Hukum pengangkutan Dan Asuransi

1
Hukum pengangkutan Dan Asuransi
2
Hukum Pengangkutan

• Keseluruhan peraturan-peraturan baik yang telah
  dikodifikasi atau yang belum dikodifikasi yang
  mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan
  pengangkutan.

3
Definisi Pengangkutan

• Soekardono
• Perpindahan tempat mengenai benda-benda atau
  orang-orang, karena perpindahan itu mutlak
  diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan
  manfaat serta efisiensi

4

• Abdulkadir Muhammad
• Proses kegiatan memuat barang/penumpang ke dalam
  alat pengangkutan, membawa barang/penumpang dari
  tempat pemuatan ketempat tujuan, dan menurunkan
  barang/penumpang dari alat pengangkutan ke tempat
  yang ditentukan

5
Aspek-aspek pengangkutan

• 1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan
  pengangkutan.
• 2.Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan
  untuk menyelenggarakan pengangkutan
• 3.Obyek pengangkutan, yaitu muatan yang diangkut
  baik barang atau penumpang.

6

• 4. Perbuatan yaitu kegiatan mengangkut
  barang/penumpang sejak pemuatan sampai dengan
  penurunan di tempat tujuan
• 5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan
  kegunaan dan nilai barang
• 6. Tujuan pengangkutan yaitu sampai ditempat
  tujuan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

7
Jenis Pengangkutan dan pengaturannya

• Pengangkutan darat
• KUHD
• sudah diatur secara sistemetis. Dalam Buku I
  Bab V bagian 2 dan 3 mulai Pasal 90 s/d 98. Dalam
  bagian ini diatur sekaligus pengangkutan darat
  dan perairan darat tetapi khusus pengangkutan
  barang

8

• Peraturan Khusus
• UU tentang Perkereta Apian, UU No 23/07
• b. UU tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, UU
  No 22/09.

9

• Pengangkutan Laut
• KUHD, Buku II bab V tentang Perjanjian charter
  kapal
• KUHD, Buku II bab V A tentang pengangkutan
  barang-barang
• KUHD , Buku II, Bab V-B tentang pengangkutan
  orang
• UU No 17/2008 tentang pelayaran.
• Pengangkutan Udara
• UU No 1 tahun 2009 tentang penerbangan.

10
Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan

• Buku III KUHPerdata
• 1. Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian adalah suatu
  perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
  mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
  lebih

11

• 2. Pasal 1338 KUHPerdata
• Asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang
  bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik
  perjanjian itu sudah diatur dalam UU maupun belum
  diatur dalam UU.

12

• 3.Asas Pacta Sunt Servanda, perjanjian yang
  dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat
  bagi mereka yang membuatnya seperti ndang-undang

13

• 4. Pasal 1320 KUHPerdata
• a. Adanya Kesepakatan para pihak
• b. Kecakapan bertindak
• c. Suatu hal tertentu
• d. Sebab yang halal

14
Pengertian perjanjian pengangkutan

• Purwosutjipto
• Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan
  pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk
  menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau
  orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu
  dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan
  diri untuk membayar biaya pengangkutan.

15

• Subekti
• Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi
  untuk dengan aman membawa orang atau barang dari
  suatu tempat kelain tempat, sedangkan pihak
  lainnnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

16
Unsur-unsur Perjanjian Pengangkutan

• 1. Perjanjian timbal balik yaitu suatu perjanjian
  dimana para pihak mempunyai hak dan kewajiban
  sama
• 2.Para pihak adalah pengangkut,
  penumpang,pengirim walaupun dimungkinkan adanya
  pihak ketiga yang berkepentingan.

17

• 3.Obyek pengangkutan adalah barang dan atau orang
• 4.Kewajiban pengangkut menyelenggarakan
  pengangkutan dengan selamat
• 5.Kewajiban pengirim, penumpang membayar biaya
  pengangkutan

18
Pihak-pihak dalam Pengangkutan

• Pengangkut
• Pengirim
• Penerima

19
Pengertian Pengangkut

• Menurut Purwosutjipto
• Orang Yang mengikatkan diri untuk
  menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau
  orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu
  dengan selamat.

20
Sri Rejeki Hartono

• Pengangkut
• Mereka yang mempunyai wewenang mengadakan
  perjanjian pengangkutan dan memikul beban resiko
  tentang keselamatan barang-barang yang diangkut.

21
Achmad Ichsan

• Pengangkut adalah yang bertugas dan berkewajiban
  mengangkut dan yang bertanggung jawab terhadap
  semua kerugian yang diderita dalam pengangkutan.

22
Pengertian Pengirim

• Pihak yang membuat perjanjian pengangkutan dengan
  pihak pengangkut untuk menyelenggarakan
  pengangkutan dengan selamat, sesuai dengan
  perjanjian, dan sebagai kontra prestasinya
  pengirim membayar biaya pengangkutan.

23
Pengertian Penerima

• Penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan
  terhadap diterimanya barang kiriman.Sipenerima
  disini mungkin si pengirim yang telah mengadakan
  perjanjian pengangkutan dengan pengangkut,
  mungkin juga pihak ketiga yang tidak ikut di
  dalam perjanjian.

24
Kedudukan Penerima

1. Bisa sekaligus pengirim, yaitu pihak yang
   mengadakan perjanjian pengangkutan dengan
   pengangkut atau dapat juga
2. Orang lain yang ditunjuk oleh pengirim untuk
   menerima barang-barang yang dikirimnya.

25
Beberapa pendapat tentang Kedudukan penerima

• Penerima sebagai pihak ketiga yang berkepentingan
  seperti yang dimaksud dalam Pasal 1317 BW.
• Penerima sebagai cessionaris diam-diam.
• Penerima sebagai pemegang kuasa atau
  penyelenggara urusan si pengirim.

26
Dasar Hukum Penerima sebagai pihak ke 3

• Pasal 1317 (1) BW
• Lagi pula diperbolehkan untuk minta ditetapkan
  janji khusus, yang dibuat guna kepentingan pihak
  ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang
  dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau
  suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain
  mengandung suatu janji seperti itu

27
1317 (2) BW

• Orang Yang membuat janji khusus itu tidak boleh
  mencabut janji nya, kalau pihak ketiga sudah
  menyatakan akan memanfaatkan janji khusus itu.

28
Kapan penerima mulai mendapatkan haknya

• Pasal 1317 (2) BW
• Sejak penerima menyatakan kehendaknya untuk
  menerima barang-barang kiriman itu.
• Sejak saat ini pengirim tidak berwenang lagi
  mengubah tujuan pengiriman barang itu.

29
Hak pihak ketiga

• Hak untuk memanfaatkan janji khusus dalam
  perjanjian pengangkutan, yaitu menerima
  barang-barang kiriman dari Pengirim.

30
Kewajiban penerima

• Sejak penerima mendapatkan haknya untuk menerima
  barang angkutan, secara otomatis menjadi pihak
  yang berkepentingan dalam perjanjian
  pengangkutan, akibatnya
• Berlaku ketentuan-ketentuan dalam perjanjian
  pengangkutan yaitu kewajiban untuk membayar uang
  angkutan kecuali ditentukan lain.

31
Sifat/Asas perjanjian pengangkutan

• 1. Konsensuil perbuatan perjanjian pengangkutan
  tidak disyaratkan harus tertulis, sudah cukup
  apabila ada persetujuan kehendak antara
  pihak-pihak.
• 2. Koordinasi di dalam perjanjian pengangkutan
  mensyaratkan kedudukan para pihak sejajar.

32

• 3. Campuran
• a. Pemberian kuasa,
• b. penitipan,
• c. pelayanan berkala melekat pula dalam
  perjanjian pengangkutan.
• 4. Pengangkut tidak mempunyai hak retensi.

33
Dalam KUHPerdata dikenal 3 jenis Perjanjian untuk
melakukan pekerjaan

• 1.Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
  Suatu perjanjian di mana satu pihak menghendaki
  dari pihak lawannya untuk mencapai suatu tujuan,
  untuk mana ia bersedia membayar suatu upah,
  sedangkan apa yang dilakukan untuk mencapai
  tujuan tersebut diserahkan kepada pihak lawan itu.

34

• 2. Perjanjian Kerja/Perburuhan
• Perjanjian antara buruh dengan majikan dengan
  ciri ciri
• a. Adanya suatu upah/gaji tertentu yang
  diperjanjikan
• b. Adanya hubungan diperatas, yaitu suatu
  hubungan berdasarkan mana pihak yang satu majikan
  berhak memberikan perintah, perintah mana harus
  ditaati.

35

• 3.Perjanjian Pemborongan/pekerjaan
• Suatu perjanjian antara seorang /pihak yang
  memborongkan pekerjaan dengan orang lain/pihak
  yang memborong, dimana pihak pertama menghendaki
  suatu hasil pekerjaan yang disanggupi pihak
  lawan, atas pembayaran tertentu sebagai harga
  borongan.

36
Dasar Hukum Pemberian Kuasa

• Pasal 370 KUHD
• Nahkoda boleh menyimpang dari jurusan yang harus
  ia ikuti, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia

37

• Pasal 371 KUHD
• Nahkoda diwajibkan menjaga kepentingan-kepenting
  an dari yang berhak atas muatan selama
  perjalanan, mengambil semua tindakan-tindakan
  yang perlu untuk itu, dan bilamana perlu
  bertindak dimuka pengadilan untuk itu.

38
Dokumen pengangkutan

• Surat muatan/Vracht Brief (Pasal 90 KUHD)
• Surat angkutan merupakan perjanjian antara
  pengirim atau ekspeditur dengan pengangkut atau
  nahkoda, dan memuat selain apa yang telah
  diperjanjikan antara pihak-pihak baik tentang
  selesainya pengangkutan, penggantian kerugian
  bilamana terjadi kelambatan maupun lain-lain

39

1. Nama dan berat atau ukuran barang yang diangkut,
   beserta merk-merk dan jumlahnya
2. Nama orang kepada siapa barang dikirim
3. Nama dan tempat kediaman pengangkut
4. Jumlah biaya angkutan
5. Tanggal pengangkutan
6. Tanda tangan pengirim/ekspeditur.

40
Hak Retensi dan perjanjian penitipan

• Hak Retensi Pasal 493 KUHD
• Kecuali yang ditentukan dalam ayat kedua dari
  pasal ini, pengangkut tidak wenang menahan barang
  padanya untuk jaminan bagi apa yang terhutang
  kepadanya dari sebab pengangkutan dan sebagai
  urunan dalam averij umum, suatu janji yang
  bertentangkan dengan ini adalah batal.

41

• Penitipan Pasal 468 KUHD
• Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut
  menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak
  saat penerimaannya sampai saat penyerahan.

42
Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

• 1.Tanggung Jawab berdasarkan kesalahan/fault
  liability
• 2.Tanggung jawab berdasarkan praduga/presumption
  of liability
• 3.Tanggung Jawab Mutlak/Absolute Liability
• 4.Tanggung JawabTerbatas/Limitation of Liability

43
Prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut

• 1.Tanggung Jawab berdasarkan kesalahan/fault
  liability
• Setiap pengangkut yang melakukan kesalahan
  dalam menyelenggarakan pengangkutan harus
  bertanggung jawab mengganti rugi atas segala
  kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya
  itu, pihak yang dirugikan harus membuktikan
  kesalahan pengangkut.

44

• 2. Tanggung jawab berdasarkan praduga/presumption
  of liability
• Pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab
  atas setiap kerugian yang timbul dalam
  pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika
  pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak
  bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban
  memberi ganti rugi

45

• 3. Tanggung Jawab Mutlak/Absolute Liability
• Pengangkut harus bertanggung jawab membayar
  ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang
  timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya
  tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan
  pengangkut. Pengangkut tidak mungkin membebaskan
  diri dari tanggung jawab kecuali
  disebabkan/turut disebabkan pihak
  penumpang/barang itu sendiri atau overmach.

46

• 4. Tanggung JawabTerbatas/Limitation of Liability
• Pengangkut bertanggung jawab terbatas sejumlah
  limit tertentu

47
Dasar Hukum Tanggung Jawab Pengangkut

• Pasal 91 KUHD
• Pengangkut dan nahkoda harus menanggung semua
  kerusakan yang terjadi atau benda-benda
  perniagaan atau benda-benda yang diangkut,
  kecuali kerusakan yang disebabkan karena cacat
  pada benda sendiri, atau karena
  kesalahan/kelalaian si pengirim/ekspeditur,
  karena keadaan memaksa.

48

• Pasal 468 KUHD
• Pengangkut wajib mengganti rugi yang disebabkan
  
• Tidak diserahkannya barang baik seluruhnya atau
  sebagian atau karena kerusakan barang, kecuali
  hal tersebut akibat peristiwa yang sepantasnya
  tidak dapat dicegah/dihindari, akibat dari sifat,
  keadaan/cacat barang, kesalahan pengirim.

49
Dasar Tanggung Jawab Pengangkut

• Pasal 234 (1) UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan
  Angkutan Jalan.
• - Pengemudi,pemilik kendaraan bermotor, dan/atau
  perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas
  kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau
  pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena
  kelalaian pengemudi.

50

• Ketentuan di atas tidak berlaku jika
• - adanya keadaan memaksa
• - perilaku korban sendiri
• - Gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah
  diambil tindakan pencegahan

51

• - Besarnya ganti kerugian adalah ditentukan
  berdasarkan keputusan pengadilan.

52
UU N0 23/2007 tentang perkeretaapian

• Pasal 87
• (1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian
  bertanggung jawab kepada penyelenggara sarana
  perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian
  kerugian sebagai akibat kecelakaan yang
  disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana
  perkeretaapian.

53

• (3)Penyelenggara prasarana perkeretaapian
  bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas
  kerugian harta benda, luka-luka atau meninggal
  dunia yang disebabkan oleh penyelenggara
  prasarana perkereta apian
• (5)Tanggung jawab dihitung berdasarkan kerugian
  yang nyata dialami

54

• Pasal 88
• Penyelenggara prasarana perkeretaapian tidak
  bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita
  oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dan/atau
  pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian
  prasarana perkeretaapian apabila
• Pihak yang berwenang (KNKT)menyatakan bahwa
  kerugian bukan disebabkan kesalahan pengoperasian
  prasarana perkeretaapian
• Terjadi keadaan memaksa

55
UU No 1/2009 tentang penerbangan

• Pasal 141 (1)
• Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian
  penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau
  luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan
  udara di dalam pesawat dan/atau naik turun
  pesawat udara.

56

• Pasal 143
• Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk
  kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi
  kabin, kecuali apabila penumpang dapat
  membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan
  oleh tindakan pengangkut atau orang yang
  dipekerjakannnya.

57
Pasal 144

• Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang
  diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat
  hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh
  kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat
  berada dalam pengawasan pengangkut.

58
Pasal 145

• Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang
  diderita oleh pengirim kargo karena kargo yang
  dikirim hilang, musnah atau rusak yang
  diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama
  kargo berada dalam pengawasan pengangkut.

59
Pasal 146

• Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang
  diderita karena keterlambatan pada angkutan
  penumpang, bagasi, atau kargo kecuali apabila
  pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan
  tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis
  operasional.

60
Pasal 165

• Jumlah ganti kerugian yang diberikan adalah ganti
  kerugian yang diberikan oleh badan usaha
  angkutan udara niaga diluar ganti kerugian yang
  diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan
  oleh pemerintah.

61
Pasal 179

• Pengangkut wajib mengasuransikan tanggung
  jawabnya terhadap penumpang dan kargo yang
  diangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
  141,143,144,145,146.

62
UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

• Pasal 40 (1)
• Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab
  terhadap keselamatan dan keamanan penumpang
  dan/atau barang yang diangkutnya.

63
Pasal 41 (1)

• Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal
  40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian
  kapal,berupa
• a. kematian, atau lukanya penumpang yang
  diangkut b. musnah, hilang atau rusaknya barang
  yang diangkut c. keterlambatan angkutan
  penumpang dan/atau barang yang diangkut
  d.kerugian pihak ketiga.

64
Pasal 41 (2)

• Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana
  dimaksud dalam ayat 1 huruf b,c dan huruf d bukan
  disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan
  di perairan dapat dibebaskan sebagian atau
  seluruh tanggung jawabnya.

65
Pasal 41 (3)

• Perusahaan angkutan diperairan wajib
  mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana
  dimaksud pada ayat 1 dan melaksanakan asuransi
  perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan
  ketentuan perundang-undangan .

66

• Ekspeditur
• - Seorang perantara yang bersedia untuk
  mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim.
• - Orang, yang pekerjaannya menyuruh orang lain
  untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang
  dagangan dan barang-barang lainnya melalui
  daratan dan perairan.

67
Hukum Pertanggungan atau Asuransi
68
Istilah Asuransi dan Pertanggungan

• Kedua istilah itu berasal dari bahasa Belanda
  yaitu Verzekering dan assurantie. Dalam bahasa
  Inggris Insurance .
• Prof Soekardono menerjemahkan verzekering adalah
  pertanggungan.

69

• Istilah pertanggungan banyak dipakai dalam Ilmu
  Pengetahuan dan literatur.
• Istilah asuransi dipakai pada Nama Perjanjian
  atau Nama Perusahaan.

70

• Insurance (digunakan untuk asuransi jiwa/jumlah
• Assurance (digunakan untuk asuransi kerugian)
• Pertanggungan dan asuransi mempunyai arti yang
  sama.

71
4 cara menghadapi resiko

• Menghindari resiko (risk avoidance)
• Mengurangi resiko (risk reduction)
• Membagi resiko (risk sharing)
• Mengalihkan resiko (risk transfer)

72
Pengertian Asuransi Menurut Pasal 246 KUHD

• Suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan
  menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada
  tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian
  kerena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan
  keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya
  karena kejadian yang tidak pasti.

73
Unsur-unsur asuransi menurut Pasal 246 KUHD

• 1.Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi,
  yaitu penanggung dan tertanggung.
• 2.Adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada
  penanggung.
• 3.adanya premi yang harus dibayar tertanggung
  kepada penanggung

74

• 4. adanya unsur peristiwa yang tidak pasti
  (evenement), peristiwa ini tidak diketahui
  sebelumnya dan tidak diharapkan terjadinya.
• 5. Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi
  peristiwa yang tidak pasti.

75

• Unsur ganti kerugian merupakan salah satu unsur
  yang penting yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD,
  Unsur ini hanya menunjuk kepada asuransi kerugian
  (loss insurance) yang obyeknya adalah harta
  kekayaan.

76

• Asuransi jiwa (life insurance) tidak termasuk
  dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia
  bukanlah harta kekayaan.

77
Ada 2 hal yang dapat disimpulkan dari Pasal
246KUHD

• 1. Definisi Pasal 246 hanya mengenai asuransi
  kerugian tidak memberikan definisi asuransi jiwa
• 2. Dari definisi Pasal 246 KUHD dapat dilihat
  sifat-sifat perjanjian asuransi .

78
sifat-sifat perjanjian asuransi

• a.Perjanjian Timbal balik (Hak dan kewajiban para
  pihak dalam perjanjian asuransi saling
  berhadapan)
• b.Penggantian kerugian (Jika terjadi kerugian
  penanggung berkewajiban mengganti kerugian)

79

• c. Perjanjian bersyarat digantungkan pada syarat
  tertentu yaitu adanya evenement)
• d. Perjanjian konsensuil ( perjanjian asuransi
  cukup adanya kata sepakat dan sah mengikat para
  pihak )
• e. Perjanjian asuransi bersifat khusus
  (kepercayaan)

80
Beberapa unsur yang harus ada pada asuransi
kerugian

• 1. Penanggung dan tertanggung
• 2.persetujuan bebas antara penanggung dan
  tertanggung.
• 3.benda asuransi dan kepentingan tertanggung
• 4.tujuan yang ingin dicapai

81

• 5. risiko dan premi
• 6. evenemen dan ganti kerugian
• 7. syarat-syarat yang berlaku
• 8. bentuk akta polis asuransi

82
Pasal 1 angka 1 UU No 2 tahun 1992

• Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian
  antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak
  penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung
  dengan menerima premi asuransi untuk memberikan
  penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
  kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
  diharapkan,

83

• atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
  yang mungkin akan derita tertanggung yang timbul
  dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
  memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas
  meninggal atau hidupnya seseorang yang
  dipertanggungkan.

84

• Jadi, rumusan Pasal 1 UU No 2/92 tidak hanya
  melingkupi asuransi kerugian melainkan juga
  asuransi jiwa.
• obyek asuransi tidak hanya meliputi harta
  kekayaan melainkan juga jiwa /raga manusia.

85
Kemudian Pasal 1 angka 2 UU No 2 tahun 1992
menambahkan bahwa

• objek asuransi itu bisa berupa benda dan jasa,
  jiwa raga, kesehatan manusia, tanggung jawab
  hukum serta semua kepentingan lainnnya yang dapat
  hilang, rusak dan atau berkurang nilainya.

86
Unsur-unsur asuransi mnrt UU No 2 tahun 1992

1. Subyek Penanggung dan Tertanggung
2. Status subyek penanggung harus berstatus
   sebagai perusahaan badan hukum, tertanggung dapat
   berstatus sebagai perseorangan.

87

• 3. Obyek Asuransi Benda, hak atau kepentingan
  yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang
  disebut premi/ganti kerugian/santunan
• 4. Peristiwa Asuransi Perbuatan hukum berupa
  persetujuan mengenai obyek asuransi, peristiwa
  yang tidak pasti/evenemen.

88

• 5. Hubungan Asuransi Keterikatan yang timbul
  karena persetujuan berupa hak dan kewajiban
  masing-masing pihak.

89
Perbandingan antara rumusan Pasal 1 angka 1 UU
No2 tahun 1992 dan Pasal 246 KUHD

• Definisi UU No 2 tahun 1992 meliputi asuransi
  kerugian dan asuransi jiwa.
• Asuransi kerugian dibuktikan oleh bagian kalimat
  penggantian karena kerugian, kerusakan,
  kehilangan keuntungan yang diharapkan.

90

• Asuransi jiwa dibuktikan oleh bagian kalimat
  memberikan pembayaran yang didasarkan atas
  meninggal atau hidupnya seseorang.
• Bagian ini tidak ada dalam definisi Pasal 246
  KUHD

91

• Definisi dalam UU No 2 tahun 1992 secara
  eksplisit meliputi juga asuransi untuk
  kepentingan pihak ketiga.
• Hal ini terdapat dalam kalimat tanggung jawab
  hukum kepada pihak ketiga
• Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal
  246 KUHD.

92

• 3. Definisi dalam UU No 2 tahun 1992 meliputi
  objek asuransi berupa benda, kepentingan yang
  melekat atas benda, sejumlah uang dan jiwa
  manusia.
• Objek asuransi berupa jiwa manusia tidak terdapat
  dalam definisi Pasal 246 KUHD.

93

• 4. Definisi dalam UU No 2 tahun 1992 meliputi
  evenemen berupa peristiwa yang menimbulkan
  kerugian pada benda objek asuransi dan peristiwa
  meninggalnya seseorang.
• Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat
  dalam definisi Pasal 246 KUHD.

94
Tujuan Asuransi

• 1.Pengalihan resiko.
• 2. Pembayaran ganti kerugian
• 3. Pembayaran santunan
• 4. Kesejahteraan anggota

95
Manfaat Asuransi

• 1.Rasa aman dan perlindungan.
• 2. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber
  pendapatan.
• 3.Alat penyebaran resiko.
• 4. Membantu meningkatkan kegiatan usaha.

96
Penggolongan Asuransi Menurut Ilmu pengetahuan

• 1.Asuransi kerugian
• Asuransi kerugian adalah asuransi yang hanya
  mengatur penggantian kerugian yang dapat dinilai
  dengan uang dan ganti rugi ini harus seimbang
  dengan kerugian yang dideritanya, dimana kerugian
  itu adalah akibat dari peristiwa untuk mana
  pertanggungan diadakan.

97

• Tujuan asuransi kerugian adalah memberikan
  penggantian kerugian yang mungkin timbul pada
  harta kekayaan tertanggung.

98
2.Asuransi sejumlah uang

• Hanya mengatur mengenai pertanggungan yang
  memberikan sejumlah ganti rugi seperti yang sudah
  ditentukan sebelumnya. Disini tidak perlu adanya
  suatu hubungan antara kerugian yang diderita
  dengan besarnya jumlah ganti rugi yang diberikan
  oleh penanggung.

99

• Tujuan asuransi jumlah adalah untuk mendapatkan
  pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak
  tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang
  tidak pasti itu menimbulkan kerugian atau tidak.

100
Penggolongan pertanggungan menurut KUHD (menurut
Pasal 247 KUHD) antara lain mengenai

• Bahaya kebakaran
• bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah
• jiwa dari seseorang atau lebih
• bahaya-bahaya di lautan dan bahaya-bahaya
  perbudakan
• bahaya-bahaya pengangkutan didarat dan disungai
  serta di perairan-perairan pedalaman

101

• Karena Sifat Pasal 247 ini adalah numeratif.
• Hal ini terlihat dari kata antara lain. Jadi
  masih dimungkinkan timbulnya asuransi baru selain
  yang ada pada Pasal 247 KUHD dan lebih penting
  lagi asalkan pertanggungan yang muncul itu
  memenuhi syarat Pasal 268 KUHD yaitu dapat
  dinilai dengan uangm diancam suatu bahaya, oleh
  undang-undang tidak dikecualikan.

102
Jenis-jenis pertanggungan baru yang muncul
berdasarkan kebutuhan masyarakat

• Dalam bidang pertanggungan kerugian
• Asuransi kecelakaan buruh
• asuransi kendaraan bermotor
• asuransi pengangkutan uang
• asuransi mesin
• asuransi kredit, dll

103
Dalam bidang pertanggungan jumlah

• Asuransi dana bea siswa
• asuransi dana haji
• asuransi jiwa mahasiswa
• asuransi hari tua
• asuransi kesehatan
• asuransi pinjaman perumahan
• Aspens
• Asabri , dll

104
Penggolongan Asuransi menurut sifatnya

• Asuransi Sukarela (Voluntary insurance)
• Asuransi Wajib (Compulsary Insurance)

105

• Jika kedua belah pihak yaitu tertanggung dan
  penanggung menutup pertanggungan atas kehendak
  yang bebas , biasanya perjanjian pertanggungan
  ditutup atas keinginan perorangan.

106

• Pertanggungan ini disebut juga commercial
  insurance karena pertanggungan ini mengandung
  unsur bisnis (jadi perusahaan asuransi ini
  melaksanakan usahanya dengan tujuan hanya mencari
  keuntungan).

107
Pengaturan asuransi

• 1. KUHD
• a. Buku I bab 9 Pasal 246 s/d 286
• mengatur asuransi pada umumnya
• b. Buku I bab 10, pasal 287 s/d 308
• mengatur asuransi kebakaran, hasil
• penenan, asuransi jiwa.
• c. Buku II, bab 9 dan 10 pasal 592 s/d 685
• mengatur asuransi laut dan perbudakan.

108

• d. Pasal 686 s/d 695 mengatur
• asuransi pengangkutan darat, sungai
• dan perairan pedalaman
• 2. UU No 2 tahun 1992 tentang
• Perasuransian.
• 3. Asuransi Sosial Kecelakaan
• Penumpang/Jasa Raharja.

109

• a. Pertanggungan Wajib Kecelakaan
• Penumpang (UU No 33/64)
• b. Pertanggungan wajib kecelakaan lalu
• lintas jalan (UU No 34/64)
• 4. Asuransi Sosial antara lain
• a. UU No 3 tahun 1992 ttg Jamsostek
• b. PP No 69 tahun 1991 tentang Askes

110
Asuransi bersifat konsensual

• Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah
  tercapai kesepakatan antara tertanggung dan
  penanggung. Hak dan kewajiban timbal balik timbul
  sejak saat itu, bahkan sebelum polis
  ditandatangani.

111

• Apakah dalam perjanjian pertanggungan itu dengan
  mengikatnya pihak-pihak diperlukan bukti tertulis
  ?

112

• Pasal 255 KUHD
• Suatu pertanggungan harus dibuat secara
  tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis
• Pasal ini mengharuskan adanya syarat tertulis.

113
Apakah polis ini merupakan syarat mutlak?

• Pasal 257 ayat 1 KUHD
• Perjanjian pertanggungan diterbitkan segera
  ketika setelah ia ditutup, hak-hak dan
  kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si
  penanggung dan si tertanggung mulai berlaku
  semenjak saat itu, bahkan sebelum ditandatangani.
  Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak
  telah berlaku walaupun polis belum dibuat.

114
Apa sebenarnya polis itu?

• Polis adalah Alat pembuktian tentang
  diadakannya perjanjian pertanggungan.
• Jadi Polis merupakan alat bukti tertulis bahwa
  telah terjadi pertanggungan antara penanggung dan
  tertanggung.

115
Bagaimana jika polis belum ditandatangani, sudah
terjadi peristiwa tidak tentu ?

• Dalam Pasal 257 (1) KUHD dikatakan bahwa hak dan
  kewajiban para pihak sudah ada pada saat
  penutupan perjanjian asuransi (ditandatanganinya
  formulir nota penutupan asuransi), adanya kata
  sepakat, walaupun polis belum ditandatangani .

116
Fungsi polis

• Sebagai alat bukti untuk kepentingan tertanggung.
  Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti
  tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah
  terjadi (Pasal 258 (1) KUHD).
• Jadi polis disini merupakan bukti otentik yang
  dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan
  klaim apabila pihak penanggung mengabaikan
  tanggung jawabnya.

117

• Kesimpulan
• Polis bukan sebagai syarat mutlak adanya
  perjanjian pertanggungan
• Polis hanya sebagai alat bukti tentang adanya
  perjanjian tersebut.

118

• Alat bukti lain 1866
• Surat
• sumpah
• persangkaan
• pengakuan.

119
Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai
asuransi jiwa, harus memuat syarat-syarat

• Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
• Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk
  pihak ke tiga
• Uraian yang jelas mengenai benda yang
  diasuransikan
• Jumlah yang diasuransikan

120

• Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh
  penanggung
• Saat bahaya/evenemen mulai berjalan dan berakhir
  yang menjadi tanggungan penanggung
• Premi asuransi
• Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh
  penanggung dan segala janji-janji khusus yang
  diadakan antara para pihak.

121
Syarat syahnya perjanjian asuransi

• Pasal 1320 KUHPerdata
• Kesepakatan
• Kecakapan/kewenangan
• Obyek tertentu
• Kausa yanghalal
• Pembayaran premi
• Kewajiban pemberitahuan

122
Prinsip pertanggungan

• Kejujuran sempurna/Utmost Good Feith
• Kepentingan yang dapat diasuransikan/The Prinsipe
  of Insurable Interest
• 3. Prinsip Ganti Rugi/The Principe of Indemnity
• 4. Prinsip Subrogasi

123
Kejujuran sempurna/Utmost Good Feith

• Pasal 251 KUHD
• Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar,
  atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang
  diketahui oleh si tertanggung betapapun itikad
  baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga
  seandainya penanggung telah mengetahui keadaan
  yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan
  ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang
  sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

124

• Pasal 251 KUHD tersebut diatas menekankan
  kewajiban tertanggung untuk memberikan keterangan
  atau informasi yang benar kepada pihak
  penanggung.

125
Pasal 282 KUHD

• Bilamana kebatalan perjanjian terjadi berdasarkan
  akal busuk, penipuan atau kenakalan si
  tertanggung, maka penanggung menikmati premi,
  dengan tidak mengurangi penuntutan hak umum,
  bilamana ada alasan untuk itu,

126
Dasar Hukum kepentingan

• Pasal 250 KUHD
• Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk
  diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan
  siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang
  lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak
  mempunyai kepentingan terhadap benda yang
  dipertanggungkan, maka penanggung tidak
  berkewajiban mengganti kerugian.

127
Pengertian Kepentingan

• Molengraff
• Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan harta
  kekayaan atau sebagian dari harta kekayaan
  tertanggung yang dapat diasuransikan yang mungkin
  dapat terserang bahaya.

128

• HMN Purwosutjipto
• Hak atau kewajiban tertanggung yang
  dipertanggungkan

129
Syarat Kepentingan yang dapat diasuransikan (268
KUHD)

1. Segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang
2. Segala kepentingan yang dapat diancam oleh suatu
   bahaya.
3. Segala kepentingan yang tidak dikecualikan oleh
   Undang-undang.

130
Prinsip Indemnitas

• Pengertian
• Mengembalikan kedudukan finansiil seorang
  tertanggung setelah terjadinya kerugian
  kekedudukan finansiil seperti yang dinikmatinya
  sebelum terjadinya kerugian.

131
Asas Nemo Plus

• Pengertian asas nemo plus adalah tidak menerima
  melebihi apa yang menjadi hak dan tidak memberi
  melebihi apa yang menjadi kewajibannya.

132
Dasar Hukum Prinsip Indemnitas

• Pasal 252 KUHD
• Apabila benda sudah diasuransikan dengan nilai
  penuh, maka asuransi kedua untuk jangka waktu
  yang sama dan bahaya yang sama tidak dibolehkan
  dengan ancaman batal.

133
Pasal 253 KUHD

• Asuransi yang melebihi nilai atau kepentingan
  yang sesungguhnya hanya sah sampai jumlah nilai
  benda sesungguhnya. Jika tidak diasuransikan
  seluruh nilai benda, maka dalam hal terjadi
  kerugian penanggung hanya terikat seimbang antara
  bagian yang diasuransikan dengan bagian yang
  tidak diasuransikan.

134
Asas Subrogasi

• Pasal 284 KUHD
• Penanggung yang telah membayar ganti kerugian
  atas benda yang diasuransikan menggantikan
  tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya
  terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan
  kerugian tersebut, dan tertanggung bertanggung
  jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan
  hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.

135

• Para sarjana umumnya berpendapat bahwa asas
  subrogasi ini hanya berlaku terhadap asuransi
  kerugian, dan tidak berlaku untuk asuransi
  jumlah.

136
Syarat Subrogasi yaitu

• 1. Apabila tertanggung mempunyai 2 hak disamping
  mempunyai hak terhadap tertanggung juga mempunyai
  hak terhadap pihak ketiga, dan
• 2. Adanya hak-hak itu karena timbulnya
  kerugian, sebagai akibat perbuatan pihak ketiga.

137
Tujuan

1. Mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian
   melebihi haknya
2. Mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari
   kewajibannya.

138
Asuransi Rangkap

• Pasal 252
• Kecuali dalam hal yang ditentukan oleh UU,
  tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu
  yang sama dan untuk evenemen yang sama atas benda
  yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh
  dengan ancaman batal.

139
Pasal 277 KUHD

• Apabila beberapa asuransi dengan itikad baik
  diadakan untuk benda yang sama, sedangkan
  asuransi pertama diadakan dengan penuh, maka
  asuransi inilah yang mengikat dan asuransi
  lainnya dibebaskan. Apabila asuransi pertama
  tidak diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi
  berikutnya hanya mengikat untuk nilai sisanya
  menurut urutan waktu asuransi diadakan.

140
Asuransi solvabilitas

• Pasal 280 KUHD
• Tidak dianggap sebagai perjanjian terlarang
  apabila benda yang sudah diasuransikan dengan
  nilai penuh itu diasuransikan lagi baik untuk
  sebagian maupun untuk seluruhnya dengan ketentuan
  yang tegas bahwa tertanggung hanya akan
  menggunakan haknya terhadap penanggung belakangan
  ini apabila dan sekedar dia tidak dapat mengklaim
  ganti kerugian kepada penanggung
  terdahulu...................

141

• ......Dalam hal ada perjanjian yang demikian
  ini, maka asuransi yang dibuat terdahulu harus
  dinyatakan dengan jelas dalam polis dengan
  ancaman asuransi belakangan ini batal, demikian
  pula akan berlaku ketentuan pasal 277 278 KUHD

142
Asuransi Ulang (Reasuransi)

• Reasuransi adalah perjanjian antara penanggung
  (insurer) dan Penanggung ulang (reinsurer)
  berdasarkan perjanjian tersebut penanggung ulang
  menerima premi dari penanggung yang jumlahnya
  ditetapkan lebih dahulu, dan penanggung ulang
  bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada
  penanggung bilamana dia membayar ganti kerugian
  kepada tertanggung sebagai akibat asuransi yang
  dibuat antara penanggung dan tertanggung.

143
Perbedaan Asuransi solvabilitas dengan reasuransi

1. Dalam asuransi solvabilitas, yang mengasuransikan
   lagi adalah tertanggung, sedangkan dalam
   reasuransi yang mengasuransikan lagi adalah
   penanggung.
2. Dalam asuransi solvabilitas, kepentingannya
   adalah ketidakmampuan penanggung terdahulu,
   sedangkan dalam reasuransi kepentingannya adalah
   tanggung jawab penanggung.

144
Asuransi Jiwa

• Pasal 1 UU no 2 tahun 1992
• Asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak
  atau lebih, dengan mana pihak penanggung
  mengikatkan diri kepada tertanggung dengan
  menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran
  yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
  seseorang yang diasuransikan.

145
Pertanggungan Jiwa

• Perjanjian timbal balik antara penutup
  (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan
  mana penutup asuransi mengikatkan diri selama
  jalannnya pertanggungan membayar uang premi
  kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai
  akibat langsung dari meninggalnya orang yang
  jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya
  suatu jangka waktu yang diperjanjikan,
  mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang
  tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup
  asuransi sebagai penikmat.

146
Isi Polis Asuransi Jiwa Pasal 304

• Hari diadakan asuransi
• Nama tertanggung
• Nama orang yang jiwanya diasuransikan
• Saat mulai dan berakhirnya evenement
• Jumlah asuransi
• Premi asuransi

147
Asuransi Kecelakaan Penumpang UU No 33 tahun 1964

• Setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor
  umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan
  penerbangan nasional termasuk penumpang angkutan
  kota yang dibebaskan dari kewajiban membayar
  iuran, diberi jaminan pertanggungan kecelakaan
  diri selama penumpang itu berada dalam alat
  angkutan yang disediakan oleh perusahaan untuk
  jangka waktu antara saat penumpang naik alat
  angkutan yang bersangkutan ditempat
  pemberangkatan dan saat turun dari alat angkutan
  tersebut ditempat tujuan menurut karcis/tiket
  yang berlaku untuk perjalanan/penerbangan ybs (PP
  No 17 tahun 1965)

148
Asuransi kecelakaan lalu lintas jalan (UU No 34
tahun 1964)

• Pengusaha/pemilik alat angkutan lalu lintas jalan
  diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun
  untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan
  lalu lintas jalan kepada korban/ahli waris yang
  bersangkutan, jumlah sumbangan wajib tersebut
  ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah
  (Pasal 2 UU No 34 tahun 1964)