PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN FUNGSI PEMERIKSAAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung)

1
PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN FUNGSI PEMERIKSAAN
INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH(Survey
pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung)

• Oleh
• Iman Rahmat Gunawan
• 21108097

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 201
2
2
Fenomena

• Pengawasan Intern (X1)
• Dari tabel 1.1 Daftar Kelompok Temuan
• Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan
• Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010
• dilihat dari kelemahan Sistem Pengendalian
• Intern salah satunya di Provinsi Jawa Barat
• pada Kota Bandung, masih terdapat sebanyak
• 13 kasus yang menunjukan kelemahan Sistem
• Pengendalian Intern

3
Tabel 1.1Daftar Kelompok Temuan Menurut
EntitasPemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2010

No Entitas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
No Entitas Total Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
No Entitas Jmlh Kasus Jumlah Kasus Jumlah Kasus Jumlah Kasus
1 2 3 4 6 7
1 Kota Bandung 13 10 3 -
(Sumber LHP BPK RI, 2011)
4
Fenomena

• Fungsi Pemeriksaan Intern
• Berdasarkan Tabel 1.2 Daftar Rekapitulasi Hasil
  Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
  Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005
  s.d. Tahun 2011, Pada tahun 2011 Kota Bandung
  mendapatkan rekomendasi sebanyak 171. Rekomendasi
  tersebut diperoleh dari status pemantauan tindak
  lanjut yang terdiri dari 1) Sesuai dengan
  rekomendasi sebanyak 62 kasus 2) Belum sesuai
  dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 19 kasus
  dan 3) Belum ditindaklanjuti sebanyak 90 kasus.
  Nilai rekomendasi berdasarkan jumlah kasus
  tersebut yakni 40.994,570, namun hasil dari
  rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan
  penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusa
  haan baru sebesar 1.174,650

5
Tabel 1.2Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
padaPemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2011
No Entitas Periode Rekomendasi Rekomendasi Status Pemantuan Tindak Lanjut Status Pemantuan Tindak Lanjut Status Pemantuan Tindak Lanjut Status Pemantuan Tindak Lanjut Status Pemantuan Tindak Lanjut Status Pemantuan Tindak Lanjut Rekomendasi yang telah ditindak lanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/ daerah/perusahaan.
No Entitas Periode Rekomendasi Rekomendasi Sesuai dengan rekomendasi Sesuai dengan rekomendasi Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut Belum ditindak lanjuti Belum ditindak lanjuti Rekomendasi yang telah ditindak lanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/ daerah/perusahaan.
No Entitas Periode Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Rekomendasi yang telah ditindak lanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/ daerah/perusahaan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
181 Kota Bandung 2005-2008 167 74.195,77 103 26.634,68 61 47.372,56 3 188,53 17.340,18
2009 165 3.861,76 82 3.646, 34 42 172,71 41 43,61 3.660,91
2010 41 771,81 25 674,55 13 89,15 3 8,10 676,331
2011 171 40.994,57 62 269,05 19 324,31 90 40.401,21 1.174,65
jumlah 544 119.823,93 272 31.223,72 135 47.958,74 137 40.641.46 22.825,09
6
Fenomena

• Kinerja (Y)
• Walikota Bandung Dada Rosada mengemukakan kritik
  tajam terhadap jajarannya di lingkungan Pemkot
  Bandung yang cenderung memiliki komitmen rendah
  terhadap kinerja mereka, keluhan ini nampak
  sangat beralasan karena laporan keuangan pemkot
  Bandung tahun 2010 oleh BPK mendapat opini
  disclaimmer. (ruzuar 2011)
• beberapa program pemerintah yang sepenuhnya belum
  terlaksana dengan baik. Seperti contohnya pada
  Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
  Belanja Langsung Urusan Wajib Dan Pilihan APBD
  Kota Bandung Tahun 2011, pada Urusan Pendidikan
  Program Pendidikan Menengah Kegiatan penerapan
  E-Learning Berbasis Web di SMA 2 (Banprov) yg
  ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung
  ternyata tidak terealisasi dikarenakan adanya
  perbedaan Proposal Sekolah dengan prosedur
  pengelolaan keuangan sehingga perbaikan yang
  dilakukan pada DPA Perubahan sehingga tidak cukup
  waktu untuk pelaksanaan kegiatan. (Sumber LKPJ
  Walikot Bandung 2011)
• Misi Pengembangan Sumber Daya Manusia Urusan
  Pendidikan Program Pendidikan Menengah dari 11
  jumlah kegiatan dengan anggaran sebesar
  Rp.6.306.905.997, hanya dapat terealisasi sebesar
  Rp. 3.849.144.650 mendapatkan persentase sebesar
  61,03.
• Tidak hanya itu pada Capaian Kinerja RPJMD Kota
  Bandung Tahun 2011 dalam Indikator Angka Melek
  Huruf (AMH), dari target sebesar 100,00 dapat
  terealisasi sebesar 99,55 (sumber BPS).

7
Paradigma Penelitian
Menurut Wawan dan Lia (2009) dalam jurnalnya
mengatakan bahwa pengawasan intern berpengaruh
signifikan terhadap kinerja Pemerintah daerah
Pengawasan intern (x1)
Kinerja Pemerintah Daerah
Menurut Abdul Rohman (2007) dalam jurnalnya
menunjukan bahwa fungsi pemeriksaan intern
berpengaruh terhadap kinerja Pemda
Fungsi Pemeriksaan Intern (x2)
8
Rekapitulasi Persentase Tanggapan Responden
Mengenai Pengawasan Intern pada Dinas
Pemerintah Daerah di Wilayah Kota Bandung
Variabel Pengawsan Intern Skor Aktual Skor Ideal Persen () Kriteria
1. Karakteristik Control Environtment (Lingkungan Pengendalian) 1.550 2.040 75,98 Baik
2. Karakteristik Penilaian Resiko 1.303 1.700 75,65 Baik
3. Karakteristik Aktivitas Pengendalian 3.014 3.740 80,59 Baik
4. Karakteristik Informasi dan Komunikasi 569 680 83,68 Baik
5. Karakteristik Monitoring 857 1.020 84,02 Baik
Total Skor Pengawsan Intern (X1) 7.293 9.180 79,44 Baik
9
Rekapitulasi Persentase Tanggapan Responden
Mengenai Fungsi Pemeriksaan Internpada Dinas
Pemerintah di Wilayah Kota Bandung
Variabel Fungsi Pemeriksaan Intern Skor Aktual Skor Ideal Persen () Kriteria
1. Perencanaan Pemeriksaan 522 680 76,76 Baik
2. Pengujian Informasi dan Pengevaluasian Informasi 1.307 1.700 76,88 Baik
3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan 786 1.020 77,06 Baik
4. Tindak Lanjut Pemeriksaan 230 340 67,65 Baik
Total Skor Fungsi Pemeriksaan Intern (X2) 2.845 3.740 76,07 Baik
10
Rekapitulasi Persentase Tanggapan Responden
Mengenai Kinerja Pemerintah Daerahpada Dinas
Pemerintah di Wilayah Kota Bandung
Kinerja Pemerintah Daerah Skor Aktual Skor Ideal Persen () Kriteria
1. Perencanaan Strategik 259 340 76,18 Baik
2. Penetapan Indikator Kinerja 276 340 81,18 Baik
3. Pengembangan Sistem Penilaian Kinerja 280 340 82,35 Baik
4. Penyempurnaan ukuran 265 340 77,94 Baik
5. Pengintegrasian dengan proses manajemen 279 340 82,06 Baik
Skor Kinerja Pemerintah Daerah 1.359 1.700 79,94 Baik
11
Kesimpulan Analisis Deskriptif

• Akumulasi tanggapan responden mengenai pengawasan
  intern di dinas pemerintah kota bandung sebesar
  79,44. Hasil persentase sebesar 79,44 memang
  termasuk dalam kategori baik, namun hal ini
  peneliti mengasumsikan bahwa 20.56 pengawasan
  intern pada dinas di Pemerintah Kota Bandung
  belum sepenuhnya berfungsi dengan baik
• Akumulasi tanggapan responden mengenai fungsi
  pemeriksaan intern di dinas pemerintah kota
  bandung sebesar 76,07. Hasil persentase sebesar
  76,07 memang termasuk dalam kategori baik, namun
  hal ini peneliti mengasumsikan bahwa 23.93
  fungsi pemeriksaan intern pada dinas di
  Pemerintah Kota Bandung belum sepenuhnya
  berfungsi dengan baik.
• Begitu pula dengan kinerja pemerintah daerah
  akumulasi tanggapan responden mengenai kinreja
  pemerintah daerah sebesar 79,94. Namun peneliti
  mengasumsikan bahwa 20,06 kinerja pemerintah
  daerah belum sepenuhnya tercapai dengan baik.

12
Kesimpulan Analisis Verifikatif
Hasil Perhitungan Analisis Varian (Uji F)
Model Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 1155.240 2 577.620 39.464 .000a
1 Residual 453.731 31 14.636
1 Total 1608.971 33
a. Predictors (Constant), Pengawasan Interen, Fungsi Pemeriksaan Intern a. Predictors (Constant), Pengawasan Interen, Fungsi Pemeriksaan Intern a. Predictors (Constant), Pengawasan Interen, Fungsi Pemeriksaan Intern a. Predictors (Constant), Pengawasan Interen, Fungsi Pemeriksaan Intern a. Predictors (Constant), Pengawasan Interen, Fungsi Pemeriksaan Intern a. Predictors (Constant), Pengawasan Interen, Fungsi Pemeriksaan Intern a. Predictors (Constant), Pengawasan Interen, Fungsi Pemeriksaan Intern
b. Dependent Variable Kinerja Pemerintah Daerah b. Dependent Variable Kinerja Pemerintah Daerah b. Dependent Variable Kinerja Pemerintah Daerah b. Dependent Variable Kinerja Pemerintah Daerah b. Dependent Variable Kinerja Pemerintah Daerah b. Dependent Variable Kinerja Pemerintah Daerah b. Dependent Variable Kinerja Pemerintah Daerah
Dari hasil perhitungan didapat Fhitung gt Ftabel
yaitu sebesar 39,464 gt 3,315 sehingga H0 ditolak
dan Ha diterima, artinya ada hubungan linier
antara pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan
intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan
demikian, model regresi di atas sudah layak dan
benar. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh
pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern
terhadap kinerja pemerintah daerah.
13
Kesimpulan Analisis Verifikatif

• Hasil Perhitungan Regresi Berganda

Model Model Unstandardized Coefficients Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig.
Model Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 2.420 4.848 .499 .621
1 Pengawasan Intern .130 .038 .556 3.452 .002
Fungsi Pemeriksaan Intern .174 .084 .333 2.066 .047
a. Dependent Variable Kinerja Pemerintah daerah a. Dependent Variable Kinerja Pemerintah daerah a. Dependent Variable Kinerja Pemerintah daerah a. Dependent Variable Kinerja Pemerintah daerah a. Dependent Variable Kinerja Pemerintah daerah a. Dependent Variable Kinerja Pemerintah daerah a. Dependent Variable Kinerja Pemerintah daerah
Berdasarkan persamaan regresi tersebut
menunjukkan bahwa pengawasan intern dan fungsi
pemeriksaan intern memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah,
dengan nilai thitung sebesar 3,452 dan 2,066
lebih besar dari t0.05 2,037, dan nilai Sig.t
0.002 dan 0.047 lebih kecil dari 0,05 atau 5.
14
Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah

• Angka R sebesar 0,824 menunjukkan bahwa korelasi
  (hubungan) antara pengawasan intern dengan
  kinerja pemerintah daerah adalah sangat kuat
• Besarnya angka R square (R2) adalah 0,679, angka
  tersebut menunjukkan besarnya pengaruh pengawasan
  intern terhadap kinerja pemerintah daerah sebesar
  67,90, adapun sisanya sebesar 32,10 dipengaruhi
  faktor lain.

Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .824a .679 .669 4.016
a. Predictors (Constant), Pengawasan Intern a. Predictors (Constant), Pengawasan Intern a. Predictors (Constant), Pengawasan Intern a. Predictors (Constant), Pengawasan Intern a. Predictors (Constant), Pengawasan Intern
15
Pengaruh Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap
Kinerja Pemerintah Daerah

• Angka R sebesar 0,781 menunjukkan bahwa korelasi
  (hubungan) antara fungsi pemeriksaan intern
  dengan kinerja pemerintah daerah adalah kuat.
• Besarnya angka R square (R2) adalah 0,610, angka
  tersebut menunjukkan besarnya pengaruh fungsi
  pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah
  daerah sebesar 61,00, adapun sisanya sebesar
  39,00 dipengaruhi faktor lain.

Hasil Perhitungan Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .781a .610 .597 4.43064
a. Predictors (Constant), Fungsi Pemeriksaan Intern a. Predictors (Constant), Fungsi Pemeriksaan Intern a. Predictors (Constant), Fungsi Pemeriksaan Intern a. Predictors (Constant), Fungsi Pemeriksaan Intern a. Predictors (Constant), Fungsi Pemeriksaan Intern
16
RUMUSAN MASALAH KESIMPULAN SARAN
Bagaimana pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah Pengawasan intern berpengaruh nyata terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Daerah di Wiayah Kota Bandung. Artinya semakin baik pengawasan intern dilaksanakan Dinas Pemerintah Daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Perlu adanya peningkatan dalam kegiatan pengawasan intern pada jajaran instansi pemerintah Kota Bandung, demi meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandung dan Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas dalam menjalankan setiap program pemerintah.
Bagaimana pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh nyata terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Daerah di Wiayah Kota Bandung. Artinya semakin baik fungsi pemeriksaan intern dilaksanakan Dinas Pemerintah Daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Tindak lanjut hasil rekomendasi harus selalu dipantau dalam rangka meningkatkan kegiatan fungsi pemeriksaan intern
Bagaimana pengaruh pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah daerah Pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas Pemerintah Daerah di Wiayah Kota Bandung. Artinya semakin baik pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern dilaksanakan Dinas Pemerintah Daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian program yang memuat prioritas pembinaan dengan target pencapaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang perlu ditingkatkan lagi.
17
Terima Kasih