaan melaksanakan MUSRENBANG
  untuk menyelaraskan antar Renja K/L dan antara
  kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  dalam Renja K/L dangan rancangan RKP. Musrenbang
  diatur oleh Menteri Perencanaan dan Menteri
  Dalam Negeri sesuai kewenangan masing-masing.
  Hasil Musrenbang digunakan memutakhirkan RKP.
• Rancangan RPK dibahas dalam sidang Kabinet untuk
  ditetapkan jadi RKP dgn Keppres (pertengahan
  Mei).
• RKP bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas
• anggaran di DPR. Jika RKP berbeda dengan RKP
  hasil pembahasan DPR, maka Pemerintah menggunakan
  R KPhasil pembahasan dengan DPR.

19
HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA
OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PLATFORM PRESIDEN

• 5 Tahun
• 1 Tahun
• 1 Tahun

RPJM
Renstra KL
Pagu indikatif
RKP
Renja KL
Pagu Sementara
APBN
RKA-KL
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
KEPPRES RINCIAN APBN
20
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN

• Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 23)
• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
  Keuangan Negara (Pasal 11 s.d 15)
• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
  Perencanaan Pembangunan Nasional
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20
  Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
  Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan
  Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

21
PENGERTIAN ANGGARAN

• Anggaran adalah suatu daftar/rekening (statement)
  tentang posisi keuangan suatu badan berdaulat
  untuk jangka waktu tertentu berdasarkan atas
  perkiraan-perkiraan pengeluaran selama jangka
  waktu tersebut dan usul-usul untuk membiayai
  pengeluaran-pengeluaran tersebut. Ia merupakan
  suatu rencana untuk mengkoordinasikan
  sumber-sumber (pendapatan) dan pengeluaran-pengelu
  aran. Ia memuat sejumlah uang yang
  tersedia/diperlukan untuk atau ditentukan bagi
  suatu maksud khusus.
• JOHN PALSROK dalam
• A Program Budget Procedure For Government
  (1968)

22
Pengertian Anggaran

• Anggaran belanja dapat dirumuskan sebagai rencana
  keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk
  pengambilan keputusan mengenai pengeluaran-pengelu
  aran serta pengawasan lebih lanjut.
• JOHN F. DUE
  dalam Government Finance Economic of Public
  Sector
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
  selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan
  tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
  Dewan Perwakilan Rakyat.
• 
  Undang-Undang Nomor 17 Rahun 2003 tentang
  Keuangan Negara.

23
Siklus Anggaran

• Siklus anggaran (budget cyclus) adalah suatu masa
  peredaran atau perputaran dari suatu anggaran,
  yaitu mulai dari proses persiapan sampai
  pelaksanaan dan perhitungannya.
• Menurut Harjono Sumosudirdjo
• Budget cyclus tidak lain ialah masa atau jangka
  waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan
  saat perhitungan anggaran disahkan dengan
  undang-undang. Adapun tahapan-tahapannya adalah
  sebagai berikut
• Penyusunan anggaran oleh Pemerintah
• Pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan
  pengesahan anggaran dengan undang-undang
• Pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah
• Pengawasan atas pelaksanaan anggaran
• Pengesahan perhitungan anggaran dengan
  undang-undang.

24
SIKLUS APBN
25
KETENTUAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN

• APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara
  yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang
• APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran
  belanja, dan pembiayaan
• Pendapatan negara terdiri atas penerimaan
  pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah
• Belanja negara dipergunakan untuk keperluan
  penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan
  pelaksanaan perimbangan keuangan antara
  pemerintah pusat dan daerah
• Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi dan
  jenis belanja.
• Pasal 11 UU 17 Th. 2003

26
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009

• Anggaran Pendapan Negara Rp
  985.725.328.522.000,00 dan Hibah
• Anggaran Belanja Negara Rp
  1.037.067.338.122.000,00
• Defisit Anggaran tahun 2006 Rp
  51.342.009.600.000,00
• Pembiayaan Defisit Anggaran
• Pembiayaan Dalam Negeri Rp
  60.790.250.000.000,00
• Pembiayaan Luar Negeri bersih Rp
  9.448.240.400.000,00 (negatif)
  
  
• 
  UU No. 41 Th 2009 Ttg. APBN 2009

27
PERANAN PAJAK DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
(dalam triliun rupiah)
URAIAN APBN 2007 APBN 2007 APBN 2008 APBN 2008 APBN 2009 APBN 2009 APBN 2010
URAIAN AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN AWAL
Pendapatan Pajak PNBP Hibah Belanja Bel. Pusat Bel. Daerah Defisit Anggaran Pembiayaan DN Pembiayaan LN 723,0 509,4 210,9 2,7 763,5 504,7 258,8 40,5 55,0 -14,5 694,0 492,0 198,3 3,8 752.4 498,2 254.2 58.2 70.8 -12.6 781.3 592,0 187,2 2,1 854,7 573,4 281,2 73,4 90,0 - 16,6 894,9 609,2 282,8 2,9 989,4 697,0 292,4 94,5 107,6 -13,1 985,7 725,8 258,9 0,9 1.037,0 716,3 320,7 51,3 60,8 -9,4 870,9 651,9 218,0 1,0 1.000,8 691,5 309,3 129,8 142,5 -12,7 949,6 742,7 205,4 1,5 1.047,6 725,2 322,4 98,0 107,9 -9,9
28
Landasan Proses Penyusunan dan Penetapan APBN

• APBN disusun sesuai dengan kebutuhan
  penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan
  dalam menghimpun pendapatan negara
• Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud di
  atas berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah
  dalam rangka tercapainya tujuan negara
• Dalam hal anggaran diperkirakan defisit,
  ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup
  defisit tersebut dalam UU APBN
• Dalam hal anggaran diperkirakan surplus,
  Pemerintah Pusat dapat rencana penggunaan surplus
  anggaran kepada DPR

29
Pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal, kerangka
ekonomi makro dan RKA-KL

• Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok
  kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun
  anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya
  pertengahan bulan Mei tahun berjalan, kemudian
  Pemerintah Pusat dan DPR melakukan pembahasan
  dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun
  anggaran berikutnya.
• Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan
  pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat
  bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas
  anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap
  kementrian negara/lembaga dalam penyusunan usulan
  anggaran.
• Pasal 13 dan 14 UU No. 17 Th. 2003

30
Pokok-Pokok Penyusunan APBN

• Dalam rangka penyusunan RAPBN menteri/pimpinan
  lembaga selaku PA/PB menyusun RKA-KL dan
  disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam
  pembicaraan pendahuluan RAPBN
• Rencana kerja dan anggaran sebagaimana
  dimaksud disusun berdasarkan prestasi kerja
  yang akan dicapai.
• Rencana kerja dan anggaran tersebut disertai
  dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya
  setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
• Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat
  (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
  untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan
  rancangan APBN.
• Hasil pembahasan disampaikan kepada Menkeu
  sebagai bahan penyusunan RUU APBN

31
Pembahasan RUU APBN Nota Keuangan
Pasal 15, UU 17/2003

• Pemerintah Pusat mengajukan RUU APBN dan Nota
  Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya pada
  bulan Agustus tahun sebelumnya.
• Pembahasan RUU APBN sesuai UU Susduk DPR.
• DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan
  perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam
  RUU APBN.
• Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN
  dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum tahun
  anggaran ybs.
• APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai
  dengan unit organisasi, fungsi, program,
  kegiatan, dan jenis belanja.
• Apabila DPR Tidak menyetujui RUU tsb., Pemerintah
  Pusat dapat melakukan pengeluaran
  setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun
  anggaran sebelumnya.

32
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER
DPR (4) ( 8 ) ( 9 )
Kabinet/ Presiden ( 7) ( 11 )
Kementrian Perencanaan
Kementrian Keuangan ( 2 ) ( 6 ) ( 5 ) (10) (13)
Kementrian Negara/ Lembaga ( 1 ) ( 3 ) (12) (14)
Daerah
Pembahasan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RKP
Pembahasan RKA - KL
Pembahasan RAPBN
UU APBN
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran
Keppres tentang Rincian APBN
Penelaahan Konsistensi dengan RKP
SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Penelaahan Konsistensi dengan RKP
Keppres tentang Rincian APBN
Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran
Konsep dok. Pelaksanaan Anggaran
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
RKA - KL
Renstra KL
Rancangan Renja KL
33
Penelaahan oleh Kementrian Keuangan

• Kementrian Keuangan menelaah kesesuaian antara
  RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan SE
  Menkeu tentang pagu sementara, prakiraan maju
  yang telah disetujui sebelumnya, dan standar
  biaya yang telah ditetapkan.
• Menkeu menghimpun RKA-KL yang telah ditelaah
  kemudian bersama dengan NK dan RAPBN dibahas
  dalam Sidang Kabinet
• RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam
  Keppres tentang Rincian APBN dan menjadi dasar
  penyusunan konsep dokumen pelaksanaan anggaran
  (DIPA)

PP 21 Th. 2004