PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

1
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2

• DASAR HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
• UU No 12 Tahun 1985 tentang PBB
• PP No 46 Tahun 1985 tentang persentase NJKP pada
  PBB
• Kep. Menkeu No. 1002/KMK.04/1985 tentang Tata
  Cara Pendaftaran
• Objek Pajak PBB
• Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang Penuntun
  Klasifikasi dan
• Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
• Kep. Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 tentang Tata
  Cara Penagihan PBB
• dan penunjukkan pejabat yang berwenang
  mengeluarkan Surat Paksa
• Kep. Menkeu No. 1007/KMK.04/1985 tentang
  Pelimpahan Wewenang
• Penagihan PBB kepada Gubernur Kepala Daerah TK I
  dan/atau Bupati/
• Walikota Madya Kep. Daerah TK II
• Kep. Gubernur KDKI Jakarta No. 816 Tahun 1989
  tentang Petunjuk
• Pelaksanaan Pemungutan PBB di Wilayah DKI
  Jakarta
• Peraturan Pelaksana Lainnya
• UU No. 12 Tahun 1994

3
PENGERTIAN PBB
? PBB dapat didefinisikan sebagai pajak negara
yang dikenakan terhadap bumi dan/atau
bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang
PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12
Tahun 1994 ? PBB adalah pajak yang bersifat
kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang
ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah
dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang
membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak
4
OBJEK PBB

• Objek PBB adalah Bumi dan/atau Bangunan
• BUMI Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
  dibawahnya
• Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan
  pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
• Contoh sawah, ladang, kebun, tanah,
  perkarangan, tambang, dll
• BANGUNAN Konstruksi teknik yang ditanam atau
  dilekatkan secara tetap pada tanah
  dan/atau perairan
• Termasuk dalam pengertian bangunan adalah
• Jalan lingkunagan yang terletak dalam suatu
  kompleks bangunan seperti hotel,
• pabrik, dan emplasemennya, dll yang merupakan
  satu kesatuan dengan
• kompleks bangunan tersebut.
• Jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah
  raga, galangan kapal,
• dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau
  kilang minyak,air dan gas,
• pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan
  manfaat.

5
OBJEK PBB YANG DIKECUALIKAN

• Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
  umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan,
  pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak
• dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti
  pesantren, mesjid, gereja, tanah wakaf, rumah
  sakit umum, sekolah atau madrasah, panti asuhan,
  candi, dll
• Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala
  atau yang sejenis dengan itu seperti musium
• Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan
  wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang
  dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum
  dibebani suatu hak
• Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat
  berdasarkan asas perlakuan timbal balik
  secara pasif
• Digunakan oleh badan/perwakilan organisasi
  internasional yang ditentukan oleh Menkeu

6
SUBJEK PBB

• Orang atau badan yang secara nyata
• mempunyai suatu hak atas bumi,
• dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,
• dan/atau memiliki, menguasai, dan/
• atau memperoleh/manfaat atas bangunan

7
DASAR PENGENAAN PAJAK

• Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek
  Pajak (NJOP)
• NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkeu,
  kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap
  tahun sesuai perkembangan daerahnya, dengan
  memperhatikan
• Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi
  jual beli yang terjadi secara wajar
• Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis
  yang letaknya berdekatan dan telah diketahui
  harga jualnya
• Nilai perolehan baru
• Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti

8
NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

• NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau
  bangunan yang tidak kena pajak
• Besarnya NJOPTKP adalah Rp 8.000.000 dengan
  ketentuan sbb
• Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak
  satu kali dalam satu tahun pajak
• Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka
  yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu
  objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa
  digabungkan dengan objek pajak lainnya
• NJOPTKP untuk DKI mulai tahun 2001 Rp 10.000.000
  (berdasarkan masing-masing perdati II)

9
DASAR PENGHITUNGAN PBB

• Dasar Penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena
  Pajak (NJKP) Besarnya NJKP adalah sebagai berikut
  
• 40 untuk objek pajak perumahan yang WPnya
  perorangan dengan NJOP sama atau lebih dari Rp 1
  M, dan tidak dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan
  oleh PNS, ABRI, dan para pensiunan termasuk
  janda/dudanya yang berpenghasilan semata-mata
  dari gaji atau uang pensiun
• 20 untuk objek pajak lainnya
• TARIF PBB adalah 0.5
• Rumus Penghitungan PBB Tarif x NJKP

10
SAAT TERUTANGNYA SERTA TEMPAT YANG MENENTUKAN
PAJAK TERUTANG

1. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin
2. Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah
   menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari

11

• 1.Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau
  menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang
  lain bernama B bukan karena sesuatu hak
  berdasarkan UU bukan karena perjanjian maka dalam
  hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan
  bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan
  sebagai Wajib Pajak
• 2.Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa
  pemilikan di pengadilan, maka orang/badan yang
  memanfaatkan/menggunakan objek pajak tersebut
  ditetapkan sebagai Wajib Pajak
• 3.Subjek pajak dalam waktu lama berada di luar
  wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat
  objek pajak tersebut dikuasakan kepada
  orang/badan, maka orang/badan yang diberi kuasa
  dapat ditunjuk sebagai Wajib Pajak
• Penunjukan sebagai Wajib Pajak oleh Dirjen Pajak
  bukan merupakan bukti pemilikan hak