Wakil Menteri PAN dan RB

1
ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM
APARATUR DI INDONESIA
Wakil Menteri PAN dan RB
2
PERMASALAHAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI INDONESIA

• Pengaturan kepegawaian di berbagai undang-undang
  (antara lain Undang-Undang 14/2010 tentang Guru
  dan Dosen UU 32/2004 dan UU 8/1974 jo 43/1999)
• PNS belum dianggap sebagai sebuah profesi
• Penetapan formasi PNS belum melalui analisis
  jabatan, analis beban kerja dan perencanaan SDM.
• Penempatan dan pengangkatan dalam jabatan belum
  berbasis kompetensi
• Terbatasnya mobilitas PNS
• 9 dari 10 PNS tidak pernah diberi kesempatan
  mengembangkan diri
• Kualifikasi dan kompetensi PNS tidak sesuai
  kebutuhan

3
PERMASALAHAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI INDONESIA

• Masalah overstaff dan understaff
• Desentralisasi pengadaan PNS menyuburkan semangat
  kedaerahan dan memperlemah NKRI
• Budaya kinerja PNS yang masih rendah
• Sistem remunerasi dan tunjangan bervariasi antar
  instansi.
• Remunerasi masih belum terkait dengan pencapaian
  kinerja
• Promosi jabatan masih bersifat tertutup
• Rekrutment PNS masih belum objektif dan
  transparan

4
SUMBER PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN

• Berasal dari kurang lengkapnya dan kurang
  jelasnya kebijakan yang mengatur mengenai
  kepegawaian
• Berasal dari masalah-masalah implementasi
  kebijakan dan sanksi di bidang kepegawaian

• UNTUK ITU DIPERLUKAN
• STRATEGI PENGEMBANGAN SDM
• REVISI UNDANG-UNDANG KEPEGAWAIAN NEGARA
• PERATURAN PELAKSANAANNYA

5
Strategi Reformasi Birokrasi Nasional
3 Sasaran RB

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas
   korupsi, kolusi, dan nepotisme
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
   birokrasi
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

6
PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS

1. Analisis Pemetaan Jabatan di K/L Pemda
2. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan lt Jumlah PNS
   Pensiun setiap tahun)
3. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja
   Pegawai
4. Monev Redistribusi/Realokasi PNS
5. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela

Melihat ulang kebutuhan riil PNS
Mengatur Redistribusi/Realokasi PNS
Mengurangi Belanja Pegawai
Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani
Merencanakan kebutuhan CPNS sesuai kebutuhan
Menurunkan pertumbuhan jumlah PNS
7
SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA

• Kebijakan seleksi CPNS melalui
• Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi
  CPNS
• Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk
  seleksi CPNS
• Kebijakan Promosi PNS
• Penguatan Assessment Center untuk Promosi
  Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional
• Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara
  Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional
  maupun Regional

Menciptakan sistem rekruitmen dan promosi yang
selektif
Mengurangi KKN dalam proses seleksi
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan
melayani
Menjaring calon-calon yang berkualitas
Mendorong kinerja birokrasi melalui penempatan
pegawai yang tepat
8
PROFESIONALISASI PNS

• Penetapan Standar Kompetensi
• Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
• Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi
• Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
• Sertifikasi Kompetensi Profesi
• Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara
  Periodik
• Pengukuran Kinerja Individu
• Penguatan Jabatan Fungsional
• Penambahan jumlah
• Penetapan Pola Karier
• Peningkatan Kemampuan
• Peningkatan Tunjangan

Menciptakan standar kompetensi jabatan yang
menjadi acuan bagi penembatan dalam jabatan
Meningkatkan disiplin dan kinerja PNS
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan
melayani
Mendorong PNS untuk memberikan kontribusi kinerja
melalui jabatan fungsional
Meningkatkan dan menjaga kualitas SDM Aparatur
9
FONDASI UNTUK REFORMASI UNDANG-UNDANG BIROKRASI
UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
REFORMASI BIROKRASI
UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
RUU Adminsitrasi Pemerintahan
RUU Aparatur Sipil Negara
10
VISI DAN MISI RUU ASN
VISI

• mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki
  integritas, profesional, melayani dan sejahtera.

MISI

• memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort
  Zone ke Competitive Zone

11
TUJUAN UTAMA RUU ASN

• Meningkatkan
• Independensi dan netralitas ,
• Kompetensi,
• Kinerja/ produktivitas kerja,
• Integritas,
• Kesejahteraan,
• Kualitas pelayanan publik, dan
• Pengawasan dan akuntabilitas
• APARATUR SIPIL NEGARA

12
PRINSIP DASAR RUU ASN

• Memberlakukan sistem merit melalui
• seleksi dan promosi berbasis kompetensi secara
  kompetitif dan adil
• penerapan prinsip fairness
• penggajian, reward and punishment berbasis
  kinerja
• standar integritas dan perilaku untuk kepentingan
  publik
• manajemen SDM secara efektif dan efisien
• perlindungan pegawai dari intervensi politik dan
  tindakan semena-mena.

13
LARANGAN DALAM MERIT SISTEM

• Diskriminatif (SARA dan Gender)
• Kolusif, nepotisme, dan favoritisme
• Menghalangi hak konstitusional
• Mempergunakan aktivitas politik yang koersif
• Menghalangi hak untuk berkompetisi

14
SISTEMATIKA RUU ASN

1. Ketentuan Umum
2. Asas, Prinsip, Nilai Dasar, dan Kode Etik
3. Jenis Status dan Kedudukan ASN
4. Fungsi, Tugas dan Peran ASN
5. Jabatan ASN
6. Hak dan Kewajiban ASN
7. Kelembagaan (KASN, LAN, dan BKN)
8. Manajemen ASN
9. Pencalonan dan Pengangkatan Dalam Pejabat Negara
10. Organisasi (Korps Profesi Pegawai ASN)
11. Sistem Informasi ASN
12. Penyelesaian Sengketa Pegawai ASN
13. Larangan-Larangan
14. Ketentuan Pidana
15. Ketentuan Penutup

15
PERBEDAAN STRUKTUR

• UU POKOK KEPEGAWAIAN
• (UU 8/1974 JO 43/1999)

• RUU ASN
• (SETELAH PEMBAHASAN)

VI BAB
41 Pasal
12 PP
XV BAB
134 Pasal
17 RPP (telah disiapkan)
16
PERBEDAAN SUBSTANSI

• UU POKOK KEPEGAWAIAN
• (UU 8/1974 JO 43/1999)

• RUU ASN
• (SETELAH PEMBAHASAN)

Pendekatan Administrasi Kepegawaian
Sistem karier tertutup
PNS belum ditetapkan sebagai profesi
PEGAWAI NEGERI Pegawai Negeri Sipil Pusat Daerah PTT TNI (sudah ada UU tersendiri) POLRI (sudah ada UU tersendiri)
Pendekatan Manajemen SDM
Sistem karier terbuka
ASN sebagai profesi.
APARATUR SIPIL NEGARA Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
17
PERBEDAAN SUBSTANSI

• UU POKOK KEPEGAWAIAN
• (UU 8/1974 JO 43/1999)

• RUU ASN
• (SETELAH PEMBAHASAN)

Jabatan Struktural Eselon I s.d V Fungsional Keahlian Keterampilan
Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS (Pejabat Pembina Kepegawaian) Presiden Didelegasikan kepada pejabat non karier (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) dan karier (Kepala LPNK)
Jabatan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Fungsional Keahlian Keterampilan
Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS (Pejabat Pembina Kepegawaian) Presiden Didelegasikan kepada Pejabat non karier (Menteri) dan Karier (Kepala LPNK, Sekda)
18
PERBEDAAN SUBSTANSI

• UU POKOK KEPEGAWAIAN
• (UU 8/1974 JO 43/1999)

• RUU ASN
• (SETELAH PEMBAHASAN)

Pembentukan Komisi Kepegawaian Negara (KKN) dijabat ex-officio Kepala BKN (sampai sekarang belum dibentuk)
Batas Usia Pensiun (BUP) tidak diatur secara eksplisit (diatur dalam Peraturan Pemerintah)
Sistem Informasi ASN tidak diatur secara eksplisit
Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bertugas menjamin penerapan sistem merit
Batas Usia Pensiun (BUP) diatur secara eksplisit dimuat dalam batang tubuh RUU
Sistem informasi ASN secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah
19
PERBEDAAN SUBSTANSI

• UU POKOK KEPEGAWAIAN
• (UU 8/1974 JO 43/1999)

• RUU ASN
• (SETELAH PEMBAHASAN)

Sistem penggajian dengan skala ganda
Sanksi pidana tidak diatur
Perubahan struktur gaji ke arah skala tunggal secara bertahap
Pengaturan sanksi pidana bagi pejabat/ pegawai yang menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan calon pegawai ASN atau pengisian calon pimpinan tinggi.
20
ASN SEBAGAI SEBUAH PROFESI

• Memiliki standar pelayanan profesi
• Memiliki dan menegakkan kode etik dan kode
  perilaku profesi
• Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan profesi
• Memiliki standar sertifikasi profesi
• Memiliki organisasi profesi yang independen

21
JENIS PEGAWAI ASN

• 1. PNS (Pasal 1 butir 3 Pasal 7)

• 2. PPPK (Pasal 1 butir 4 Pasal 7)

1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara
   Nasional
2. Menduduki jabatan pemerintahan.

1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai keperluan
   instansi menurut ketentuan Peraturan
   Perundang-undang.
2. Melaksanakan tugas pemerintahan.

22
JENIS JABATAN ASN
3. Jabatan Pimpinan Tinggi (Pasal 18)
1. Jabatan Administrasi (Pasal 14)

1. Jabatan pelaksana
2. Jabatan pengawas dan
3. Jabatan administrator.

• Sekelompok jabatan tinggi pada instansi, yaitu
• Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
• Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
• Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

2. Jabatan Fungsional (Pasal 17)

• Tugas pokok pelayanan fungsional yang berdasarkan
  keahlian dan keterampilan. Terbagi menjadi
• Fungsional keahlian pratama, muda, madya, utama.
• Fungsional Keterampilan Pemula, terampil, mahir.

23
JENIS JABATAN ASN

• I. Struktural

• II. Fungsional

• Berbagai macam
• Jabatan Fungsional
• (saat ini ada 118 Jabatan Fungsional)

Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Administratif
Eselon I dan II di K/L dan Pemda
24
PEJABAT YANG BERWENANG

• Kewenangan mengangkat, memindahkan,
  memberhentikan ASN berdasarkan peraturan
  perundang-undangan.
• Pejabat yang Berwenang ditingkat Kementerian, dan
  LPNK adalah Menteri dan Pimpinan Lembaga. (Pasal
  17A (1))
• Pejabat yang Berwenang ditingkat Sekretariat
  Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural,
  Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah
  Pejabat Karir Tertinggi. (Pasal 17A(2))

25
KEWENANGAN KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN ASN

• Presiden selaku kepala pemerintahan memegang
  kekuasaan tertinggi pembinaan dan manajemen ASN.
• Untuk melakukan pembinaan profesi dan pegawai
  ASN, Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaan
  pembinaan dan manajemen ASN kepada
• Menteri
• LAN
• BKN
• KASN.
• (Pasal 23)

26
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
3. BKN (Pasal 23 ayat (2d))
1. Menteri (Pasal 23 ayat (2a))

• Perumusan dan penetapan kebijakan,
• Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan,
• Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN

1. Penyelenggaraan manajemen ASN
2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK
   manajemen ASN

4. KASN (Pasal 23 ayat (2b))
2. LAN (Pasal 23 ayat (2c))

1. Penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN,
2. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan
   pelatihan ASN

Monitoring dan evaluasi kebijakan dan manajemen
ASN untuk menjamin pemberlakuan sistem merit
27
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

• Kedudukan hukum dan sifat (Pasal 25)
• a. Lembaga Non Struktural
• Mandiri, bebas dari intervensi politik
• 2. Tujuan (Pasal 26)
• menjamin pemberlakuan sistem merit dalam
  kebijakan dan manajemen ASN
• menjamin kebijakan dan manajemen ASN sebagai
  pemersatu bangsa
• menjamin terwujudnya imparsialitas ASN dan
• menjamin terwujudnya pembinaan profesi ASN.
• 3. Fungsi (Pasal 28)
• Monitoring, mengevaluasi dan memberikan
  rekomendasi mengenai kebijakan dan manajemen
  profesi ASN.

28
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

• 4. Wewenang (Pasal 30)
• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
  kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin
  pemberlakuan sistem merit ASN
• Menyusun prosedur dan kriteria pelaksanaan
  seleksi dalam rangka promosi untuk pengisian
  jabatan pimpinan tinggi dan
• Memonitor pelaksanaan proses seleksi promosi
  jabatan pimpinan tinggi yang dilaksanakan oleh
  instansi untuk menjamin sistem merit ASN
  berjalan.
• 5. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
  KASN (Pasal 31)
• KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan
  wewenangnya termasuk yang terkait dengan
  kebijakan dan kinerja ASN sekurang-kurangnya pada
  setiap akhir tahun kepada Presiden.

29
KEANGGOTAAN KASN

• KASN, terdiri atas (Pasal 32)
• 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
• 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota
• 5 (lima) orang anggota.
• Unsur keanggotaan (Pasal 35)
• Wakil pemerintah 4 orang
• Akademisi /Praktisi 3 orang
• Seleksi (Pasal 36)
• Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim
  seleksi yang dibentuk dan dipimpin oleh Menteri
• Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman
  pengetahuan di bid. ASN
• Tim seleksi menyampaikan 3 (tiga) kali jumlah
  anggota dari masing-masing unsur untuk dipilih
  dan ditetapkan oleh Presiden.

30
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

• Sifat Dasar pengisian Dilakukan secara
  kompetitif dan terbuka dikalangan PNS. Untuk
  kalangan Non PNS harus mendapat persetujuan
  Presiden.
• Seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi yang
  dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang
• Proses Pengisian jabatan
• Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada
  tingkat nasional,
• Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat
  nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1
  (satu) kabupaten/kota.
• Pemilihan dan Penetapan
• Panitia Seleksi menyampaikan 3 (tiga) nama calon
  Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya kepada
  Menteri . Selanjutnya menteri Menyampaikan kepada
  Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA).
• Panitia seleksi daerah menyampaikan 3 (tiga)
  nama calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama daerah
  kepada Kepala Daerah melalui Baperjakat.
• (Pasal 19)

31
POLA KARIR JABATAN PIMPINAN TINGGI

• Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki
  maksimal selama 5 (lima) tahun.
• Pejabat yang telah habis masa jabatannya harus
  mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk
  menduduki jabatan yang sama pada periode
  berikutnya.
• Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi
  kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 tahun,
  dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan
  kompetensi yang dimiliki melalui uji kompetensi
  kembali.
• Pejabat yang tidak memenuhi kinerja dalam waktu 1
  tahun dan akan ditempatkan pada jabatan yag lebih
  rendah diberikan kesempatan 6 bulan untuk
  menunjukkan kinerjanya.
• (Pasal 19D dan Pasal 19E)

32
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN JUMLAH

• Dasar penetapan kebutuhan
• Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
• Perencanaan kebutuhan SDM 5 tahun dengan rincian
  per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
• Ditetapkan Menteri dengan memperhatikan pendapat
  Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala
  BKN.
• Metode analisis jabatan dan analisis beban
  kerja
• (Pasal 49 Pasal 50)

33
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

• Setiap pegawai ASN berhak diberi kesempatan untuk
  mengembangkan diri .
• Pengembangan diri dimaksud antara lain melalui
  pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus,
  workshop, dan penataran.
• Pengembangan diri sebagaimana dimaksud harus
  dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan
  dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam
  pengangkatan jabatan dan pengembangan karir
  selanjutnya.
• Dalam rangka pengembangan diri sebagaimana
  dimaksud setiap instansi wajib menyusun rencana
  pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang
  dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan
  masing-masing instansi.
• (Pasal 86A)

34
MANAJEMEN KINERJA

• Penilaian kinerja
• Dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang di Instansi
  ybs.
• Pada tingkat individu dan tingkat
  unit/organisasi,
• Berdasarkan perencanaan kinerja
• Diukur dari target, sasaran, hasil dan manfaat
  yang dicapai
• Prinsip objektif, terukur, akuntabel,
  partisipasi, dan transparan.
• Manfaat hasil penilaian kinerja
• Pengembangan pegawai
• Pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat
• Pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan
  promosi serta mengikuti pendidikan dan pelatihan.
• (Pasal 73)

35
KESEJAHTERAAN PNS

• Gaji PNS (Pasal 75)
• Prinsip dasar adil dan layak
• Tujuan dan dasar penggajian memacu
  produktivitas, menjamin kesejahteraan, dan
  berdasarkan pada kinerja.
• Pembiayaan
• PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan
  pada APBN
• PNS yang bekerja pada pemerintah daerah
  dibebankan pada APBD
• Tunjangan (Pasal 76)
• Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan sesuai
  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36
KESEJAHTERAAN PNS

• 3. Tunjangan Kemahalan
• Penerima
• PNS yang bekerja pada instansi vertikal di daerah
• PNS pada pemerintah daerah
• Besaran
• sesuai dengan tingkat kemahalan dan sesuai dengan
  kemampuan keuangan negara/pemerintah daerah.
• tingkat kemahalan diukur berdasarkan indeks harga
  yang berlaku di daerahnya masing-masing.
• Pembiayaan
• APBN bagi PNS yang bekerja pada instansi vertikal
  didaerah
• APBD bagi PNS yang bekerja pada pemerintah daerah
• (Pasal 77)

37
PENGHARGAAN PNS

• Dasar pemberian penghargaan (Pasal 79)
• Diberikan secara selektif kepada PNS berdasarkan
  pertimbangan atas kesetiaan, pengabdian,
  kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi
  kerja.
• Bentuk penghargaan (Pasal 80)
• Tanda kehormatan
• Kenaikan pangkat secara istimewa
• Promosi jabatan secara istimewa berdasarkan
  kompetensi dan kompetisi
• Kesempatan prioritas untuk pengembangan diri
  dan/atau
• Kesempatan menghadiri acara-acara resmi dan
  kenegaraan.

38
PEMBERHENTIAN PNS

• Jenis (Pasal 86)
• Pemberhentian dengan hormat
• (meninggal dunia, atas permintaan sendiri,
  mencapai BUP, perampingan organisasi, tidak cakap
  jasmani dan/atau rohani, tidak memiliki
  kompetensi dan tidak mencapai sasaran kerja
  selama 2 tahun)
• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
  sendiri
• Pemberhentian tidak dengan hormat
• Pemberhentian sementara
• PNS yang diberhentikan karena melakukan
  penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45,
  dan/atau menjadi terpidana karena melakukan
  tindak pidana kejahatan jabatan tidak dapat
  diangkat kembali sebagai pegawai ASN dan/atau
  menduduki jabatan ASN. (Pasal 87)

39
BATAS USIA PENSIUN (BUP)

• BUP bagi Jabatan Administrasi adalah 56 tahun.
• BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah 58
  tahun.
• BUP bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Utama adalah 60
  tahun.
• BUP bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan
  ketentuan peraturan perundang-undangan.
• (Pasal 90)

40
PENSIUN PNS

• Tujuan perlindungan kesinambungan penghasilan
  hari tua (Pasal 88)
• Sifat sebagai hak dan penghargaan atas
  pengabdian PNS (Pasal 88)
• Ruang lingkup (Pasal 88)
• Jaminan Pensiun dan Jaminan Duda/Janda PNS, dan
  Jaminan Hari Tua PNS
• Diberikan dalam rangka Program Sistem Jaminan
  Sosial Nasional.
• Sumber pembiayaan (Pasal 90)
• Pemerintah selaku pemberi kerja
• Iuran PNS yang bersangkutan.

41
MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA (PPPK)

• Kriteria Pengangkatan PPPK
• harus sesuai dengan kebutuhan organisasi
• terbatas pada jangka waktu tertentu dan
• harus mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB
• PPPK tidak dapat diangkat menjadi PNS. Jika ingin
  pindah status menjadi PNS harus mengundurkan diri
  sebagai PPPK, dan harus mengikuti semua proses
  serta memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat
  menjadi PNS. (Pasal 99A)

42
PERLINDUNGAN ASN

• Tujuan menjamin perolehan hak-hak pegawai dalam
  pelaksanaan tugas (Pasal 91 dan Pasal 103)
• Jenis (Pasal 91 dan Pasal 103)
• Perlindungan hukum
• Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya
• memperoleh bantuan hukum atas dugaan kesalahan
  yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan
  fungsinya
• Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
• Perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan
  kerja,
• Perlindungan kecelakaan kerja,
• Perlindungan kebakaran pada waktu kerja,
• Bencana alam,
• Kesehatan lingkungan kerja, dan/atau
• Risiko lain.

43
ORGANISASI ASN

• Nama Korps Pegawai ASN
• Kedudukan wadah ASN untuk menyalurkan
  aspirasinya.
• Tujuan
• Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan
  profesi ASN
• Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu
  bangsa.
• Fungsi
• Pembinaan dan pengembangan profesi ASN.
• Memberikan perlindungan hukum dan advokasi.
• Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik
  instansi.
• Peningkatan kesejahteraan anggota Korps Pegawai
  ASN RI.
• (Pasal 109)

44
KETENTUAN TRANSISI

• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus
  sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun
  sejak Undang-Undang ini diundangkan.
• ? Saat ini sudah disiapkan semua RPP yang
  diperintahkan oleh RUU ASN (17 RPP)

45
TERIMA KASIH