Manajemen Pemasaran Global

1
Manajemen Pemasaran Global
Program Studi Manajemen (Non-Dik) Jurusan
Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan
Indonesia Bandung 2006
2
HUKUM INTERNASIONAL,HUBUNGAN INTERNASIONAL, DAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL
3
KELOMPOK 4

• Oleh
• Aldian Lakesa Wahyudi (034139)
• Arni Hadiyanti (032729)
• Didiet Aprillian (033920)
• M Lukman Arief (032704)

4

Hukum Internasional

• Suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku
  secara luas di satu atau 2 negara bahkan lebih
  yang mengatur hubungan antara masyarakat atau
  penguasa satu negara dan komponen negara lain
  dengan perbuatan hukum.

5
Hukum Internasional dan Kontrak Perdagangan
Internasional

• Dalam melakukan perdagangan internasional akan
  melibatkan 2 pihak yang mempunyai otoritas dan
  kepentingan tertentu dari wilayah yang berbeda
  dengan pemahaman dan Undang-Undang berlaku yang
  berbeda pula. Oleh karena itu, perlu diadakannya
  kesepakatan dan pemahaman antara kedua belah
  pihak dengan memakai Undang-undang yang
  disepakati, yaitu perjanjian atau Kontrak Dagang.
  Kontrak perdagangan internasional secara umum
  diatur dalam United Nations in Contracts for
  International Sale of Goods (UNCISG) 1980 dan
  1986.

6
Penegakan Hukum (enforcement) bagi Transaksi
Internasional

• Masalah penegakan hukum (enforcement) bagi
  penyelesaian suatu sengketa adalah suatu hal yang
  sangat penting diperhatikan dalam suatu sengketa
  yang mempunyai aspek internasional.
• Hal ini disebabkan adanya masalah kedaulatan
  suatu negara dimana suatu putusan pengadilan
  asing pada prinsipnya tidak dapat di eksekusi
  apabila eksekusi berada di luar yurisdiksi negara
  tersebut.
• Permasalahan tersebut diatas dapat diantisipasi
  dengan memilih lembaga arbitrase sebagai pilihan
  forum penyelesaian sengketa bagi suatu kontrak
  internasional.

7
PERJANJIAN INTERNASIONAL

• Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang
  diatur dalam hukum internasional yang dibuat
  secara tertulis serta menimbulkan hak dan
  kewajiban di bidang hukum publik.

8
Kerjasama Internasional

• Bentuk kerja sama luar negeri yang dituangkan
  dalam perjanjian internasional adalah sebagai
  berikut

• 1. Treaty (traktat)
• 2. Convention (konvensi)
• 3. Agreement (persetujuan)
• 4.Memorandum of Understanding
• (Memorandum saling pengertian)
• 5. Protocol
• 6. Charter
• 7. Declaration
• 8. Final Act

9. Arrangement (kesepakatan) 10. Exchange of
Notes (Pertukaran Nota) 11. Agreed Minutes
(risalah yang disepakati) 12. Summary
Record 13. Process Verbal 14. Modus
Vivendi 15.Letter of intent
9
Permasalahan Hubungan Internasional

• PT.Newmont Indonesia
• Menyikapi Polemik Kasus Buyat

10
KRONOLOGI KASUS

• 2 Desember 1986 Pemerintah Indonesia dan PT
  Newmont Minahasa Raya dimiliki oleh PT Newmont
  Indonesia, perusahaan itu tergabung di negara
  bagian Delaware, Amerika Serikat dengan kantor
  terdaftar di 18th Floor, AMP Tower 535 Bourke
  Street, Melbourne, Australia. Pemerintah
  Indonesia, PT Newmont Minahasa Raya dan PT.
  Tanjung Serapung (Indonesia) menandatangani
  kontrak karya (KK) atas penambangan emas.
• Kehadiran PT Newmont Minahasa Raya (NMR) sudah
  menimbulkan masalah bagi masyarakat setempat.
  Diawali dengan kasus pengambil-alihan tanah
  rakyat dengan kekerasan dan tanpa ganti kerugian.
• Sejak 1996 mulai muncul berbagai gangguan
  kesehatan, termasuk ditemukannya ikan-ikan mati
  di sekitar teluk Buyat.Pembuangan limbah tailing
  ke laut mendapatkan sorotan yang tajam dalam 2
  tahun terakhir.

11

• Submarine Tailings Disposal (STD) adalah
  teknologi pembuangan limbah tambang ke laut.
  Teknologi ini telah dipilih dan dipromosikan
  kalangan perusahaan pertambangan setelah sistem
  pembuangan ke sungai mendapat masalah serius
• Kawasan perairan pantai (coastal zone) Sulawesi
  Utara terkontaminasi logam berat merkuri yang
  konsentrasinya bisa mengganggu kehidupan manusia.
  Bahaya merkuri juga mengancam habitat kehidupan
  laut. Populasi ikan dan jenis hewan laut lainnya
  di kawasan pantai tertentu kini telah mengalami
  degradasi.
• Puncaknya pada akhir Juli 2000, wakil masyarakat
  Teluk Buyat, Sulawesi Utara mengadukan dampak
  pembuangan limbah tailing PT. Newmont Minahasa
  Raya (NMR) ke WALHI, JATAM dan beberapa intansi
  pemerintah terkait di Jakarta.

12

• Pembentukan Tim Terpadu oleh Pemda Sulawesi Utara
  yang bertujuan meneliti limbah perusahaan emas PT
  Newmont Minahasa Raya (NMR), tidak tumpang tindih
  dengan tim khusus bentukan Departemen
  Pertambangan bersama Wahana Lingkungan Hidup
  Indonesia (Walhi) Pusat, yang menginvestigasi hal
  sama.
• Penurunan produksi tangkapan nelayan dan
  berkurangnya jenis ikan-dari tujuh belas menjadi
  lima spesies-di Teluk Buyat, Sulawesi Utara
  merupakan fakta obyektif yang ditemukan "Tim
  Khusus" bentukan Menteri Pertambangan dan Energi
  ketika melakukan pencekan lapangan terhadap
  dampak limbah perusahaan pertambangan emas PT
  Newmont Minahasa Raya (NMR) pekan lalu.
• Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro
  Mangkusubroto baru bersedia berdialog dengan
  masyarakat Minahasa dan Sumbawa yang merasa
  dirugikan penambangan emas dan tembaga di
  daerahnya,. Aspirasi mereka ditampung Staf Ahli
  Mentamben Bidang Lingkungan Pertambangan, Surna
  Tjahja Djajadiningrat, dan Humas PT. Newmont
  Minahasa Raya (NMR), perusahaan penambangan emas
  internasional akan menutup kegiatan di Kabupaten
  Minahasa.

13
PEMBAHASAN

• Polemik kasus pencemaran akibat kegiatan
  penambangan dan kaitannya dengan lingkungan
  perairan memang bukan masalah Indonesia semata.
• Industri pertambangan di berbagai dunia sering
  dituduh sebagai penyumbang pencemaran dan
  degradasi lingkungan di berbagai wilayah
  perairan, termasuk wilayah pesisir. Sebagian dari
  tuduhan tersebut sering tidak bisa dibuktikan
  dengan bukti-bukti yang kuat (false accusation).

14

• Meski keputusan pengadilan tersebut tidak
  mengikat baik terhadap pemerintah maupun
  perusahaan, keputusan bersalah tersebut sudah
  cukup membuat berbagai pihak untuk berpikir
  serius menyangkut pencemaran oleh penambangan dan
  dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya.
• Salah satu pelajaran berharga dari beberapa kasus
  pencemaran akibat penambangan yang terjadi di
  beberapa negara adalah perlunya sikap
  kehatian-hatian dalam menentukan pihak penyebab
  pencemaran merkuri di perairan. Contoh paling
  nyata dari kasus yang hampir sama dengan di Buyat
  adalah pencemaran merkuri di Sungai Tapajos di
  Desa Brasilia Legal, Brasil. Desa dengan penduduk
  500 orang tersebut sebagian warganya menunjukkan
  gejala menurunnya koordinasi saraf dan pandangan
  yang buram serta kandungan merkuri di sampel
  rambut mereka.

15

• Penambangan emas tidak disangsikan lagi memang
  mampu memompa keuntungan ekonomi yang tinggi.
  Namun, risiko lingkungan yang dihadapi juga cukup
  besar. Oleh karena itu, industri ini apalagi
  industri penambang emas skala besar, di mana pun
  harus berhadapan dengan aturan lingkungan yang
  ketat.
• Namun, sayangnya di negara berkembang seperti
  Indonesia pemahaman terhadap eksternalitas yang
  ditimbulkan oleh aktivitas penambangan sering
  tidak diantisipasi secara cermat.

16

• Ketika industri penambangan diizinkan beroperasi
  di suatu kawasan yang sensitif terhadap
  lingkungan, semestinya hidden cost dari
  penambangan tersebut jauh-jauh hari sudah
  diperhitungkan, baik oleh industri sendiri maupun
  pemerintah.

17
SOLUSI

• Pertama, melakukan perkiraan kerusakan lingkungan
  (damage assessment) yang akan terjadi di lokasi.
  Damage assessment ini diperlukan untuk
  menghindari terjadinya apa yag disebut sebagai
  Type I Error dalam kasus lingkungan (menolak
  hipotesis terjadinya pencemaran meski
  kenyataannya terjadi) serta natural resource
  slander (pengukuran injury yang tidak tepat
  terhadap sumber daya alam dan lingkungan).

18

• Kedua, Kasus Buyat mencerminkan contoh klasik
  dalam pengelolaan sumber daya alam dan
  lingkungan, yakni menyangkut policy failure di
  mana pembangunan ekonomi sering bersifat
  diametrikal dengan pengelolaan lingkungan. Oleh
  karena itu, sudah saatnya integrasi pembangunan
  ekonomi dengan lingkungan dipertegas kembali.
• Ketiga, dalam khazanah ekonomi dikenal istilah
  Caveat Venditor yang secara harfiah diartikan
  sebagai produsen bertanggung jawab. Dalam konteks
  pencemaran lingkungan, liability (tanggung jawab)
  terhadap kerusakan lingkungan sudah semestinya
  dibebankan kepada pencemar, siapa pun dia, baik
  skala kecil maupun besar, baik penambang rakyat
  maupun perusahaan penambangan.

19
Pemerintah Siapkan Keppres Soal Mine Closure

• Dalam waktu dekat ada beberapa perusahaan KK yang
  akan melakukan penutupan tambang, antara lain PT
  Kelian Equatorial Mining (KEM) dan PT Newmont
  Minahasa Raya (NMR). Dalam melakukan persiapan
  mine closure, perusahaan-perusahaan tersebut
  telah membuat Amdal mengenai penutupan tambang.

20
DEKLARASI MANADO TENTANG PEMBUANGAN TAILING KE
DASAR LAUT

• Peserta dari Asia Tenggara dan Asia Pacific
  bergabung di Manado, Indonesia dari tanggal 23
  sampai 30 April 2001 bersama dengan peserta dari
  negara-negara asal perusahaan tambang
  transnasional, mendiskusikan isu pembuangan
  limbah tambang ke laut, yang dikenal dengan
  sebutan pembuangan tailing ke dasar laut
  (Submarine Tailing Disposal, disingkat STD).