CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

1
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

• (CEDAW)

Ardila Rahmanita (1006708491) Pramanda Anggraeni
(1006709784) Safira Adlina Murti
(1006710003) Zahrana (1006710230)
2
APA ITU CEDAW?

• CEDAW adalah kepanjangan dari Convention on the
  Elimination of All Forms of Discrimination
  Against Women
• Sebuah persetujuan internasional atau
  (international agreement) yang menetapkan dasar
  hak-hak dan kesetaraan bagi perempuan diseluruh
  dunia
• Ditujukan bagi negara-negara yang ingin mencapai
  kemajuan perempuan di dunia

3
Sejarah CEDAW

• Persetujuan CEDAW diadopsi oleh United Nations
  (PBB) pada tahun 1979 dan disahkan pada tahun
  1981
• Hampir semua negara telah meratifikasi CEDAW (187
  dari 193 negara) hanya 6 yang belum meratifikasi
  diantara adalah Amerika, Sudan, Somalia, Iran,
  Palau, dan Tonga

4
ISI CEDAW (POIN INTI)

• 1. Mengurangi sex trafficking dan kekerasan
  domestik.
• 2. Menyediakan akses pada pendidikan dan
  pendidikan serta pelatihan.
• 3. Memastikan hak perempuan untuk memilih.
• 4. Mengakhiri pernikahan paksa, pernikahan di
  bawah umur, dan memastikan hak warisan.
• 5. Membantu para ibu dan keluarga dengan
  menyediakan akses kesehatan maternal.
• 6. Memastikan hak untuk bekerja dan memiliki
  usaha tanpa diskriminasi.

5
Diskriminasi menurut cedaw
CEDAW Article 1 For the purposes of the present
Convention, the term "discrimination against
women" shall mean any distinction, exclusion or
restriction made on the basis of sex which has
the effect or purpose of impairing or nullifying
the recognition, enjoyment or exercise by women,
irrespective of their marital status, on a basis
of equality of men and women, of human rights and
fundamental freedoms in the political, economic,
social, cultural, civil or any other field.
6
Tujuan cedaw

• Memperluas jangkauan hak asasi manusia, agar
  juga meliputi perempuan
• Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan
  isu diskriminasi, marjinalisasi, dan kekerasan
  terhadap perempuan.
• Mengembangkan jaringan kerjasama dengan
  pihak-pihak yang terkait untuk penghapusan
  diskriminasi, marjinalisasi, dan kekerasan
  terhadap perempuan.
• Dengan adanya CEDAW diharapkan negara yang
  meratifikasi menerapkan kesetaraan gender ke
  dalam peraturan negara tersebut

7
PRINSIP DASAR CEDAW

• Dibawah CEDAW, perlindungan terhadap hak-hak
  perempuan didasari oleh tiga prinsip utama yaitu
• 1. Kesetaraan substansif (substantive equality)
• 2. Non diskriminasi (non discrimination)
• 3. Kewajiban negara (state obligation)

8
Latar belakang pelaksanaan cedaw di indonesia

• UUD 1945 pasal 27 ayat (1)
• Semua warga negara bersamaan kedudukannya di
  dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung
  Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada
  kecualinya
• UUD 1945 pasal 28 H
• (1)Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir
  bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan
  lingkungan hidup yg baik dan sehat serta berhak
  mendapat pelayanan kesehatan
• (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan
  perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
  manfaat yg sama guna mencapai persamaan dan
  keadilan
• UUD 1945 pasal 28 I ayat (2)
• Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yg
  diskriminatif atas dasar apapun dan berhak
  mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yg
  diskriminatif

9
Pelaksanaan cedaw di indonesia

• Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan
  Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
  sejak tahun 1984 melalui UU No. 7 tahun 1984.
• Peratifikasian tersebut diikuti dengan reservasi
  terhadap pasal 29 Konvensi yang berakibat
  Indonesia
• a. mengadopsi seluruh strategi Konvensi,
• b. melaksanakan Rekomendasi Komite, dan
• c. terlibat secara terus menerus terhadap
  berbagai perkembangan dan keputusan internasional
  yang berhubungan dengan perempuan

10
Pelaksanaan cedaw di indonesia

• Keppres 181/1998 ttg Pembentukan Komnas Anti
  Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
• UU No. 39/1999 ttg HAM (Pasal 45 Hak Asasi
  Perempuan adalah Hak Asasi Manusia)
• Protokol Opsional CEDAW Th 2000
• Amandemen UUD 1945
• Instruksi Presiden 9/2000 ttg PUG
• Keppres No 88/2002 ttg RAN Penghapusan
  Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak
• UU No 12/2003 ttg PEMILU (Pasal 65 (1) _ 30
  kuota)
• UU No. 20/2003 ttg Sistem Pendidikan Nasional

11
Pelaksanaan cedaw di indonesia

• UU 23/2004 ttg Penghapusan KDRT
• Peraturan Presiden No 7/2005 ttg RPJM
• (Bab 10 Penghapusan Diskriminasi
• Bab 12 Peningkatan Kualitas Hidup dan
  Perlindungan Perempuan)
• SK KPP No. 27/KEPMEN PP/V/2000 ttg Renstra KPP

12
kelemahan dalam pelaksanaan isi CEDAW di Indonesia

• Pada kenyataannya, bentuk diskriminasi terhadap
  perempuan masih terjadi, hal ini salah satunya
  disebabkan oleh kurang maksimalnya pemerintah
  mempublikasikan isi Konvensi
• Secara de facto perempuan masih terdiskriminasi
  di bidang-bidang berikut ini

13
bidang pendidikan

• Buta Aksara Perempuan masih 2 x laki-laki ( P
  12,28 , L 5,48 )
• Rata-rata lamanya sekolah perempuan lebih rendah
  dari laki-laki

14
bidang kesehatan

• Masih tingginya AKI (307/100.000 kelahiran hidup)
• Prevalensi anemia pada ibu hamil masih lebih dari
  50

15
bidang politik dan publik

• Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPR dan
  DPD
• (DPR 11 , DPD 19,8 )
• Pejabat Eselon I II hanya 13,3

16
bidang hukum dan perundang-undangan

• Masih banyak peraturan perundang-undangan yang
  diskriminatif dan bias gender (KUHP, KUHAP, UU
  Kesehatan, UU Kewarganegaraan, dll)
• Para penegak hukum tidak/belum paham tentang HAM
  perempuan
• Sebagian besar pemangku kepentingan (termasuk
  lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif)
  belum paham dan belum melaksanakan konvensi CEDAW
  dan KKG/PUG
• Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah
  menurut jenis kelamin, sehingga sulit menentukan
  masalah-masalah gender yang ada
• Masih kuatnya budaya patriarki
• Tingkat kemiskinan penduduk yang tinggi, sebagian
  besar perempuan yang tidak bekerja

17
Kesimpulan dan Saran

• Kesimpulan
• 1. Bahwa dampak dari CEDAW belum sepenuhnya
  dirasakan oleh kaum perempuan di Indonesia
• 2. Pelaksanaan CEDAW belum sepenuhnya mulus,
  contohnya pada Undang-undang Perkawinan yang
  belum direvisi padahal didalamnya masih banyak
  ditemukan diskriminasi-diskriminasi terhadap
  perempuan.
• 3. Pemerintah Indonesia, belum menghargai Hak-Hak
  asasi manusia khususnya hak-hak kaum perempuan

18
saran

• Melakukan sosialisasi proses dan hasil dialog
  konstruktif (Concluding Observation) dengan
  Komite CEDAW kepada eksekutif, legislatif, dan
  yudikatif, termasuk ke kementerian dan lembaga
  negara serta pemerintah daerah.
• Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif
  antar lintas kementrian dan lembaga negara dalam
  penghapusan diskriminasi terhadap perempuan,
  sehingga pengintegrasian CEDAW dan persamaan
  gender benar-benar terjadi di masing-masing
  institusi termasuk dalam perencanaan kebijakan
  atauprogram, penganggaran dan pelaksanaannya.
• Sebaiknya pemerintah mendata kembali
  undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada
  di Indonesia, karena masih banyak undang-undang
  yang mendiskriminasikan perempuan

19
Terimakasih atas perhatian anda