DISAMPAIKAN OLEH : Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO

1
PENGELOLAAN ASET DAERAH
DISAMPAIKAN OLEH Drs. BAMBANG WISNU
HANDOYO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2
Dasar hukum
PSL 69 AYAT (6) KETENTUAN MENGENAI PEDOMAN
TEKNIS DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BRG MLK
NEG/DRH DIATUR DENGAN PP
UU NO. 1 THN 2004
PSL 74 AYAT (1) MENTERI KEUANGN MENETAPKAN
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BRG
MLK NEG AYAT (2) KEBIJAKAN TEKNIS AYAT (3)
MENDAGRI MENETAPKAN PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN BRG MLK DRH
PP NO 6 TH 2006 jo PP NO 38 TH 2008
PERMENDAGRI NO 17 THN 2007
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BRG MLK DAERAH
3
UU NO. 1 THN 2004
Psl 42 ayat (1), (2), (3)
P R E S I D E N
MENTERI KEUANGAN Mengatur Pengelolaan brg mlk
Neg.
MENTERI/PIMP. LEMBAGA Selaku Pengguna Barang
PEMEGANG KEKUASAAN KEU.
KEPALA KTR DLM LINGK. KEMENTRIAN NEG./LEMBG
Selaku Kuasa Pengguna Brg
Psl 43
(1) GUB/BUP/WLKTMenetapkan Kebijakan
Pengelolaan Barang Milik Daerah. (2) Kep. Saker
Pengel. Keuda melakukan Pengawasan atas
penyelenggaraan Pengel. Brg mlk Drh
sesuai Kebijakan Yg ditetapkan
Gub/Bu/Wlkt (3) Kep Saker Perangkat Daerah
adalah Pengguna Barang
4
BARANG MILIK DAERAH
Barang milik daerah adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau
perolehan lainnya yang sah.
5
HIBAH, SUMBANGAN DAN SEJENIS
HASIL PELAKSANAAN KONTRAK/PERJANJIAN
PEROLEHAN LAIN YANG SAH
SESUAI KTT PER UU
PUTUSAN PENGADILAN KEPASTIAN HKM TETAP
6

• Fungsional sesuai fungsi, wewenang dan
  tanggung jawab
• Kepastian hukum berdasarkan hukum dan
  peraturan
• 
  perundang-undangan
• Transparansi thdp hak masyarakat dlm
  memperoleh informasi
• Efisiensi sesuai standar kebutuhan utk
  menyelenggarakan
• tupoksi secara optimal
• Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan
  kepada rakyat
• Kepastian Nilai diperoleh jumlah dan
  nilai yang pasti (Neraca)

Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah
7
SIKLUS PENGELOLAAN BARANG DAERAH (PERMENDAGRI
NO.17 THN.2007)
STD SARANA PRASR. PERKANTRN
STD HARGA
PENERIMAAN, PENYIMPANAN PENYALURAN
PENGGUNAAN
PENATAUSAHAAN
PENGADAAN
PEMANFAATAN
PERENCANAAN KEB. DAN PENGANGGARAN
PENGAMANAN PEMELIHARAAN
PENGELOLAAN
PENILAIAN
PENUNTUTAN GANTI RUGI
PENGHAPUSAN
PEMBIAYAAN
PEMINDAH TANGANAN
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
8
KEPALA DAERAH
KEPALA DAERAH
SEKRETARIS DAERAH PENGELOLA Barang Daerah
PEMEGANG KEKUASAAN
KEPALA DPPKA/BIRO PERLENGKAPAN Pembantu Pengelola
Barang (PKB)
dibantu
KEPALA UNIT KERJA Pengguna Barang (PB)
PENYIMPAN BARANG Menerima, menyimpan menyalurkan
PENGURUS BARANG Mengurus Barang Drh dlm pemakaian
9
SEKDA / PENGELOLA BMD WEWENANG TANGGUNG JAWAB

• Menetapkan Pj. Yg mengurus dan menyimpan BMD
• Meneliti / menyetujui RKB
• Meneliti / menyetujui RK Pelihara/rawat
• Mengatur pelaks pemanfaatan, penghapus an dan
  pemindah tanganan BMD dg Acc KDH
• Koordinasi pelaks Inventarisasi BMD
• Pengawasan dan Pengendalian BMD

10
Pengguna Barang (SKPD)berwenang

• Mengajukan RKBU
• Mengajukan permohonan penetapan status
  penguasaan/penggunaan BMD
• Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD
• Menggunakan BMD utk pelaks tupoksi
• Mengamankan dan memelihara
• Mengajukan usul pemindah tanganan
• Menyerahkan tanah / bangunan yg tdk dimanfaatkan
  kepada KDH
• Wasdal penggunaan
• Menyusun dan menyampaikan LBPS LBPT

11
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

• DIMUAT KEDALAM RKA-SKPD
• MEMPERHATIKAN
• STANDAR KEBUTUHAN
• STANDAR BARANG (PERMENDAGRI NO. 7 TH 2006 JO
  PERMENDAGRI NO. 11 TH 2007)
• STANDAR HARGA PERATURAN KDH
• MEMPERTIMBANGKAN
• KETERSEDIAAN BARANG
• JUMLAH PEGAWAI
• PERSEDIAAN / STOK
• BARANG YANG RUSAK, DIHAPUS
• BARANG YANG AKAN DIPERBAIKI (PEMELIHARAAN)

12
PENGADAAN BARANG

• Berdasarkan Prinsip prinsip
• Efisien, efektif, transparan, bersaing , adil
  / tidak diskriminatif dan akuntabel
• Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksana kan
  sesuai ktt per u.u. an (Perpres 65 th 2006)
• Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang
  selain tanah diatur dalam PERPRES 54 TH 2010, yg
  telah diperbarui dengan PERPRES 70 Tahun 2012.

13
PENGGUNAAN BMD

• Status penggunaan BMD ditetapkan oleh KDH
• Penetapan status penggunaan tanah dan/atau
  bangunan dilakukan dengan memperhatikan
• Digunakan untuk menyelenggarakan Tupoksi
• Menunjang penyelenggaraan Tupoksi Satuan Kerja
  yang bersangkutan.
• PB /Kuasa PB wajib menyerahkan tanah/bangunan
  yang tdk digunakan utk pelaksanaan tupoksi SKPD
  ybs.

3. Penetapan status penggunaan BMD yang
digunakan oleh selain Satuan Kerja Perangkat
Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas
pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan
penugasan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan
kewajiban pelayanan umum
14
LANJUTAN

• Penyerahan kembali dg pertimbangan Pengelola
  Brg
• - Standar kebutuhan tanah dan atau
  bangunan utk
• menyelenggarakan tupoksi SKPD ybs
• - Hasil audit atas penggunaan tanah
  /bangunan
• 4. Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan
• - Ditetapkan status penggunaan utk SKPD
  yang lain
• - Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi
  BMD
• 5. PB yg tidak menyerahkan tanah/bangunan yg
  tidak di
• gunakan utk tupoksi SKPD ybs dikenakan
  sanksi beru
• pa pembekuan dana pemeliharaan
  tanah/bangunan tsb

15
PEMANFAATAN BMD

• Pinjam pakai
• Sewa
• Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
• Bangun Guna Serah (BGS) dan
• Bangun Serah Guna (BSG)

16
Kriteria pemanfaatan

• Pemanfaatan tanah/bangunan dilaksanakan oleh
  Pengelola Barang
• Pemanfaatan tanah/bangunan utk menunjang tupoksi
  PB di lakukan oleh PB atas persetujuan Pengelola
  Brg
• Pemanfaatan BMD selain tanah/bangunan
  dilaksanakan PB dg persetujuan Pengl Brg
• Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertim
  bangan tehnis dg memperhatikan kepentingan Daerah
  dan kepentingan umum

17
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BMD

• PENGAMANAN
• Pengamanan Adminisrasi pembukuan, inventarisasi,
  dan pelaporan
• Pengamanan Fisik mis. Penyimpanan, pemagaran
  dll.
• Pengamanan Hukum sertifikasi tanah, dan bukti
  status
• kepemilikan
• Bukti kepemilikan tanah/bangunan disimpan
  Pengelola brg , selain
• itu disimpan pengguna.

• PEMELIHARAAN
• Penanggung jawab Pengguna Barang
• Pihak yg melaksanakan pemeliharaan Kuasa
  Pengguna Barang Pejabat yg ditunjuk.
• Perpedoman pemeliharaan Daftar Kebutuhan
  Pemeliharaan Barang (DKPB), beban APBD
• Kewajiban Kuasa Pengguna Barang membuat daftar
  hasil pemeliharaan barang utk dilaporkan kpd
  Pengguna Brg secara periodik

18
PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BMD

• Penghapusan BMD meliputi
• a) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pd
  
• Pengguna Barang
• b) Penghapusan dari Daftar BMD pada Pengelola
  Barang
• Penghapusan BMD yg sudah tidak berada dalam
• penguasaannya , dg SK Pengelola Brg dan
  disetujui KDH

• Pemusnahan sbg tindak lanjut dari
• penghapusan dilakukan thd BMD yg
• a) tdk dpt dimanfaatkan
• b) tdk dpt dipindah tangankan atau
• c) alasan lain sesuai ketentuan perUUan
• d) dilaksanakan PB dituangkan dlm BA dan
  dilaporkan.

19
PEMINDAHTANGANAN BMD

• Bentuk
• Dijual
• Dipertukarkan
• Dihibahkan
• Disertakan sbg PMD

KETENTUAN LEBIH LANJUT TTG PEMINDAH
TANGANAN DIATUR DALAM PERDA BERPEDOMAN PD PP
20
8. PEMINDAHTANGANAN BMN (LANJUTAN)
POKOK-POKOK PEMINDAHTANGANAN
Pengguna Barang
PEMINDAHTANGANAN BMD YANG HARUS DGN PERSETUJUAN
DPRD
1
Penyerahan/pengusulan BMD
5.
Persetujuan Pelaksanaan
Pengelola Barang
4.b
2
Pelaksanaan pemindahtanganan utk. Tanah/bangunan
krn RUTW selain tanah/bangunan
Usul Pemindah tanganan BMD
4.a
T/B, dan gt Rp 5 M
Persetujuan
3
DPRD

1. SK Penghapusan
2. Pelaksanaan pemindahtanganan

21
8. PEMINDAHTANGANAN BMN (LANJUTAN)
POKOK-POKOK PEMINDAHTANGANAN
Pengguna Barang
PEMINDAHTANGANAN BMD YANG TIDAK PERLU
PERSETUJUAN DPRD
1
Penyerahan/pengusulan BMD
5.
Persetujuan Pelaksanaan
Pengelola Barang
4.b
2
Pelaksanaan pemindahtanganan utk. Tanah/bangunan
krn RUTW selain tanah/bangunan
Usul Pemindah tanganan BMD (Rp. lt 5 M)
4.a
Persetujuan
3
KDH

1. SK Penghapusan
2. Pelaksanaan pemindahtanganan

22
PENILAIAN BMD

• Penilaian dlm rangka penyusunan Neraca Daerah
  berpedoman pd SAP oleh Tim Penilai yg ditetapkan
  oleh KEPALA DAERAH, dan dapat melibatkan Penilai
  Independen yg bersertifikat atau berdasarkan
  nilai transaksi dgn estimasi terendah menggunakan
  nilai NJOP (utk tanah)
• Penilaian BMD dlm rangka pemanfaatan dan
  pemindahtanganan dilakukan oleh Tim Penilai yg
  ditetapkan oleh KEPALA DAERAH dan dapat
  melibatkan Penilai independen yg bersertifikat.

23
(No Transcript)
24
PENGELOMPOKANBARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH
Alat Berat
BARANG MILIK/ KEKAYAAN DAERAH
Alat Angkutan
Alat Bengkel
Alat Komputer
Alat Pertanian
ASET TETAP
Alat Kantor
Alat Lainnya
25
GANTI RUGI

• SETIAP KERUGIAN Daerah akibat kelalaian,
• penyalah gunaan/pelnggaran hukum atas pe
• ngelolaan BMD diselesaikan melalui TGR
• 2. Sanksi dpt berupa administratif dan atau
  sanksi pidana sesuai ketentuan.

26
Strategi Meraih Penilaian Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) Khususnya dalam Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Melalui Komputerisasi Pengelolaan Barang
Daerah (Simbada/SIMA)
27
Pengaruh Aset Tetap/Barang Daerah Thd. Opini
Audit Lap. Keu

• Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
• Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
• Tidak Wajar (TW)/Disclaimer
• Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Adverse

28
OPINI DIDASARKAN PADA

• KESESUAIAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
• KECUKUPAN PENGUNGKAPAN
• KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN
• EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

29
RIWAYAT OPINI LKPD Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
30
OPINI BPK RIATAS LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DIY
TAHUN 2009

• Wajar Dengan Pengecualian
• Bahwa Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah
  Provinsi DIY per 31 Desember 2009 adalah senilai
  Rp3.255.476.545.350,00. Nilai Aset Tetap tersebut
  tidak dapat diyakini kewajarannya karena
  Pemerintah Provinsi DIY belum melakukan penilaian
  atas saldo awal Aset Tetap dan Pencatatan Aset
  Tetap pada sebagian besar Satuan Kerja Perangkat
  Daerah (SKPD) belum dilakukan sepenuhnya sesuai
  dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

31
Langkah Langkah Implementasi Simbada

• Menyusun kebijakan mengenai Administrasi Aset
  Tetap/Barang Daerah yang bersifat fleksibel
• Menyusun Pedoman Administrasi Barang/Aset Tetap
  Daerah dalam yang aplikable dan memperhatikan
  implementasi secara komputerisasinya.
• Melakukan pelatihan kepada personil
  pengurus/pengelola Barang / Aset Tetap Daerah
  secara terstruktur dan terus-menerus
• Melakukan pembenahan data secara manual

32
Lanjutan Simbada/SIMA

• Pengadaan hardware/komputer/laptop khusus untuk
  mengelola Aset tetap/Barang Daerah
• Pengadaan Aplikasi software Simbada/SIMA
• Mengadakan pembenahan database komputerisasi
  Barang/Aset Tetap secara simultan atau bertahap
• Melakukan entry database ke dalam sistem Aplikasi
  Simbada
• Terus menerus melakukan Pelatihan kepada Pesonil
  dan Penyempurnaan/pengembangan Aplikasi Simbada.

33
KUNCI

• ADA KOMITMEN
• PERLU KONSISTEN
• PROG DAN PENDANAAN
• KEGIATAN BERKESINAMBUNGAN

34
BAGI SEMUA SKPD (PENGGUNA BARANG)

• Adanya Komitmen dan Keseriusan dalam pengelolaan
  BMD mulai dari perenc. Kebutuhan, pengadaan,
  penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
  penghapusan bahkan sampai dengan TGR.
• Memberikan perhatian dan fasilitasi sarana yang
  memadahi kepada pengurus barang, penyimpan dan
  pencatat akuntansi untuk membantu agar lebih
  mudah, lancar dan tertib dalam pencatatan pada
  setiap barang (akibat adanya pengadaan barang,
  mutasi barang, pemindahtanganan dan penghapusan).

35
BAGI INSPEKTORAT

• Melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan
  terhadap hal-hal terkait dengan barang milik
  daerah kepada semua SKPD dan UPTD

36
BAGI DPPKA (PEMBANTU PENGELOLA BARANG)

• Melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan
  PENDAMPINGAN secara periodik dan berkelanjutan
• Membentuk Tim Terpadu utk Verifikasi,
  Klasifikasi dan Penilaian BMD
• Melakukan Rekonsiliasi secara periodik
• Pengembangan Aplikasi SIMA disesuaikan dgn
  perkembangan kebutuhan.

37
Goal LKPD 2010

• Alhamdulillah
• Opini
• WAJAR TANPA PENGECUALIAN
• TERWUJUD
• BERKAT DISIPLIN, KERJA KERAS, DAN KERJASAMA
  DARI SELURUH STAKEHOLDERS

38
Man jadda wajada

YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL
Terima Kasih