Fiskal

1
Fiskal

• Ekonomi Indonesia 3

2
kebijakan fiskal

• kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur
  penerimaan dan pengeluaran negara
• Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari
  pajak, penerimaan di luar pajak, dan penerimaan
  lainnya yang bersifat hibah
• pengeluaran pemerintah pada dasarnya dibagi
  menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan
  pengeluaran pembangunan.

3
Perkembangan kebijakan fiskal

• Perkembangan kebijakan fiskal Indonesia telah
  mengalami beberapa dinamika
• Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen
  pemerintah untuk melaksanakan fungsi alokasi,
  distribusi, dan stabilisasi ekonomi
• Pada masa krisis peran pemerintah dapat dikatakan
  sebagai motor penggerak perekonomian, mengingat
  sektor swasta belum dapat diandalkan untuk
  menggerakkan perekonomian secara optimal

4
Perkembangan kebijakan fiskal

• Sejak Repelita I hingga Repelita IV, APBN
  Indonesia selalu didasarkan pada prinsip anggaran
  berimbang dinamis
• Anggaran berimbang dimaksudkan untuk untuk
  menyesuaikan besarnya anggaran pada tahun
  tertentu harus disesuaikan dengan pendapatan pada
  tahun tersebut.
• anggaran yang dinamis dimaksudkan jika penerimaan
  negara lebih rendah dari yang direncanakan,
  pemerintah mempunyai fleksibilitas untuk
  menyesuaikan pengeluaran sehingga dapat terjaga
  keseimbangannya

5
Potret APBN Indonesia Tahun 2000-2003

• Tahun 2000 merupakan era baru bagi perkembangan
  fiskal Indonesia
• jangka waktu berlakunya APBN. Pada tahun
  sebelumnya, jangka waktu APBN adalah 1 April
  hingga 31 Maret pada tahun berikutnya. mulai
  tahun 2000, ? 1 April 2000 sampai dengan 31
  Desember 2000. ? 1 Januari dan berakhir pada 31
  Desember pada tahun yang sama
• cara penyajian APBN yang mengikuti standar
  internasional, yaitu dengan menggunakan konsep
  Government Finance Statistics (GFS)
• APBN disusun berdasarkan amanat Garis-garis Besar
  Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 serta diliputi
  semangat otonomi daerah.

6
Potret APBN Indonesia Tahun 2000-2003

• Otonomi daerah membawa pengaruh yang besar pada
  arah kebijakan fiskal Indonesia
• Pada tahun sebelumnya belanja negara terdiri dari
  belanja rutin dan belanja pembangunan (yang
  terdiri dari pembiayaan rupiah dan pembiayaan
  proyek). Setelah adanya otonomi daerah, belanja
  pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat
  dan belanja untuk daerah
• Belanja pemerintah daerah terdiri dari
• Pengeluaran rutin, dan
• Pengeluaran pembangunan, yang terdiri dari
• Pembiayaan pembangunan
• Pembiayaan proyek
• Belanja untuk daerah terdiri dari
• Dana perimbangan, dan
• Dana otonomi khusus dan penyeimbang

7
Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 1999-2003 Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 1999-2003 Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 1999-2003 Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 1999-2003 Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 1999-2003 Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 1999-2003 Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 1999-2003 Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 1999-2003 Tabel 2. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 1999-2003
Uraian 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003
Uraian R R R R
A. Pendapatan Negara dan Hibah 205,3 20,8 301,1 20,8 298,6 18,5 341,4 19,1
I. Penerimaan Dalam Negeri 205,3 20,7 300,6 20,1 298,5 18,5 340,9 19,1
1. Penerimaan Perpajakan 115,9 11,8 185,5 12,4 210,1 13,0 242,0 13,5
a. Pajak dalam Negeri 108,9 11,0 176,0 11,8 199,5 12,4 230,9 12,9
b. Pajak Perdagangan Internasional 7,0 0,7 9,5 0,6 10,6 0,7 11,1 0,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 89,4 9,1 115,1 7,9 88,4 5,5 98,9 5,5
a. Penerimaan SDA 76,3 7,7 85,7 5,9 64,8 4,0 67,5 3,8
b. Penerimaan BUMN 4,0 0,4 8,8 0,6 9,8 0,6 12,6 0,7
c. PNBP Lainnya 9,1 0,9 20,6 1,4 13,9 0,9 18,8 1,0
II. Hibah - - 0,5 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0
B. Belanja Negara 221,4 22,5 341,6 23,6 322,2 20,0 376,5 21,1
I. Belanja Pemerintah Pusat 188,3 19,1 260,5 18,0 224,0 13,9 256,2 14,3
II. Belanja ke Daerah 33,1 3,4 81,1 5,6 98,2 6,1 120,3 6,7
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) -16,1 -1,6 -40,5 -2,8 -23,6 -1,5 -35,1 -2,0
D. Pembiayaan (I II) 16,1 1,6 40,5 2,8 23,6 1,5 32,7 1,8
I. Pembiayaan Dalam Negeri 5,9 0,6 30,2 2,1 16,9 1,1 32,1 1,8
1. Perbankan Dalam Negeri -13,0 -1,3 -1,2 -0,1 -8,2 -0,5 8,3 0,5
2. Non-Perbankan Dalam Negeri 18,9 1,9 31,4 2,2 25,2 1,6 23,9 1,3
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) 10,2 1,0 10,3 0,7 6,6 0,4 0,5 0,0
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 17,8 1,8 26,2 1,8 18,9 1,2 20,4 1,1
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN -7,6 -0,8 -15,9 -1,1 -12,3 -0,8 -19,8 -1,1
8
Potret APBN Indonesia Tahun 2004-2005

• Pada tahun 2003, di Indonesia berlaku
  Undang-undang Nomor 17 mengenai Keuangan Negara.
• Undang-undang ini menjadi dasar penyusunan APBN
  tahun 2005 dan tahun-tahun selanjutnya.
• Undang-undang ini menetapkan beberapa ketentuan
  dalam penyusunan APBN. Beberapa ketentuan
  tersebut antara lain
• Meniadakan pengelompokan anggaran rutin dan
  anggaran pembangunan.
• Penyesuaian penyusunan APBN pada masa peralihan
  kekuasaan pada tahun 2004 yang telah lalu. Ada
  beberapa kekhususan APBN tahun 2005. Kekhususan
  tersebut bertujuan untuk dapat tetap menjamin
  kesinambungan fiskal dan memberikan ruang bagi
  pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004 untuk
  melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan
  prioritas kebijakan fiskal

9
Tabel 3. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 2004-2005 Tabel 3. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 2004-2005 Tabel 3. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 2004-2005 Tabel 3. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 2004-2005 Tabel 3. Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan APBN, 2004-2005
Uraian 2004 2004 2005 2005
Uraian Realisasi thd PDB Realisasi thd PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah 407,9 17,7 495,0 18,1
I. Penerimaan Dalam Negeri 407,6 17,7 493,7 18,1
1. Penerimaan Perpajakan 280,9 12,2 346,8 12,7
a. Pajak dalam Negeri 268,2 11,6 331,6 12,1
b. Pajak Perdagangan Internasional 12,7 0,6 15,2 0,6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 126,7 5,5 146,9 5,4
a. Penerimaan SDA 91,4 4,0 110,6 4,1
b. Penerimaan BUMN 9,8 0,4 12,8 0,5
c. PNBP Lainnya 25,5 1,1 23,5 0,9
II. Hibah 0,3 0,0 1,3 0,0
B. Belanja Negara 437,7 19,0 507,4 18,6
I. Belanja Pemerintah Pusat 308,1 13,4 356,9 13,1
II. Belanja ke Daerah 129,7 5,6 150,5 5,5
C. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) -29,9 -1,3 -12,4 -0,5
D. Pembiayaan (I II) 25,8 1,1 19,5 0,7
I. Pembiayaan Dalam Negeri 48,9 2,1 30,7 1,1
1. Perbankan Dalam Negeri 22,7 1,0 6,8 0,2
2. Non-Perbankan Dalam Negeri 26,1 1,1 23,9 0,9
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) -23,0 -1,0 -11,3 -0,4
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 23,5 1,0 25,9 0,9
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN -46,5 -2,0 -37,1 -1,4
10
Istilah-istilah dalam fiskal

• Ilusi Fiskal Kesalahan persepsi masyarakat baik
  mengenai aspek pembiayaan maupun pengalokasian
  anggaran. Ironisnya, keputusan mengenai aspek
  pembiayaan dan pengalokasian anggaran tersebut
  dihasilkan justru dari kesalahan persepsi semacam
  ini.
• Pendapatan Asli Daerah Penerimaan pemerintah
  daerah yang diperoleh dari berbagai sumber yang
  berasal dari daerah sendiri. Sumber-sumber
  penerimaan dan kewenangan dalam pemungutannya
  ditetapkan menurut peraturan dan perundangan yang
  berlaku. Pos-pos yang tercakup dalam PAD adalah
  pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan
  pos-pos PAD yang sah.
• Belanja Modal Istilah Belanja Modal ini ini
  dikenal dengan Pengeluaran Pembangunan pada masa
  sebelum desentralisasi fiskal. Belanja ini secara
  umum dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk
  mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada
  publik. Belanja Modal ini mencakup belanja untuk
  proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana di
  daerah.

11
Istilah-istilah dalam fiskal

• Belanja Operasional Istilah Belanja Operasional
  ini dikenal dengan Pengeluaran Rutin pada masa
  sebelum desentralisasi fiskal. Belanja ini secara
  umum dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk
  mendukung penyelenggaraan pemerintahan. belanja
  Operasional ini mencakup belanja gaji, pengadaan
  barang, pemeliharaan barang, perjalanan dinas,
  bantuan, dan belanja tak tersangka.
• Dana Dekonsentrasi Dana Dekonsentrasi merupakan
  pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat yang
  dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil
  pemerintah pusat di daerah. Dana ini disalurkan
  melalui departemen atau Lembaga Pemerintah Non
  Departemen (LPND) yang bersangkutan. Oleh karena
  itu, pertanggungjawaban keuangan atas
  pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur kepada
  Departemen atau LPND yang bersangkutan dan
  dilaporkan secara terpisah dari anggaran
  desentralisasi (APBD). Penyelenggaraan
  dekonsentrasi dibiayai atas beban pengeluaran
  pembangunan APBN.

12
Istilah-istilah dalam fiskal

• Dana Alokasi Umum Bantuan dari pemerintah pusat
  kepada pemerintah daerah pada masa setelah
  desentralisasi fiskal guna pemerataan pelayanan
  publik di antara pemerintah daerah. DAU
  dialokasikan atas dasar formula tertentu yang
  mengacu pada potensi ekonomi dan kebutuhan
  belanja masing-masing daerah.
• Dana Alokasi Khusus Bantuan dari pemerintah
  pusat kepada pemerintah daerah pada masa setelah
  desentralisasi fiskal guna membiayai
  kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak dan
  untuk membiayai prioritas pembangunan pemerintah
  pusat di tingkat regional. Dana ini terdiri,
  antara lain, bantuan di bidang kehutanan,
  pendidikan, kesehatan, jalan desa, dan irigasi.
• Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Bagi
  Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) merupakan
  penerimaan pajak dan bukan pajak pemerintah pusat
  yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dana
  BHPBP ini didistribusikan baik kepada daerah
  penghasil, daerah sekitarnya, dan provinsi
  penghasil. Dana bagi hasil ini mencakup
  penerimaan PBB, BPHTB, pajak penghasilan orang
  pribadi dalam negeri, minyak, gas, pertambangan,
  hutan, dan perikanan.

13
Istilah-istilah dalam fiskal

• Subsidi Daerah Otonom Subsidi dari pemerintah
  pusat kepada pemerintah daerah pada masa sebelum
  desentralisasi fiskal untuk mendukung belanja
  rutin pemerintah daerah guna membantu menciptakan
  perimbangan keuangan antartingkat pemerintahan.
  Sebagian besar dana SDO digunakan untuk membiayai
  gaji pegawai di daerah.
• Inpres Bantuan dari pemerintah pusat kepada
  pemerintah daerah pada masa sebelum
  desentralisasi fiskal untuk membiayai kegiatan
  pembangunan di daerah. Dasar pemberianbantuan ini
  adalah adanya penyerahan sebagian urusan kepada
  daerah dan terbatasnya kemampuan keuangan
  pemerintah daerah dalam membiayai urusan-urusan
  tersebut. Bantuan ini terdiri dari berbagai macam
  yang mencakup pengadaan jalan, SD, pasar,
  kesehatan, penghijauan, dan Desa Tertinggal.

14
Sumber defisit

• Bisa dari pemerintah pusat maupun pemerintah
  daerah
• Problems Measuring the Deficit
• Inflation
• Capital assets ? perubahan utang dikurangi
  perubahan aset ? masalah capital budgeting
• Uncounted liabilities ? pensium, social insurance
• The business cycle ? ketidakpastian perekonomian

15
Utang pemerintah

• Anggaran berimbang vs kebijakan fiskal yang
  optimal
• Tidak seluruh ekonom sepakat
• Banyak ekonom menyatakan bahwa kebijakan anggaran
  defisit dapat digunakan untuk
• Menstabilkan output dan employment
• Mengatasi masalah pajak ketika terjadi fluktuasi
  pendapatan
• Meredistribusi pendapatan antar generasi

16
Utang pemerintah

• Efek fiskal atas kebijakan moneter
• Defisit anggaran dapat dibiayai dengan pecetakan
  uang
• Utang pemerintah yang tinggi akan memberikan
  insentif bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan
  inflasi
• Untungnya
• Pemerintah cukup paham bahwa menciptakan inflasi
  tidak menguntungkan
• Sebagian besar bank sentral memiliki independensi

17
Utang pemerintah

• Utang dan politik
• Banyak orang tidak percaya terhadap pembuat
  kebijakan dalam kasus anggaran defisit dengan
  alasan
• Pembuat kebijakan tidak takut akan biaya yang
  sesungguhnya mereka keluarkan, sepanjang beban
  itu ditanggung oleh pembayar pajak yang akan
  datang
• Pembayar pajak yang akan datang tidak dapat
  berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,
  sehingga kepentingannya tidak diperhitungkan.

18
Utang pemerintah

• Dimensi internasional
• Defisit anggaran pemerintah dapat menyebabkan
  perdagangan defisit, yang harus dibiaya dengan
  meminjam dari LN
• Utang pemerintah akan menaikkan capital flight
  karena investor asing melihatnya sebagai faktor
  resiko
• Utang yang besar akan menurunkan kemampuan
  politis negara di dunia