OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK (STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI TAPANULI DAN LUWU RAYA)

1
OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI
POLITIK(STUDI KASUS IDE PEMEKARAN PROVINSI
TAPANULI DAN LUWU RAYA)

• MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
• DOSEN RATRI ISTANIA, SIP, MA
• SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
• LEMBAGA ADMNISTRASI NEGARA
• 2009

2
BABAK BARU EKONOMI POLITIK LOKAL PASCA ORDE BARU

• KRISIS MONETER ASIA TAHUN 1997-INDONESIA
  MENGALAMI KEMACETAN TOTAL (SIDEL, 1998)
• JARINGAN-JARINGAN PATRIMONIAL MENGARAH KE PUSAT
  MERUPAKAN PANGKAL DARI KRISIS KEUANGAN DAN
  POLITIK
• PARA PENDUKUNG ORDE BARU SATU PERSATU
  MENINGGALKAN PATRONNYA-BERPALING MENCARI DUKUNGAN
  KEUANGAN DAN POLITIK BARU
• PARA TOKOH MILITER
• PARA KONGLOMERAT PERANAKAN CINA

3
JARGON PENGHAMBAT DESENTRALISASI EKONOMI POLITIK
LOKAL

• DESENTRALISASI MEMBUKA PELUANG BARU PEMAIN
  EKONOMI LAMA BERMAIN POLITIK, MELESTARIKAN
  JEJARING BISNIS MEREKA DI DAERAH, MEMINDAHKAH
• CRONY CAPITALISM
• RENT-SEEKING BUREAUCRACY
• MELAHIRKAN SHADOW STATE

4
KONSEP SHADOW STATE

• BARBARA HARRISS-WHITE (200389)-KEWIBAWAAN
  POLITIK BISA DISIMPULKAN BUKAN DARI ADANYA
  KEKUATAN KERAS, NAMUN DARI KEMAMPUAN
  MENGENDALIKAN PASAR DAN IMBALAN MATERIAL, ATAU,
  DENGAN KATA LAIN, DARI HEGEMONI DI BLACK ECONOMY
• SHADOW STATE ATAU DIKENAL DENGAN ISTILAH NEGARA
  BAYANGAN SARAT DENGAN CITRA DEGRADASI MORAL
  INDIVIDU DILATARI OLEH BERTINGKAT-TINGKATNYA
  SISTEM KEWENANGAN DIPADUKAN DENGAN MEKANISME
  TUKAR-MENUKAR YANG DIPELIHARA TURUN TEMURUN.

5
TEORI EKONOMI POLITIK

• MENDEKATKAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAHNYA-BERDAMPA
  K POSITIF TERHADAP MENINGKATNYA PELAYANAN
  TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG SELAMA INI
  TERABAIKAN KARENA SENTRALISASI KEKUASAAN
• KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIHARAPKAN MENINGKAT
  PULA SEIRING DENGAN SUKSESNYA PROGRAM
  DESENTRALISASI

6
DASAR PEMIKIRAN

• BRIDGE (BUILDING AND REINVENTING DECENTRALISED
  GOVERNANCE) BAPPENAS DAN UNDP-STUDI EVALUASI
  DAMPAK PEMEKARAN DAERAH 2001-2007

7
PERMASALAHAN DI LAPANGAN

• KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH
• PEMBAGIAN POTENSI EKONOMI TIDAK MERATA
• BEBAN PENDUDUK MISKIN LEBIH TINGGI
• KETERGANTUNGAN FISKAL LEBIH BESAR DI DAERAH
  PEMEKARAN-BESARNYA ALOKASI BELANJA MODAL DI
  DAERAH PEMEKARAN
• OPTIMALISASI PENDAPATAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI
  RENDAH
• PORSI ALOKASI BELANJA MODAL PEMDA RENDAH

8
PERMASALAHAN PERTUMBUHAN EKONOMI

• DAERAH OTONOM BARU LEBIH FLUKTUATIF DIBANDINGKAN
  DAERAH INDUK YANG RELATIF STABIL DAN MENINGKAT
• MASA TRANSISI MEMBUTUHKAN PROSES CUKUP LAMA
  MENUMBUHKAN SEMUA POTENSI EKONOMI YANG ADA

9
PERMASALAHAN PENGENTASAN KEMISKINAN

• PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH
  OTONOMI BARU (DOB) BELUM MENGEJAR KETERTINGGALAN
  DARI DAERAH INDUK
• KESEJAHTERAAN DOB RELATIF SAMA DENGAN KABUPATEN
  LAIN
• ADANYA KETERBATASAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER
  DAYA MANUSIA
• DUKUNGAN PEMERINTAH BELUM MAKSIMAL-INVESTASI
  PUBLIK

10
PERMASALAHAN KEUANGAN DAERAH

• PERAN ANGGARAN PEMDA DOB KURANG OPTIMAL
  DIBANDINGKAN DAERAH INDUK ATAUPUN DAERAH
  RATA-RATA KABUPATEN
• PELAYANAN PUBLIK DOB BERADA DI BAWAH DAERAH INDUK

11
FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN JANGKA
PANJANG

• MASA TRANSISI 10 TAHUN
• FASILITASI PENYIAPAN ALIH APARATUR SESUAI
  KAPASITASNYA
• PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PEREKONOMIAN
• PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG APARATUR
  BESERTA FASILITAS PEMERINTAHAN
• PEMBAGIAN SUMBER DAYA (SUMBER DAYA ALAM, SUMBER
  DAYA MANUSIA, DAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG
  LAIN-ANTARA DAERAH INDUK DAN DOB)

12
FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN JANGKA
PENDEK

• MENETAPKAN AZAS PEMBANGUNAN BERTANGGUNG JAWAB DAN
  BERKELANJUTAN MENCERMINKAN PRIORITAS NASIONAL
  (TERUTAMA RPJMN)

13
STUDI MENGUKUR POTENSI EKONOMI POLITIK DAERAH
14
DAERAH STUDI KASUS
15
POTENSI EKONOMI POLITIK PROVINSI SUMATERA UTARA

• STUDI KASUS PROVINSI TAPANULI

16
SUMATERA UTARA 1949-1950

• SUMATERA UTARA MERUPAKAN PECAHAN DARI PROVINSI
  SUMATERA (PECAHAN LAINNYA ADALAH SUMATERA TENGAH
  DAN SUMATERA SELATAN)
• SUMATERA UTARA MEWARISI PERKEBUNAN-PERKEBUNAN
  MILIK ASING YANG SEJAK PENDUDUKAN JEPANG TELAH
  DITINGGALKAN OLEH PEMILIKNYA.
• SEJAK PROKLAMASI KEMERDEKAAN, PERKEBUNAN ITU
  KEMUDIAN DISELENGGARAKAN OLEH BANGSA INDONESIA
  MENJADI PERKEBUNANA NEGARA.
• PENGEMBALIAN KEPADA PEMILIKNYA SEMULA BARU
  DILAKSANAKAN PADA TAHUN 1947 DI DAERAH-DAERAH
  YANG DIDUDUKI TENTARA BELANDA SEPERTI SUMATERA
  TIMUR.

17
POTENSI EKONOMI POLITIK TAPANULI (1)

• TAPANULI DAERAHNYA MEMBENTANG DARI
• TAPANULI TENGAH HINGGA KE MANDAILING NATAL DI
  PESISIR,
• PANTAI BARAT SUMATERA UTARA SAAT INI,
• DITAMBAH DAERAH-DAERAH YANG MEMUNGGUNGI BUKIT
  BARISAN
• SEPANJANG DAIRI HINGGA TAPANULI UTARA MENJADI
  KANTONG KEMISKINAN
• PANTAI BARAT LEBIH DULU TERSENTUH
  PERADABAN-MASUKNYA ISLAM PERTAMA KALI DI PULAU
  SUMATERA LEWAT BARUS (TAPANULI TENGAH)

18
POTENSI EKONOMI POLITIK TAPANULI (2)

• EKS KARESIDENAN SUMATERA TIMUR YANG JAUH LEBIH
  BAIK, MERUPAKAN PUSAT PEREKONOMIAN DENGAN MEDAN
  SEBAGAI KOTA METROPOLIS
• DALAM PERKEMBANGANNYA, PESISIR PANTAI TIMUR SUMUT
  JAUH LEBIH MAJU
• BERKEMBANGNYA BEBERAPA KESULTANAN MELAYU DI
  PANTAI TIMUR, DAN MASUKNYA BELANDA YANG BEKERJA
  SAMA DENGAN ARISTOKRASI MELAYU DENGAN MEMBUKA
  PERKEBUNAN
• MEMBUAT WILAYAH INI MELESAT MENINGGALKAN
  DAERAH-DAERAH DI PANTAI BARAT.

19
POTENSI EKONOMI POLITIK TAPANULI (3)

• KARESIDENAN TAPANULI TERBENTUK SETELAH BELANDA
  MEMISAHKAN DISTRIK BATAK DARI BAGIAN HOOFD
  AFDELING MINANGKABAU
• DISTRIK BATAK INI MEMBENTANG DARI TAPANULI TENGAH
  SEKARANG INI HINGGA MANDAILING NATAL
• DISTRIK BATAK INI YANG BELAKANGAN LEBIH DIKENAL
  SEBAGAI WILAYAH TAPANULI, DARI ASAL KATA
  TAPIAN(PEMANDIAN) NA (YANG) ULI (INDAH)

20
POTENSI SUMBER DAYA ALAM TAPANULI 1949-1950

• 1. KELAPA DI TAPANULI TENGAH,
• 2. PINANG DI TAPANULI,
• 3. NILAM DI TAPANULI UTARA,
• 4. KEMENYAN DI TAPANULI SEBAGAI PENGHASIL UTAMA,
• 5. KOPI DI TAPANULI,
• 6. TEMBAKAU DI TAPANULI,
• 7. TEBU DI TAPANULI UTARA,
• 8. CENGKEH DI TAPANULI SELATAN.

21
SUMATERA UTARA 1998-SEKARANG (1)

• PEMPROV SUMUT MERESPON KESENJANGAN WILAYAH DI
  DALAMNYA DENGAN KONSEP PEMERATAAN PEMBANGUNAN.
• ERA GUBERNUR ALMARHUM RAJA INAL SIREGAR MISALNYA,
  DENGAN KONSEP MARSIPATURE HUTANABE (AYO MEMBANGUN
  KAMPUNG HALAMAN)
• ERA GUBERNUR ALMARHUM TENGKU RIZAL NURDIN, POLA
  PEMBANGUNAN LEBIH MEMUSATKAN PADA PENGEMBANGAN
  KAWASAN
• KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT
  RIADIL AKHIR LUBIS-SEJAK 1997 ADA LIMA KAWASAN
  STRATEGIS YANG DIKEMBANGKAN, YAKNI NIAS, TAPANULI
  DAN SEKITARNYA, RANTAU PRAPAT DAN SEKITARNYA,
  MEDAN DAN SEKITARNYA SERTA DANAU TOBA DAN
  SEKITARNYA.

22
SUMATERA UTARA 1998-SEKARANG (2)

• KONSENTRASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS
  SEMESTINYA MAMPU MENGANGKAT KETERTINGGALAN
  WILAYAH PANTAI BARAT
• INDIKATOR EKONOMI MENUNJUKKAN WILAYAH TAPANULI
  SAAT INI TIDAK LEBIH TERTINGGAL DIBANDING DAERAH
  PESISIR PANTAI TIMUR
• PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDRB) PERKAPITA
  DAERAH-DAERAH YANG MENGUSULKAN PEMBENTUKAN
  PROVINSI TAPANULI SEBENARNYA JUGA TAK BERBEDA
  JAUH DENGAN TETANGGA MEREKA DI PESISIR PANTAI
  TIMUR SUMUT
• PDRB PERKAPITA TAPANULI UTARA PADA TAHUN 2006
  SEBESAR RP 9.430.734,
• TOBA SAMOSIR RP 12.311.684,
• HUMBANG HASUNDUTAN RP 9.802.815,
• SAMOSIR RP 9.156.947.
• BANDINGKAN PDRB PERKAPITA DAERAH-DAERAH TERSEBUT
  DENGAN BEBERAPA KABUPATEN YANG BERADA DI PESISIR
  PANTAI TIMUR SEPERTI
• LANGKAT (RP 9.448.626),
• DELI SERDANG (13.311.684),
• SERDANG BEDAGAI (RP 9.385.791),
• LABUHAN BATU (RP 12.727.925).

23
POTENSI EKONOMI POLITIK TAPANULI (A)

• PROVINSI TAPANULI SEBENARNYA ADALAH KEPRIHATINAN
  MELIHAT WILAYAH TAPANULI YANG JAUH TERTINGGAL
  SECARA EKONOMI DIBANDING WILAYAH DI PESISIR
  PANTAI TIMUR SUMUT
• WILAYAH TAPANULI MERUPAKAN KANTONG KEMISKINAN DI
  SUMUT

24
POTENSI EKONOMI POLITIK TAPANULI (B)

• PEREKONOMIANNYA SANGAT TERGANTUNG PERTANIAN,
  SEMENTARA INFRASTRUKTUR TAK PERNAH MENDUKUNG
• IRIGASI BANYAK YANG RUSAK SEHINGGA PRAKTIS PETANI
  BERGANTUNG PADA KEMURAHAN ALAM
• PETANI MENJADI KELOMPOK PALING MISKIN, SEMENTARA
  MEREKA ADALAH PENDUDUK TERBANYAK DI DAERAH INI

25
PENDAPAT PAKAR TENTANG PROVINSI TAPANULI

• PENGAMAT POLITIK USU RIDWAN RANGKUTI
• MEMBUAT PEMEKARAN BUKAN JAWABAN TEPAT ATAS
  PERSOALAN KESENJANGAN EKONOMI ANTARA PESISIR
  PANTAI TIMUR DAN BARAT

26
POTENSI EKONOMI POLITIK PROVINSI SULAWESI SELATAN

• STUDI KASUS PROVINSI LUWU RAYA

27
SULAWESI SELATAN 1949-1950

• SULAWESI DI TAHUN 1950 TERDIRI DARI SATU PROVINSI
  DI BAWAH PEMERINTAHAN GUBERNUR YANG BERTEMPAT
  TINGGAL DI MAKASSAR, KOTA UTAMA SULAWESI DAN DI
  BELAHAN TIMUR INDONESIA
• SETELAH TAHUN 1950, SULAWESI TERBAGI MENJADI
  BEBERAPA BAGIAN KARENA PERSOALAN KONFLIK
  BERSENJATA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN GERAKAN
  ISLAM PIMPINAN KAHAR MUZAKKAR-PEMIMPIN DARUL
  ISLAM
• DARUL ISLAM MENGUASAI BAGIAN BESAR DARI PERDESAAN
  SELATAN DAN TIMUR LAUT SULAWESI

28
SULAWESI SELATAN 1949-1950

• PADA SAAT BERSAMAAN BERKEMBANG PROVINSI BARU DAN
  KABUPATEN (REGENSI/REGENT) YANG TERBANGUN MELALUI
  PROSES YANG SALING TIDAK BERHUBUNGAN
• PEMBENTUKAN UNIT ADMINISTRATIF BARU MELIBATKAN
  ENERGI BESAR DALAM MELOBI ATAU MEMPROTES
  PEMBENTUKAN SELEVEL PROVINSI BARU, TERUTAMA
  KETIKA KABUPATEN DIMAKSUDKAN MENGGANTI DAERAH
  REGENSI ATAU SWAPRAJA YANG SUDAH LEBIH DULU ADA,
  DIKUASAI OLEH ARISTOKRASI TRADISIONAL

29
POTENSI EKONOMI POLITIK LUWU RAYA (A)

• SECARA EKONOMIS, LUWU PENTING BAGI SULAWESI
  SELATAN
• SEBELUM LUWU DIPECAH PADA TAHUN 1999-MERUPAKAN
  KABUPATEN TERBESAR DARI KE-21 KABUPATEN DI
  SULAWESI SELATAN, MENCAKUP HAMPIR 25 DARI
  PROVINSI ITU
• POPULASI YANG REALTIF KECIL, TETAPI KAYA DENGAN
  SUMBER-SUMBER ALAM UNTUK PERTANIAN, PERIKANAN,
  KEHUTANAN, DAN INDUSTRI-INDUSTRI PERTAMBANGAN.
  SUMBER-SUMBER ITU TELAH MENARIK BANYAK MIGRAN
  BUGIS DAN MAKASSAR DARI DATARAN RENDAH DAN TORAJA
  DARI DATARAN TINGGI.

30
POTENSI EKONOMI POLITIK LUWU RAYA (B)

• SALAH SATU PENGHASIL UANG TERBESAR DI LUWU ADALAH
  PT INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA (PT INCO)
• PADA TAHUN 1968 INCO-KONSESI SELUAS 218.529
  HEKTAR, YANG DI ANTARANYA LEBIH DARI 50 TERLETAK
  DI SULAWESI SELATAN SEMENTARA YANG LAIN TERLETAK
  DI SULAWESI TENGAH DAN TENGGARA
• PADA TAHUN 1996 KONTRAK ITU DIPERPANJANG SAMPAI
  2025
• PADA TAHUN 2003 PERUSAHAN ITU MEMPRODUKSI 70.000
  TON NIKEL PERMINTAAAN DUNIA AKAN NIKEL YANG
  SELALU MEMBESARPROSPEK EKONOMISNYA CERAH
• PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INCO ADALAH
  SATU TROFI BESAR DALAM HUBUNGAN DENGAN POLITIK
  PEMEKARAN
• HASILNYA MENGALIR KE SULAWESI SELATAN