TIM REFORMASI BIROKRASI BPK-RI - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

TIM REFORMASI BIROKRASI BPK-RI

Description:

Title: PENGARAHAN KETUA Author: kabagortala Last modified by: WB319480 Created Date: 6/3/2008 2:15:59 PM Document presentation format: On-screen Show – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1058
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: kabago
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: TIM REFORMASI BIROKRASI BPK-RI


1
  • TIM REFORMASI BIROKRASI BPK-RI
  • Hotel Indonesia, 3 Desember 2008

2
MATERI PRESENTASI
  • KONDISI YANG DIHARAPKAN
  • TITIK RAWAN TUGAS-TUGAS di BPK
  • RUANG LINGKUP REFORMASI BIROKRASI di BPK
  • HASIL REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH DICAPAI
  • KENDALA YANG DIHADAPI
  • REWARD AND PUNISHMENT dan PENERAPANNYA.
  • CAPAIAN QUICK WIN BPK

3
Kondisi yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi
di BPK
  • Pada Tahun 2010 Quick Win BPK dapat dicapai, a.l
  • Meningkatnya kualitas Pemeriksaan
  • Terbentuk sistem kerja yang efisien dan efektif
    serta terukur
  • Meningkatnya integritas dan profesionalisme serta
    disiplin pegawai
  • Meningkatnya kepercayaan stakeholders kpd BPK

4
Peran BPK Sekarang Mendatang
Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk
melakukan alternatif pilihan masa depan
Mendalami kebijakan dan masalah publik
Harapan Posisi BPK 2010
Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi
bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi
kebijakan pemerintah serta ketaatan atas aturan
lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan
Membantu Pemerintah melakukan perubahan
struktural BUMN maupun Badan Layanan Umum
seperti sekolah, universitas dan rumah sakit
Membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan
paket ketiga UU tentang Keuangan Negara tahun
2003-2004 melalui a. Penyatuan Anggaran
non-bujeter dan kegiatan quasi-fiskal ke dalam
APBN b. Memperjelas peran dan tanggung jawab
lembaga negara pada semua tingkatan c. Mendorong
proses penyiapan, pelaksanaan dan pelaporan
Anggaran Negara yang transparan dan akuntabel
. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
transaksi keuangan antara instansi Pemerintah
di tingkat Pusat dan Daerah serta antara
keduanya, maupun antara Pemerintah dengan BUMN,
BUMD serta perusahaan swasta yang mendapatkan
subsidi dari Negara.
Posisi BPK saat ini (2008)
Upaya Pemberantasan Korupsi dengan melaporkan
tindakan KKN kepada penegak hukum Kepolisian,
Kejaksaan Agung / Tim Tastipikor dan Komisi
Pemberantasan Korupsi
5
RUANG LINGKUP REFORMASI BIROKRASI DI BPK
  • KELEMBAGAAN
  • PROSES BISNIS
  • SUMBER DAYA MANUSIA
  • PRASARANA DAN SARANA

5
6
  1. Konstitusi
  2. Paket UU Keuangan Negara
  3. UU No 15/2006 ttg BPK
  4. Opinion Polls
  5. Publlic Awareness
  6. Survey Kepuasan Kerja
  7. Donatur dan BPK negara lain

7
REFORMASI BIROKRASI BPK RI
8
HASIL REFORMASI BIROKRASI YANG TELAH DICAPAI
9
Peraturan Perundang-undangan
Uraian Dibawah UU No. 5 Tahun 1973 dan Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru Sejak Tahun 2005 dan Dibawah UU No. 15 T ahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006
1. KANTOR PERWAKILAN DI DAERAH Tidak diatur Ada di setiap Provinsi
2. INDEPENDENSI
2.1 Organisasi Diatur oleh Menpan Ada fleksibilitas
2.2. Anggaran Bersumber dari APBN Bagian Anggaran tersendiri dalam APBN
2.3 SDM PNS PNS tapi lebih fleksibel
2.4 Pemeriksaan Dikonsultasikan dengan Pemerintah agat tidak mengganggu stabilitas nasional Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut pemeriksaan diatur sendiri oleh BPK berupa Standar, metologi, dan SOP
3. AKUNTABILITAS
3.1 Kode etik Tidak jelas Mengikat dan pelaksanaannya diawasi oleh Majelis Kode Etik yang anggotanya termasuk unsure profesi dan akademisi dari luar BPK
3.2 Pemeriksaan Akuntabilitas BPK Diperiksa sendiri oleh auditor BPK yang membidangi Lembaga Tinggi Negara dan hasilnya tidak diumumkan secara luas Dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan diumumkan secara luas
3.3 Penilaian mutu kerja BPK Tidak ada Diatur sendiri dan direview oleh BPK negara lain anggota INTOSAI
3.4 Laporan Pemeriksaan Tidak terbuka untuk umum Terbuka untuk umum melalui web site sehingga dapat dinilai oleh masyarakat luas
10
Peraturan Perundang-undangan (Lanjutan)
Uraian Dibawah UU No. 5 Tahun 1973 dan Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru Sejak Tahun 2005 dan Dibawah UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006
4. OBJEK PEMERIKSAAN
4.1 Penerimaan Negara Hampir tidak ada Mulai memeriksa kontrak pertambangan, termasuk migas, dan PNBP. Namun, UU Pajak tetap menutup akses BPK pada pemeriksaan penerimaan pajak
4.2 Penyimpanan Uang Negara Hampir tidak ada Mulai melakukan pemeriksaan dan pada Tahun 2005 BPK melaporkan sebanyak 957 rekening pribadi pejabat negara yang menyimpan uang negara dan tahun 2006 sebanyak 1.303 rekening
4.3 Pengeluaran Negara Terbatas pada Pemerintah Pusat saja dan dari sumber APBN dan beberapa provinsi yang dapat dijangkau oleh kantor perwakilan BPK. Meliputi seluruh tingkat Pemerintahan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan termasuk dari anggaran non-bujeter
4.4 Bank Indonesia, Pertamina dan BUMN lainnya BI, Pertamina dan sebagian BUMN lainnya adalah bukan merupakan objek pemeriksaan BPK Merupakan objek pemeriksaan BPK
5. JADWAL WAKTU PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BELANJA NEGARA Tidak diatur Diatur dengan jelas dalam Bab IV UU No. 15 Tahun 2004
6. LAPORAN PEMERIKSAAN a.Disampaikan kepada DPR b.Dugaan kriminal dilaporkan kepada Pemerintah c.Tidak dipublikasikan untuk kepentingan umum a. Disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD b. Seluruh laporan yang disampaikan kepada DPR/DPRD/DPD dimuat dalam website BPK agar diketahui oleh masyarakat luas c. Dugaan kriminal dilaporkan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK
11
Peraturan Perundang-undangan (Lanjutan)
Uraian Dibawah UU No. 5 Tahun 1973 dan Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru Sejak Tahun 2005 dan Dibawah UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006
7. TINDAK LANJUT HAIL PEMERIKSAAN Tidak diatur Dilakukan oleh pejabat negara dan pelaksaannya dipantau dan dilaporkan kepada BPK serta adanya sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan tindak lanjut.
8. PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA Tidak diatur Ditetapkan oleh BPK dengan tatacara yang ditentukannya sendiri
9. STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA Ditetapkan oleh BPK secara sepihak tanpa konsultasi dengan Pemerintah, akademisi dan praktisi Ditetapkan oleh BPK setelah konsultasi dengan Pemerintah, akademisi dan praktisi
10. PENGGUNAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MEMERIKSA SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH, BUMN DAN BUMD Dilakukan dengan menerbitkan cover letter Diatur menurut ketentuan BPK. Akuntan publik dilatih tentang standar pemeriksaan maupun peraturan mengenai keuangan negara dan memberikannya sertifikat dan surat ijin bagi yang telah lulus ujian.
11. PERATURAN YANG MENYANGKUT PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA Tidak ada kewenangan Sebagai otorita, BPK dapat menerbitkan peraturan yang menyangkut pemeriksaan keuangan negara
12
Organisasi dan Tata Kerja
Dimensi Kondisi Sebelum Reformasi Birokrasi Upaya yang Dilakukan Kondisi Setelah Reformasi Birokrasi
STRUKTUR ORGANISASI - Tidak jelas pemisahan jabatan struktural dan fungsional Menyusun struktur baru, jabatan fungsional pemeriksa dan jabatan fungsional lainnya Simple dan efisien, kejelasan fungsi, mengurangi tim adhoc, mendukung jabatan fungsional
  - Semua kantor perwakilan memiliki struktur yang sama Melakukan analisis beban kerja dan standarisasi kantor Struktur kantor perwakilan sesuai dengan beban kerja Adanya prototype gedung perwakilan yang modern dan efisien
TATA KERJA Tidak jelas dan sering tumpang tindih Menyusun tata kerja BPK dengan Pelaksana BPK dan antar Pelaksana BPK kejelasan fungsi dan tanggung jawab, mengurangi tim adhoc
MANAGEMEN KINERJA Tidak jelas dan belumterukur Menyusun Sistem Manejemen Kinerja BPK berdasarkan metode Balance Scorecard untuk pengukuran kinerja Institusi dan Satuan Kerja Satuan Kerja dan personilnya sangat antusias untuk memperhatikan KPI masing2 dalam pelaksanaan rencana kerjanya
13
Hubungan dan Kerjasama dengan Stakeholders
Dimensi Kondisi Sebelum Reformasi Birokrasi Upaya yang Dilakukan Kondisi Setelah Reformasi Birokrasi
KERJASAMA DENGAN LEMBAGA PERWAKILAN DAN PENEGAK HUKUM Posisi pasif Menyusun website BPK yang interaktif dan komunikatif Membuat MOU dengan stakeholders utama Memperluas akses para stakeholders terhadap produk-produk BPK melalui workshop Komunikasi dan informasi lebih aktif Penandatangan MOU dgn DPRD seluruh Indonesia Penandatanganan MOU dengan KPK, Kejagung, Polri dan PPATK dlm rangka Pemberantasan Korupsi
KERJASAMA DENGAN AUDITEE Sebatas hubungan kerjasama dalam penyelesaian rekomendasi BPK Memberikan pendapat yang berhubungan dengan perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban KN Menyusun Standar dan Pedoman tindak lanjut rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh auditee Berperan sebagai mitra dalam mendorong terciptanya tata kelola KN yang baik di lingkungan auditee
HUBUNGAN DENGAN PUBLIK DAN LEMBAGA LAIN Lebih bersifat protokoler - Menyusun strategic public awareness plan, - Meningkatkan saluran komunikasi kepada publik (media workshop, press release, SAI relationship) Aktif dalam kegiatan Public Awareness dan hubungan serta kerjasama dalam dan luar negeri
14
Sistem dan Prosedur
Dimensi Kondisi Sebelum Reformasi Birokrasi Upaya yang Dilakukan Kondisi Setelah Reformasi Birokrasi
 PEMERIKSAAN Standar dan manual pemeriksaan kurang jelas Menyusun standar baru atau menyempurnakan seluruh SOP yang berhubungan dengan pemeriksaan untuk menjaga qualitas, efisiensi dan efektifitas pemeriksaan SPKN, PMP, sistem quality assurance, dan audit manual untuk setiap jenis pemeriksaan
PELAPORAN Tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna Menyusun pedoman pelaporan dan pemuatan laporan dalam Web Site BPK Kecepatan dan ketepatan serta bentuk laporan lebih memperhatikan kebutuhan pengguna
NON PEMERIKSAAN Mekanisme kerja atas suatu kegiatan belum jelas dan tumpang tindih Setiap Satker membuat SOP yang dibutuhkan untuk efisiensi dan efektifitas kenierjanya dengan dibantu oleh Litbang. sudah ada 81 SOP, perlu disempurnakan 38, perlu disusun baru 116) Opini LK BPK oleh KAP ? 2006 WDP dan 2007 WTP Penghargaan atas LK BPK dari pemerintah
15
Pengelolaan SDM
Dimensi Kondisi Sebelum Reformasi Birokrasi Upaya yang Dilakukan Kondisi Setelah Reformasi Birokrasi
REKRUTMEN Kriteria tidak spesifik sesuai kebutuhan Menyusun job desc setiap jabatan dan formasi jabatan serta melibatkan pihak independen Berbasiskan job desc, kompetensi dan kebutuhan, serta menggunakan pihak independen
POLA KARIR Mementingkan senioritas saja Jabatan struktural menjadi pilihan utama Menyusun standar kompetensi dan pola karir, serta merancang assessment center - Kompetensi penting dan ada assesment terlebih dahulu - Jabatan struktural dan fungsional merupakan jenjang karir yang sama menariknya
PENGELOLAAN Orientasi kepada administrasi kepegawaian Menyusun standar kompetensi Melakukan job analysis, job evaluation dan job grading, Menyempurnakan kurikulum dan modul diklat, Pengelolaan berbasis kompetensi, job analysis, job evaluation dan job grading Training and development sinkron dgn individual plan
INTEGRITAS Sangat rendah dan rawan KKN - Menyempurnakan peraturan internal mengenai kode etik dan disiplin pegawai yang transparan dan konsisten - Menerapkan absensi sidik jari Tingkat kehadiran jauh meningkat mencapai 90 Peningkatan jumlah pegawai yang mendapat reward maupun pusinhment
PROFESIONALISME Menunggu pekerjaan yang ditugaskan Menyusun Individual Development Plan (IDP) dan menyusun Individual Performance Appraissal (IPA) Setiap individu merencanakan pekerjaan selama satu tahun dalam suatu individual development plan (IDP) dan akan diukur kinerjanya melalui Indikator Kinerja Individu
REMUNERASI Sangat rendah, khususnya tunjangan kinerja tidak sebanding dengan resiko pekerjaan dan berada dibawah instansi lain spt Depkeu dan BPKP Menyusun peraturan internal mengenai pelaksanaan pembayaran remunerasi BPK berdasarkan job analysis dan job grading Disetujui perbaikan remunerasi bagi Pelaksana BPK oleh DPR per September 2007 dengan syarat program reformasi birokrasi berjalan baik.
16
Sarana dan Prasarana Kerja
Dimensi Kondisi Sebelum Reformasi Birokrasi Upaya yang Dilakukan Kondisi Setelah Reformasi Birokrasi
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Sangat terbatas Menyusunan aplikasi untuk kegiatan utama di BPK (perencanaan, pemeriksaan, personel dan keuangan), networking (internet, LAN, WAN) dan dukungan hardware untuk pelaksanaan tugas (notebook, printer, scanner, VOIP) Pemanfaatan teknologi efisiensi dan produktivitas spt aplikasi perencanaan pemeriksaan, penganggaran dan pemantauan realisasinya
MODERNISASI PERALATAN KERJA Peralatan kerja yang ada banyak yang idle Menyusun standarisasi dan SOP pengadaan dan pemanfaatan fasilitas kerja Pengadaan dan pemanfaatan peralatan kerja yang modern dan aplikatif
FASILITAS PENDUKUNG Bangunan dan fasilitas pendukung lainnya masih terbatas dan kurang nyaman Pembangunan dan renovasi gedung kantor dan fasiltas pendukung yang aman dan nyaman untuk mendukung produktivitas Fasilitas pendukung yang aman dan nyaman bagi mendukung produktivitas kerja
17
Pembayaran Tunjangan Kegiatan dan Pembinaan
Khusus (TKPK) BPK
  • Sudah dibayarkan sejak September 2007 berdasarkan
    Keputusan Ketua BPK dan Juklak Sekjen
  • Perhitungan TKPK berdasarkan kompetensi dan job
    grade pegawai yang disusun Konsultan HRM
  • Terus dilakukan evaluasi atas sistem remunerasi
    dan grading
  • Penerapan absensi finger print di Pusat dan
    perwakilan

18
(No Transcript)
19
Kelembagaan
  • Uraian tugas dari struktur organisasi yang baru
    belum sepenuhnya dipahami
  • Tumpang tindih tusi antar satker
  • Tata kerja Badan yang belum ditetapkan

20
Proses Bisnis
  • Sedang dilakukan penajaman bisnis proses satker
    dengan menggunakan metode ICO sehingga alignment
    antara proses bisnis satker dengan kinerja
    individu terjembatani.
  • Target penyelesaian SOP khususnya non pemeriksaan
    belum tercapai

21
Pengelolaan SDM
  • Data base SDM yang belum reliable
  • Implementasi HRM masih tersendat karena adanya
    kegiatan rekruitmen pegawai baru
  • Assesment non pemeriksa belum dilakukan
  • Sosialisasi pola karir dan sistem pengelolaan SDM
    belum efektif
  • Peraturan dan juknis Jabatan fungsional belum
    selesai
  • Pengukuran kinerja individu belum selesai

22
Sarana dan Prasarana
  • Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana
    belum didukung anggaran
  • Pengukuran kinerja masih dalam tahap permulaan
  • Belum jelas bentuk corporate culture dan learning
    organization BPK

23
Reward Punishment
  • Reward bagi pegawai berprestasi berupa
  • Promosi ? jabatan maupun grade
  • Kenaikan pangkat istimewa
  • Penghargaan dari BPK dan Presiden
  • Punishment, berupa
  • Hukuman disiplin
  • Penurunan pangkat
  • Penurunan jabatan dan grade
  • Dikeluarkan dari BPK

24
Penerapan Reward Dan Punishment
  • Reward
  • Pemberian penghargaan Satyalancana Wira Karya
    kepada pegawai yang berprestasi dalam bidang
    pemeriksaan
  • Tahun 2004 29 Orang
  • Tahun 2005 18 Orang
  • Tahun 2006 28 Orang
  • Punishment
  • Jumlah Pegawai yang terkena sanksi
  • Tahun 2004 9 Orang
  • Tahun 2005 50 Orang
  • Tahun 2006 8 Orang
  • Tahun 2007 79 Orang
  • Tahun 2008 8 Orang

25
JUMLAH PEGAWAI
        2004 2005 2006 2007 2008
IV Jumlah pegawai, terdiri dari Jumlah pegawai, terdiri dari Jumlah pegawai, terdiri dari 2,854 2,991 3,504 4,305 4,382
  1. Jumlah Auditor Jumlah Auditor 2,317 2,378 2,491 2,499 2,644
    a. Kantor Pusat 1,391 1,357 1,311 1,395 1,114
    b. Kantor Perwakilan 926 1,021 1,180 1,104 1,530
  2. Jumlah Non Auditor Jumlah Non Auditor 537 613 1,013 1,806 1,738
    a. Kantor Pusat 294 316 448 655 871
    b. Kantor Perwakilan 243 297 565 1,151 867
26
Perkembangan Kantor Perwakilan dan Anggaran BPK
Tahun 2006 - 2009
      2006 2007 2008 2009
I KANTOR PERWAKILAN KANTOR PERWAKILAN 17 28 31 33
             
II ANGGARAN (dalam jutaan) ANGGARAN (dalam jutaan) 690.231,17 1.337.849,16 1.490.836,82 1.725.483,45
  a. Belanja Pegawai 148.595,50 269.286,12 553.844,11 553.327,06
  b. Belanja Barang 326.256,91 592.033,99 502.113,51 590.361,50
  c. Belanja Modal 186.096,56 294.246,40 398.312,31 546.394,89
  d. PHLN 29.282,20 53.866,65 6.566,99 35.400,00
  e. APBN-P   66.400,00 - -
  f. Remunerasi   62.016,00 - -
)
)
) sudah termasuk pemotongan dan APBN-P ) Pagu
Defenitif TA 2009
27
CAPAIAN QUICK WIN BPK
NO AKTIVITAS RENCANA S/D DES 2008 PENYELESAIAN
1 Struktur Organisasi 100 100
2 SPKN,PMP, Juklak Pemeriksaan 100 90
3 Analisa Jabatan, Job Evaluation, Job Grading, Remunerasi 100 100
4 Standar Kompetensi 100 100
5 Kode Etik dan Majelis Kehormatan 100 100
6 Jabatan Fungsional Pemeriksa 100 95
7 Pemanfaatan TI dan Komunikasi 80 70
8 Public Awareness 100 100
9 Pembukaan Kantor Perwakilan 100 93
10 Aplikasi Balanced Scorecard 80 80
11 Pelaksanaan Job Assessment 30 30
28
(No Transcript)
About PowerShow.com