ORGANISASI PERUSAHAAN DAN KEPAILITAN (1)

1
ORGANISASI PERUSAHAANDAN KEPAILITAN (1)

• Noegroho Amien Soetiarto
• 2007

2
I. MAKHLUK SOSIAL

• MANUSIA ADALAH MAKHLUK SOSIAL YANG CENDURUNG
  SELALU HIDUP BERMASYARA KAT

3
Sosial mengandung

• PEMAHAMAN BHW MANUSIA CENDURUNG MEMBANGUN
  KERJASAMA DAN HUBUNGAN YANG SALING TERGANTUNG
• CENDURUNG MENGATUR DAN MENGORGANI SASIKAN
  KEGIATAN DLM RANGKA MENCAPAI TUJUAN

4
ORGANISASI

• MULTI ARTI KRN DILIHAT DARI DISIPLIN
  MASING-MASING ILMU YANG DIDALAMI
• KEBALAUAN DEFINISI MENANDAKAN BHW PERMASALAHAN
  ORGANISASI MENUNJUKAN PERMASALAHAN MULTI DISIPLIN
• SUATU DEFINISI ORGANISASI ITU BENAR APBL
  RUMUSANNYA MEMPUNYAI DASAR YANG BISA DITERIMA

5
ORGANISASI
ORGANISASI PERUSAHAAN
PERUSAHAAN
6
DIARAHKAN UNTUK MENCAPAI
PERILAKU MANUSIA
TUJUAN TERTENTU
7
FISIK
DAYA PIKIR
TIDAK DAPAT MENCAPAI TUJUAN
KEMAMPUAN KERJA
TERBATAS
WAKTU
TEMPAT
DLL
8
MANUSIA MAHKLUK SOSIAL
MENGEMBANG KAN KERJASAMA
SUATU TUJUAN
CENDURUNG SLALU HIDUP BERSAMA
MENGATUR KEGIATAN
9
ORG
MEMBERI BATASAN
TIAP DISIPLIN IL.PENG
BANYAK ARTI
KARENA
ADA PE MAHAM AN
PENCAPAI AN TUJUAN
JLN PELAKSA NAAN KEGIATAN KOLEKTIF
SBG ALAT
10
LEMBAGA SOSIAL YG TERDIRI BAGIAN DGN BERBAGI
POLA INTERAKSI YG DITETAPKAN
ORG
INSTRUMEN SOSIAL YANG MEM- PUNYAI BATAS YG SECARA
RELATIF DPT DIINDENTIFIKASI EKSIST MEMPUNYAI
BASIS RELATIF TETAP
KREASI SOSIAL YANG MEMERLUKAN ATURAN KERJASAMA
UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU
11
WADAH
SISTEM KEGIATAN
ORG
DNG DMK
TATA HUBUNGAN
TEKNIK/CARA
12
WADAH

• ORGANISASI ADL WADAH SERTA PROSES KERJA SAMA
  SEJUMLAH MANUSIA YANG TERKAIT DALAM HUBUNGAN
  FORMAL DALAM RANGKAIAN HIERARKI UNTUK MENCAPAI
  TUJUAN BERSAMA

13
SISTEM KEGIATAN

• ORGANISASI MERUPAKAN SUATU SISTEM KERJA SAMA
  DARI DUA ORANG ATAU LEBIH UNTUK MEN CAPAI TUJUAN
  BERSAMA

14
TATA HUBUNGAN

• ORGANISASI MERUPAKAN TATA HUBUNGAN ANTA RA
  ORANG-ORANG UNTUK MEMUNGKINKAN MEN CAPAI TUJUAN
  BERSAMA DENGAN MENGADAKAN PEMBAGIAN TUGAS DAN
  TANGUNG JAWAB

15
TEKNIK ATAU CARA

• ORGANISASI MERUPAKAN SUATU TEKNIK ATAU CARA UNTUK
  MEMPERSATUKAN BERBAGAI KECAKAP AN DAN KEPENTINGAN
  SERTA MENUNTUNNYA KE ARAH SATU TUJUAN YANG SAMA.
• AGAR KOORDINASI TEKNIK ATAU CARA TSB DAPAT
  TERCAPAI DIPERLUKAN ADANYA
• AUTHORITY
• MUTUAL SERVICES
• DOKTRIN

16
ADA DUA ORANG ATAU LEBIH
ADA MAKSUD UNTUK KERJA SAMA
UNSUR ORGANISASI
ADA PENGATURAN HUBUNGAN
ADA TUJUAN YANG HENDAK DICAPAI
17
ASAS KOORDINASI
ASAS-ASAS ORGANISASI
ASAS HIERARCHI
18
AUTHORITY
ASAS KOORDINASI
MUTUAL SERVICES
DOKTRIN
19
LEADER SHIP
ASAS HIERARCHI
DELEGASI KEKUASAAN
SISTEM ATURAN
20
HAKEKAT ORGANISASI

• ADANYA ORANG-ORANG YANG USAHANYA HARUS
  DIKOORDINASI, TERSUSUN DARI
• SUBSISTEM YG SALING BERHUBUNGAN DAN SALING
  TERGANTUNG, BEKERJA SAMA ATAS DASAR PEMBAGIAN
  KERJA, PERAN DAN WEWENANG SERTA MEMPUNYAI TUJUAN
  TERTENTU YANG HENDAK DICAPAI

21
II. PERUSAHAAN

• A. PERUSAHAAN
• B. USAHA
• C. USAHA PERNIAGAAN
• D. JENIS USAHA
• E. ORGANISASI/BENTUK USAHA

22
A. PERUSAHAAN

• SETIAP BENTUK USAHA YG MENJALAN KAN SETIAP
  JENIS USAHA YG BERSI -FAT TETAP DAN TERUS-MENERUS
  SERTA YANG DIDIRIKAN, BEKERJA DAN BER - KEDUDUKAN
  DLM WILAYAH NKRI UTK TUJUAN MEMPEROLEH LABA ATAU
  KE UNTUNGAN

23
B. USAHA

• SUATU TINDAKAN, PERBUATAN ATAU KEGIATAN DI BIDANG
  PEREKONOMIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA UNTUK
  TUJUAN MEMPEROLEH KEUN TUNGAN ATAU LABA

24
PENGUSAHA

• ADALAH ORANG PERSEORANGAN ATAU PERSEKUTUAN ATAU
  BADAN HUKUM YG MENJALANKAN SUATU JENIS USAHA

25
MENJALANKAN USAHA

• BILA SESEORANG SECARA TERUS - MENE RUS,
  TERANG-TERANGAN DAN TIDAK TERPUTUS-PUTUS
  BERHUBUNGAN DGN PIHAK KETIGA UTK TUJUAN MENDAPAT
  KAN LABA ATAU KEUNTUNGAN

26
KEWAJIBAN HK PENGUSAHA
DIATUR DALAM KUHD
KEWAJIBAN HK PENGUSAHA
DIATUR DI LUAR KUHD
27
1. PENGUSAHA
CATATAN
10 TH
WAJIB
MENYIMPAN
30 TH
NERACA
CAT DICABUT DG UU DOK PERUSAHAAN
28
DAHULU

• SBL DIKELUARKANNYA STB 1938 No. 276 KEWAJIBAN
  HUKUM TSB DIPERUNTUK -KAN BAGI PEDAGANG.
• BERDASAR STB TSB DENGAN DIHAPUS -KANYA PENGERTIAN
  PEDAGANG MAKA ORANG MENJALANKAN PERUSAHAAN WAJIB
  MEMBUAT CATATAN SEBAGAI MANA YG DIMAKSUD PASAL 6
  KUHD SPT TSB DI ATAS

29
PEDAGANG

• ADALAH MEREKA YANG MENJALANKAN PERBUATAN
  PERBUATAN-PERBUATAN PERNIAGAAN SEBAGAI PEKERJAAN
  SE- HARI-HARI

30
BANDINGKAN DGN..

• PERDAGANGAN ADALAH KEGIATAN JUAL BELI BARANG ATAU
  JASA, DI MANA SIPENJUAL BERKEWAJIBAN UNTUK MEM
  PERALIHKAN HAK MILIK ATAS BARANG ATAU JASA DNG
  MEMPEROLEH SUATU IMBALAN/KOMPENSASI

31
COMMERCE

• INTERCHANGE OF GOODS OR COMMODI-TIES
• TRADE
• COMMERCIAL IS ENGAGED IN COMMERCE

32
BUSINESS

• THE PURCHASE, MANUFACTURE OR SALE OF GOODS OR
  SERVICES TO MAKE A PROFIT
• A PERSON, PARTNERSHIP OR CORPORA TION ENGAGED OF
  THIS

33
2. KW. HK.PENGUSAHA
DAFTAR PERUSAHAN
WAJIB
DOKUMEN PERUSAHAAN
34
3. DAFTAR PERUSAHAAN

• BERTUJUAN MENCATAT BAHAN KE- TERANGAN YG DIBUAT
  SECARA BENAR DR SUATU PERUSAHAAN DAN MERUPA KAN
  SUMBER INFORMASI RESMI UNTUK PIHAK YG
  BERKEPENTINGAN MENGENAI DATA SERTA KETERANGAN
  LAIN TEN - TANG SUATU PERUSAHAAN

35
Perusahaan
PERUSAHAAN KECIL PERORANGAN
KECUALI
WAJIB DAFTAR
PERJAN
36
DOKUMEN PERUSAHAAN

• ADALAH DATA, CATATAN DAN ATAU KETERANGAN YG
  DIBUAT DAN ATAU DITERIMA OLEH PERUSAHAAN DLM
  RANGKA PELAKSANAAN KEGIATANNYA BAIK TERTULIS DI
  ATAS KERTAS ATAU SARAN LAIN MAUPUN TEREKAM DLM
  BENTUK CORAK APAPUN YG DAPAT DILIHAT, DIBACA ATAU
  DIDENGAR

37
CATATAN
DOK. KEU
BUKTI PENDUKUNG
DATA PENDUKUNG
DOK. PERS
DATA
DOK LAIN
TULISAN LAIN
38
DOKUMEN KEUANGAN

• TEDIRI DARI CATATAN BUKTI PEM- BUKUAN DAN DATA
  PENDUKUNG ADM. KEUANGAN YANG MERUPAKAN BUKTI
• BUKTI ADANNYA HAK KEWA JIBAN SERTA KEGIATAN
  USAHA SUATU PERUSAHAAN

39
CATATAN

• NERACA TAHUNAN, PERHITUNGAN LABA RUGI TAHUNAN,
  REKENING, JURNAL TRANSAKSI HARIAN ATAU SETIAP
  TULISAN YANG BERISI KETERANGAN MENGENAI HAK DAN
  KEWAJIBAN SERTA KEGIATAN USAHA DARI SUATU PERUSA
  HAAN

40
NERACA TAHUNAN

• ADL SALAH SATU BENTUK CATATAN YG MENGGAMBARKAN
  POSISI KE -KAYA-AN , UTANG DAN MODAL PD AKHIR
  TAHUN BUKU YANG MERUPAKAN PERTANGGUNG JAWABAN
  KEUANGAN

41
REKENING

• ADL SALAH SATU BENTUK CATATAN YG DIBUAT
  PERUSAHAAN UTK MENAMPUNG TRANSAKSI YANG SE JENIS,
  YANG DIGUNAKAN SBG DASAR PENYUSUNAN LAPORAN
  KEUANGAN, DAN DAPAT DISEBUT SBG BUKU BESAR ATAU
  BUKU PERKIRAAN

42
JURNAL TRANSAKSI HARIAN

• ADL SALAH SATU BENTUK CATATAN YANG MENGGAMBARKAN
  ADANYA TRANSAKSI YANG DAPAT BERUPA BUKU HARIAN
  ATAU CATATAN HARIAN ATAU TULISAN LAIN

43
TULISAN LAIN

• TULISAN YANG BERISI KETERANGAN MENGENAI HAK DAN
  KEWAJIBAN SERTA HAL-HAL LAIN YG BERKAITAN DENGAN
  KEGIATAN SUATU PERUSAHAAN gt TULISAN YANG
  MENGGAMBARKAN NERACA TAHUNAN, PERHITUNGAN LABA
  RUGI TAHUNAN, REKENING DAN JURNAL TRANSAKSI HARIAN

44
WAJIB

• CATATAN TSB DI WAJIB DIBUAT OLEH SUATU
  PERUSAHAAN (PS 8) DN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN
  PERUSAHAAN
• WAJIB DIBUAT DENGAN TULISAN MENG GUNAKAN HURUF
  LATIN, ANGKA ARAB, SATUAN MATA UANG RUPIAH DAN
  DISUSUN DLM BHS INDONESIA

45
DISESUAIKAN

• WALAU SETIAP PERUSAHAAN WAJIB MEMBUAT CATATAN,
  TETAPI MENGENAI BENTUK DAN KEDALAMAN ISI CATATAN
  YANG DIBUAT DILAKUKAN SESUAI DENGAN SIFAT
  PERUSAHAAN

46
KEWAJIBAN

• KEWAJIBAN TERMAKSUD ADALAH KEWAJIBAN YANG
  BERSIFAT KEPER DATAAN, SEHINGGA RISIKO YANG
  TIMBUL KARENA TIDAK DILAKSANA KANNYA KEWAJIBAN
  TERSEBUT MENJADI TANGGUNG JAWAB YBS.

47
BUKTI PENDUKUNG

• TERDIRI DARI WARKAT-WARKAT YG DIGUNAKAN SEBAGAI
  DASAR PEM - BUKUAN YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN
  KEKAYAAN, UTANG DAN MODAL

48
WARKAT

• ADALAH DOKUMEN TERTULIS YANG BENTUK DAN
  PENGGUNAANNYA DITETAPKAN MENURUT ATURAN TERTENTU
  DAN MERUPAKAN BUKTI TRANSAKSI, MISALNYA CHEQUE,
  BILYET GIRO, SURAT PERINTAH MEMBAYAR, WESEL, NOTA
  DEBET SERTA NOTA KREDIT

49
DATA PENDUKUNG

• MERUPAKAN DATA ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN DGN
  KEUANGAN UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI PENYUSUNAN DAN
  PEMBUATAN DOKUMEN KEUANGAN

50
TERDIRI DARI

• DATA PENDUKUNG YG MERUPAKAN BAGIAN DR BUKTI
  PEMBUKUAN, UMP SURAT KONTRAK, SURAT PERINTAH
  KERJA
• DATA PENDUKUNG YG TIDAK MERU PAKAN BAGIAN DR
  BUKTI KEUANGAN, MISAL REKENING AN TAR KANTOR,
  REKENING HARIAN

51
DOK. LAINNNYA

• TERDIRI DARI DATA ATAU SETIAP TULISAN YG BERISI
  KETERANGAN YG MEMPUNYAI NILAI GUNA BAGI
  PERUSAHAAN MESKIPUN TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN
  DOK. KEUANGAN

52
DOKUMEN LAIN

• RISALAH RUPS, AKTA PENDIRIAN PER USAHAAN, NPWP,
  AKTA-AKTA LAIN YG MENGANDUNG KEPENTINGAN HUKUM
  TERTENTU

53
PENGALIHAN LEGALISASI

• DOKUMEN PERUSAHAAN DAPAT DIALIH KAN KE DALAM
  MIKROFILM ATAU MEDIA LAIN
• DAPAT DILAKUKAN SEJAK DOKUMEN TER SEBUT DIBUAT
  ATAU DITERIMA OLEH PERUSAHAAN YBS
• PENGALIHAN DOK. PERUSAHAAN WAJIB DILEGALISASI

54
MIKROFILM

• ADL FILM YG MEMUAT REKAMAN BAHAN TERTULIS,
  TERCETAK DAN TERGAMBAR DALAM UKURAN YANG SANGAT
  KECIL

55
MEDIA LAIN

• ADL ALAT PENYIMPANAN INFORMASI YG BUKAN KERTAS
  DAN MEMPUNYAI TING- KAT PENGAMANAN YANG DAPAT MEN
  - JAMIN KEASLIAN DOKUMEN YANG DI ALIHKAN ATAU
  DITRANSFORMASIKAN , MISAL CD - ROM, WRITE ONCE-
  READ MANY (WORM)

56
PENGALIHAM DOKUMEN

• PIMPINAN PERUSH. WAJIB MENYIMPAN NASKAH ASLI
  MANAKALA IA MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN OTENTIK
  DAN MASIH MENGANDUNG KEPENTINGAN HUKUM TERTENTU.
• O.K.I. WAJIB DIPERTIMBANGKAN KEGUNAAN NASKAH ASLI
  DOKUMEN YG PERLU DISIMPAN KRN MENGANDUNG NILAI
  TERTENTU BG KEPENTINGAN PERUSAHAAN

57
WAJIB DILEGALISASI

• PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DLM MIKROFILM
  ATAU DOKUMEN LAIN WAJIB DILEGALISASI
• LEGALISASI DPT DILAKUKAN OLEH PIM PINAN
  PERUSAHAAN ATAU PEJABAT DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN
  YANG DITU NJUK DAN HARUS DIBUATKAN BERITA ACARA
  UNTUK ITU

58
BERITA ACARA SE-KURANG2 NYA

• MEMUAT KETERANGAN TEMPAT, HARI, TANGGAL, BLN DAN
  TAHUN DILAKUKAN LEGALISASI
• MEMUAT KET. BHW PENGALIHAN DOKU MEN PERUSAHAN YG
  DIBUAT DI ATAS KERTAS KE DLM MIKROFILM/MEDIA LAIN
  TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
• TANDATANGAN NAMA PEJABAT YBS

59
BERITA ACARA

• DIBUAT PADA SAATTERJADI PENGALIHAN DOKUMEN KE
  DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA
• PADA BERITA ACARA PENGALIHAN TSB WAJIB
  DILAMPIRKAN DAFTAR PERTELA AN ATAS DOKUMEN
  PERUSAHAAN YANG DIALIHKAN KE DALAM MIKROFILM
  ATAU MEDIA LAIN

60
DAFTAR PERTELAAN

• ADALAH DAFTAR YG MEMUAT KETERANG AN ANTARA LAIN
  MENGENAI JENIS , JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYIM
  PANAN DOKUMEN YG BERSANGKUTAN.

61
LEGALISASI

• ADALAH TINDAKAN PENGESAHAN ISI DOKUMEN PERUSAHAAN
  YG DIALIHKAN ATAU DITRANSFORMASIKAN KE DLM
  MIKROFILM ATAU MEDIA LAIN ATAU MENYATAKAN BAHWA
  ISI DOKUMEN PERUSAHAAN YANG TERKANDUNG DI
  DALAMNYA SESUAI DENGAN ASLINYA

62
KEKUATAN SBG ALAT BUKTI

• DOKUMEN PERUSAHAAN YANG TELAH DIALIHKAN
  BERDASARKAN TATACARA SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI
  ATAS DAN ATAU HASIL CETAKNYA MERUPAKAN ALAT BUKTI
  YANG SAH

63
PEMUSNAHAN DOKUMEN

• DOKUMEN PERUSAHAAN YANG TELAH DIALIHKAN KE DALAM
  MIKROFILM ATAU MEDIA LAIN DAPAT DIMUSNAHKAN,
  KECUALI OLEH PIMPINAN PERUSAHAAN DITENTUKAN LAIN
• DEMIKIAN JUGA CATATAN, BUKTI PEM BUKUAN DAN BUKTI
  PENDUKUNG ADM. KEUANGAN BERDASARKAN KPTS PIM.
  PERUSAHAAN DAPAT DIMUSNAHKAN

64
TANGGUNG JAWAB

• PIMP. PERUSAHAAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN
  PERUSAHAAN ATAU PIHAK KETIGA DLM HAL
• 1. PEMUSNAHAN DOKUMEN DILAKUKAN
• SBL HABIS JANGKA SIMPAN DOK. YBS
• 2. YBS PATUT MENGETAHUI/PATUT DI-
• KETAHUI BHW DOK. PERUSAHAAN TSB
• MASIH HRS DISIMPAN KRN MEMPU
• NYAI NILAI.

65
LAMA PENYIMPANAN

• CATATAN -gt 10 TH TERHITUNG SEJAK AKHIR THN BUKU
  PERUSAHAAN YBS
• DATA PENDUKUNG ADM. KEU. DISESUAI KAN DGN
  KEBUTUHAN PERUSAHAAN
• DOKUMEN LAIN DITETAPKAN BERDASAR KAN NILAI GUNA
  DOKUMEN TERSEBUT.
• JANGKA WAKTU DOK.PEND.ADM KEU DAN DOK LAIN
  LAZIMNYA DITETAPKAN DGN KPTS PIMPINAN PERUSAHAAN

66
PEMINDAHAN PENYERAHAAN

• DOKUMEN PERUSAHAAN DPT DIPINDAH KAN DARI UNIT
  PENGELOLAAN KE UNIT ARSIP BERDASARKAN KPTS
  PIMPINAN PERUSAHAAN
• TATACARA PEMINDAHAAN DDISERAHKAN KPD PIMPINAN
  PERUSAHAAN
• DI DLM TATACRA PEMINDAHAAN DOK. DPT DISERTAI DGN
  DAFTAR PERTELAAN DAN BERITA ACARA

67
UNIT PENGELOLAAN

• ADL SATUAN KERJA YANG MEMPUNYAI TUGAS DAN TG
  JAWAB MENGELOLA SEMUA DOKUMEN YANG BERKAITAN
  DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PER- USAHAAN

68
UNIT ARSIP

• ADL SATUAN KERJA YANG MEMPUNYAI TUGAS DAN
  TANGGUNG JAWAB MENGE- LOLA DOKUMEN PERUSAHAAN YG
  SUDAH DISELESAIKAN OLEH UNIT PENGELOLAAN DAN
  SELANJUTNYA DOKUMEN TSB PERLU DISIMPAN DAN
  DIPELIHARA

69
PEMINDAHAAN PEMUSNAHAN ...

• PEMINDAHAN, PEMUSNAHAN DAN PENYE RAHAN
  DOK.PERUSAHAAN TIDAK DIMAK SUDKAN UTK
  MEGHILANGKAN FUNGSI DOK.PERUSAHAAN YBS SBG ALAT
  BUKTI (KEPENTINGAN HUKUM LAINNYA).
• UU DAN KETENTUAN YG BERKAITAN DGN PS 6 KUHD
  TETAP BERLAKU MISALNYA PS 396 S/D PS 399 TETAP
  BERLAKU.

70
UU NO. 8 THN 1997

• UU DOK. PERUSAHAAN INI ADALAH UU YG MENGGGANTI
  KEWAJIBAN PENGUSA HA UNTUK MEMBUAT CATATAN
  MENGENAI PERUSAHAAN BESERTA KE WAJIBAN UNTUK
  MENYIMPANNYA.
• HAL IN BERARTI BAHWA YANG DICABUT HANYA PASAL 6
  KUHD SAJA.
• KERAHASIAAN DOK.PERUSAHAAN TETAP DILINDUNGI

71
KEKUATAN PEMBUKTIAN

• BERLAKU TEORI PEMBUKTIAN BEBAS
• HAKIM MERDEKA DI DALAM MENETAP - KAN KEKUATAN
  PEMBUKTIAN DARI KEJADIAN KONKRIT YG BERSANDARKAN
  PEMBUKUAN YANG MEREKA SUSUN

72
KERAHASIAAN
COMMUNICATION
DOK PERSH
DITEROBOS
REPRESENTATION
73
SYARAT REPRESENTATION

• HARUS ADA SENGKETA
• DI BUKA DI PENGADILAN
• YG DIBUKA ADALAH BAGIAN YG MENJADI SENGKETA SAJA

74
SYARAT COMMUNICATION

• TIDAK HARUS ADA SENGKETA
• DPT DIBUKA DI SIDANG ATAU DI LUAR SIDANG
• SEMUA CATATAN BOLEH DIBUKA

75
DPT DILAKUKAN DGN SYARAT

• YBS ADALAH PEMEGANG SAHAM PERUSA HAAN YBS
• YBS ADALAH AHLI WARIS DARI PADANYA
• PARA KARYAWAN YG UPAHNYA DIGANTUNGKAN PADA
  PROSENTASE KE UNTUNGAN PERUSAHAAN

76
C. USAHA PERNIAGAAN

• SEGALA SESUATU ATAU KESELURUHAN ATAU
  KESEMUANYA DIPERGUNAKAN SEBAGAI SARANA UNTUK
  MENDAPATKAN KEUNTUNGAN
• KESEMUANYA ITU DPT BERUPA BENDA2 YG BERWUJUD
  ATAUPUN YG TIDAK BER WUJUD MAUPUN RAHASIA
  PERUSAHAAN DAN PARA LANGGANAN.

77
TENAGA
USH PERNIAGAAN
MODAL
78
FULL TIME
BURUH
TENAGA
PART TIME
JASA
79
PEMERINTAH
MODAL
PATUNGAN
SWASTA
80
BUKAN BENDA
USAHA PERNIAGAAN
BERGERAK
BENDA
TIDAK BERGERAK
81
PEMISAHAAN HARTA

• KEKAYAAN USAHA PERNIAGAAN TIDAK DAPAT DIPISAHKAN
  DENGAN KEKAYAAN PRIBADI PENGUSAHA
• KECUALI BILA PERUSAHAAN TERSEBUT BERBENTUK BADAN
  HUKUM

82
ALASAN HUKUM

• SESEORANG YANG MENJALANKAN USAHA TIDAK AKAN
  TERLEPAS DGN PERIKATAN-PERIKATAN DGN FIHAK KETIGA
  
• SELURUH HARTA BERGERAK DAN HARTA TIDAK BERGERAK
  SEORANG DEBITUR, BAIK YG TELAH ADA MAUPUN YG
  MASIH AKAN DIDAPAT MENJADI JAMINAN
  HUTANG-HUTANGNYA.

83

• SETIAP ORANG YG BERHUTANG ATAU DEBITUR
  BERKEWAJIBAN MENJAMIN PELUNASAN HUTANG KREDITUR
  DGN SELURUH HARTA KEKAYAANNYA.
• KEWAJIBAN YG DMK INI MERUPAKAN JAMINAN UMUM YANG
  BERSIFAT OTOMATIS, ARTINYA JAMINAN UMUM INI
  BERSIFAT DEMI HUKUM DAN KARENA ITU TAK PERLU
  SECARA TEGAS DISEBUT DALAM TULISAN

84
PASAL 1131 KUHPdt

• MENETAPKAN BHW SEGALA HARTA KEKA YAAN DEBITUR YG
  TELAH DIMILIKINYA MAUPUN YG MASIH AKAN
  DIPEROLEHNYA, BAIK YG BERSIFAT BERGERAK MAUPUN
  TIDAK BERGERAK, MENJADIJAMINAN BAGI SEMUA
  HUTANG-HUTANGNYA.

85
PSL 1132 KUHPdt

• MENETAPKAN BHW HARTA KEKAYAAN TSB MENJADI JAMINAN
  BERSAMA BAGI PARA KREDITURNYA DAN HASIL PENJUAL
  AN DARI PADANYA DIPERGUNAKAN UTK PELUNASAN
  HUTANGNYA SECARA SEIMBANG KECUALI APABILA DI
  ANTARA PARA KREDITUR TSB TERDAPAT ALASAN YANG SAH
  UNTUK DIDAHULUKAN

86
REALISASI ASAS JAMINAN UMUM

• PENYITAAN UMUM ATAS SELURUH HARTA KEKAYAAN
  DEBITUR
• KEPAILITAN MERUPAKAN SUATU LEMBA- GA HUKUM YG
  MEREALISASI ASAS JAMINAN HUKUM SEBAGAIMANA YG
  DIMAKSUD OLEH PASAL 1131 DAN 1132 KUHPdt

87
TUJUAN KEPAILITAN

• MENCEGAH TERJADINYA PEREBUTAN DLM PELUNASAN
  HUTANG DI ANTARA PR KREDITUR
• MENCEGAH PERLAKUAN PILIH KASIH DR DEBITUR THD
  KREDITUR-KREDITURNYA
• MENCEGAH DIGELAPKANNYA HARTA KEKAYAAN OLEH DEBITUR

88
PERALIHAN USH PERNIAGAAN

• USAHA PERNIAGAAN DIMUNGKINKAN DI ALIHKAN KEPADA
  PIHAK LAIN.
• NAMUN, HINGGA SAAT INI BELUM ADA ATURAN HUKUM
  YANG MENGATUR BGMN TATA CARA MEMPERALIHKANNYA.
• BILA TERJADI, CARA PERALIHANNYA MENGGUNAKAN
  ANALOGI TATACARA PERALIHAN HARTA KEKAYAAN SPT
  HUKUM WARIS.

89
D. JENIS USAHA
PERDAGANGAN
USAHA
JASA
90
1.USAHA PERDAGANGAN

• A. EXPORT-IMPORT
• B. INDUSTRI
• C. PETERNAKAN, DSB.

91
2. USAHA JASA

• a. TRANSPORTASI
• b. ASURANSI
• PERBANKAN,
• LEMBAGA PEMBIAYAAN, DSB

92
D. ORG/BENTUK USAHA
PERUSAHAAN PERORANGAN
BENTUK USAHA
PERUSAHAAN PERSEKUTUAN
PERUSAHAAN PERSEROAN
93
ORGANISASI

• SUSUNAN DAN ATURAN DARI BERBAGAI-BAGAI BAGIAN
  (ORANG, DSB) SEHINGGA MERUPAKAN KESATUAN YANG
  TERATUR (PURWODARMINTO)
• BENTUK, SUSUNAN ALAT PERLENGKAP- AN SUATU BADAN
  HUKUM ATAU BAGIAN DARI SUATU KUMPULAN

94
1.PERSH.PERORANGAN (SOLE PROPRIETORSHIP)

• PERUSAHAAN YG TIDAK BERBADAN HUKUM, DIMILIKI
  PERORANGAN
• MENJALANKAN BISNIS SBG PERUSH. PERORANGAN SANGAT
  MUDAH SIAPA PUN DPT MEMULAI USAHANYA
• KADANG MEMERLUKAN IJIN DARI PEMERINTAH SETEMPAT-
  SIUP/SITU

95
a. KEUNGGULAN

• PEMBENTUKAN ATAU PENDIRIANNYA SANGAT MUDAH DAN
  RELATIF TIDAK MAHAL
• RELATIF HANYA SEDIKIT KETENTUAN DARI PEMERINTAH
  YG MENGATURNYA
• DAPAT MENGHINDARI PAJAK PENG - HASILAN

96
b. KELEMAHAN

• PERUSAHAAN PERORANGAN SULIT UTK MEMPEROLEH JUMLAH
  MODAL YG BESAR
• PENDIRINYA MEMILIKI KEWAJIBAN PRIBADI YG TIDAK
  TERBATAS ATAS HUTANG PER USAHAAN - HAL INI DAPAT
  MENYEBABKAN KERUGIAN YANG MELEBIHI DANA YANG DI
  INVESTASIKAN
• UMUR PERUSAHAAN RELATIF TERBATAS PD UMUR INDIVIDU
  YANG MENDIRIKAN

97
2. PERUSAHAAN PERSEKUTUAN (PARTNERSHIP)

• PERUSAHAAN YG TIDAK BERBADAN HUKUM YG DIMILIKI
  OLEH 2 ORANG ATAU LEBIH
• PERSEKUTUAN DPT BEROPERASI DGN BERBAGI TINGKAT
  FORMALI TAS, A.L. BERKISAR NILAI DARI BEN TUK
  INFORMAL/KESEPAKATAN YG DIKETAHUI LEMBAGA
  PEMERINTAH AN SETEMPAT

98
a. KEUNGGULAN

• PENDIRIANNYA/PEMBENTUKANNYA RELATIP MUDAH DAN
  BIAYANYA MURAH
• AKTA PENDIRIAN BUKAN MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN

99
b. KELEMAHAN

• MEREKA MEMILIKI KEWAJIBAN YG TIDAK TERBATAS
• UMUR PERUSAHAAN TERBATAS
• SULIT MEMINDAHKAN KEPEMILIK AN PERUSAHAAN
• SULIT MEMPEROLEH JUMLAH MODAL YANG BESAR

100

• DI DLM OPERASIONALNYA DAPAT TERJADI
  SEKUTU/PARTNER SECARA POTENSIAL DPT KEHILANGAN
  AKTIVA PRIBADINYA, WALAUPUN IA TIDAK
  DIINVESTASIKAN KE DALAM PERSEKUTUAN, KARENA
  MENURUT UU (KUHD) SEKUTU BERTG-JAWAB SECARA
  PRIBADI UTK SELURUHNYA

101
USAHA PERSEKUTUAN

• PERSEKUTUAN DENGAN FIRMA -gtLAZIM DISEBUT FIRMA
• PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

102
PERSEKUTUAN DGN FIRMA

• SUATU PERIKATAN YANG DIDIRIKAN UTK MENJALANKAN
  SUATU PERUSAHAAN DGN MEMAKAI NAMA BERSAMA
• SETIAP SEKUTU WENANG UTK BERBUAT, MENGELUARKAN
  DAN MENERIMA UANG ATAS NAMA PERSEKUTUAN MENGIKAT
  PERSEKUTUAN DGN PIHAK KETIGA ATAU SEBALIKNYA
  SEKEDAR IA TDK DIKELUAR KAN DR KEWENANGAN TSB

103
PERBUATAN YG TIDAK

• PERBUATAN-PERBUATAN YG TIDAK BER HUBUNGAN DGN
  PERSEKUTUAN ATAU TIDAK MENURUT PERJANJIAN
  SEKUTU-SEKUTU TIDAK WENANG MENGADAKAN- NYA TIDAK
  DIMASUKKAN DI DALAM KE- TENTUAN INI

104
KEWENANGAN DIBATASI

• MENGELUARKAN SEKUTU TTT DR KEWE NANGAN UTK
  BERTINDAK KELUAR ATAS NAMA PERSEKUTUANNYA
• MELARANG SEKUTU UTK MELAKUKAN PERBUATAN TERTENTU
• MENUGASKAN BBRP KEWAJIBAN TTT KPD DUA SEKUTU ATAU
  LEBIH SBG PERBUAT AN BERSAMA

105
FIRMA gt PERSEKT PDT KHUSUS

• LETAK KEKHUSUSAN
• - MENJALANKAN PERUSAHAAN
• - MEMAKAI NAMA
• - BERSAMA BERTANGGUNG JAWAB
• SECARA PRIBADI UTK SELURUHNYA

106
TANGGUNG JAWAB

• DALAM PERSEKUTUAN DG FIRMA SETIAP SEKUTU
  BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI DAN UTK
  SELURUHNYA BAGI PERIKATAN-PERIKATAN PERSEKUTUAN
  NYA.
• TANGGUNG JAWAB SEMACAM INI DISEBUT TANGGUNG JAWAB
  SOLIDER

107
HUB. INTERN SEKUTU

• SAMA SEPERTI YG DIATUR DALAM PERSE KUTUAN PERDATA
• PEMBAGIAN LABA RUGI SEPANJANG TDK DIATUR DLM
  PENDIRIAN BERLAKU ASAS KESEIMBANGAN DARI
  PEMASUKKAN KE DALAM FIRMA

108
BANDINGK DG PERSEKUTUAN PDT

• PERSEKUTUAN PERDATA ADL SUATU PER JANIAN DGN MANA
  DUA ORANG ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRI UNTUK MEMA
  SUKKAN SESUATU KE DLM PERSEKUTUAN DGN MAKSUD UTK
  MEMBAGI KEUNTUNG AN ATAU MANFAAT YG DIPEROLEHNYA
• PERSEKUTUAN ADA SEJAK SAAT DITENTU KAN DLM
  PERJANJIAN (Ps 1624 KUHPdt)

109
KEPENGURUSAN

• TUGAS DAN KEPENGURUSAN PERSEKUTU AN PERDATA DAPAT
  DILAKUKAN ATAU DISERAKAN KEPADA SEKUTU ATAU
  SEKUTU-SEKUTUNYA
• DIATUR DALAM PSL 1636 S/D PASAL 1639 KUHPdt.

110
SEKUTU PENGURUS

• GERANT STATUTAIRE/SEKUTU STATUTER ADL SEKUTU
  PENGURUS YG DITETAPKAN PADA SAAT PENDIRIAN
  PERSEKUTUAN
• GERANT MANDATAIRE/ SEKUTU MANDA TER ADALAH SEKUTU
  PENGURUS YANG DITUNJUK SETELAH PENDIRIAN PERSEKU
  TUAN PERDATA

111
SEKUTU STATUTER

• SELAMA BERJALANNYA PERSEKUTUAN PERDATA MEREKA TDK
  BOLEH DIGANTI ATAU DIBERHENTIKAN, KECUALI ATAS
  DASAR ALASAN YANG DAPAT DITERIMA MENURUT HUKUM
• YG BERHAK MENGHENTIKAN KEPENGU- RUSAN TERSEBUT
  ADL PERSERIKATAN PERDATA

112
SEKUTU MANDATER

• SELAMA BERJALANNYA KEPENGURUSAN MEREKA DAPAT
  DICABUT SEWAKTU -WAKTU, KARENA KEDUDUKKAN
  KEPENGU RUSANNYA SAMA DENGAN PEMEGANG KUASA

113
PERBUATAN KEPENGURUSAN

• TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN ATAU KATA SEPAKAT
  DARI SEKUTU-SEKUTU LAINNYA
• HARUS DILAKUKAN DENGAN JUJUR DEMI KEPENTINGAN
  BERSAMA

114
PERBUATAN PENGUASAAN

• MEMERLUKAN PERSETUJUAN ATAU KATA SEPAKAT DARI
  SEKUTU-SEKUTUNYA

115
DLM PERSEKUT. PDT KHUSUS

• PARA FIRMANT/SEKUTU SEMUANYA AKTIF BERKERJA DEMI
  PERSEKUTUANYA
• MESKIPUN AKTIF BEKERJA DIMUNGKIN- KAN SEKUTU
  TERTENTU DIBERI TUGAS TERTENTU UTK TUJUAN
  FIRMANYA DAN JUGA DIMUNGKINKAN UTK HAL-HAL
  TERTENTU ,TDK DIBERI KEWENANGAN BERBUAT SESUATU

116
3. PERUSAHAAN PERSEROAN (CORPORATION)

• SUATU BADAN HUKUM YG DISYAH-KAN OLEH PEMERINTAH,
  YG MEMISAHKAN DAN MEMBEDAKAN ANTARA PEMILIK DAN
  MANAJER, MEMILIKI UMUR YG TIDAK TERBATAS,
  KEPEMILIKAN YG MUDAH DIPINDAHKAN SERTA TG JAWAB
  PESERONYA TERBATAS

117
a. KEUNGGULAN

• UMUR TDK TERBATAS, PERUSAHAAN TETAP TERUS
  MELAKUKAN KEGIATAN MESKIPUN PEMILIK AWAL ATAU
  MANAGER TELAH MENINGGAL
• KEPENTINGAN ATAS KEPEMILIKAN HAK MUDAH
  DIPINDAHKAN

118

• KEPENTINGAN KEPEMILKIAN ATAU HAK DPT DIBAGI
  MENJADI SAHAM YG DALAM PERKEMBANGAN ATAS KE -
  PEMILIKAN DPT DIPINDAHKAN (DIJUAL)
• KEWAJIBAN YG TERBATAS, MAKSUD NYA KEWAJIBAN
  PEMILIK TERBATAS PADA DANA ACTUAL YG DIINVESTASI
  KAN

119
b. KELEMAHAN

• LABA PERUSHAAN BISA 2X DIKENAKAN PAJAK gt LABA
  PERUSAHAAN DIKENAKAN PAJAK TINGKAT PERUSAHAN DAN
  SETIAP BAGIAN LABA YG DIBAGIKAN SBG DEVIDEN
  DIKENAKAN PAJAK PENDAPATAN
• MEMERLUKAN BANYAK PERSYARAT AN YG DIMINTA
  PEMERINTAH

120

• MEMERLUKAN WAKTU RELATIF CUKUP LAMA, KRN
  PERSEROAN MEMERLUKAN AKTA (CHARTER) DAN ANGGARAN
  DASAR (BY LAWS)

121
PERSEROAN TERBATAS

• UU NOMOR 1 TAHUN 1995 - UNTUK ISTI LAH PERSEROAN
  TERBATAS MENYEBUT DENGAN ISTILAH PERSEROAN
• UU NOMOR 1 TAHUN 1995 DEWASA INI TELAH DIGANTI
  DENGAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007

122
PERSEROAN

• BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN BERDASAR KAN PERJANJIAN
• MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DENGAN MODAL DASAR
• MODAL DASAR YG SELURUHNYA TERBAGI DALAM SAHAM
• MEMENUHI PERSYARATAN YG DITETAP- KAN UNDANG-UNDANG

123
PERJANJIAN

• PERSEROAN DIDIRIKAN OLEH 2 ORANG ATAU LEBIH
  BERDASARKAN PERJANJIAN DAN PERJANJIAN INI DALAM
  BENTUK AKTA NOTARIS.
• STATUS BADAN HUKUM PESEROAN DIPER OLEH SETELAH
  AKTA PENDIRIAN INI TLH DISAHKAN OLEH MENTERI
  KEHAKIMAN DAN HAM RI.

124
DASAR PERTIMBANGAN

• PERSEROAN MERUPAKAN PERSEKUTUAN MODAL - INI
  BERARTI BHW PERSEKUTU- AN MENUNJUKKAN ADANYA
  SUBYEK LEBIH DARI SATU.
• TANDA KEPEMILIKAN DITERBITKAN SERO ATAU SAHAM
• ALAT UNTUK MEWADAHI PERSEKUTUAN ADALAH PERJANJIAN

125
LEBIH DARI SATU

• KEHARUSAN MEMILIKI LEBIH DARI SATU PEMEGANG
  SAHAM MAKSUDNYA UNTUK MENGHINDARI ADANYA SIFAT
  SUBYEKTI VITAS DAN PENCAMPURAN HARTA KEKA- YAAN
  PERSEROAN DAN HARTA KEKAYA- AN PRIBADI PEMEGANG
  SAHAM
• MENGHINDARI TERJADINYA DAY TO DAY OPERATION

126
PENDIRI

• WAJIB MENGAMBIL SAHAM MENGAMBIL BAGIAN SAHAM PADA
  SAAT PERSEROAN DIDIRIKAN
• PENDIRI BESERTA KUASANYA WAJIB ME NGAJUKAN
  PERMOHONAN TERTULIS DGN DILAMPIRI AKTA PENDIRIAN
  PERSEROAN KPD MENTERI UTK MEMPEROLEH PENGESAHAN
  PERSEROANNYA

127
PENGESAHAN PENOLAKAN

• DALAM HAL PENGESAHAAN DIBERIKAN DLM WAKTU PALING
  LAMA 60 HARI STL PERMOHONAN DITERIMA MENTERI
• DALAM HAL DITOLAK -gt HRS DIBERITAHUKAN SECARA
  TERTULIS KPD PEMOHON BESERTA ALASANNYA DALAM
  WAKTU 60 HARI STL PERMOHONAN DITERIMA MENTERI

128
BANDINGKAN DGN KUHD

• PS 37 KUHD MENGENAL 2 JENIS PENGE-
• SAHAN YAITU
• PENGESAHAN TIDAK BER- SYARAT DGN KONSEKUENSI
  PERSEROAN HANYA DAPAT DIBATALKAN OLEH MA
• PENGESAHAN BERSYARAT DENGAN KON- SEKUENSI
  PERSEROAN DAPAT DIBUBAR- KAN OLEH MENTERI
  KEHAKIMAN

129
SEKEDAR CATATAN

• BERDASARKAN PASAL 117 AY 1 HURUF A PEMBUBARAN
  PERSEROAN BERDSRKAN ALASAN KEPENTINGAN UMUM
  BERADA DI DALAM KEWENANGAN BADAN PERADIL AN ATAS
  PERMOHONAN KEJAK SAAN, TIDAK BERADA DI TANGAN
  MENTE RI KEHAKIMAN.

130
SBL PENGESAHAN

• PERBUATAN HUKUM YG BERKAITAN DGN SUSUNAN DAN
  PENYERTAAN MODAL DAN SUSUNAN SAHAM YANG DILAKUKAN
  PENDIRI SBL PERSEROAN DIDIRIKAN HA RUS
  DICANTUMKAN DALAM AKTA PENDIRIAN
• NASKAH ASLI ATAU SALINAN AKTE OTEN TIK
  MENGENAI PERBUATAN HUKUM SBL DIDIRIKAN WAJIB
  DILAMPIRKAN AKTA

131
PERB.HK PENDIRI

• UTK KEPENTINGAN PERSEROAN SBL AKTA DISAHKAN
  MENGIKAT PERSEROAN STL MENJADI BADAN HUKUM BILA
• 1. PERSEROAN SECARA TEGAS MENYATA
• KAN MENERIMA SEMUA PERBUATAN
• YG DILAKUKAN PENDIRI
• 2. --- MENYATAKAN SECARA TEGAS ME-
• NGAMBIL ALIH SEMUA PERJANJIAN YG
• DIBUAT PENDIRI
• 3. --- MENGUKUHKAN SECARA TERTULIS BHW
• PERBUATAN ITU UKT KEPENTINGANNYA

132
TG-JWB PEMEGANG SAHAM

• PEMEGANG SAHAM DPT PERTANGG-JWB SECARA PRIBADI
  DALAM HAL TERTENTU A.L APABILA SECARA LANGSUNG
  ATAU TDK LANG SUNG DGN ITIKAT BURUK MEMANFAAT
  KAN PERSEROAN SEMATA-MATA UNTUK KEPENTING AN
  PRIBADI ATAU TERLIBAT DALAM PERBUAT AN MELAWAN
  HUKUM YG DILAKUKAN PERSERO AN, SCR MELAWAN HUKUM
  MENGGUNAKAN KEKAYAAN PERSEROAN YG MENG- AKIBATKAN
  TDK MAMPU MELUNASI HUTANGNYA

133
PRINSIP

• PEMEGANG SAHAM TIDAK BERTANG-JWB SECARA PRIBADI
  ATAS PERIKATAN YANG DIBUAT ATAS NAMA PERSEROAN
  DAN TDK BERTANG-JWB ATAS KERUGIAN PER SEROAN
  MELEBIHI NILAI SAHAM YANG TELAH DIAMBILNYA.

134
MODAL

• PD SAAT DIDIRIKAN MINIMAL 25 DARI MODAL DASAR
  HARUS TELAH DITEMPAT KAN DAN 50 DIANTARANYA
  TELAH DI SETOR.
• PADA SAAT PENGESAHAAN SELURUH MO DAL YANG
  DITEMPAYKAN HARUS SUDAHDISETOR
• PENYETORAN DPT BERUPA UANG ATAU BENTUK LAIN
  
  
  
  
  

135
PERLINDUNGAN MODAL

• PRINSIP PERLINDUNGAN TSB DIWUJUD KAN A.L. DLM
  BENTUK KETENTUAN ME- NGENAI LARANGAN BAGI
  PERSEROAN UTK MEMILIKI SENDIRI ATAS SAHAM ATAU
  UTK ANAK PERUSAHAAN DAN ADA NYA PEMBATASAN TTT
  PERSEROAN MEM BELI SAHAMNYA KEMBALI
• LIHAT PASAL 29, 30 DAN PASAL 33

136
PENAMBAHAN MODAL

• KECUALI DITENTUKAN LAIN DALAM AD PESEROAN,
  DIMUNGKINKAN MENAMBAH MODAL DENGAN KETENTUAN
  SAHAM BARU TSB HARUS DITAWARKAN KEPADA PEMEGANG
  SAHAM YANG SUDAH ADA
• PENAMBAHAN MODAL HANYA DAPAT TERJADI BERDASARKAN
  KEPUTUSAN RUPS

137
PENGURANGAN MODAL

• DPT TERJADI BERDASARKAN KPTS RUPS
• PENGURANGAN MODAL BERLAKU STL PER UBAHAN AD
  PERSEROAN MENDAPAT PER SETUJUAN MENTERI
• PENGURANGAN SAHAM HRS DILAKUKAN ATAS SETIAP SAHAM
  ATAU SEMUA SAHAM DARI KLASIFIKASI SAHAM YANG
  SAMA SECARA SEIMBANG

138
KLASIFIKASI SAHAM

• UU PT MENGENAL KLASIFIKASI SAHAM ATAU CLASSES OF
  SHARES ATAU CLASS RIGHTS.
• DIMAKSUDKAN UTK MEMBERI KELELUASA AN PERSEROAN
  UTK BERVARIASI DALAM MENERBITKAN SAHAM, GUNA
  MEMBERI KESEMPATAN KPD MEREKA YG INGIN MENANAMKAN
  DANA PADA PERSEROAN SESUAI DGN KEBUTUHANNYA.

139
KRETERIA KLASIFIKASI

• UTK MENENTUKAN KLASIFIKASI SAHAM DILAKUKAN DENGAN
  CARA BERAGAM ANTARA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
  HAK SUARA, PEMBAGIAN DEVIDEN, JANGKA WAKTU,
  KEMAMPUAN DITUKAR DENGAN KLASIFIKASI LAINNYA
• KETENTUAN TERSEBUT TIDAK SELALU BERSIFAT
  ALTERNATIF DAN DPT BERSIFAT KOMULATIF

140
PEMINDAHAN SAHAM

• PEMINDAHAN HAK SAHAM ATAS NAMA DILAKUKAN DENGAN
  AKTA PEMINDAHAN HAK
• PEMINDAHAN SAHAM ATAS UNJUK DILA KUKAN DGN
  PENYERAHAN SECARA FISIK
• BENTUK DAN PEMINDAHAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN
  DI PASAR MODAL DI BERLAKUKAN MENRT UU PASAR MODAL

141
KRETERIA

• UTK MENENTUKAN KLASIFIKASI BERAGAM A.L.
  MENYANGKUT MENGENAI HAK SUARA, PEMBAGIAN DEVIDEN,
  JANGKA WAKTUNYA, KEMAMPUAN UTK DITUKAR DGN
  KLASIFIKASINYA.

142
SISTEM KEPENGURUSAN

• UU PERSEROAN MENGGUNAKAN SISTEM TWO TIERED
  MANAGEMENT TERDIRI
• DIREKSI SEBAGAI PENGURUS
• KOMISARIS SEBAGAI PENGAWAS

143
PS 12 h jis ps 80 ayat 4, ps 95 ay 4

• TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN PENGGANTIAN DAN
  PENGHENTIAN DIREKSI MAUPUN KOMISARIS DILAKU KAN
  OLEH RUPS

144
KEPENGURUSAN

• KEPENGURUSAN PERSEROAN DILAKUKAN OLEH DIREKSI
• DALAM HAL TERTENTU BILA DIREKSI TDK ADA KOMISARIS
  DAPAT MELAKUKAN TIN DAKAN PENGURUSAN PERSEROAN
  UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU (100 ay. 2).

145
DIREKSI

• BERTANGGUNGJAWAB PENUH ATAS PENGURUSAN PERSEROAN
  DAN UNTUK KEPENTINGAN DAN TUJUAN PERSEROAN
• MEWAKILI PERSEROAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR
  PENGADILAN
• WAJIB DGN ITIKAT BAIK DAN PENUH TG JAWAB
  MENJALANKAN TUGAS UNTUK KEPENTINGAN DAN TUJUAN
  PERSEROAN

146
DIGANTI UU NOMOR 40 TAHUN 2007

• UU NOMOR 1 TAHUN 1995 TELAH DICABUT DAN
  DIPERBAHARUI DENGAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007
• DALAM UU TERSEBUT BHW PERSEROAN MERU PAKAN
  PERSEKUTUAN MODAL YANG BERBADAN HUKUM