PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF

1
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
MATERI PERKULIAHAN PEMILIHAN UMUM FAKULTAS
HUKUM UI
2
Asas Pemilu

• UU 12/2003
• Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung,
  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
• UU 10/2008
• Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien
  berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
  jujur, dan adil.
• UU 8/2012
• -sama-

3
Sistem Pemilu

• UU No 12/2003
• Sistem Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka
  untuk DPR dan DPRD
• Calon terpilih adalah calon yang mencapai angka
  BPP
• Jika semua calon tidak mencapai BPP ditetapkan
  dengan nomor urut
• Untuk DPD sistem distrik berwakil banyak

4
Sistem pemilu

• UU No 10/2008
• Nama sistem --- Sistem Proporsional Terbuka untuk
  DPR dan DPRD
• Calon anggota Legislatif Terpilih adalah calon
  yang mendapatkan suara 30 BPP
• Jika terdapat 2 calon yang melebihi 30 BPP atau
  tidak ada yang mencapai 30 BPP maka calon
  terpilih ditentukan dengan nomor urut.
• Untuk DPD --- sistem distrik berwakil banyak

5
Sistem pemilu

• UU No 8/2012
• Sistem Proporsional Terbuka untuk DPR dan DPRD
• Calon terpilih adalah yang memperoleh suara
  terbanyak
• Jika terdapat dua calon atau lebih dengan
  perolehan suara yang sama, penentuan calon
  terpilih ditentukan berdasarkan persebaran
  perolehan suara calon pada daerah pemilihan
  dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan
• Untuk DPD sistem distrik berwakil banyak

6
Syarat Partai Politik Peserta Pemilu

• Penambahan memperhatikan keterwakilan perempuan
  pada kepengurusan partai sekurang-kurangnya 30
  (tiga puluh perseratus) UU 10/2008
• UU 8/2012 -- persyaratan pendaftaran parpol baru
  maupun parpol yang gagal mencapai ambang batas
  dalam pemilu 2009 menjadi lebih ketat. Untuk
  mendaftar di KPU hrs mempunyai kepengurusan dan
  kantor tetap di setiap provinsi (100), 75
  kepengurusan dan kantor tetap di Kabupaten/Kota
  dan kepengurusan di kecamatan 50. Ketentuan yang
  lama 75 di Provinsi dan 50 di
  kabuaten/kota. Sekalipun perubahan ini dinilai
  kurang mendasar, namun ketentuan ini dinilai
  tidak adil dan diskriminatif oleh banyak partai.
  Oleh karena itu mereka selanjutnya mengajukan
  gugatan ke MK untuk membatalkan pasal 8.

7
Syarat Peserta Pemilu DPD

• UU No 10/2008 Menghapus ketentuan
• berdomisili di provinsi yang bersangkutan
  sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara
  berturut-turut yang dihitung sampai dengan
  tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili
  selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh
  belas) tahun di provinsi yang bersangkutan
• DPD sebagai institusi, bersama-sama dengan
  anggota DPD dan kelompok masyarakat memohon PUU
  ke MK atas hilangnya ketentuan tersebut. MK
  memutus perkara ini conditionally constitutional.
  UU Pemilu Legislatif dinyatakan konstitusional
  dengan catatan, syarat domisili harus disisipkan
  ke dalam UU tsb. Pasal 12 huruf c dan Pasal 67
  tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang
  dimaknai memuat syarat domisili di provinsi
• b. tidak menjadi pengurus partai politik
  sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung
  sampai dengan tanggal pengajuan calon.
• ? MK menyatakan, syarat bukan pengurus
  dan/anggota partai politik untuk calon anggota
  DPD bukan merupakan norma konstitusi yang
  implisit melekat pada Pasal 22 E Ayat 4 UUD 1945,
  sehingga anggota parpol dapat mencalonkan diri
  sebagai anggota DPD RI.

8
Persyaratan Bakal Calon DPR dan DPRD

• UU 12/2003
• bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
  Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya,
  atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun
  tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi
  terlarang lainnya
• tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan
  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
  hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
  diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
  lebih

9
Persyaratan Bakal Calon DPR dan DPRD --- UU
10/2008

• tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara
  berdasarkan putusan pengadilan yang telah
  mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
  tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
  5 (lima) tahun atau lebih
• mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil,
  anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota
  Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus
  pada badan usaha milik negara dan/atau badan
  usaha milik daerah, serta badan lain yang
  anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang
  dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang
  tidak dapat ditarik kembali
• bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan
  publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat
  pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan
  pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
  berhubungan dengan keuangan negara serta
  pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik
  kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak
  sebagai anggota DPD sesuai peraturan
  perundang-undangan

10
Tata Cara Pengajuan Bakal Calon DPR dan DPRD

• Penambahan baru di UU 10/2008
• 30 persen dalam daftar bakal calon dengan sistem
  zipper (dalam setiap 3 bakal calon terdapat
  sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon.
  
• Pengumuman daftar bakal calon (DCS dan DCT) di
  media massa termasuk persentase keterwakilan
  perempuan tiap-tiap parpol.

11
Ambang Batas

• UU No 12/2003
• Electoral Threshold 3, partai politik peserta
  pemilu 2004 yang tidak mendapatkan 3 kursi di
  DPR atau
• Sekurang-kurangnya 4 kursi DPRD provinsi yang
  tersebar sekurang-kurangnya ½ jumlah provinsi di
  Indonesia atau
• 4 kursi DPRD Kab/kota yang tersebar
  sekurang-kurangnya ½ jumlah kab/kota di Indonesia
  tidak diperbolehkan mengikuti Pemilu 2009
• UU No 10/2008
• ET 3 ---- dengan peraturan peralihan, partai
  politik peserta pemilu 2004 yang memiliki kursi
  di DPR berhak mengikuti Pemilu 2009 tanpa
  verifikasi
• PT 2,5 dari total suara sah

12

• UU No 8/2012
• Besaran Parlementary Threshold (pasal 208) adalah
  3,5 . Kursi hanya diberikan pada parpol yang
  mencapai ambang batas 3,5 secara nasional dari
  suara sah. Angka ini naik cukup signifikan karena
  pemilu sebelumnya angkanya sebesar 2,5 .
• Perubahaan besaran ambang batas ini juga
  mengancam nasib partai-partai di daerah, karena
  ambang batas 3,5 juga akan digunakan dalam
  menghitung perolehan kursi untuk DPRD Provinsi,
  dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan ini dulu tidak
  digunakan dalam menghitung distribusi kursi di
  daerah, sehingga komposisi anggota DPRD baik
  Provinsi maupun kabupaten/kota masih terdapat
  beberapa kursi yang diduduki oleh parpol yang
  tidak punya kursi di DPR. Sebut saja PKPB dan
  PDK untuk kasus di Yogyakarta. Kasus ini akan
  sangat ekstrem jika kita melihat beberapa sebaran
  kursi di beberapa provinsi lain, di NTT misalnya
  PDS adalah salah satu parpol yang mayoritas,
  namun karena PDS tidak punya kursi di DPR maka
  keberadaannya di daerahpun terancam dalam pemilu
  yang akan datang.

13
Jumlah Kursi

• UU No 12/2003 ---- 550 Kursi
• UU No 10/2008 ---- 560 kursi
• UU No 8/2012 ---- 560 kursi

14
Kampanye

• Metode Kampanye
• a. pertemuan terbatas
• b. pertemuan tatap muka
• c. media massa cetak dan media massa elektronik
• d. penyebaran bahan kampanye kepada umum
• e. pemasangan alat peraga di tempat umum
• f. rapat umum dan
• g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
  kampanye dan peraturan perundangundangan.
• Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
  81 huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan
  sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu
  ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan
  dimulainya masa tenang.
• Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
  81 huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh
  satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya
  masatenang.

15
Iklan Kampanye

• Pengaturan/pembatasan belanja iklan kampanye
• Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu
  di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara
  kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi
  paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap
  stasiun televisi setiap hari selama masa
  kampanye.
• Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu
  di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara
  kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi
  paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap
  stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.

16
Penghitungan Sisa Suara/kursi

• UU No 12/2003
• Jika terdapat sisa suara dari hasil pembagian
  kursi, maka sisa suara tersebut diselesaikan di
  setiap DP dengan memperhatikan sisa suara partai
  politik terbanyak pertama dan seterusnya
• UU 10/2008
• Sisa kursi dibagikan kepada partai politik yang
  memperoleh sekurang-kurangnya 50 BPP. Jika masih
  terdapat sisa kursi, maka penghitungannya sisa
  suara partai politik dikumpulkan di tingkat
  provinsi

17

• UU 8/2012
• penghitungan perolehan kursi tahap kedua
  dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang
  belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama,
  dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang
  belum terbagi kepada Partai Politik Peserta
  Pemilu satu demi satu berturut-turut sampai
  habis, dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilu
  yang mempunyai sisa suara terbanyak

18
Teknis Pemberian Suara

• UU No 12/2003
• Mencoblos
• UU No. 10/2008
• Memberi Tanda (Mencontreng)
• UU No 8/2012
• (kembali) Mencoblos

19
Pengaturan Publikasi Hasil Survei dan
Penghitungan Cepat

• Publikasi survey dilarang di masa tenang
• Quick count baru dapat diumumkan satu hari
  setelah pemungutan suara

20
Calon Perempuan

• UU No 12/2003
• Setiap Parpol dapat mengajukan calon anggota
  DPR/DPRD di setiap DP dengan memperhatikan
  keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30
• UU No 10/2008
• Daftar Calon Anggota DPR/DPRD di setiap DP memuat
  paling sedikit 30 keterwakilan perempuan
• Dalam setiap 3 bakal calon anggota legislatif
  terdapat sekurang-kurangnya 1 bakal calon
  perempuan
• KPU/KPUD mengumumkan persentase keterwakilan
  perempuan daftar calon tetap setiap partai
  politik di media massa cetak dan elektronik
• Jika daftar bakal calon tidak memuat
  sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan
  perempuan, KPU/KPUD memberikan kesempatan kepada
  parpol untuk memperbaiki.

21
GOLPUT dalam Pemilu Legislatif

• Pada Pemilu Legislatif 2004, Jumlah Suara Sah
  113.462.414 dari 124.420.339 penduduk yang
  memilih (mencoblos di TPS) sedangkan Suara Tidak
  Sah ada 10.957.925 atau 8,81-nya, dan ada
  23.580.030 jiwa atau 15,93 yang Golput (tidak
  datang ke TPS), dari 148.000.369 jiwa penduduk
  yang berhak memilih.
• Sementara pada Pemilu Legislatif 2009, jumlah
  Golput diperkirakan meningkat menjadi lebih dari
  69 juta, termasuk sekitar 17,5 juta suara pemilih
  yang dinyatakan tidak sah.
• Peningkatan jumlah Golput pada Pemilu Legislatif
  2009 disebabkan oleh banyak faktor. Khusus untuk
  suara tidak sah, penyebab utama diyakini berasal
  dari metode pemilihan yang berubah dari mencoblos
  menjadi mencontreng. Kontroversi metode
  pencontrengan juga sempat mengemuka, lantaran
  ketentuan dalam UU yang menyatakan suara sah bila
  pemilih memberi tanda satu kali pada kertas
  suara. Perdebatan ini kemudian melahirkan Perppu
  No. 1 tahun 2009 yang secara substansi
  diantaranya mengubah ketentuan terkait dengan
  metode penandaan ini dengan menyatakan suara sah
  bila pemilih memberi tanda lebih dari satu kali,
  untuk menyelamatkan suara rakyat.

22

• END OF SESSION