SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

1
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI

• DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
• DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
• DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2
Dasar Hukum

• UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
  Milik Negara/Daerah
• PP No. 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan Keuangan dan
  Kinerja Instansi Pemerintah
• PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
  Pemerintahan
• PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun
  Standar
• PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
  dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Pmk Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan PMK
  No.171/PMK.05/2007
• Perdirjen Perbend Nomor PER-65/PB/2010 tentang
  Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
  Negara/Lembaga

3
SAI
SAK
SIMAK BMN
SATUAN KERJA
SATKER PENGGUNA BAPP
SATKER PERANGKAT DAERAH
4
MEKANISME PELAPORAN SAI
UAPB
DJPBN
DJKN
UAPA
UAPPA-E1
UAPPB-E1
opsional
opsional
KANWIL DJKN
KANWIL DJPBN
UAPPA-W
UAPPB-W
BLU
UAKPA
UAKPB
KPKNL
KPPN
5
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
6
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN

• Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)
  adalah unit akuntansi instansi yang melakukan
  kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan
  kerja.

7
Lima jenis KPA dalam Sistem Akuntansi Instansi
(SAI)

• KPA-Kantor Pusat (KP).
• KPA-Kantor Daerah (KD).
• KPA-Dekonsentrasi (DK).
• KPA-Tugas Pembantuan (TP).
• KPA-Urusan Bersama (UB)

8
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER PEMERINTAH PUSAT
UAKPA
SATKER DEKONSEN- TRASI
SATKER PENGGUNA BAPP
SATKER PERANGKAT DAERAH
SATKER TUGAS PEMBANTUAN
9
SATUAN KERJA v.s. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

• Satuan kerja kuasa pengguna anggaran/ pengguna
  barang yang merupakan bagian dari suatu unit
  organisasi pada kementerian negara/lembaga yang
  melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
  suatu program.
• Satuan kerja perangkat daerah adalah
  organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
  bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota
  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
  terdiri dari sekretaris daerah dan lembaga teknis
  daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong
  praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

10
SAK PADA UAKPA(input-proses-output)
Neraca
DIPA
Revisi DIPA
Laporan Realisasi Anggaran
SPM

• Rekam
• Terima GL-BMN
• Verifikasi
• Cetak
• Kirim

SP2D
SSBP/ SSP/SSBC/ SSPB
Catatan atas Laporan Keuangan
Dok. Piutang
Dok. Persediaan
Dok. KDP
11
SAK PADA UAKPA(prosedur)
Kegiatan
Merekam dok sumber DIPA/SPM/SP2D/dll. ?
Mencetak Register Transaksi Harian ?
Terima ADK BMN dari SAKPB dan posting data transaksi yang valid ?
Cetak dan verifikasi buku besar ?
Cetak LRA, kirim bersama ADK ke KPPN ?
Rekonsiliasi dg KPPN, buat BAR, perbaiki laporan bila perlu ?
Cetak Neraca dan LRA, kirim bersama ADK ke UAPPA-W/UAPPA-E1 ?
Rekam dok Piutang, Persediaan, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan ? ?
Menyusun CaLK dan SOR kirim bersama LK ke UAPPA-W/UAPPA-E1 ? ?
Tahunan
Semesteran
Bulanan
Harian
12
KELUARAN SAK
NERACA BULAN, SEMESTER, TAHUN
Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP
UAKPA
LRA BULAN, SEMESTER, TAHUN
UAPPA-W
ADK BULAN, SEMESTER, TAHUN
UAPPA-E1
CALK SEMESTER, TAHUN
UAPA
SOR SEMESTER, TAHUN
13
UAKPA
Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP
U A P P A W / U A P P A E1
NERACA Bulan
PENGIRIMAN
K P P N
R E K O N S bulan I L I A S I
LRA Bulan
ADK Bulan
CALK Pernyataan Tanggung Jawab Semester, tahun
14
PROSES AKUNTANSI UAKPA

• UAKPA wajib memroses DS untuk menghasilkan
  laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan
  atas Laporan Keuangan Satuan Kerja.
• DS yang berhubungan dengan pengadaan aset
  disampaikan ke UAKPB.
• UAKPA yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan
  Perhitungan, wajib memroses DS untuk menghasilkan
  LRA dan Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran
  Pembiayaan dan Perhitungan.
• Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca
  beserta ADK setiap bulan ke KPPN.
• UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap
  bulan.
• UAKPA menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK
  setiap bulan kepada UAPPA-W/UAPPA-E1.
• Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan
  disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

15
UAPPA-W
Setiap UAKPA
U A P P A E1
NERACA Tk.W Bulan
PENGIRIMAN
K D A J N P W B I N L
R E K O N S triwulan I L I A S I
LRA Tk.W Bulan
ADK Bulan
CALK Pernyataan Tanggung Jawab Semester, tahun
16
PROSES AKUNTANSI UAPPA-W

• UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan
  keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah
  kerjanya termasuk Laporan Realisasi Anggaran
  Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh
  Kementerian Negara/Lembaga.
• UAPPA-W menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W
  berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan
• UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan
  tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada Kanwil
  Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah
  masing-masing setiap bulan.
• UAPPA-W melakukan rekonsiliasi laporan keuangan
  dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  setiap triwulan.
• UAPPA-W wajib menyampaikan Laporan Realisasi
  Anggaran dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK
  kepada UAPPA-E1 setiap bulan.
• Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan
  disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

17
UAPPA-E1
Setiap UAPPA-W, Satker Pusat, Termasuk pengguna
dana DK/TP
U A P A
NERACA Tk.E1 Triwulan
PENGIRIMAN
D J P B N
R E K O N S semester I L I A S I
LRA Tk.E1 Triwulan
ADK Triwulan
CALK Pernyataan Tanggung Jawab Semester, tahun
18
PROSES AKUNTANSI UAPPA-E1

• UAPPA-E1 melakukan proses penggabungan laporan
  keuangan UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya
  termasuk laporan keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi
  dan Tugas Pembantuan, laporan keuangan UAKPA yang
  langsung berada di bawah UAPPA-E1, dan Laporan
  Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
  yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
• UAPPA-E1 menyusun laporan keuangan tingkat
  UAPPA-E1 berdasarkan hasil penggabungan laporan
  keuangan.
• UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat
  UAPPA-E1 beserta ADK kepada Direktorat Jenderal
  Perbendaharaan setiap triwulan.
• UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan
  keuangan dengan Direktorat Jenderal
  Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan
  Pelaporan Keuangan setiap semester.
• Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara
  Rekonsiliasi yang bentuk dan isinya sebagaimana
  ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri
  Keuangan ini.
• UAPPA-E1 menyampaikan LRA dan Neraca tingkat
  UAPPA-E1 beserta ADK kepada UAPA setiap bulan.
• Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan
  disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

19
UAPA
Setiap UAPPA-E1, termasuk pengguna dana DK/TP
DEPKEU c.q. DJPBN
NERACA Tk. K/L
PENGIRIMAN
D J P B N
R E K O N S semester I L I A S I
LRA Tk. K/L
ADK
CALK Pernyataan Tanggung Jawab Pernyataan Telah
Direviu Semester, tahun
20
PROSES AKUNTANSI UAPA

• UAPA melakukan proses penggabungan laporan
  keuangan UAPPA-E1 termasuk laporan keuangan Dana
  Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Laporan
  Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
  yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
• UAPA menyusun laporan keuangan tingkat UAPA
  berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan
• UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan
  dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
  Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  setiap semester.
• Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara
  Rekonsiliasi yang bentuk dan isinya sebagaimana
  ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri
  Keuangan ini.
• UAPA menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA
  beserta ADK kepada Direktorat Jenderal
  Perbendaharaan setiap triwulan.
• Penyampaian laporan keuangan semester dan tahunan
  disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan,
  Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of
  Responsibility) dan Pernyataan Telah Direviu.

21
KERANGKA UMUM DEKONSENTRASI
UAPA/B
Tk. Gubernur
ADK/Laporan
UAPPA/B-E1
Koordinator UAPPA/B-W Dekon
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD
Laporan
UAPPA/B-W dekon
UAPPA/B-W dekon
UAPPA/B-W dekon
Dinas A
Dinas B
Dinas C
ADK/Laporan
UAKPA/B dekon
UAKPA/B dekon
UAKPA/B dekon
UAKPA/B dekon
UAKPA/B dekon
UAKPA/B dekon
SKPD Dinas B
SKPD Dinas C
SKPD Dinas A
22
PROSES AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA DEKONSENTRASI

• SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi
  merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi.
• Penanggung Jawab UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi adalah
  Kepala SKPD.
• Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan
  keuangan Dana Dekonsentrasi di tingkat wilayah,
  Gubernur dapat membentuk UAPPA-W Dekonsentrasi
  pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi.
• Penanggung Jawab UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi
  adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi.
• Pemerintah Provinsi merupakan Koordinator
  UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi.
• Penanggung Jawab Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W
  Dekonsentrasi adalah Gubernur.
• Pengaturan penunjukan dan tugas Koordinator
  UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi ditetapkan lebih
  lanjut oleh Gubernur bekerja sama dengan Kanwil
  Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

23
KERANGKA UMUM TUGAS PEMBANTUAN
UAPA/B
Tk. Kepala Daerah
ADK/Laporan
UAPPA/B-E1
Koordinator UAPPA/B-W Tugas Pembantuan
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD
Laporan
UAPPA/B-W T/P
UAPPA/B-W T/P
UAPPA/B-W T/P
Dinas A
Dinas B
Dinas C
ADK/Laporan
UAKPA/B T/P
UAKPA/B T/P
UAKPA/B T/P
UAKPA/B T/P
UAKPA/B T/P
UAKPA/B T/P
SKPD Dinas B
SKPD Dinas C
SKPD Dinas A
24
PROSES AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN

• SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas
  Pembantuan merupakan UAKPA/UAKPB Tugas
  Pembantuan.
• Penanggung Jawab UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan
  adalah Kepala SKPD.
• Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan laporan
  keuangan Dana Tugas Pembantuan di tingkat
  wilayah, Kepala Daerah dapat membentuk
  UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan pada setiap
  Dinas Pemerintah Daerah.
• Penanggung Jawab UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan
  adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah.
• Pemerintah Daerah merupakan Koordinator
  UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan.
• Penanggung Jawab Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W
  Tugas Pembantuan adalah Kepala Daerah.
• Pengaturan penunjukan dan tugas Koordinator
  UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan ditetapkan lebih
  lanjut oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan
  Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

25
MEKANISME SURAT PERINGATAN UAKPA
Surat Peringatan
Sanksi
SPM-UP/TUP
Akhir Bulan
SPM-LS kepada Bendahara
7
Masa Penyampaian Laporan Keuangan
5 hari kerja
26
SANKSI (WILAYAH DAN ESELON1)
tata cara pengenaan sanksi diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
SANKSI
T I D A K
G A B U N G
L A P O R A N
K E U A N G A N
UAPPA-W
UAPPA-E1

• Termasuk pengguna dana BAPP, dana DK/TP

27
STATEMENT OF RESPONSIBILITY

• Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dan
  Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Pernyataan
  Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas
  laporan keuangan yang disampaikan.
• Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of
  Responsibility) memuat pernyataan bahwa
  pengelolaan APBN telah diselenggarakan
  berdasarkan sistem pengendalian intern yang
  memadai dan akuntansi keuangan telah disusun
  sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
• Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of
  Responsibility) dapat diberikan paragraf
  penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat
  dalam laporan keuangan.

28
SOR Tk. UAKPA
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran ltNama
Satker Kementerian Negara/Lembaga gt
ltaudited/unauditedgt yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran (b) Neraca (c)
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran....
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung
jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara
layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
............., ........................
Kepala Satuan Kerja


(.......................................)
29
SOR Tk. UAPPA-W
Pernyataan Tanggung Jawab
Penggabungan Laporan Keuangan ltNama Kementerian
Negara/Lembaga gt ltaudited/unauditedgt tingkat
wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan
atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran....
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung
jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan
dari masing-masing Satuan Kerja merupakan
tanggungjawab UAKPA.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara
layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
............., ........................
Kepala Kantor Wilayah /Koordinator UPPA-W,


(.......................................)
30
SOR Tk. UAPPA-E1
Pernyataan Tanggung Jawab
Penggabungan Laporan Keuangan ltNama Kementerian
Negara/Lembaga gt ltaudited/unauditedgt tingkat
wilayah selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari (a)
Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan
atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran....
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung
jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan
dari masing-masing UAPPA-W merupakan
tanggungjawab UAPPA-W.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara
layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
............., ........................
Kepala Direktorat Jenderal /Kepala Badan/Kepala Pusat


(.......................................)
31
SOR Tk. UAPA
Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran ltNama
Kementerian Negara/Lembaga gt ltaudited/unauditedgt
yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran
(b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan
Tahun Anggaran.... sebagaimana terlampir adalah
merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara
layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
............., ........................
Menteri/Pimpinan Lembaga,


(.......................................)
32
TERIMA KASIH