BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN Bentuk negara bentuk organisasi negara itu secara keseluruhan Bentuk pemerintahan bentuk penyelenggaraan pemerintahan (Jimly Asshiddiqie) BN? NEGARA DARI LUAR, BP ?MELIHAT DARI DALAM

1
BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHANBentuk negara
bentuk organisasi negara itu secara
keseluruhan Bentuk pemerintahan bentuk
penyelenggaraan pemerintahan (Jimly
Asshiddiqie) BN? NEGARA DARI LUAR, BP ?MELIHAT
DARI DALAM
Bentuk Negara
Tripartit Clasification
Bipartit clasification
PLATO
POLYBIOS
MACHIAVELLI
LEON DUGUIT
ARISTOTELES
JELLINEK
2

TRIPARTIT Kriteria Plato Aristoteles

• Kuantitatif ? jumlah yang memerintah
• Kualitatif ? Tujuan yang hendak dicapai

GOVERN-MENT BY PLATO PLATO ARISTOTELES ARISTOTELES
GOVERN-MENT BY GOOD BAD GOOD BAD
ONE Monarkhi Tirani Monarkhi Tirani
FEW Aristokrasi Oligarkhi Aristokrasi Oligarkhi
MANY Demokrasi Mobokrasi Polity Demokrasi
Siklus Polybios
3
PLATO

• Latar Belakang Pemikirannya ? di Yunani pada masa
  muda Pato sedang terjadi kecurangan,
  kedzoliman, korupsi, dan kemewahan. OKI, Plato
  menjauhkan diri dari kegiatan politik dan
  kenyataan hidup ? menghayal.
• 2. Hasil Karya ? a. Politeia ( the Republic) ?
  mengenai negara
• b. Politicos ( the Stateman) ? Ahli Negara
• c. Nomoi ( the Law) ? Undang-Undang
• 3. Ajaran ? ideenler (ajaran cita) ideenwereld
  (D. cita) Natuurwereld
• 
  
  (D.alam)
• ? Ideale State (negara sempurna)
• 4. Bentuk Negara The Ideal Form (bentuk cita) ?
  Mon, Arist, demokrasi
• The Coruption foerm (the generate form) ? Tyrani,
  Olig, Mobokrasi

4
ARISTOTELES

• 1. Ajarannya ? Realisme. Filsapatnya Prima
  Philosophia? mencari makna keadilan.
• 2. Bentuk Negara ( dalam Politics)
• Ideal ? Kuantitatif (jumlah orang yang
  memerintah) ? M, A, Politeia
• Pemerosotan ? Kualititatif (Tujuan yang
  hendak dicapai)
• Untuk satu orang ? Tyrani / despotic
• Untuk beberapa orang ? Oligrakhi (clique form)
• Bukan utk rakyat sluruhnya tapi atas nama rakyat
  ? Demokrasi.

5
BIPARTIT CLASIFICASION

• MACHIAVELLI ? Monarkhi dan Republik
• 1. LB ? di Floren sedang kacau
• 2. Hasil Karya ? Discorsi ?memaparkan negara
  Republik
• Il Principe ?
  memaparkan negara monarkhi
• 3. Ajarannya? Staatraison (kepentingan Negara) ?
  Kep.Neg. dijadikan ukuran tertinggi perbuatan
  manusia.
• Kebutuhan WN dapat dipenuhi sejauh tidak
  merugikan negara (negara prioritas utama).
• Penguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi
  negara
• Penguasa siap memberi penghargaan kpd WN yg
  memakmurkan Negara
• Aktivitas pol dan diplomatik harus bermuara pada
  negara.
• 4. Bentuk Negara Republik dan Monarkhi
• 5. Hukum ? negara harus memiliki dua landasan
  utama yaitu Hukum dan militer

6
Bentuk Negara Pemerintahan paham modern

• Bentuk Negara
• 1.Negara kesatuan (unitaris)
• 2. Negara Sertikat (federasi)
• Ada juga Serikat negara
• Bentuk Pemerintahan
• Monarkhi
• Republik

7
Kriteria membedakan Republik dan Monarkhi

• Jellinek ? dilihat dari cara terjadinya
  pembentukan kemauan Negara.
• ? Secara Psikologis ? Monarki
• Secara Yuridis ? Republik
• Leon Duguit ? Penunjukkan kepala negara
• Herediter ? monarkhi
• Pemilihan ? Republik

8
(No Transcript)
9
Bentuk Pemerintahan RI

• Pada Pasal 1 ayat (1) UUD1945 Negara
  Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
  Republik.
• Republik ? bentuk pemerintahan
• Kesatuan ? bentuk Negara
• Selain merujuk pada ketentuan yuridis, dapat
  pula dilihat dari kenyataan bahwa kepala negara
  kita dijabat oleh seorang Presiden (bukan
  Raja/Ratu), masa jabatan Presiden ditentukan
  (selama 5 tahun), dan Presiden/ Wakil Presiden
  diangkat melalui pemilihan (bukan pewarisan
  seperti di Monarkhi)

10
Monarkhi- Republik

• ?Monarkhi terbagi atas monarkhi absolut,
  monarkhi konsti-tusional, dan monarkhi
  parlementer.
• ?Republik dapat dibedakan atas tiga
  macamRepublik Mutlak (otoriter), Republik
  Terbatas, dan Republik Parlementer.
• republik juga dapat dibedakan atas tiga macam,
  yaitu Republik Mutlak (otoriter), Republik
  Terbatas, dan Republik Parlementer.
• republik juga dapat dibedakan atas tiga macam,
  yaitu Republik Mutlak (otoriter), Republik
  Terbatas, dan Republik Parlementer.
• republik juga dapat dibedakan atas tiga macam,
  yaitu Republik Mutlak (otoriter), Republik
  Terbatas, dan Republik Parlementer.
• republik juga dapat dibedakan atas tiga macam,
  yaitu Republik Mutlak (otoriter), Republik
  Terbatas, dan Republik Parlementer.

11
Otto Koellreutter

• Selain bentuk pemerintahan monarkhi dan
  republik, Otto Koellreutter mengajukan bentuk
  yang ketiga yaitu Autoritarien fuhrerstaat
  (pemerintahan otoriter). Otoriter yaitu
  pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang
  bersifat mutlak. Kalau demikian, apa bedanya
  dengan monarkhi absolut? Perbedaan kedua bentuk
  ini terletak dalam proses pengangkatan kepala
  negara. Kalau dalam monarkhi, raja diangkat
  berdasarkan pewarisan sedangkan dalam bentuk
  otoriter, kepala negara diangkat berdasarkan
  pemilihan (sama dengan republik), tapi lama
  kelamaan berkuasa mutlak. Contoh Kekuasaan
  Hitler di Jerman dan Mussolini di Italia.

12
SUSUNAN NEGARA
13
Negara Kesatuan

• Bentuk negara kesatuan yang telah ditetapkan para
  pendiri negara pada tahun 1945, ternyata lebih
  diperkuat dan dipertahankan oleh MPR RI pada
  tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945
  (375) yang menyepakati bahwa bentuk Negara
  Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
  perubahan. Tentu saja putusan MPR tersebut tidak
  terlepas dari pengalaman sejarah bangsa kita yang
  pernah menggunakan bentuk negara serikat mulai 27
  Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

14

• Jika demikian, apa yang dimaksud negara kesatuan?
  Dalam bahasa Inggris, istilah negara kesatuan
  dikenal dengan istilah unitary state, sedangkan
  dalam bahasa Belanda disebut eenheidsstaat.
  Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang
  kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh
  daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat.
  Dilihat dari susunannya, negara kesatuan
  merupakan negara bersusunan tunggal yang berarti
  dalam negara itu tidak terdapat negara yang
  berbentuk negara bagian.
• Negara kesatuan memiliki ciri khas yaitu di dalam
  negara itu tidak ada organisasi lain yang
  berbentuk negara.

15

• UUD 1945 Pasal 25A Negara Kesatuan Republik
  Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
  berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas
  dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
• Dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat
  memegang kedaulatan sepenuhnya baik kedaulatan ke
  dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, dalam
  negara bentuk ini hanya terdapat satu UUD, satu
  kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan
  perwakilan rakyat (DPR).
• Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi
  negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan
  negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
  Bagaimanakah perbedaan kedua sistem negara
  kesatuan tersebut?

16

• Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu
  Negara yang seluruh persoal-annya diatur dan
  diurus oleh pe-merintah pusat, dan daerah tinggal
  melaksa-nakan kebijaka dari pemerintah pusat.
• Contoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi
  adalah Jerman pada masa pemerintahan Hitler.
• Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
  yaitu Negara yang memberiIkeleluasaan kepada
  daerah untuk membuat dan me-ngurus urusan rumah
  tangga sendiri sesuai kondisi, kebutuhan, dan
  ciri khas daerah tersebut.
• a
• Sedangkan dalam negara kesatuan dengan
  sitem desentralisasi, daerah memiliki keleluasaan
  membuat peraturan untuk mengurus urusan rumah
  tangga sendiri (hak otonomi) sesuai dengan
  kebutuhan, kondisi, dan ciri khas daerah
  tersebut.

17

• Dalam sistem desentralisasi, wilayah negara
  dibagi menjadi pemerintahan pusat dan
  pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan daerah
  tersebut terdapat unsur pemerintah daerah dan
  DPRD. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah
  negara kita menganut sistem sentralisasi atau
  desentralisasi?

18

• Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik
  Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
  daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
  kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan
  kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
  diatur dengan undang-undang.
• Pasal 18 ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi,
  daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
  dan tuga pembantuan.
• Pasal 18 ayat (5) Pemerintahan daerah
  menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
  urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
  ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
• Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak
  menetapkan peraturan daerah dan peraturan
  peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
  tugas pembantuan.

19

• Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem
  desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal
  berikut.
• 1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat
  pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota
  
• 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
  kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan
  mengurus urusan rumah tangganya sendiri
• 3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang
  seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang
  menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu
  politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
  yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama
• 4) Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan
  daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
  peraturan lainnya.

20

• Kelebihan Ne-gara Kesatuan dengan sistem
  desentralisasi
• Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
  memiliki kelebihan antara lain
• peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan
  sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu
  sendiri
• partisipasi dan tanggung jawab masyarakat
  terhadap daerahnya akan meningkat
• pembangunan di daerah akan berkembang sesuai
  dengan ciri khas daerah itu sendiri
• tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat,
  sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar.
• Adapun kekurangannya adalah adanya
  ketidakseragaman peraturan, kebijakan, dan
  kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.

21

• Kelebihan negara kesatuan dengan sistem
  sentralisasi antara lain
• penghasilan daerah dapat digunakan untuk
  kepentingan seluruh wilayah negaraKekurangan
  sistem sentralisasi
• 2) adanya keseragaman atau persamaan peraturan
  di seluruh wilayah negara
• Sedangkan kekurangannya antara lain
• 1) kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh
  pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan
  kebutuhan dan kondisi daerah yang beraneka ragam
• Berikan komentar Kalian terhadap pelaksanaan
  sistem desentralisasi di Negara kita?
• bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat
  sehingga seringkali menghambat kelancaran
  jalannya pemerintahan
• keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat
• peluang masyarakat di daerah untuk turut serta
  dalam pemerintahan sangat terbatas
• rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat
  terhadap pembangunan di daerahnya sangat rendah.

22

• Negara Serikat (Federasi)
• Negara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak,
  yang terdiri atas beberapa Negara bagian. Contoh
  Negara Amerika Serikat, Republik Indonesia tahun
  1949-1950
• Dalam negara serikat terdapat beberapa negara
  yang disebut negara bagian. Negara-negara bagian
  itu semula berdiri sendiri-sendiri tetapi
  kemudian mengadakan ikatan dan menggabungkan diri
  dalam satu pemerintahan federal. Ikatan tersebut
  bersifat tetap dalam arti negara-negara bagian
  tidak bisa keluar-masuk sekehendaknya dari ikatan
  negara federal. Dilihat dari susunannya, negara
  serikat adalah negara bersusunan jamak, yang
  terdiri atas beberapa negara bagian.
• Dalam negara serikat ada dua macam pemerintahan,
  yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan
  negara bagian. Dengan demikian, dalam negara
  serikat ada urusan yang harus dikelola oleh
  negara federal dan ada pula urusan yang tetap
  dikelola oleh negara bagian. Urusan yang diurus
  pemerintah negara federal biasanya adalah
  hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari
  semua negara bagian seperti urusan hubungan
• internasional, pertahanan, peradilan, mata uang,
  pos dan komunikasi. Contoh negara serikat antara
  lain Amerika Serikat, Malayasia, Australia,
  Kanada, dan Republik Indonesia Serikat pada tahun
  1949 1950.

23
Negara RI

• Bentuk Negara dan Pemerintahan RI
• Pasal 1 ayat (1) UUD1945 Negara Pada Pasal 1
  ayat (1) UUD1945 Negara Indonesia ialah
  Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
• Republik ? bentuk pemerintahan
• Kesatuan ? bentuk Negara
• Bentuk negara kesatuan ? diperkuat dan
  dipertahankan oleh MPR RI pada tahun 2002 melalui
  perubahan keempat UUD 1945 (375) yang
  menyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik
  Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
• Negara Kesatuan RI ? UUD 1945 Pasal 25A Negara
  Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara
  kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah
  yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
  undang-undang.
• Negara kesatuan RI menggunakan negara kesatuan
  dengan sistem desentralisasi.
• Dasar hukum desentralisasi
• - UUD NRI tahun 1945 pasal 18 (1), 18 (2),
  18 (5), dan 18 (6).

24

• Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem
  desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal
  berikut.
• 1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat
  pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota
  
• 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
  kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan
  mengurus urusan rumah tangganya sendiri
• 3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang
  seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang
  menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu
  politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
  yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama
• 4) Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan
  daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
  peraturan lainnya.
• Kelebihan Ne-gara Kesatuan dengan sistem
  desentralisasi
• Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi
  memiliki kelebihan antara lain
• peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan
  sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu
  sendiri
• partisipasi dan tanggung jawab masyarakat
  terhadap daerahnya akan meningkat
• pembangunan di daerah akan berkembang sesuai
  dengan ciri khas daerah itu sendiri
• tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat,
  sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar.
• Adapun kekurangannya adalah adanya
  ketidakseragaman peraturan, kebijakan, dan
  kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.

25

• Kelebihan negara kesatuan dengan sistem
  sentralisasi antara lain
• penghasilan daerah dapat digunakan untuk
  kepentingan seluruh wilayah negaraKekurangan
  sistem sentralisasi
• 2) adanya keseragaman atau persamaan peraturan
  di seluruh wilayah negara
• Sedangkan kekurangannya antara lain
• 1) kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh
  pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan
  kebutuhan dan kondisi daerah yang beraneka ragam
• Berikan komentar Kalian terhadap pelaksanaan
  sistem desentralisasi di Negara kita?
• bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat
  sehingga seringkali menghambat kelancaran
  jalannya pemerintahan
• keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat
• peluang masyarakat di daerah untuk turut serta
  dalam pemerintahan sangat terbatas
• rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat
  terhadap pembangunan di daerahnya sangat rendah.

26
1. Tipe-tipe Negara

• 1. Tipe-tipe Negara menurut sejarah

5. Tipe Negara Modern
1. Tipe Negara Timur Purba
3. Tipe Negara Romawi
4. Tipe Negara Abad Pertengahan
2. Tipe Negara Yunani Kuno
27
1. Tipe-tipe Negara Menurut Sejarah

• Tipe-tipe negara menurut sejarah atau de
  historische hoodf typen van de staats meninjau
  penggolongan negara berdasarkan sejarah
  pertumbuhannya.

28

• 1.1 Tipe Negara Timur Purba
• Negara-negara Timur Purba tipenya Tyrani,
  raja-raja berkuasa mutlak. Kita dapat mengenali
  negara-negara Timur Purba karena ciri-cirinya
• Bersifat theocratisce (keagamaan), raja merangkap
  dianggap dewa oleh warganya.
• Pemerintahan bersifat absolut (mutlak)
• 1.2 Tipe Negara Yunani Kuno
• Negara yunani kuno mempunyai type sebagai negara
  kota atau polis. Besarnya negara kota hanyalah
  satu kota saja yang dilingkari benteng
  pertahanan. Pemduduknya sedikit dan pemerintahan
  demokrasi langsung. Dalam pelaksanaan demokrasi
  langsung rakyat diberikan pelajaran ilmu
  pengetahuan atau dikenal istilah encyclopaedie.

29
Lanjut.

• 1.3 Tipe Negara Romawi
• Tipe negara romawi adalah Imperium. Yunani
  sendiri menjadi daerah jajahan dari Romawi.
• Pemerintahan di Romawi dipegang oleh Caesar yang
  menerima seluruh kekuasaan dari rakyat atau apa
  yang dinamakan Caesarismus. Pemerintahan
  Caesarismus adalah secara mutlak. Suatu
  undang-undang di Romawi apa yang dinamakan Lex
  Regia.

30

• 1.4 Tipe Negara Abad Pertengahan
• Ciri khas tipe negara abad pertengahan adalah
  adanya dualisme (pertentangan).
• Dualisme antara penguasa dengan rakyat
• Dualisme antara pemilik dan penyewa tanah
  sehingga munculnya Feodalisme
• Dualisme anatara Negarawan dan Gerejawan
  (secularisme)
• Akibat dari dualisme ini timbul keinginan rakyat
  untuk saling membatasi hak dan kewajiban antara
  raja dan rakyat.

31
Lanjut

• 1.5 Tipe Negara Modern
• Pada negara-negara modern tipenya adalah
• Berlaku asas demokrasi
• Dianutnya paham negara hukum
• Susunan negaranya kesatuan. Didalam negara hanya
  ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat
  yang mempunyai wewenang tertinggi.

32
Tipe Negara yang ditinjau dari sisi hukum

• Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah
  penggolongan negara-negara dengan melihat
  hubungan antara penguasa dan rakyat

33
Tipe Negara yang ditinjau dari sisi Hukum
34

• 2.1 Tipe Negara Policie
• Negara bertugas menjaga tata tertib saja atau
  dengan kata lain negara adalah penjaga malam.
  Pemerintahan bersiat monarchie absolut.
  Pengertian pilicie adalah welvaartzorg, yang
  mencakup dua arti
• Penyelenggara negara positif
• Penyelenggara negara negatif

35
2.2 Tipe Negara Hukum Disini tindakan penguasa
dan rakyat berdasarkan hukum. Ada tiga bentuk
tipe negara hukum, yaitu

• Tipe negara Hukum Liberal
• Tipe ini menghendaki agar negara pasif, artinya
  bahwa warga negara harus berstatus pasif artinya
  bahwa warga negara harus tunduk pada
  peraturan-peraturan negara. Disini kaum liberal
  menghendaki agar antara penguasa dan yang
  dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk
  hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.

36
Lanjut iu..!

• b. Tipe Negara Hukum Formil
• yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari
  rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan
  bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan
  undang-undang.
• negara Hukum Formil ini disebut pula dengan
  Negara Demokratis yang berdasarkan negara Hukum.

37

• c. Tipe negara Hukum Materil
• tipe negara ini sebenarnya merupakan
  perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum
  formil. Jadi jika pada negara hukum formil
  tindakan penguasa harus berdasarkan
  undang-undang, maka dalam negara hukum materil
  tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi
  kepentingan warga negaranmya dibenarkan bertindak
  menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas
  Opportunitas.
• 2.3 Tipe Negara Kemakmuran (Wohlfaart Staats)
• negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat.
  Dalam tipe ini negara adalah alat satu-satunya
  untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat.