Oleh:

1
PERMASALAHAN HUKUM TERKAIT PENGELOLAAN DI BUMN
DAN BUMD Dr. SETYO UTOMO, SH., M.Hum

• Oleh
• Dr. SETYO UTOMO, SH., M.Hum

2
PENGANTAR

1. Indikator dari peningkatan peranan BUMN dalam
   perekonomian nasional

• Total belanja operasional perusahaan negara
  mencapai Rp. 1.020,8 triliun dan belanja modal
  atau capital expenditure (capex) sebesar Rp.
  210,12 triliun
• Realisasi penerimaan negara dari setoran dividen 
  BUMN sebesar Rp 29,20 triliun (2009) dan Rp 30,09
  triliun (2010)
• Laba bersih BUMN ? Rp 86,90 triliun (2009) dan Rp
  95,30 triliun (2010).

2. Peran strategis BUMN

• Sebagai pelaksana pelayanan publik,
• Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan
• Perintis sektor-sektor usaha yang tidak diminati
  pihak swasta.

3
3. Pada sisi yang lain, aktivitas BUMN terikat
pada berbagai ketentuan

• UU No. 19/2003 ttg BUMN,
• UU No. 40/2007 ttg Perseroan Terbatas ? BUMN
  Persero
• UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara
• UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara,
• UU No. 20/2001 ttg Pemberantasan Tipikor,
• UU No. 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan
  Tanggung Jawab Keuangan Negara.
• UU No. 8/1995 ttg Pasar Modal ? BUMN go public

4
FUNGSI SOSIAL BUMN

• memberikan sumbangan bagi perkembangan
  perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan
  negara pada khususnya
• menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa
  penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu
  tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup
  orang banyak
• menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang
  belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan
  koperasi
• turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan
  kepada pengusaha golongan ekonomi lemah,
  koperasi, dan masyarakat.

5
RESIKO BISNIS
PROFIT ORIENTED
AKSI KORPORASI
BUMN
SOCIAL FUNCTION
KEJAHATAN BISNIS
PELANGGARAN PIDANA
PELANGGARAN PERDATA
PELANGGARAN ADMINISTRATIF
ABUSE OF POWER
WEDERRECHTELIJK
ONRECHTMATIGEDAAD
SANKSI ADM
SANKSI ADM
SANKSI PIDANA
6
PERSPEKTIF HK. ADM.
Pasal 1 angka 22 UU No. 1/2004 ttg Perbendaharaan
Negara Keuangan negara diartikan sebagai
kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai. Pengertian ini sejalan dengan rumusan
Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.
PERSPEKTIF HK. PIDANA
Merupakan perbuatan yang menyimpang terhadap
penggunaan dan pengelolaan keuangan negara
sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan
merugikan negara yang memenuhi unsur-unsur
TIPIKOR, yaitu (1) adanya perbuatan melawan
hukum atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan
atau sarana yang ada padanya dan (2) para pihak
yang diperkaya, baik diri sendiri, orang lain
atau korporasi.
KEUANGAN NEGARA
PERSPEKTIF HK.PERDATA
UU No. 40/2007 ttg PT dan UU No. 19/2003 ttg
BUMN Keuangan negara adalah berkurangnya
kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau
oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau
saham, piutang, barang serta hak-hak lain yang
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
negara yang dipisahkan pada perusahaan
negara/daerah yang disebabkan oleh perbuatan
melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan.
7
ORANG (Naturlijke Persoon)
KESALAHAN (Schuld)
Subyek TIPIKOR

• actus reus
• mens rea

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
KORPORASI (Recht Persoon)
Criminal liability of corporation

• Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara
  pidana, apabila perbuatan terlarang tersebut
  dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau
  pencapaian tujuan korporasi tersebut.
• Perbuatan orang perorangan dapat dibebankan
  kepada korporasi, apabila perbuatan-perbuatan itu
  tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai
  perbuatan korporasi.
• Pertanggungjawaban pidana dari korporasi
  tergantung juga dari organisasi internal dalam
  korporasi dan cara bagaimana tanggungjawab
  dibagi, demikian pula apabila berkaitan dengan
  kealpaan.
• Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau untuk
  korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan
  terhadap korporasi dan atau pengurusnyA.
• Pertanggungjawaban pidana korporasi dibatasi
  sepanjang pengurusnya mempunyai kedudukan
  fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

8
PERMASALAHAN HUKUM

1. SWITCHING ANGGARAN/PENGALIHAN PENGGUNAAN ANGGARAN
2. ANGGARAN ENTERTAINMENT
3. PELANGGARAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PERUSAHAAN

9
Introduction
GLOBAL AWARENESS
KORUPSI

• UN-COVENTION AGAINST CORRUPTION
• Abuse of power
• Bribery of national public officials
• Solicitation or acceptance of a bribe

• RUNTUHNYA SENDI-SENDI KEHIDUPAN
• BERMASYARAKAT
• BERBANGSA
• BERNEGARA

• TAP MPR XI/1998 ? Penyelenggaraan Negara Yang
  Bersih Bebas KKN
• UU NO. 31/1999 jo UU NO. 20/2001
• INPRES NO. 5/2004
• INPRES NO. 1/2010

NATIONAL AWARENESS
10
CORRUPT ACTIVITIES
?
UU NO. 19/2003 BUMN
KOLUSI
CRIMINALIZATION
UPPER ECONOMIC
UPPER POLITIC

• HANCURNYA MORAL BANGSA
• LEMAHNYA NILAI KEPERCAYAAN DLM HUB SOSIAL EKONOMI
• RUSAKNYA FAIR COMPETITION
• HIGHT COST ECONOMIC

11
MELAWAN HUKUM

- formil perbuatan yang melanggar Undang
Undang atau peraturan termasuk peraturan yang
mengatur tata kerja dalam lingkungan tugas, mis
melanggar Keppres no 18 tahnun 2000,
melanggar peraturan menteri dari Dept terkait,
melanggar peraturan direksi BUMN/Persero -
materiil meskipun perbuatan tsb tdk diatur
dlm peraturan per UUan, namun apabila diangap
tercela krn tdk sesuai dengan rasa keadilan atau
norma kehidupan sosial dlm masyarakat, maka
perbuatan tsb dpt dipidana
12
MEMPERKAYA DIRI SENDIRI / ORANG LAIN

• SECARA HARAFIAH MEMPERKAYA ARTINYA BERTAMBAH
  KAYA, SEDANG KAYA ARTINYA MEMPUNYAI BANYAK HARTA,
  UANG DSB
• YANG BELUM KAYA MENJADI KAYA
• YANG SUDAH KAYA BERTAMBAH KAYA
• MEMPERKAYA
• MENUNJUKKAN ADANYA PERUBAHAN KEKAYAAN SESEORANG
  ATAU PERTAMBAHAN KEKAYAAAN YG DIUKUR DARI
  PENGHASILAN YANG DITERIMA

13
KEUANGAN NEGARA

• Kekayaan Negara yg tdk terpisahkan
• a. APBN
• b. APBD
• Kekayan Negara yang dipisahkan
• a. BUMN
• b. Kekayaan Negara yg berada pada perusahaan
  swasta Perjan, Perum, Persero, Perusahaan
  Negara, Pertamina dsb.

14
KEUANGAN NEGARA

• HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
• PASAL 1 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2003 ?
  KEUANGAN NEGARA
• SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA YANG DAPAT DINILAI
  DENGAN UANG, SERTA SEGALA SESUATU BERUPA UANG
  MAUPUN BERUPA BARANG YANG DPT DIJADIKAN MILIK
  NEGARA SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN HAK DAN
  KEWAJIBAN TERSEBUT
• PASAL 2
• HAK NEG UTKMEMUNGUT PAJAK, MENGELUARKAN DAN
  MENGEDARKAN UANG, MELAKUKAN PINJAMAN KEWAJIBAN
  NEG UTK MENYELENGGARAKAN TUGAS LAYANAN UMUM
  PEMERINTAH NEG DAN MEMBAYAR TAGIHAN PIHAK KETIGA
• DST ..

15
KEUANGAN NEGARA

• HUKUM PERDATA ? UU NO 40 TH 2007 TENTANG PT DAN
  UU 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN
• KEKAYAAN NEG YG DIKELOLA SENDIRI ATAU OLEH PIHAK
  LAIN BERUPA UANG, SRT BERHARGA, PIUTANG, BARANG,
  SERTA HAK2 LAIN YANG DPT DINILAI DENGAN UANG,
  TERMASUK KEKAYAAN YG DIPISAHKAN PADA PERUSH
  NEGARA
• PASAL 1 ANGKA 1 UU NO. 19 TAHUN 2003, MENYATAKAN
  BADAB USAHA MILIK NEGARA YANG SELANJUTNYA DISEBUT
  BUMN, ADALAH BADAN USAHA YANG SELURUH ATAU
  SEBAGIAN BESAR MODALNYA DIMILIKI OLEH NEGARA
  MELALUI PENYERTAAN SECARA LANGSUNG YANG BERASAL
  DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

16

• DALAM PENJELASAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO
  19 TAHUN 2003
• MODAL BUMN BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA YANG
  TELAH DIPISAHKAN DARI APBN DAN SELANJUTNYA
  PEMBINAAN DN PENGELOLAANNYA TIDAK DIDASARKAN PADA
  SISTIM APBN MELAINKAN DIDASARKAN PADA PRINSIP
  PRINSIP PERUSAHAAN YANG SEHAT

17
KEUANGAN NEGARA

• HUKUM PIDANA
• UNDANG UNDANG NO 31 TAHUN 1999 ? UNDANG UNDANG NO
  20 TAHUN 2001
• DALAM PENJELASAN
• KEUANGAN NEGARA
• SELURUH KEKAYAAN NEGARA DALAM BENTUK APAPUN,
  YANG DIPISAHKAN ATAU YANG TIDAK DIPISAHKAN,
  TERMASUK DIDALAMNYA SEGALA BAGIAN KEKAYAAN NEGARA
  DAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YG TIMBUL KARENA

18

• BERADA DLM PENGUASAAN, PENGURUSAN DAN PERTANGGUNG
  JAWABAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA, BAIK DITINGKAT
  PUSAT MAUPUN DIDAERAH
• BERADA DALM PENGUASAAN, PERTANGGUNGA JAWABAN
  BADAN USAHA MILIK NEGARA / BADAN USAHA MILIK
  DAERAH, YAYASAN, BADAN HUKUM, DAN PERUSAHAAN YANG
  MENYERTAKAN MODAL NEGARA, ATAU PERUSAHAAN YANG
  MENYERTAKAN MODAL PIHAK KETIGA BERDASARKAN
  PERJANJIAN DENGAN NEGARA

19
KEUANGAN NEGARA

• HARUS DISESUAIKAN DENGAN KEPENTINGAN DAN LINGKUP
  HUKUMNYA
• RISIKO BISNIS ? FORCE MAYEUR ? BUKAN DOMEIN
  PIDANA
• HUMAN ERROR ? TERINDIKASI KORUPSI KRN UU TPK
  TIDAK MEMBEDAKAN ANTARA KESENGAJAAN DAN KEALPAAN

20
UU 31 / 1999

• Pasal 4
• PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA /
  PEREKONOMIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN
  DIPIDANANYA PELAKU TINDAK PIDANA

21
TERIMA KASIH