PAPARAN

1
DEPARTEMEN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

• PAPARAN
• SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
• TENTANG
• PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM

2
PERENCANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM
PERATURAN PRESIDEN No 94 TH 2006 TENTANG
PERUBAHAN KE III ATAS PERATURAN PRESIDEN No 9 TH
2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA DAN DITINDAK LANJUTI DG
PERATURAN MENAG No 3 TH 2006 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DEPARTEMEN AGAMA
SALAH SATU FUNGSI DEPARTEMEN AGAMA ADALAH
MENYUSUN RUMUSAN KEBIJAKAN NASIONAL, PELAKSANAAN
DAN KEBIJAKAN TEKNIS TERMASUK DI DALAMNYA
MENYUSUN PERENCANAN ANGGARAN TERMASUK PERENCANAAN
ANGGARAN BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
3
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN FUNGSI PENDIDIKAN
AGAMA DAN KEAGAMAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH
DEPARTEMEN AGAMA

• PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH YAITU
  MENYELENGGARAKAN PROSES PENDIDIKAN AGAMA YANG
  BERTUJUAN MEMBENTUK MANUSIA YANG BERIMAN,
  BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SERTA
  BERAKHLAK MULIA. PENDIDIKAN TERSEBUT MELIPUTI
  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, AGAMA KRISTEN, AGAMA
  KATOLIK, AGAMA HINDU, AGAMA BUDHA DAN AGAMA
  KONGHUCU SESUAI DENGAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG
  DIANUT OLEH PESERTA DIDIK DAN DIAJARKAN OLEH
  PENDIDIK YANG SE AGAMA. DIANTARA FUNGSI TERSEBUT
  DEPARTEMEN AGAMA MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK
  MEMBINA TENAGA PENDIDIK DAN ASPEK KURIKULUM YANG
  TERKAIT DENGAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH

4

• 2. PENDIDIKAN UMUM BERCIRIKHAS AGAMA YANG
  MELIPUTI RA, MI, MTs, MA DAN PTA YANG MERUPAKAN
  SATUAN PENDIDIKAN PADA JALUR FORMAL YANG TERDIRI
  DARI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
  PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN TINGGI.
  PEMBINAAN YANG DILAKUKAN OLEH DEPARTEMEN AGAMA
  MENCAKUP SEMUA ASPEK PENDIDIKAN DENGAN MENGACU
  KEPADA PERATURAN PERUNDANGAN

5

• 3. PENDIDIKAN KEAGAMAAN YAITU PROSES PENDIDIKAN
  YANG MEMPERSIAPKAN PESERTA DIDIK UNTUK DAPAT
  MENJALANKAN PERANAN YANG MENUNTUT PENGUASAAN
  PENGETAHUAN TENTANG PENGAJARAN AGAMA DAN / ATAU
  MENJADI ILMU AGAMA DAN MENGAMALKAN AJARAN
  AGAMANYA. PENDIDIKAN KEAGAMAAN MELIPUTI PONDOK
  PESANTREN, MADRASAH DINIYAH, TPQ, TPA.

6
PERENCANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
DEPARTEMEN AGAMA MENGACU KEPADA

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2004
   2009
2. RENCANA KERJA PEMERINTAH
3. RENCANA STRATEGIS PENDIDIKAN NASIONAL
4. RENSTRA DEPARTEMEN AGAMA
5. RENSTRA ESELON I

7
(No Transcript)
8

• SISTEM PENGANGGARAN PENDIDIKAN DIDASARKAN
  PADA

1. JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN
2. JUMLAH PESERTA DIDIK
3. JUMLAH TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
4. BEBERAPA PRIORITAS PROGRAM YANG BERSIFAT KHUSUS
   DAN MENDESAK UNTUK PERLUASAN AKSES DAN
   PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.

9
PENETAPAN ANGGARAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN AGAMA DIDASARKAN DENGAN PERTIMBANGAN

1. RUANG LINGKUP JENIS DAN SATUAN PENDIDIKAN YANG
   MELIPUTI PENDIDIKAN UMUM, PENDIDIKAN AGAMA DAN
   PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAIK YANG BERBENTUK
   PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN NON FORMAL MAUPUN
   INFORMAL SERTA BERBAGAI JENJANG DARI PENDIDIKAN
   USIA DINI SAMPAI DENGAN PENDIDIKAN TINGGI.
2. MAYORITAS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL ADALAH SWASTA
   SEBAGAI CONTOH UNTUK MADRASAH YAITU NEGERI 8,5
   DAN SWASTA 91,5
3. SATUAN PENDIDIKAN UMUM YANG BERADA DALAM BINAAN
   DEPARTEMEN AGAMA UMUMNYA MEMILIKI KWALITAS YANG
   BELUM SETARA DENGAN RATA RATA PENDIDIKAN UMUM
   YANG DIBINA OLEH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
   DAN PEMERINTAH DAERAH

10

• UNTUK MEMPERCEPAT DALAM MENGEJAR
  KETERTINGGALAN PERLU ADANYA TINDAKAN AFIRMASI
  (AFFIRMATIVE ACTION) SEHINGGA KWALITAS PENDIDIKAN
  SEMAKIN MERATA BAIK YANG DIKELOLA OLEH DEPARTEMEN
  AGAMA, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DAN
  PEMERINTAH DAERAH.

11

• TIGA TEMA POKOK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
  

• PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES
• PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING
• PENINGKATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN
  PENCITRAAN.

12
LINGKUP PENDIDIKAN ISLAM

• Mengacu kepada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003
  tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan
  Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
  Agama dan Pendidikan Keagamaan, pendidikan Islam
  dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis
• Pendidikan agama, diselenggarakan dalam bentuk
  pendidikan agama Islam di satuan pendidikan pada
  semua jenjang dan jalur pendidikan
• Pendidikan umum berciri Islam Islam pada satuan
  pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
  pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada
  jalur formal dan non/in-formal
• Pendidikan keagamaan Islam pada berbagai satuan
  pendidikan diniyah dan pondok pesantren yang
  diselenggarakan pada jalur formal dan
  non/in-formal.

13
PETA PENDIDIKAN ISLAM
Jenis Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Pendidikan Umum Berciri Islam Pendidikan Umum Berciri Islam Pendidikan Keagamaan Islam Pendidikan Keagamaan Islam Pendidikan Keagamaan Islam Pendidikan Keagamaan Islam Pendidikan Keagamaan Islam
Jenis Formal Non Formal Non Formal Tanpa Jenjang Formal Non Formal Diniyah Diniyah Diniyah Pondok Pesantren Pondok Pesantren
Jenis Formal Non Formal Non Formal Tanpa Jenjang Formal Non Formal Formal Non Formal Berjenjang Non Formal tanpa Jenjang Formal Non Formal
Tinggi MK PAI PT MP PAI pada kursus-kursus PT Islam PTKI DT Aly Majelis Taklim, Pendidikan Alquran, dll. Ma'had Aly Ma had Takhassus
Menengah MP PAI SMA/LB. SMK MP PAI Paket C MP PAI pada kursus-kursus MA, MA Kej. Paket C PDMA DT Ulya Majelis Taklim, Pendidikan Alquran, dll. Muadalah Pengajian Kitab Ulya
Dasar MP PAI SD/LB, SMP/LB MP PAI Paket A, Paket B MP PAI pada kursus-kursus MI, MTs Paket A, Paket B, Wajar Dikdas Salafiyah Ula dan Wustha PDD, PDMP DT Awaliyah, DT Wustha Majelis Taklim, Pendidikan Alquran, dll. Pengajian Kitab Ibtidai Tsanawi
PAUD MP PAI TK MP PAI MP PAI pada kursus-kursus RA/BA TKQ Majelis Taklim, Pendidikan Alquran, dll.
Jen-jang
14
ALUR PIKIR KEBIJAKAN DAN PROGRAM

• Keterangan
• Kebijakan umum merupakan penjabaran amanat RPJM
  di bidang pendidikan.
• Dengan adanya kebijakan umum, maka dibutuhkanlah
  kebijakan yang bernilai strategis untuk menjadi
  jembatan penghubung antara kebijakan umum dengan
  program strategis Ditjen Pendidikan Islam.
• Adapun program strategis adalah serangkaian
  program yang bersifat strategis yang dihasilkan
  dari inisiatif Ditjen Pendidikan Islam dalam
  rangka pembangunan pendidikan Islam. Program
  strategis mencerminkan seluruh aspek dari
  kebijakan strategis.
• Seluruh rangkaian program strategis membutuhkan
  serangkaian program yang ditujukan sebagai
  prakarsa proaktif pelaksanaan program strategis
  dengan mempertimbangkan skala prioritas dan
  tuntutan perubahan lingkungan.

15
KEBIJAKAN UMUM

• Mengacu kepada tiga kebijakan pembangunan
  pendidikan Islam dalam Rencana Strategis
  (Renstra) Ditjen Pendidikan Islam 2004- 2009,
  sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Pembangunan
  Jangka Menengah (RPJM) 2004 2009 bidang
  Pendidikan. Tiga kebijakan tersebut terdiri dari
• 1. Perluasan dan Pemerataan Akses
• Ditujukan kepada upaya perluasan daya tampung
  satuan Pendidikan Islam dengan mengacu kepada
  skala prioritas nasional dengan memberikan
  kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik
  dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda
  baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat
  tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta
  kondisi fisik.
• 2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing
  
• Diarahkan pada peningkatan mutu Pendidikan Islam
  sehingga dapat memenuhi Standar Nasional
  Pendidikan (SNP)
• 3. Peningkatan Tata Kelola dan Pencitraan
• Diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka
  menengah dengan menetapkan kebijakan strategis
  serta program-program yang didasarkan berdasarkan
  skala prioritas
•  

16
KEBIJAKAN STRATEGIS

• Kebijakan strategis Ditjen Pendidikan Islam
  mencakup berbagai inisiatif yang bersifat
  strategis untuk mencapai sasaran kebijakan umum
  Ditjen Pendidikan Islam dalam perluasan dan
  pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi,
  dan daya saing, dan peningkatan tata kelola,
  akuntabilitas, dan pencitran.

17
KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PERLUASAN DAN
PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN

• Peningkatan kapasitas daya tampung dengan
  merehabilitasi bangunan dan fasilitas fisik
  pendukung proses pembelajaran lain
• Pembangunan unit-unit sekolah baru khususnya di
  daerah terpencil
• Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar
  dan pendidikan kesetaraan oleh lembaga-lembaga
  pendidikan keagamaan non-formal
• Peningkatan peran pendidikan non-formal dan
  in-formal
• Peningkatan bantuan bagi lembaga-lembaga
  pendidikan Islam yang dikelola masyarakat
  (swasta)

18
KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PENINGKATAN MUTU,
RELEVANSI, DAN DAYA SAING

• Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan
  berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
• Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik
  dan tenaga kependidikan
• Sertifikasi guru dan dosen
• Pemberian Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS
• Pengembangan konsorsium kurikulum pendidikan
  Islam
• Pengembangan madrasah internasional
• Peningkatan kinerja riset pendidikan Islam
• Pengembangan Ma'had PTAI
• Peningkatan Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah
• Peningkatan Pemanfaatan ICT dalam proses
  belajar-mengajar
• Peningkatan kerjasama dengan lembaga/kementerian
  dan instansi-instansi terkait, pemerintah daerah,
  lembaga pendidikan, dan lembaga donor dalam dan
  luar negeri.

19
KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PENINGKATAN TATA
KELOLA DAN PENCITRAAN

• Peningkatan peran pengawas pendidikan
• Peningkatan infrastruktur manajemen pendidikan
• Peningkatan Pemanfataan ICT dalam tata kelola
  pendidikan
• Pengembangan database dan sistem pengawasan
  pemberian bantuan
• Pengembangan mekanisme pelaporan
• Pengembangan nilai-nilai budaya religius dan
  peningkatan profesionalisme aparat birokarasi
  pendidikan
• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata
  kelola pendidikan
• Perumusan regulasi pendidikan yang berpihak
  terhadap pendidikan Islam
• Pengembangan kapasitas dan tata kelola pendidikan
  yang bersinergi dengan kebijakan Otonomi Daerah
• Peningkatan citra positif pendidikan Islam

20
PROGRAM STRATEGIS

1. Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Guru
   Pendidikan Agama Islam pada Satuan Pendidikan
2. Pengembangan Budaya Religius pada Satuan
   Pendidikan
3. Pengembangan MI-MTs Terpadu
4. Pengembangan Program Vokasional pada MA
5. Pengembangan Madrasah Internasional
6. Pengembangan Ma'had PTAI
7. Pengembangan Pondok Pesantren Unggulan
8. Pengembangan Community College pada Pondok
   Pesantren
9. Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
10. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
    Pendidikan
11. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga
    Kependidikan
12. Pengembangan Sistem Perencanaan Pendidikan Islam
13. Pengembangan Sistem Penganggaran Pendidikan
    Islam
14. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
    Pendidikan Islam
15. Peningkatan Kapasitas Institusi Satuan
    Pendidikan
16. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
    Kependidikan
17. Peningkatan Infrastruktur Manajemen Pelayanan
    pendidikan
18. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
    Komunikasi (ICT) dalam Proses Pembelajaran dan
    Tata Kelola Pendidikan
19. Pencitraan Pendidikan Islam

21
PROGRAM PRIORITAS

• Bantuan Operasional Siswa (BOS)
• Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM)
• Beasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan
• Beasiswa Siswa/Santri Berprestasi
• Bantuan Rehabilitasi
• Pembangunan Unit Sekolah Baru
• Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS
• Sertifikasi Guru dan Dosen
• Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
• Pemetaan Mutu Pendidikan
• Pengembangan Ma'had PTAI
• Pencitraan Pendidikan Islam

22
TARGET CAPAIAN

• Perluasan akses dan pemerataan pendidikan
• Secara umum target yang ingin dicapai dari
  kebijakan perluasan dan pemerataan akses
  pendidikan adalah sebagai berikut

Kebijakan Pendidikan APK 2007 2008
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan APK RA/BA 10 12
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan APM MI 18 22
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan APK MTs 24 27
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan APK MA 7,9 8,9
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Daya Serap PTAI 7,7 8,9
23

• 2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
• Secara ringkas target yang ingin dicapai dalam
  kebijakan Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya
  Saing sebagai berikut

Kebijakan Pendidikan Peningkatan Mutu 2007 2008
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Rata-rata nilai UN MI - 5.00
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Rata-rata nilai UN MTs 6.72 7.00
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Rata-rata nilai UN MA 6.84 7.00
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Kualifikasi guru S1/DIV 34 37.5
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Kualifikasi dosen S2/S3 60 65
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pendidik bersertifikasi profesi 5 20
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Madrasah Bertaraf Internasional 2 10
Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Kenaikan Publikasi Internasional 20 30
24

• 3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan
  pencitraan
• Secara ringkas, target capaian pada kebijakan
  peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan
  pencitraan pada tahun 2008 sebagai berikut

Kebijakan Pendidikan Item 2007 2008
Tata Kelola Pemerintahan dan Pencitraan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Wajar Tanpa Sarat Wajar Tanpa Sarat
Tata Kelola Pemerintahan dan Pencitraan Persentase temuan BPK ttg penyimpangan di Pemerintah terhadap obyek yang diperiksa lt0.5 lt0.5
Tata Kelola Pemerintahan dan Pencitraan Persentase temuan Itjen ttg penyimpangan di Pemerintah terhadap obyek yang diperiksa lt0.5 lt0.5
Tata Kelola Pemerintahan dan Pencitraan Sertifikat mutu layanan yg diraih Departemen Agama - -
Tata Kelola Pemerintahan dan Pencitraan Sertifikat mutu layanan yg diraih LPMP 43 ISO 9001 47 ISO 9001
25
PERBANDINGAN ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN PADA
DEPAG DAN DEPDIKNAS (Dalam Ribuan Rupiah) TAHUN
2004 S/D 2008
Sebagaimana terlihat pada tabel di atas jumlah
anggaran fungsi pendidikan di departemen agama di
luar belanja pegawai mengikat rata rata 13,3
dalam 5 tahun terakhir dari total APBN untuk
fungsi pendidikan
26
ANGGARAN

• Tahun 2008 Direktorat Jenderal (Ditjen)
  Pendidikan Islam mendapatkan pagu anggaran
  sebesar Rp 905.217.052.000 (sembilan ratus lima
  milyar dua ratus tujuh belas juta lima pulh dua
  ribu rupiah). Jumlah ini menurun sebesar Rp
  365.636.954.000 atau 28,77 dari anggaran tahun
  2007 sebesar Rp 1.270.854.006.000

No Program Pembangunan Pendidikan Tahun 2008 Anggaran
1 PAUD 8.000.050.000
2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 307.229.007.000
3 Pendidikan Menengah 90.064.293.000
4 Pendidikan Tinggi 81.050.000.000
5 Pendidikan Non-Formal dan Informal 23.049.500.000
6 Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan 221.347.354.000
7 Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 148.877.025.000
8 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 40.000.000
9 Penerapan Kepemerintahan yang Baik 25.559.823.000
Jumlah Jumlah 905.217.052.000
27
TOTAL ANGGARAN DITJEN PENDIS

• ANGGARAN PUSAT (Prioritas Reguler)
• Fungsi pendidikan 879.617.229
• Fungsi Layanan Umum 25.559.823
• Fungsi Perlindungan Sosial 40.000,-
• TOTAL Rp.
  905.217.052,-
• KEGIATAN PRIORITAS PUSAT DAERAH
• Fungsi pendidikan Pusat 525.072.119
• Fungsi pendidikan Daerah 5.511.398.935,-
• TOTAL Rp
  6.016.471.054

28
PERKEMBANGAN PAGU
29
PENGGUNAAN PAGU Rp. 905.217.052,-
DITJENPENDIS Tahun 2008
30
PAGU DITPENDIS 2008( PRIORITAS
REGULER)Berdasarkan Unit Kerja Berjumlah
905.217.052 Dengan Rincian Sbb

• SEKRETARIAT 83.151.823
  
• MADRASAH 489.047.454
• PONTREN 176.974.525
• PAIS 60.952.000
• DIKTI 95.091.250

31
PERINCIAN ANGGARAN BERDASARKAN FUNGSI PADA
DITPENDIS(Dlm Ribuan Rupiah)
32
PROGRAM BERDASARKAN FUNGSI(Dlm Ribuan Rupiah)
I. FUNGSI LAYANAN UMUM
33
PROG BERDASARKAN FUNGSI(Dlm Ribuan Rupiah)
34
PROG BERDASARKAN FUNGSI(Dlm Ribuan Rupiah)
35
PAGU SEKRETARIAT(Dlm Ribuan Rupiah)
36
PAGU FUNGSI PENDIDIKAN(Dlm Ribuan Rupiah)
37
PAGU FUNGSI PENDIDIKAN(Dlm Ribuan Rupiah)
38
PAGU FUNGSI PENDIDIKAN(Dlm Ribuan Rupiah)
39
PAGU FUNGSI PENDIDIKAN(Dlm Ribuan Rupiah)
40
SEKIANTERIMA KASIH