SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

1
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

• Magister Akuntansi UNS

2
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

• BANDI

3
S A I(SISTEM AKUNTANSI INSTANSI)
4
SINGKATAN PMK 59

• S A I Sistem Akuntansi Instansi
• SAPP Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
• SiAP Sistem Akuntansi Pusat
• LKPP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
• KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
• BMN Barang Milik Negara
• SABMN Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
• BAS Bagan Akun Standar
• PA Pengguna Anggaran
• PB Pengguna Barang

5
SINGKATAN PMK 59

• UAI Unit Akuntansi Instansi
• UAPA Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
• UAPB Unit Akuntansi Pengguna Barang
• UAPPA-E1 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
  Anggaran Eselon 1
• UAPPB-E1 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
  Barang Eselon 1
• UAPPA-W Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
  Anggaran Wilayah
• UAPPB-W Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
  Barang-Wilayah
• UAKPA Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
• UAKPB Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

6
SINGKATAN PMK 171

• UAI Unit Akuntansi Instansi
• ADK Arsip Data Komputer
• BLU Badan Layanan Umum
• KUN Kas Umum Negara
• SAKUN Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
• SAU Sistem Akuntansi Umum
• SA-BAPP Sistem Akuntansi Bagian Anggaran
  Pembiayaan dan Perhitungan
• SIMAK-BMN Sistem Informasi manajemen dan
  Akuntansi Barang Milik Negara

7
SINGKATAN PMK 233

• UAI Unit Akuntansi Instansi
• SA-UP Sistem Akuntansi Utang Pemerintah
• SAUP H Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan
  Hibah
• SIKUBAH Sistem Akuntansi Hibah
• SA-IP Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
• SA-PP Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman
• SA-PPP Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman
  Pemerintah

8
SINGKATAN PMK 233

• SA-TD Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah
• SA-BAPP Sistem Akuntansi Bagian Anggaran
  Perhitungan dan Pembiayaan
• SA-BL Sistem Akuntansi Badan Lainnya
• SA-BSBL Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan
  Belanja
• Lain-lain
• SA-TK Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
• SAPBL Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  Badan Lainnya

9
Dasar Hukum- PERUBAHAN KETIGA UUD 1945
Pasal 23 C Hal-hal lain mengenai keuangan
negara diatur dengan
undang-undang.- UNDANG UNDANG

• 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
  Negara
• 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang
  Perbendaharaan
• 
  Negara
• 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
• Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
  Negara

10
DASAR HUKUM

• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
  Negara, dan
• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
  Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
• PMK No. 233/PMK.05/2011
• PMK No. 171/PMK.05/2007
• PMK No.59/PMK.06/2005

11
SAISISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PMK 233/2011
PMK 171/2007
PMK 59/2005
12
UU No. 17 Tahun 2003

• Pasal 1
• Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban
  negara yang dapat dinilai dengan uang serta
  segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
  barang yang dapat dijadikan milik negara
  berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
  tersebut.
• Pasal 3
• Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
  peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
  efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
  memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

13

• Pasal 6
• - Pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada
• Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
  Anggaran/
• Pengguna Barang
• Pasal 9
• - Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna
  Anggaran/
• Pengguna Barang mempunyai tugas, antara lain
• menyusun dan menyampaikan laporan kementerian
• negara/lembaga yang dipimpinnya

14
Pasal 29Ketentuan mengenai pengelolaan
keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan
APBD ditetapkan dalam UU Perbendaharaan. UU
No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• Pasal 30
• Presiden menyampaikan RUU tentang
  Pertanggung-jawaban APBN kepada DPR berupa
  laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
  BPK-RI, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun
  anggaran berakhir.
• Laporan Keuangan meliputi
• - Laporan Realisasi APBN (LRA)
• - Neraca
• - Laporan Arus Kas
• - Catatan atas Laporan Keuangan
• dan melampirkan laporan keuangan BUMN dan
  badan lainnya.

15
Pasal 32Bentuk dan isi Laporan Keuangan
ditetapkan dengan PP. PP No. 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat

• Pasal 33
• Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban
  keuangan negara diatur dalam UU.
• UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
• Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

16
Permenkeu No. 59/PMK.06/2005TentangSistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

• Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi
  
• - Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
• diselenggarakan oleh Kemen. Keuangan selaku
  BUN
• - Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
• diselenggarakan oleh Kemen/lembaga selaku
  Pengguna
• Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) sebagaimana
  yang
• ditetapkan dalam pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003

17
SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun
terkom- puterisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran s.d. pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga
.

• Pasal 8
• Setiap Kementerian/Lembaga wajib
  menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan
  keuangan, termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan
  Perhitungan.
• SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
  dan
• Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
  (SABMN)

18
Organisasi

• Untuk melaksanakan SAK dan SABMN, dibentuk
  unit
• akuntansi keuangan yang teriri atas
• a. UAPA --- UAPB
• b. UAPPA-E1 --- UAPPB-E1
• c. UAPPA-W --- UAPPB-W
• d. UAKPA --- UAKPB

19

• Pasal 9
• - Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca
  beserta arsip data komputer (ADK) setiap bulan
  kepada a. KPPN
• b. UAPPA-W/UAPPA-E1
• - UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN
  setiap bulan, dituangkan dalam BAR
• - UAKPA wajib menyampaikan laporan keuangan
  semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, dan
  CALK kepada UAPPA-W

20

• Pasal 10
• - UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan
  keuangan UAKPA di wilayah kerjanya menjadi
  laporan keuangan tingkat UAPPA-W
• - UAPPA-W wajib menyampaikan LRA dan Neraca
  beserta ADK setiap bulan kepada
• a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan
• b. UAPPA-E1
• - UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwit
  Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan, dituangkan
  dalam BAR
• - UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan
  semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, dan
  CALK kepada UAPPA-E1

21
UU 15 TAHUN 2004TENTANGPEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN
NEGARA

• Latar Belakang
• a. bahwa untuk mendukung keberhasilan
  penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan
  negara wajib dikelola secara tertib, taat
  pada peraturan perundang-undangan, efisien,
  ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung
  jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
  dan kepatutan
• b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan
  keuangan negara tersebut di atas, perlu
  dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar
  pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
  yang bebas dan mandiri.

22
JENIS PEMERIKSAAN

• 1. Pemeriksaan Keuangan
• Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas
  laporan keuangan (LRA, Neraca, Catatan atas
  Laporan Keuangan) dengan memberikan opini
  (pernyataan profesional mengenai tingkat
  kewajaran informasi yang disajikan oleh
  manajemen dalam laporan keuangan ybs.)
• 2. Pemeriksaan Kinerja
• Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas
  pengelolaan keuangan negara yang terdiri
  atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek
  efisiensi, dan aspek efektivitas.
• 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
• PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan
  dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan
  keuangan dan pemeriksaan kinerja.

23
Jenis Opini

• 1. Pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian
  (Unqualified Opinion)
• 2. Pernyataan Wajar Dengan Pengecualian
  (Qualified Opinion)
• 3. Pernyataan Tidak Wajar (Adverse Opinion)
• 4. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat
  (Disclaimer Opinion)

24
BATAS WAKTU PEMERIKSAAN

• Laporan hasil pemeriksaan atas laporan
  keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh
  BPK-RI kepada DPR-RI dan DPD
• selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
  menerima laporan keuangan dari pemerintah
  pusat.

25
TERBUKA UNTUK UMUM

• Dalam rangka transparansi dan peningkatan
  partisipasi publik, UU No. 15 Tahun 2004
  menetapkan bahwa laporan hasil pemeriksaan
  yang telah disampaikan kepada lembaga
  perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

26
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

• - Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi
  dalam laporan hasil pemeriksaan
• - Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan
  kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi
  dalam laporan hasil pemeriksaan, dikenakan
  sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
  peraturan perundang-undangan di bidang
  kepegawaian.

27
KETENTUAN PIDANA

• Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban
  untuk menindaklanjuti rekomendasi yang
  disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan,
  dipidana dengan pidana penjara paling lama
  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau
  denda paling banyak Rp500.00.000,00 (lima
  ratus juta rupiah).

28
HASIL PEMERIKSAANATASLAPORAN KEUANGAN
DEPDIKNAS TAHUN 2006

• 1. Secara umum penyusunan LK Depdiknas Tahun
  2006 sebagian telah mengikuti PMK No.
  59/PMK.06/ 2005 tentang Sistem Akuntansi dan
  Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
• 2. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian
  sbb.
• a. UAW belum difungsikan sebagai mestinya
• b. Neraca belum menggambarkan keadaan yang
• sebenarnya, yaitu
• 1) Saldo Kas
• 2) Saldo Bank
• 3) Persediaan

29
Lanjutan

• 4) Piutang PNBP, berdasarkan akrual
  (angsuran MHS, pihak
• ketiga)
• 5) Aset Tetap belum dinilai sesuai
  dengan keadaan
• sebenarnya, misalkan Tanah
  (NJOP), kondisi barang
• inventaris (B/RR/RB)
• 6) Status kepemilikan tanah (sertifikat
  hak milik).
• 7) Pengadaan barang yang dilaksanakan
  oleh Fakultas/UPT/
• Lembaga, belum dilaporkan kepada
  Rektorat dan tidak
• tercatat dalam Neraca PTN.
• c. Rekonsiliasi antara SABMN dan SAK belum
  dilaksanakan.
• d. LRA belum menggambarkan keadaan
  sebenarnya
• 1) belum seluruh PNBP disetorkan ke
  rekening Rektor

30
Lanjutan

• 2) PNBP yang berada di rekening
  Rektor tidak
• seluruhnya disetorkan ke Kas
  Negara pada
• akhir tahun
• 3) Fakultas/UPT/Lembaga belum
  seluruhnya mem
• pertanggungjawabkan pelaksanaan
  kegiatan
• kepada Rektorat.

31
SUMBER

• https//www.google.com/url?satrctjqesrcsso
  urcewebcd7ved0CFYQFjAGurlhttp3A2F2Fff.un
  air.ac.id2Fentryfile2Fmiscfiles2FPPTS2FS2520
  2520A25202520I.ppteiYAcLU_CLKoWLrQeUwIDYBgusg
  AFQjCNEvHZA0OYftb54RvYV_XMxPDKn-Qwsig2oiyPbqWwA
  -QiGDzQvDwbdg
• http//dikti.go.id
• ff.unair.ac.id/entryfile/.../PPTS/S2020A2020I