SILABUS MATA KULIAH

1
SILABUS MATA KULIAH

• Tujuan Instruksional Umum Setelah mengikuti
  perkuliahan mahasiswa memahami
• latar belakang dan sejarah pendidikan
  Kewarganegaraan di PT Indonesia.
• konsep dan implementasi HAM secara universal
  maupun secara spesifik.
• konsep hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia.
• konsep dan praktek demokrasi dalam kehidupan
  berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.
• konsep wawasan nasional Indonesia dan
  perkembangannya.
• konsep identitas Nasional.
• konsep dan sikap nasionalisme
• konsep globalisasi dan pengaruhnya terkahadap
  bangsa Indonesia.
• makna good governance dan otonomi daerah.
• strategi dan kebijaksanaan pembangunan Nasional.
• implementasi pembangunan bidang ekonomi, soaial
  dan budaya. Sain dan teknologi.
• pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia.

2

• Pokok Bahasan
• Pendahuluan (latar belakang sejarah pendidikan
  kewarganegaraan di PT Indonesia)
• Hak Asasi Manusia.
• Hak dan Kuajiban Warga Negara Indonesia.
• Demokrasi dan Implementasinya.
• Wawasan Nasional.
• Identitas Nasional.
• Nasionalisme
• Ujian Tengah Semester
• Globalisasi.
• Good Gonernance dan Otonomi Daerah.
• Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional.
• Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial,
  dan Budaya. Sain dan Teknologi.
• Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
• Ujian Akhir Semester.

3
Filsaeat Pancasila 1. Pancasila sebagai
falsafah negara / sistem filsafa.2.
Pancasila sbgai Dasar Negara 3. Pancasila
sebagai ideologi negara.4. Pancasila
sebagai pandangan hidup 5. Pancasila dan
Agama.
4
B. Identitas Nasional. 1. Konsep dasr
identitas nasional 2. Karakteristik identitas
nasional 3. Proses berbangsa dan bernegara 4.
Konsep dan sikap nasionalisme 5. dst.

5
C. Politik dan Strategi Nasional Sistem
politik, Sistem konstitusi,Sistem perintahan
dan Sistem ketatanegaraan di Indonesia (dimulai
dari uraian sejarah konstituni di Indonesia -
reformasi)
6
D. Demokrasi di Indonesia 1. Konsep dan
prinsip demokrasi 2. Pendidikan demokrasi di
Indonesia 3. Demokrasi dan Implementasinya.
7
E. Hak Asasi Manusia dan Rule of LowF.
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Indonesia. 1. Warga negara Indonesia 2. Hak dan
kewajiban warga negara Indonesia
3. dst.
8
G. Geopolitik Indonesia 1. Wilayah sebagai ruang
hidup 2. Otonomi daerah H. Geostrategi
Indonesia. 1. Konsep Asta Gatra, SIKAYAMAMPU
IPOLEKSOSBUDHAKAMNAS 2. Indonesia dan
perdamaian dunia.
9

• Buku Bacaan Wajib
• Asykuri Ibnu Chatim dkk, 2003, Civics Education,
  Yogyakarta, Majlis Dikti Litbang PP Muhammadiyah,
  LP3 UMY.
• Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.
• Lemhannas, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan,
  Jakarta, Lemhannas.
• Universal Declaration of Human Right.
• Buku lain yang relevan.
•  

10
A. Latar Belakan dan Sejarah Pend.
Kewarganegaraan

• Bagi Indonesia yang sedang tumbuh menuju
  demokrasi peran pendidikan Kewarganegaraan
  semakin penting sebagai pendidikan demokrasi
  untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.
• Dalam perjalanan sejarah Pendidikan
  Kewarganagaraan (Civid Education) sesungguhnya
  bukan merupakan agenda yang benar-benar baru.
• Proses globalisasi yang melanda dunia sepanjang
  decade akhir abad ke 20 mendorong munculnya
  pemikiran-pemikiran baru tentang pendidikan
  kewarganegaraan di berbagai negara di dunia
  termasuk Indonesia.

11

• Bagi Indonesia yang sedang tumbuh menuju
  demokrasi peran pendidikan Kewarganegaraan
  semakin penting sebagai pendidikan demokrasi
  untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.
• Dalam perjalanan sejarah Pendidikan
  Kewarganagaraan (Civid Education) sesungguhnya
  bukan merupakan agenda yang benar-benar baru.
• Proses globalisasi yang melanda dunia sepanjang
  decade akhir abad ke 20 mendorong munculnya
  pemikiran-pemikiran baru tentang pendidikan
  kewarganegaraan di berbagai negara di dunia
  termasuk Indonesia.

12

• Di Amerika, untuk pertama kalinya standar
  kurikulum nasional pendidikan sipil disusun pada
  tahun 1994.
• Dewan Eropa juga memprakarsai proyek demokrasi
  untuk menopang pengembangan kurikulum pendidikan
  kewarganegaraan.
• Kecenderungan serupa juga berlangsung di
  negara-negara Australia, Canada, jepang dan
  negara Asia lainnya termasuk Indonesia.
• Pesatnya perkembangan tentang pendidikan
  khususnya berkaitan dengan pendidikan
  kewarganegaraan sebagai respon terhadap
  perubahan-perubahan masyarakat di tingkat local
  dan global, menuntut bangsa-bangsa di dunia untuk
  melakukan adaptasi kembali terhadap tuntutan
  zaman yang selalu berkembang dan menuju kearah
  perubahan yang cepat.

13

• Penelitan yang dilakukan oleh para ahli
  pendidikan dari berbagai belahan dunia
  menghasikan temuan-temuan baru yang menarik untuk
  melakukan kajian ulang terhadap prinsip-prinsip
  dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di
  Indonesia.
• Hasil-hasil penelitian tersebut juga memberikan
  gambaran yang beragam dalam operasionalisasi
  pendidikan kewarganegaraan di masing-masing
  negara.
• Di Autralia, program pendidikan kewarganegaraan
  yang dicanangkan adalah discovering democracy
  (pendidikan tentang masyarakat, sejarah, dan
  geografi) yang masuk menjadi pelajaran wajib di
  sekolah-sekolah.
• Sementara di Hongkong menerapkan pendidikan
  kewarganegaraan sebagai mata pelajaran pilihan
  dalam bentu ekstra-kurikuler, papan display,
  diskusi di tingkat sekolah.

14

• Di Jepang menerapkan pendidikan moral atau agama
  dan ilmu sosial sebagai mata pelajaran wajib di
  sekolah-sekalah.
• Sementara di Taiwan juga memberlakukan mata
  pelajaran sejarah, politik, ekonomi dan
  masyarakat serta kewarganegaraan dan moralitas
  sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah.

15

• Sedangkan di Thailand mengajarkan Budhisme di
  sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran wajib.
• Di Amerika Serikat mengatur pendidikan
  kewarganegaraan dalam kerikulum ilmu soaial
  selama satu tahun dan deserahkan pelaksanaannya
  kepada negara-negara bagian

16

• Dalam konteks Indonesia, sudah cukup lama dalam
  pengembangan pendidikan kewarganegaraan dengan
  menggunakan separated approach melalui mata
  pelajaran khusus yakni PKn, MKDU (Pancasila dan
  Kewiraan), Penataran P4.
• Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa
  masalah sehingga mengalami kegagalan.

17
Kegagalan itu bersumber pada tiga hal

• Pertama,karena materinya tdk terfokus pada
  pendidikan demokrasi dan kewargaan, dan cenderung
  bersifat idealistik, legalistik, dan normatif
  bahkan centerung militeristik.
• Kedua, karena pendekatannya tidak demokratis, dan
  cenderung indoktrinatif, regimentatif, monologis,
  dan tdk partisipatif.
• Ketiga,bahan lebih teoritis dari pada praktis,
  akibatnya bahkan kadanr tidak sesuai dengan
  realitas yang berkembang di masyarakat

18
Beberapa Kegagalan itu meniscayakan perubaha
paradigma dalam Civic education baik materi
maupun metodologi

• Perubahan paradigma materi diarahkan secara
  sistematis pada pengembangan wacana demokrasi
  yang berkeadaban dalam dinamikan perubahan sosial
  yang berkembang.
• Sedangkan perubahan paradigma metodologi
  diarahkan pada pengembangan daya nalar anak
  secara kritis dan partisipatif dalam pembelajaran
• Arah tujuannya benar-benar memberikan pengalaman
  demokrasi dalam proses pembelajaran

19
Civic Education di PT Muhammadiyah

• C.E yang dikembangkan di Indonesia seharusnya
  mampu menemukan kembali relevansi niai-nilai
  fundamental masya. Dengan dinamika sosial yang
  berubah secara cepat.
• Begitu juga C.E di PT Muh. Juga harus mampu
  menemukan kembali relavansinilai-nilai
  fundamentalnya yakni nilai-nilai Islam dan
  keindonesiaan dengan realitas dinamika sosial
  yang berkembang dalam masyarakat.
• Relevansi metodologi dengan substansi materi
  yaitu mengajarkan demokrasi hrs dengan cara-cara
  yang demokrasi pula.

20
Uraian tsb memberi pengertian bahwa civic
education belum dilaksanakan dengan baik
sekaligus menjelaskan akan pentingnga Civic
Education di Indonesia

• Diperlukan civic education sebagai salah satu
  jalan terbaik mengubah mentalitas masyarakat
  Indonesia agar menjadi warga negara yang
  partisipatif di negerinya sendiri.
• Salah satu peluang dalam mengembangkan C.E di
  Indonesia adalah melalui jalur pendidikan baik di
  SD sampai PT.
• Lebih-lebih di PT Muhammadiyah C.E memiliki makna
  sangat signifikan untuk melakukan pendidikan
  masyarakat menuju demokratisasi dan perwujudan
  masyarakt madani di Indonesia.

21
B. Hak Asasi Manusia

• HAM mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia
  terutama dalam hub antara penguasa dengan rakyat
  dan hub sesama warga.
• Makna penting HAM bg manusia untuk memberi
  perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari
  kesewenang-wenagngan penguasa.
• Penegakan HAM merupakan prasyarat untuk
  menciptakan sebuah civil society (masyarakat
  madani)

22

• Pengertian HAM, Jan Meterson (anggota Komisi HAM
  PBB) merumuskan pengertian HAM dalam ungkapannya
  human rights could be generally defines as those
  rights which are inherent in our nature and
  without which we can not live as human being
• Artinya, HAM adalah hak-hak yang melekat secara
  inhern melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak
  itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

23
Dari pengertian tersebut di atas maka HAM
terkandung dua makna, yaitu

• Pertama, HAM mrp hak alamiah (hak yang sesuai
  dengan kodratnya sebagai insane merdeka yang
  berakal budi dan berperikemanusiaan) yang melekat
  dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke
  dunia.
• Karena itu tidak ada seorangpun yang bisa
  merampasnya. Bila HAM dicabut dari tangan
  pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya
  sebagai manusia.

24

• Kedua, HAM merupakan instrumen untuk menjaga
  harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat
  kemanusiaannya yang luhur.
• Tanpa HAM manusia tidak akan hidup sesuai dengan
  harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai
  makhluk Tuhan yang paling mulia.
• HAM bukan hanya merupakan hak-hak dasar yang
  dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan
  didunia, tetapi juga merupakan standar normatif
  yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak
  dasar itu dalam dalam lingkup pergaulan nasional,
  regional, dan global.

25

• Esensi HAM dapat dibaca dalam Mukaddimah
  Universal Declaration of Human Rights yang
  menyebutkan bahwa pengakuan atas martabat yang
  luhur dan hak-hak yang sama dan tidak dapat
  dicabut dari semua anggota keluarga manusia
  merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan
  perdamaian dunia.
•  Menurut Weissbrodt dan Vasak HAM bukan hanya
  menjadi ideology local atau nasional, tetapi
  telah menjadi ideology universal (Davidson, 1994
  145).
•  

26
Jenis-Jenis HAM

• Menurut deklarasi PBB hak-hak dasar manusia
  secara yuridis al hak utk hidup, hak tidak
  menjadi budak, hak tidak dipaksa dan tidak
  ditahan, hak dipersamakan di muka hukum (equality
  before the law), hak utk mendapatkan praduga tdk
  bersalah. Hak lain yang dimuat dalam deklarasi
  tsb seperti hak-hak akan nasionalitas, pemilikan,
  dan pemikiran, hak untuk menganut agama dan
  memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan
  berbudaya.

27
Secara lebih spesifik hak asasi manusia sedunia
dikategorikan sbb

• Pertama, hak untuk dapat mewujudkan watak
  kemanusiaan seperti hak pengakuan atas martabat
  (ps.1), perlindungan dari tindak diskriminasi
  (ps.2), jaminan atas kebutuhan hidup (ps.3),
  terbebas dari perbudakan (ps.4), perlindungan
  dari tindakan sewenang-wenang (ps.5), dan
  kesempatan menjadi warga negara dan perpindahan
  warga negara (ps. 15)

28

• Kedua, hak tentang perlakuan yang seharusnya
  diperoleh manusia dari sistem hukum, seperti,
  hak persamaan dihadapan hukum (ps.6), memperoleh
  pengadilan yang adil (ps.10), asas praduga tak
  bersalah (ps.11), dan untuk tidak diintervensi
  kehidupan pribadinya (ps.12).

29

• Ketiga, hak yang memungkinkan individu dapat
  melakukan kegiatan tanpa campur tangan pemerintah
  dan memungkinkan individu ikut ambil bagian dalam
  mengontrol jalannya pemerintahan (hak sipil dan
  politik), seperti, hak kebebasan berpikir dan
  beragama (ps.18), berkumpul dan berserikat
  (ps.20), ikut aktif dalam pemerintahan (ps.21).

30

• Keempat, hak yang menjamin terpenuhinya taraf
  minimal hidup manusia, dan memungkinkan adanya
  pengembangan kebudayaan. Hak semacam ini lazim
  disebut hak soial-ekonomi-budaya, seperti, hak
  untuk mendapatkan makanan, pekerjaan, dan
  pelayanan kesehatan (ps.22-25), memperoleh
  pendidikan dan mengembangkan kebudayaan
  (ps.26-29).

31
Sejarah Perkembangan HAM

• Pada umumnya, pakar HAM barat berpendapat bahwa
  lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna
  Charta. Namun, jauh sebelum Magna Charta lahir,
  konsep Islam tentang HAM telah lebih dahulu
  dikenal, bahkan dengan substansi yang jauh lebih
  komprehensif.
• Tetelah pecah perang dunia dua kali yang
  melibatkan hampir seluruh kawasa dunia, hak asasi
  manusia saat itu diinjak-injak, kemudian timbul
  keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia
  itu dalam naskah internasional (1948) dengan
  diterimanya Universal Declaration of Human Rights
  (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi
  Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam
  PBB.

32

• Dengan kata lain, lahirnya deklarasi HAM
  universal merupakan reaksi atas kejahatan keji
  kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis
  nasional di Jerman pada 1933-1945.
• Sebelum terwujudnya Universal Declaration of
  Human Rights sudah ada naskah HAM yang bersifat
  universal dan asasi,yaitu
• 1.   Magna Charta (Piagam Agung 1215)
• 2. Bill of Rights (Undang-Undang Hak 1689)
• 3. Declaration des Droits de Ihome et du citoyen
  (Pernyataan Hak-Hak Manusia Warga Negara 1789)
• 4. Bill of Rights (Undang-Undang Hak) yang
  disusun oleh rakyat Amerika 1769, dan kemudian
  menjadi bagian dari undang-undang dasar 1891.

33
Sejarah perkemb. HAM dapat dikategorikan ke
dalam empat generasi.

• Generasi Pertama, substansi HAM berpusat pada
  aspek hukum dan politik.
• Generasi kedua, kemerdekaan yang diperoleh banyak
  negara dunia ketiga setelah PD II menuntut lebih
  dari sekedar hak-hak yuridis. Dimana pengisian
  kemerdekaan berarti juga pembangunan
  sosial,ekonomi, politik, dan budaya. Pada masa ke
  dua ini lahir dua perjanjian (covenant) yaitu
  international Covenant on Economic, social, and
  Cultur Rights, dan International Covenant on
  Civil and Political Rights disepakati oleh PBB
  1966.

34

• Generasi ketiga, generasi kedua yang
  menitikberatkan pada aspek sosial, ekonomi,
  politik dan budaya telah mengakibatkan terjadinya
  ketidakseimbangan di dalam kehidupan
  bermasyarakat, karena dengan memprioritaskan
  berbagai aspek lain, aspek hukum menjadi
  tertinggal.
• Kondisi ketidakseimbangan itu menyebabkan
  timbulnya berbagai kritik dari banyak kalangan
  sehingga melahirkan generasi ketiga yang
  menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi,
  sosial budaya, politik, dan hukumdalam satu wadah
  yang disebut dengan hak pembangunan (the rights
  of development).
• Generasi ketiga ini merupakan sintesis dari
  generasi pertama dan kedua.

35

• Generasi Keempat, generasi ini banyak melakukan
  kritik terhadap peranan negara yang sangat
  dominan dalam proses pebangunan pada generas
  sebelumnya yang lebih menekankan pembangunan
  ekonomi sebagai prioritas utama, karena telah
  terbukti sangat menafikkan hak-hak rakyat,
  mengabaikan kesejahteraan rakyat, dan tidak
  berdasarkan pada factor kebutuhan rakyat.
  Kemudian lahir HAM yang disebut Declaration of
  the Basic Duties of Asia People and Government.
• HAM dlam Perspektif Islan dan UU RI (Tugas I)

36
C. Hak dan Kuwajiban W.N (tugas mandiri)

• D. Demokrasi dan Implementasinya
• Transisi demokrasi di Indonesia telah membawa
  perubahan besar dlm khdp berbangsa dan bernegara.
• Misalnya munculnya multi partai, perubahan
  posisi lembaga legeslatif dg ekasekutif, kran
  kebebasan berpendapat yang tersumbat di orba
  terbuka lebar di orde reformasi, kritik terhadap
  pemerintah semakin semarak dll (coba anda
  diskusikan perubahan2 yang lain).

37

• Kesadaran ttg nilai demokrasi itu terutama
  diaktori oleh aktivis politik, LSM, intelektual,
  peneliti, mahasiawa dan media masa.
• Nilai demokrasi yang diperjuangkan itu bukan
  berarti demokrasi telah benar-benar tegak. (anda
  diskusikan dg teman sdr).

38
Nilai-nilai Demokrasi

• Nilai demokrasi mrp nilai yang diperlukan utk
  mengemb. Pemerintahan demokrasi.
• Nilai-Nilai Demokrasi a.l
• (1) kebebasan (berpendapat, berkelompok,
  berpartisipasi), (2) menghormati kelompok lain
  atau kesetaraan (antar warga, gender), (3)
  kedaulatan rakyat, (4) kerjasama, dll.

39

• Hakekat Demokrasi
• Kebebasan dlm demokrasi sesungguhnya bukan
  merupakan sebuah kebebasan yang mutlak, melainkan
  kebebasan yang memiliki koridor dan batasan,
  termasuk dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki
  orang lain.

40

• Mengapa pernyataan dibawah ini sangat dihargai
  didalam demokrasi
• (1) kebebasan (berpendapat, berkelompok,
  berpartisipasi),
• (2) menghormati kelompok lain atau kesetaraan
  (antar warga, gender),
• (3) kedaulatan rakyat,
• (4) kerjasama.
• Kerjakan sekarang (waktu 20 menit)

41
Sistem Demokrasi

• Setidaknya ada beberapa sistem demokrasi yang
  dikembangkan, al
• Sistem Pemerintahan Parlementer
• Sistem Presidensial
• Sistem Kekuasaan Eksekutif Terbatas
• Sistem Pemberdayaan Badan Legeslatif
• Sistem Pemilihan (proporsional, distrik,
  multi-distrik)
• Sistem Kepartaian (dua partai, multi partai,
  fragmentasi partai, budaya koalisi, budaya
  oposisi)

42

• Sistem Parlementer
• adanya fusi kekuasaan eksekutif dan legislatif,
  artinya sistem ini menjelaskan bahwa fungsi
  eksekutif dan fungsi legeslatif terdapat
  hubungan menyatu dan tak terpisahkan.
• Kepala eksekutif (head of gavernment) dalam
  sistem parlementer adalah perdana menteri,
  sedangkan Kepala Negara (head of state) berada di
  tangan ratu
• Perdana Menteri dan para menteri adalah eksekutif
  dan dibantu oleh birokrasi di bawahnya.

43

• Sistem Presidensial
• Pentingnya pemilihan Presiden secara langsung
  sehingga terpilih Presiden mendapatkan mandat
  langsung dari rakyat.
• Kekuasaan eksekutif sepenuhnya di Presiden,
  karena itu Presiden adalah kepala eksekutif
  sekaligus menjadi kepala negara. Presiden
  penguasa sekaligus simbol kepemimpinan negara.
• Adanya pemisahan kekuasaan (the separation of
  power) antara eksekutif (Presiden) dan Legeslatif
  ( kongres)
• Cari prinsip-prinsip lain dari sistem Presidensial

44

• Kekuasaan Eksekutif Terbatas
• Sistem demokrasi yang membatasi kekuasan
  eksekutif untuk menutup kemungkinan tumbuh
  kekuasaan yang otoriter.
• Pengalaman demokrasi di negeri ini pada masa orde
  baru adalah kekuasaan eksekutif yang otoriter,
  dengan ciri-ciri, al
• -kekuasaan politik relatif terpusat ditangan
  Presiden, akibatnya Presiden dapat menjalankan
  kebijakan sekehendak hatinya (Brazil, Pilipina
  oleh Macos, Indonesia oleh Suharto)
• ( diskusikan kelemahan demokrasi otoriter)

45

• Pemberdayaan Bada Legeslatif
• Di era orba (rezim otoriter) badan legislatis
  lebih banyak berperan sebagai tukang stempel,
  mereka mandul karena tidak berani melakukan
  kritik terhadap eksekutif.
• Namun di era demokrasi, badan legislatif dituntut
  untuk melakukan pemberdayaan dirinya selaku badan
  perwakilan rakyat.

46

• Badan legislatifini berperan sebagai mitra
  pemerintah dan berfungsi sebagai badan pengawasan
  terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.
• Mereka dapat setuju atau menolak usulan kebijakan
  yang di ajukan oleh pemerintah.
• Pemberdayaan legislatif memerlukan sebuah upaya
  utk melembagakan pola hubungan kerjasama antara
  pihak eksekutif dan legislatif, dan diterima
  secara luas oleh masyarakat politik.

47

• Karena itu perlunya profesionalisme di dalam
  rekrutmen anggota legislatif.
• Dengan kata lain rekrutmen anggota legislatif
  melalui partai hendaknya memperhatikan
  profesionalisme, agar mereka tanggap terhadap
  persoalan-persoalan publik, kritis terhadap
  implentasi kebijakan pemerintah.

48
Sistem Pemilihan Umum

• Proporsional,
• distrik,
• multiple distrik.
• Sistem Proporsional, sistem pemilihan yg membuka
  peluang bagi banyak partai untuk duduk di dala
  pemerintahan.
• Dalam sistem ini setiap partai bersaing utk
  mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih dalam
  setiap daerah pemilihan.

49

• Setiap derah pemilihan menyediakan banyak kursi
  utk diperebutkan oleh partai-partai yg ada di
  daerah pemelihan.
• Perolehan kursi masing-masing partai dihitung
  sesuai dgproporsi perolehan suaranya.
• Partai yang banyak memperoleh suara akan
  memperoleh kursi di legislatif lebih banyak, dan
  sebaliknya.

50

• Sistem Distrik sistem pemilihan dimana setiap
  daerah pemilihan disebut sebagai distrik.
• Dalam distrik hanya terdapat satu kursi untuk
  diperebutkan.
• Distrik adalah bagian dari sebuah negara bagian
  (Propinsi)
• Jumlah distrik dalam negara bagian tergantung
  pada banyak sedikitnya jmh penduduk.
• Dalam distri setiap calon hrs mendapatkan suara
  terbanyak.

51

• Sistem Multiple Distrik
• Dalam sistem ini setiap distrik terdiri lebih
  dari satu kursi yang diperebutkan, ada lebih
  dari satu partai yang memperoleh kursi di distrik
  yang bersangkutan.
• Dalam sistem ini berfungsi utk mempertahankan
  persaingan antar calon dg memberi kesempatan
  lebih banyak kpd partai politik.

52
Sistem Kepartaian

• 1. Sistem dua partai
• 2. Sistem Multi Partai
• 3. Prahmentasi Partai
• 4. Budaya Koalisi
• 5. Budaya oposisi
• Materi ini sebagai tugas mandiri.

53
Wawasan Nasional, Identitas Nasional,
danNasionalisme

• Cita-cita Indenesia adalah menjadikan masyarakat
  Indinesia
• (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
• (2) berperikemanusiaan yang adil dan beradab,
• (3) yang bersatu,
• (4) dengan sifat kerakyatan yang dipimpim oleh
• hikmat kebijaksanaan alam permusyawaratan /
  
• perwakilan,
• (5) yang terwujud masyarakat yang berkeadilan
• sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

54

• Lima nilai tersebut dijadikan dasar, memberikan
  arah dan tujuan untuk dicapai dalam melangsungkan
  hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
• Melalui wawasan ini bangsa Indonesia menentukan
  cara pemanfaatan kondisi geografis, sejarah,
  sosial budaya.
• Dengan demikian wawasan nasional itu menjadi
  sumber utama dan landasan yang kuat dalam
  menyelenggarakan kehidupan nasional.

55

• Pejuangan Wawasan Nasional Bangsa Indonesia tidak
  bisa lepas dengan cara memandang bangsa terhadap
  diri dan lingkungannya.
• Cara pandang tersebut kita kenal sebagai wawasan.
• Setiap bangsa memiliki wawasa nasional dan bagi
  Indonesia wawasan yang sesuai dengan falsafah
  serta kondisi geografis, sosial budaya ialah
  wawasan nusantara.

56
Sejarak Perjuangan W.N

• Hukum Laut Internasional
• 1) Res Nullius, beranggapan laut itu tidak ada
• yang memiliki, sehingga dapat dimiliki oleh
  
• siapa saja
• 2) Res Communis, menyatakan laut itu milik
• bersama, sehingga tdk dapt diambil oleh
  siapa
• saja

57

• Hukum Laut Indonesia
• 1939 batas laun Indonesai masih berlaku hukum lau
  Teretorial Zee en Mariteim Kringen Ordonantie 3
  mil
• 13 Desember 1957 Deklarisi Juwanda 12 mil
• 1969 Landas Kontinen Indonesia 200 M, yang memuat
  pokok-pokok

58
Pokok Pikiran Landas Kontinien

• (1) segala SDA dalam kontinen milik
• Indonesia
• (2) RI bersedia menyelesaikan batas2 dg
• neg. lain
• (3) Jika tdk ada batas, maka batas landas
  kontinien
• RI ditarik gr tengah dg negar tetangga
• (4) Claim

59

• 1980 ZEE (Zone Ekonomi Ekslusif Indonesia)
  selebar 200 mil
• Sesuai dengan hukum laut Internasional batas RI
  dengan negara lain yang disepakati PBB adalah
• (a) batas laut teritorial 12 mil
• (b) batas landas kontinen 200 M
• (3) batas ZEE 200mil

60
Tujuan Perjuangan W.N

• Mewujudkan persatuan dan kesatuan di bidang
• politik
• Ekonomi
• Sosial budaya
• hankamnas

61
Unsur Pokok W.NWadah, isi, dan tata laku

• Wadah
• W.N mewujudkan diri dalam bentuk nusantara yang
  menunggal secara bulat dan utuh yang
  batas-batasnya ditentkan oleh lautan.
• Yang memandang dirinya dari dua hal yaitu ke
  dalam dan ke luar
• Ke dalam, menunjukkan sifat dan ciri sebagai satu
  kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau.
  Sedangkan ke luar karena letaknya yang strategis
  pada posisi silang dunia (antara dua benua).

62

• Isi
• Unsur utama tentang isi dari W.N adalah
  cita-cita, sifat atau ciri-ciri, dan cara kerja
• Cita-cita, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
  UUD 1945 untuk membentuk suatu pemerintahan
  Indonesia yang berdasarkan kemerdekaan,
  perdamaian pribadi dan keadilan sosial.

63

• Sifat atau ciri-ciri, manunggal dalam arti
  kesatuan dan persatuan itu hrs dilakukan secara
  serasi dan seimbang, yang dinamis dalam segala
  aspek baik alamiah dan soaial sesuai dg makna
  Bhinneka Tunggal ika. Utuh menyeluruh dalam arti
  tidak bisa di pisah-pisah oleh kekuatan manapun,
  utuh (satu nusa, satu bangsa, satu bahasa)

64

• Cara kerja, berpedoman pada Pancasila sebagai
  kebulatan pandangan hidup bangsa, memberi arah,
  mengandung cita-cita, azas, nilai, serta cara
  kerja, sistem mawas lingkungan hidup bangsa.
• Tata Laku
• Tata laku batiniah dan tata laku lahiriah
• T. batiniah, berwujud sebagai landasafalsafah dan
  sikap mental bangsa
• T. lahiriah berupa tata perencanaan, pelaksanaan,
  dan pengawasan

65
Dikusi kelompok, tiap kelompok lima anggota

• Memahami identitas nasional (mengapa identitas
  nasional itu terbentuk? Apa penting identitas
  nasional ?
• Memahami realitas masyarakat yang majemuk, dapat
  menenpatkan diri di tenga-tengah masyarakat
  majemuk dengan baik
• Memahami apa itu ideologi, dan mengetahui
  berbagai jenis ideologi (klasik, kontemporer,
  islam)
• Memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi
  yang merupakan bagian dari identitas nasional.

66
MATERI INI MENJADI BAGIAN DARI MATERI UJIAN
SmtOTONOMI DAERAHGagasan Otonomi Daerah yang
melekat pada pelaksanaan UU. NO. 22 Tahun 1999,
mempunyai dua visi demokratik Pertama,
komitmen utk mewujudkan kebebasan individu
(kelompok) yg disertai tanggung jawab dalam
pelaksanaannya. Kedua, gagasan ttg adanya
kedaulatan rakyat dan kesetaraan politik
67
TUGAS MANDIRI(DI RUMAH)Apa yang di maksud
otonomi daerah?Adakah fondasi yang di bangun dg
otonomi daerah?Prinsip-prinsip apa (yang bgm)
untuk mewujudkan pemerintah daerah yang
demokratis?Otonomi daerah, kepentingan
siapa?Mengapa desentralisasi? Apa bedanya dg
sentralisasi?
68
Identitas Nasional

• Mengapa suatu bangsa memerlukan identitas
  nasional?
• Nasionalisme mati sebagai akibat dari 3 hal
• Glabalisasi ekonomi dan internasionalisasi
  institusi politik
• Universalime kebudayaan yang disebarkan oleh
  media elektronik, pendidikan, kampanye melek
  huruf, urbanisasi, dan modernisasi
• Serangan terhadap konsep-konsep bangsa dari teori
  anti nasional

69
Identitas nasional dapat diartikan sebagai
jatidiri nasional atau kepribadian
nasional.JATI DIRI NASIONAL SUATU BANGSA TENTU
SAJA BERBEDA DENGAN JATI DIRI BANGSA
LAINDisebabkan oleh latar belakang sejarah,
kebudayaan, maupun geografi
70
Jati diri nasional bagsa Indonesia terbentuk
karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman
sejarah yang sama.Berawal dari pengalaman
masing-masing daerah dalam menghadapi kaum
penjajah, timbullah perasaan senasib, kmd
mendorong tumbuhnya kesadaran berbangsa yang kmd
melahirkan identitas nasional. Anda bisa memberi
contoh fenomen masyarat yang ada sehingga timbul
kesadaran sebangsa, senasib, se se kmd timbul
kedasaran persatuan dll
71
Faktor pendukung lahirnya identitas nasional

• Faktor objektif faktor yang berkaitan dengan
  geografis-ekologis dan demografis
• Faktor subjektif faktor-faktor historis,
  politis, sosial, budaya.
• Faktor lain
• 1. faktor primer 3. faktor penerik
• 2. faktor pendorong, 4. faktor reaktif

72
Lahirnya identitas nasional tdk bisa lepas dg
faktor objektif dan subjektif.Munculnya
identitas nasional merupkan hsl interaksi
historis antara empat faktor tsb.