Mengenal APBN Syariah

1
Mengenal APBN Syariah

• Hakim Abdurrahman
• Kepala Bidang Syiar, Dakwah, dan Pengabdian
  Masyarakat DKM Unpad

2
Definisi APBN

• APBN adalah suatu daftar atau penjelasan
  terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran
  negara dalam jangka waktu satu tahun yang
  ditetapkan dengan Undang-undang, serta
  dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
  (http//www.babejoko.web.id/2010/10/04/anggaran-pe
  ndapat-an-dan-belanja-negara)

3
Definisi APBN-RI

• APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah
  yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN
  ditetapkan dengan undang-undang. Tahun anggaran
  APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal
  1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember
  (id.wikipedia.org/wiki/APBN).

4
Penyusunan APBN

• Penyusunan APBN didasarkan pada asumsi-asumsi
  yang disesuaikan dengan beberapa indikator
  perekonomian makro, diantaranya
• 1. Produk Domestik Bruto (PDB)
• 2. Pertumbuhan Ekonomi
• 3. Inflasi
• 4. Nilai Tukar Rupiah
• 5. Suku Bunga Sertifikat Bank indonesia
• 6. Harga Minyak Dunia

5
Sumber Penerimaan APBN-RI

• Penerimaan pajak
• Pajak Penghasilan (PPh).
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
• Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  Cukai.
• Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea
  masuk dan pajak/pungutan ekspor).
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
• Penerimaan dari sumber daya alam.
• Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
• Penerimaan bukan pajak lainnya.

6
Belanja Negara

• Belanja Pemerintah Pusat belanja yang digunakan
  untuk membiayai kegiatan Pemerintah Pusat, baik
  yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah.
  Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan
  menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang,
  Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi
  BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, dan
  Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana).
• Belanja Daerah adalah belanja yang dibagi-bagi
  ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam
  pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja
  Pemerintah Daerah meliputi Dana Bagi Hasil, Dana
  Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana
  Otonomi Khusus.

7
Pembiayaan

• Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan
  Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta
  penyertaan modal negara.
• Pembiayaan Luar Negeri, meliputi
• Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas
  Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
• Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri,
  terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

8
Ikhtisar Tubuh APBN

1. Anggaran pendapatan, yang meliputi penerimaan
   pajak, penerimaan bukan pajak,
2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan
   penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan
   pelaksanaan perimbangan keuangan antara
   pemerintah pusat dan daerah
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu
   dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
   diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
   bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
   berikutnya.

9

• Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip anggaran
  belanja berimbang (balanced budget).  Pada
  prakteknya, pemerintah menganut prinsip anggaran
  belanja defisit (defisit budget).
• Jika anggaran pemerintah mengalami defisit, maka
  biasanya akan ditutup dengan salah satu dari
  empat cara (1) Penjualan obligasi (surat utang
  negara), (2) Pinjaman dari bank sentral dengan
  cara mencetak uang baru, (3) Pinjaman di pasar
  uang atau modal di dalam negeri atau luar negeri,
  (4) Pinjaman atau bantuan resmi dari pemerintah
  negara-negara donor.
• Defisit juga ditutupi dengan intensifikasi dan
  ekstensifikasi pajak, penjualan aset
  (privatisasi), dll.
• Pengehematan dapat dilakukan dengan pengurangan
  subsidi. dll.

10
Ikhtisar

• APBN disusun oleh pemerintah, diajukan ke DPR,
  kemudian dibahas oleh DPR dan pemerintah, melalui
  menteri keuangan, setelah itu disetujui dan
  disahkan dalam bentuk UU APBN.
• Penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun
  anggaran, termasuk alokasi per masing-masing
  penerimaan dan pengeluaran APBN tersebut bersifat
  fixed.
• Sumber utama pendapatan negara yang utama
  hanyalah berasal dari pajak yang dipungut dari
  rakyat.
• Alternatif hutang.

11

• APBN Syariah

12
APBN Syariah

1. APBN yang disusun berdasarkan prinsip syariah,
2. APBN Syariah hanya terealisasi dalam
   pemerintahan negara Khilafah.

13
Karakteristik APBN Syariah

• Kepala negara menyusun sendiri APBN melalui hak
  tabanni yang melekat pada dirinya.
• APBN bersifat tetap dari aspek pos pendapatan dan
  pengeluarannya, tetapi alokasi anggaran per
  masing-masing pos pendapatan dan pengeluarannya
  bersifat fleksibel.
• Kebijakan keuangan (APBN) menganut prinsip
  sentralisasi.

14
Mekanisme APBN Syariah

• Pertama penentuan pos-pos pengeluaran
  berdasarkan asumsi-asumsi kebutuhan dari yang
  menurut syariah paling vital dan urgen ke yang
  hanya bersifat pelengkap.
• Kedua penentuan pos-pos penerimaan berdasarkan
  syariah.

15
Pos-Pos Pengeluaran Pada APBN Syariah (1)

• Harta yang menjadi kas tersendiri Baitul Mal,
  yaitu harta zakat. Harta ini hanya dibelanjakan
  untuk delapan ashnaf kalau memang kasnya terisi.
  Bila di Baitul Mal harta zakat sudah habis maka
  tidak ada seorang pun dari delapan ashnaf itu
  yang berhak mendapatkannya, dan tidak akan
  dicarikan pinjaman untuk itu.
• Pembelanjaan yang sifatnya wajib, yaitu manakala
  terjadi kekurangan (fakir miskin atau ibnu sabil)
  atau untuk melaksanakan jihad. Ini bersifat
  pasti bila tidak ada dan dikhawatirkan akan
  terjadi kerusakan maka negara dapat meminjam
  harta dan setelah itu dilunasi, dan bila perlu
  dapat menarik pajak.

16
Pos-Pos Pengeluaran Pada APBN Syariah (2)

1. Pembelanjaan yang sifatnya kompensasi, yakni bagi
   orang-orang yang telah memberikan jasa, misalnya
   gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, guru
   dan sebagainya. Ini juga bersifat pasti.
2. Pembelanjaan karena unsur keterpaksaan, semisal
   ada bencana alam atau serangan musuh. Ini juga
   bersifat pasti.

17
Pos-Pos Pengeluaran Pada APBN Syariah (3)

• Pembelanjaan untuk suatu kemaslahatan, bukan
  untuk kompensasi, namun sifatnya vital, karena
  bila tidak ada, umat akan mengalami kesulitan,
  seperti pembangunan infrastruktur. Ini juga
  bersifat pasti.
• Pembelanjaan untuk suatu kemaslahatan, hanya saja
  bila tidak ada, umat tidak sampai menderita,
  misalnya pembangunan fasilitas hiburan, atau
  adanya fasilitas umum sekunder ketika fasilitas
  yang lama masih memadai.

18
Pos-Pos Penerimaan Pada APBN Syariah (1)

• Bagian Fai dan Kharaj. Penerimaan ini meliputi
• a. Seksi Ghanimah, mencakup anfal, fai dan
  khumus.
• b. Seksi Kharaj.
• c. Seksi Status tanah.
• d. Seksi Jizyah
• e. Seksi Fai
• f. Seksi Pajak (dhoribah)

19
Pos-Pos Penerimaan Pada APBN Syariah (2)

• 2. Bagian Kepemilikan Umum, yaitu pengelolaan
  sumberdaya alam yang hakikatnya milik umum
• a. Seksi minyak dan gas.
• b. Seksi listrik.
• c. Seksi pertambangan.
• d. Seksi laut, sungai, perairan dan mata air.
• e. Seksi hutan dan padang rumput.
• f. Seksi aset produktif yang dikuasai negara,
  misalnya yang berasal dari wakaf.

20
Pos-Pos Penerimaan Pada APBN Syariah (3)

• 3. Bagian sedekah, yang terdiri dari sedekah
  wajib, yaitu
• a. Zakat harta dan perdagangan yang berupa uang
  (atau emas/perak).
• b. Zakat pertanian dan buah-buahan.
• c. Zakat ternak.