Kepariwisataan

1
Kepariwisataan

• Bagian 4
• Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

2
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Faktor utama yang sangat menentukan
  penyelenggaraan kegiatan adalah kepastian hukum.
• Kepariwisataan merupakan kegiatan bisnis yang
  berdimensi internasional, kepastian hukum menjadi
  suatu keharusan.
• Apabila suatu saat terjadi perselisihan (dispute)
  antara pihak indonesia dengan mitranya (pihak
  asing), maka akan semakin rumit, karena terkait
  dengan kepastian hukum multi nasional.

3
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Undang-Undang tentang Pariwisata
• Undang-Undang No.09 Tahun 1990
• UU kepariwisataan pertama yang dimiliki oleh
  negara kita.
• Diperlukan 10 tahun dalam menyusun Rancangan
  Undang-Undang (RUU).
• Tantangan Utama adalah substansi, karena
  Indonesia belum pernah memiliki peraturan
  dibidang pariwisata, baik peninggalan kolonial
  Belanda maupun buatan sendiri.

4
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Dalam UU No.09 Tahun 1990, ada tiga hal pokok
  yang diatur, antara lain
• Obyek Wisata
• Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam
• Obyek dan Daya Tarik Budaya
• Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus
• Sarana Pariwisata
• Sarana Akomodasi
• Sarana makan dan minum
• Sarana angkutan wisata
• Sarana wisata tirta
• Kawasan pariwisata
• Jasa Pariwisata
• Jasa biro perjalanan wisata
• Jasa agen perjalanan wisata
• Jasa pramuwisata
• Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran
• Jasa impresariat
• Jasa konsultan pariwisata
• Jasa informasi

5
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Selanjutnya, tujuan penyelenggaraan pariwisata
  untuk
• Memperkenalkan , mendayagunakan, melestarikan dan
  meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata.
• Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan
  persahabatan antar bangsa.
• Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan
  lapangan kerja.
• Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka
  meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
• Mendorong pendaya gunaan produksi nasional
• Juga mencantum kewajiban secara eksplisit untuk
  memperhatikan
• Nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan
  dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
• Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.

6
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Undang-Undang No.05 Tahun 1992 tentang cagar
  budaya.
• Berkaitan dengan upaya pemeliharaan, pelindungan
  dan pelestarian obyek wisata/daya tarik wisata.
• Secara eksplisit dinyatakan bahwa benda cagar
  budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang
  paling penting artinya bagi pemahaman dan
  pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan
  kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan
  dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri
  bangsa dan kepentingan nasional.

7
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang ini
  antara lain mencakup
• Tujuan dan Lingkup
• Penguasaan, pemilikan, penemuan dan pencarian
• Perlindungan dan pemeliharaan
• Pemanfaatan
• Pengawasan
• Ruang Lingkup
• Benda cagar budaya
• Benda yang diduga benda cagar budaya
• Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya.

8
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Benda yang tergolong benda cagar budaya
• Benda buatan manusia, bergerak atau tidak
  bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau
  bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya, dianggap
  mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu
  pengetahuan dan kebudayaan.
• Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting
  bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
• Dengan demikian semua benda yang termasuk
  katagori tersebut wajib dipelihara, dilindungi
  dan dilestarikan.
• Dalam undang-undang ini juga dimuat ketentuan
  pidana dengan ancaman berat, dan juga denda, bagi
  siapa saja yang melanggar, baik itu merusak,
  membawa, memindahkan, mengambil, mengubah
  bentuk/warna, memugar atau memisahkan benda cagar
  budaya tanpa ijin pemerintah.

9
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Undang-Undang No.04 Tahun 1982 tentang Ketentuan
  Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• UU lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan,
  perlindungan dan pelestarian obyek/daya tarik
  wisata.
• Memuat ketenttuan pokok mengenai
• Lingkungan hidup
• Pengelolaan lingkungan hidup
• Ekosistem
• Daya dukung lingkungan
• Sumber daya
• Baku mutu lingkungan
• Pencemaran lingkungan
• Perusakan lingkungan
• Dampak lingkungan
• Analisis mengenai dampak lingkungan
• Konservasi sumber daya alam
• Pembangunan berwawasan lingkungan, dll.
• Dimuai juga ketentuan pidana dan denda bagi yang
  merusak dan mencemarkan lingkungan.

10
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah
  Daerah harus mendapat perhatian.
• UU ini disebut Undang-undang Otonomi Daerah
  karena pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan
  pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan
  pelaksanaan asas desentralisasi.
• Menempatkan otonomi daerah sepenuhnya pada daerah
  kabupaten atau daerah kota.
• Namun masih ada kewenangan Pemerintah Pusat,
  antara lain
• Politik luar negeri dan pertahanan keamanan
• Peradilan, moneter dan fiskal
• Agama

11
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Peraturan Pemerintah
• Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1979 tentang
  Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam
  bidang Kepariwisataan kepada kepala Daerah
  tingkat I.
• Peraturan Pemerintah pertama dalam bidang
  Kepariwisataan.
• Terdapat 12 urusan pariwisata yang diserahkan
  menjadi urusan rumah tangga daerah tingkat I.

12
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1999 tentang
  Benda Cagar Budaya
• Terdiri dari 47 pasal.
• Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1990 tentang
  Pengendalian Pencemaran Air.
• Penting dalam hal kelangsungan hidup manusia,
  termasuk kegiatan pariwisata.
• Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang
  Analisis Dampak Lingkungan Hidup.
• Penting dari segi pembangunan, khususnya
  pengembangan pariwisata.
• PP ini merupakan tindak lanjut dari UU No.23
  tahun 1997 tentang lingkungan hidup dan pengganti
  PP No.51 tahun 1993 tentang AMDALH yang dianggap
  sudah ketinggalan.

13
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1998 tentang
  Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
• Keputusan dan Instruksi Presiden
• Keputusan Presiden No.30 tahun 1969
• Kepres tentang Pengembangan Kepariwisataan
  Nasional. Hanya terdiri dari 8 pasal antara lain
• Kebijakan dibidang pengembangan kepariwisataan
  nasional ditetapkan oleh Presiden
• Dalam menetapkan kebijaksanaan umum, Presiden
  dibantu oleh sebuah Dewan Pertimbangan
  Kepariwisataan Nasional.

14
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Keputusan Presiden No.15 tahun 1983
• Kepres tentang kebijakan Pengembangan
  Kepariwisatan.
• Pada dasarnya menetapkan tiga hal
• Pemberian fasilitas bebas visa bagi wisatawan
  mancanegara
• Penambahan pintu-pintu masuk udara dan laut.
• Pemberian keringanan kepada usaha-usaha
  pariwisata.
• Pemberian kemudahan pelayanan kepada wisatawan.
• Keputusan Presiden No.60 tahun 1992 tentang
  Dekade kunjungan wisata dari tahun 1991 sampai
  dengan tahun 2000.

15
Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan

• Instruksi Presiden
• Inpres No.9 tahun 1969 tentang Pedoman dalam
  melaksanakan Kebijakan Pemerintah dam Membina
  Pengembangan kepariwisataan Nasional.
• Inpres No.3 tahun 1985 tentang Keringanan Pajak
  Pembangunan I dan Retribusi Izin membangun Hotel
  di Daerah Tujuan Wisata.
• Inpres No.5 tahun 1987 tentang Penyederhanaan
  Perizinan dan Retribusi di bidang Usaha
  Pariwisata.
• Inpres No.3 tahun 1989 tentang Kunjungan Wisata
  Indonesia tahun 1991 (Visit Indonesia Year)
• Keputusan Menteri dan Dirjen