Filsafat Hukum

1
Filsafat Hukum

• Filsafat hukum adalah filsafat hukum yang
  diterapkan pada hukum atau gejala gejala hukum.
• Dalam filsafat pertanyaan pertanyaan paling dalam
  dibahas dalam hubungan dengan makna, landasan,
  struktur, dan sejenis lainya.
• Dalam filsafat hukum, pertanyaan pertanyaan ini
  difokuskan, pada keterberian keterberian
  yuridikal.

2

• Dalam kepustaan filsafat hukum didifinisikanSeba
  gai sebuah disiplin spekulatif , yang berkenan
  denganya penalaran penalaranya tidak selalu dapat
  diuji secara rasional , dan yang menyibukan diri
  dengan latar belakang dari pemikiran (I.Tammelo)
• Sebagai refleksi atas dasar dasar dari kenyataan
  (yuridikal) suatu bentuk dari berpikir
  sistematikal yang hanya akan merasa puas dengan
  hasil hasil timbul dari dalam pemikiran
  (kegiatan berfikir) itu sendiri dan yang mencari
  suatu hubungan teoritikal terreflesi , yang
  didalamnya gejala gejala (hukum) dapat dimengerti
  dan dipikirkan (D.Meuwissen)
• Sebagai disiplin yang mencari pengetahuan tentan
  hak hak (sifat) dari keadilan , pengetahuan
  tentang bentuk keberadaan transaden dan immanen
  dari hukum , pengetahuan tentang nilai nilai yang
  didalamnya hukum berperan tentang hukum dan
  keadilan , pengetahuan tentang struktur dari
  pengetahuan tentang moral dan dari ilmu hukum ,
  dan pengetahuan tentang hubungan antara hubungan
  dengan moral (J.Darbellay).

3
Beberapa Permasalahan Penting Dalam Filsafat Hukum

• Hukum dan kekuasaan
• Apakah sebabnya orang menanti hukum
• Apakah sebabnya negara berhak menghukum
  seseorang
• Etika dan kode etika profesi hukum
• Keadilan
• Hak azasi manusia

4
Hukum Dan Kekuasaan

• Hubungan antara hukum dan kekuasaan digambarkan
  dalam suatu slogan
• Hukum tanpa kekuasaan adalah angan angan ,
  kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (Mochtar
  kusumaatmadja)
• Peperzak mengemukakan hubungan antara hukum
  dengan kekuasaan dengan 2 cara
• 1. Dari konsep sanksi perilaku yang menyimpang
  memerlukan sanksi bagi penegakan aturan aturan
  hukum . Penggunaan sansi memerlukan legimitasi
  yudiris agar menjadi kekerasan yang sah
• 2. Konsep penegakan konstitusi termasuk
  penegakan prosedur yang benar dalam pembinaan
  hukum mengasumsikan digunakanya kekuatan ( force )

5
Dengan Implementasinya

• Hukum memerlukan kekuasaan untuk kedudukanya.
• Kekuasaan diperlukan oleh karena hukum bersifat
  memaksa.

6
Apakah sebanya negara berhak menghukum seseorang

• Dalam usaha menjawab pertanyaan diatas , teori
  teori tentang mengapa orang mentaati hukum
  penting untuk disimak kembali .

7
Teori kedaulatan sosial

• Negara adalah badan yang mewakili tuhan didunia
  yang memiliki kekuasaan penuh untuk
  menyelenggarakan ketertiban hukum didunia . Para
  pelanggar ketertiban itu perlu memperoleh hukuman
  agar hukuman agar ketertiban hukum tetap terjamin

8
Teori perjanjian sosial

• Otoritas negara yang bersifat monopoli pada
  kehendak manusia itu sendiri yang menghendaki
  adanya kedamaian ketentraman dalam masyarakat
• Mereka telah memberikan kuasa kepada negara untuk
  menghukum seseorang yang melanggar ketertiban.

9
Teori kedaulatan negara

• Karena negaralah yang berdaulat , maka hanya
  negara itu sendiri yang berhak menghukum
  seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban
  dalam masyarakat.
• Negara yang menciptakan hukum , jadi segala
  sesuatu harus tunduk pada negara
• Adanya hukum karena adanya negara.
• . Hukum sendiri sebenarnya juga kekuasaan
• . Dalam kaitan ini , van Aveldoorn membagi
• 1. Hukum obyektif Kekuasaan yang bersifat
  mengatur
• 2. Hukum subyektif kekuasaan yang diatur
  oleh hukum obyektif
• . Hukum merupakan salah satu sumber kekuasaan.
• . Hukum merupakan pembatas kekuasaan guna
  menghindari penyalah gunaan kekuasaan (abuse of
  power)

10
Apakah sebabnya orang mentaati hukum

• Teori kedaulatan Tuhan
• segala hukum adalah hukum ketuhanan . Tuhan
  sendirilah yang menetapkan hukum , dan pemerintah
  pemerinta duniawi adalah pesuruh pesuruh kehendak
  tuhan
• Hukum dianggap sebagai kehendak Tuhan . Manusia
  sebagai salah satu ciptaan-Nya wajib patuh pada
  hukum ketuhanan ini.
• Teori perjanjian sosial
• Orang taat dan tunduk pada oleh karena berjanji
  untuk mentaatinya . Hukum dianggap sebagai
  kehendak bersama , suatu hasil konsensus
  (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat.
• Dalam kegiatan dan perjanjian sosial , Thomas
  Hobbes dalam bukunya de cive (1642) dan
  leviathan (1651) pada intinya mengemukakan
• pada mulanya manusia hidup dalam berperang (
  bella omnium contra omnes) .agar tercipta suasana
  damai dsan tentram.

11

• Maka diadakanlah perjanjian antara mereka (
  Pactum unionis ) , disusul dengan perjanjian
  antara mereka dengan seseorang tertentu ( pactum
  sibjectionis ) yang diserahi kekuasaan tersebut
  bersifat absolut.
• Berbeda dengan Hobbes , Jhon Locke dalam bukunya
  Le treatises on civil government (1960)
  berpendapat pada saat perjanjian diadakan
  disertakan syarat syarat - Pembatasan
  kekuasaan, dan - Tidak boleh melanggar HAM

12
Teori kedaulatan negara

• Inti pemikiran teori ini adalah bahwa ditaatinya
  hukum itu karena negara menghendakinya.
• Hans kalsen dalam salah satu bukunya Das
  problem der souveranitat und die Theorie vas
  volkerecshts , Menganggap bahwa orang tunduk
  pada hukum karena merasa wajib mentaatinya karena
  hukum itu adalah kehendak negara ( wille des
  staates )

13
Teori kedaulatan hukum

• Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya
  , melainkan karena merupakan perumusan dari
  kesadarn hukum rakyat.
• H. Krabbe berpendapat bahwa kesadaran hukum yang
  dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap
  individu , yaitu perasaan bagaimana hukum itu
  seharusnya.
• Kesadaran setiap individu kemudahaan oleh krebbe
  dimaksudkan berasal dari perasaan hukum bagian
  tersebar dari anggota masyarakat.