Kewarganegaraan 06

1
NAMA KELOMPOK
KHUSNUL KHOTIMAH (124254064) YETI
ARINA (124254076) YENI AGUS TRI
PURYANTI (124254243) LIDIANA RAHMAYANTI (12425425
4)
2
DEMOKRASI
3
PENGERTIAN DEMOKRASI
PENGERTIAN DEMOKRASI

• Secara Etimologis demokrasi berasal dari kata
  
• YunaniDemos berarti rakyat Dan
  Kratos/Kratein
• yang berarti kekuasaan atau berkuasa.
• Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah suatu
• pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk
  
• rakyat)
• Demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan
• oleh rakyat baik langsung maupun tidak
• langsung(melalui perwakilan setelah melalui
  proses
• pemilu yang langsung,umum,bebas,rahasia,jujur
  dan
• adil)

4
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI BEDAKAN MENJADI

• Demokrasi Langsung yaitu suatu demokrasi dimana
  rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam
  menetapkan kebijakan publik.
• Demmokrasi tidak langsung yaitu rakyat
  menggunakan hak-haknya melalui orang-orang yang
  dipercaya.

5

• Kedaulatan rakyat
• Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang
• diperintah
• Kekuasaan Mayoritas
• Pengakuan hak-hak minoritas
• Jaminan hak asasi manusia
• Pemilihan yang bebas dan jujur
• Persamaan didepan hukum
• Proses hukum yang wajar
• Pembatasan pemerintah secara konstitusional
• Pluralisme social,ekonomi dan politik
• Nilai-nilai toleransi,kerjasama dan mufakat

Beberapa criteria yang dianggap sebagai soko
guru demokrasi menurut Alamudi (1991)
6
Budiarjo(1988) mengidentifikasi sejumlah syarat
dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang
demokratis yakni sebagai berikut
a.perlindungan konstitusional b.Badan kehakiman
yang bebas dan tidak memihak c.Pemilihan umum
yang bebafs d.Kebebasan untuk menyatakan
pendapat e. Kebebasan untuk berserikat atau
berorganisasi dan beroposisi f. Pendidikan
Kewarganegaraan
7

• Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
• Demokrasi berdasarkan Hak Asasi Manusia
• Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat
• Demokrasi berdasarkan Kecerdasan rakyat
• Demokrasi berdasarkan pemisahan Kekuasaan Negara
• Demokrasi berdasarkan Otonomi Daerah
• Demokrasi berdasarkan supremasi hukum(rule of
  law)
• Demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas
• Demokrasi berdasarkan keesejahteraan rakyat
• Demokrasi berdasarkan Keadilan Sosial

Sanusi(1999) mengidentifikasi sepuluh pilar
demokrasi Indonesia yang dikenal pula dengan The
Ten Pilars of Indonesian Constitutional
Democracy berdasarkan filsafat pancasila dan UUD
1945 sebagai beriikut
8
3 faktor yang mempengaruhi penegakan demokrasi
konstitusional di suatu negara menurut
Bahmueller

• Faktor ekonomi
• Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan faktor
  yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi
  di suatu negara tertentu. Namun bukan berarti
  negara-negara miskin tidak dapat menerapkan
  demokrasi dan negara yang kaya selalu
  demokratis. Kesejahteraan masyarakatlah yang
  umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan
  suatu negara demokratis atau tidak.

9

• Pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan
  masyarakat. dan masyarakat yang cerdas merupakan
  kriteria dan bahkan menjadi syarat suatu
  masyarakat demokratis.
• 2. Pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan proses
  urbanisasi,

Beberapa alasan faktor ekonomi merupakan faktor
utama bagi negara demokratis
10
2.Faktor Sosial Politik
Faktor penting berkaitan dengan
pembangunan demokrasi suatu negara adalah masalah
perasaan kesatuan nasional atau identitas sebagai
bangsa. Salah satu kesulitan hidup berdemokrasi
adalah ketika terdapat masyarakat yang hidup
terpisah-pisah dalam friksi-friksi golongan .
Oleh karenanyafaktor sosial politik yaitu adanya
upaya pembangunan bangsa sangatlah penting untuk
mewujudkan masyarakat dan negara yang demokratis
11
3. Faktor budaya kewarganegaraan dan
sejarah Bahmueller (1996) mengukapkan hasil
temuan Robert Putnam menyimpulkan bahwa
daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam
nilai-niali kewarganegaran menunjukan tingkat
efektifitas paling tinggi dalam upaya pembangunan
demokrasi.
12
Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari
oleh beberapa nilai, yakni

• Menyelesaikan perselisihan secara damai dan
  secara melembaga.
• 2.   Menjamin terselenggaranya perubahan secara
  damai di
• dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
• 3.   Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara
  teratu.
• 4.   Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas
• minimum.
• 5.   Mengakui serta menganggap wajar adanya
• keanekaragaman pendapat dalam masyarakat
• 6.   Menjamin tegaknya keadilan.

13
Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu
diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut

• Pemerintahan yang bertanggung jawab
• Suatu dewan perwakilan rakyat yanag mewakili
  golongan- golongan dan kepentingan-kepentingan
  dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan
  umum.
• Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau
  lebih partai politik
• Pers dan media massa yang bebas untuk menyatak
  pendapat.
• Sistem Peradilan yang bebas untuk menjamin
  hak-hak azasi dan
• mempertahankan keadilan.

14
Sistem dan Praktik Demokrasi di Indonesia
Pendiri negara indonesia memilih demokrasi
menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai
salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk
mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintah
negara. Namun praktik kehidupan demokrasi masih
mengalami pasang surut seiring dengan arah
dinamika pembangunan politik yang masih dalam
proses menentkan format sistem politik ideal yang
sesuai dengan cita-cita demokrasi.
15
Praktik kehidupan demokrasi di indonesia sering
terkecoh pada politik yang kelihatannya
demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud
otoriter. Hal ini terlihat ketika UUD 1945
ditetapkan kembali melalui dekrit presiden 5 juli
1959,dan bertekad untuk melaksanakan pancasila
dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Akan
tetapi,pelaksanannya belum dapat terwujud
demokrasi terpimpin (1959-1966) karena
pemerintahan (orde lama) waktu itu cenderung
memusatkan kekuasaanya pada presiden saja, yang
akhirnya indonesia diakhiri tahun 1965 berada
diambang kehancuran, baik secara politik,
ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan keamanan.
16
Selain itu juga pada rezim soeharto (orde baru),
yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada
diri presiden,telah membawa bangsa indonesia di
ambang krisis multi dimensi dan akhirnya orde
baru jatuh tahun 1998. Dan akhirnya dikeluarkan
UU.NO.22 tahun 1999 yang lebih menekankan pada
otonomi luas. hingga lahirnya reformasi yang pada
dasarnya merupakan gerakan kesinambungan yang
merefleksikan komitmen bangsa indonesia yang
secara rasional dan sistematis untuk bertekad
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi
17
SEKIAN TERIMA KASIH