SOSIALISASI PROGRAM HIBAH Professional Development for Education Personnel (ProDEP) - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – SOSIALISASI PROGRAM HIBAH Professional Development for Education Personnel (ProDEP) PowerPoint presentation | free to download - id: 80c71b-ZDQ5N



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

SOSIALISASI PROGRAM HIBAH Professional Development for Education Personnel (ProDEP)

Description:

Title: PowerPoint Presentation Author: graham Last modified by: se7en Created Date: 2/11/2014 5:42:44 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:325
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 67
Provided by: grah2152
Learn more at: http://lpmpjogja.org
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: SOSIALISASI PROGRAM HIBAH Professional Development for Education Personnel (ProDEP)


1
SOSIALISASI PROGRAM HIBAH Professional
Development for Education Personnel (ProDEP)
  • Jakarta, Maret-April 2014
  • PUSBANGTENDIK
  • bersama
  • Component 2 SSQ AEPI

2
PENGANTAR
3
TUJUAN SOSIALISASI
Memberikan pemahaman tentang program ProDEP
kepada pejabat dan staf yang akan berperan dalam
Pelaksanaan ProDEP di masing-masing lembaga
4
APA ITU ProDEP ?
  • Kependekan dari Professional Development for
    Education Personnel
  • ProDEP adalah program pengembangan keprofesian
    tenaga kependidikan di bawah program Kemitraan
    Pendidikan Australia Indonesia yang bertujuan
    untuk membantu Pemerintah Indonesia mengembangkan
    sebuah sistem nasional Pengembangan Keprofesian
    Tenaga Kependidikan

5
INSTRUMEN DALAM SOSIALISASI
  • INSTRUMEN SURVEY-1 UNTUK KEPALA SATKER
  • INSTRUMEN SURVEY-2 UNTUK KABID/KASI
  • INSTRUMEN SURVEY-3 UNTUK KORWI
  • INSTRUMEN SURVEY-4 UNTUK 4 ORANG WIDYAISWARA
  • INSTRUMEN SURVEY-5 UNTUK BAGIAN KEUANGAN
  • INSTRUMEN SURVEY-6 UNTUK PENANGGUNGJAWAB TIK/IT
  • DIKUMPULKAN PADA AKHIR KEGIATAN SOSIALISASI

6
TENTANG ProDEP
7
TUJUAN ProDEP
Memperbaiki/meningkatkan mutu kepemimpinan dan
pengelolaan sekolah dan madrasah
8
RENSTRA KEMDIKBUD dengan ProDEP (1)
ST1.2 Penyediaan manajemen satuan pendidikan
berkompeten yang merata di seluruh propinsi,
kabupaten, dan kota Arah kebijakan Pemberdayaan
KS dan PS dengan menyelenggarakan diklat
manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk
KS dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi
PS IKU IKK BPSDMPK PMP IKK 9.3.6 9.3.10
Persentase kepala sekolah yang telah meningkat
kompetensi dan profesionalismenya IKK 9.3. 11
Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat
kompetensi dan profesionalismenya IKK 9.3.12
Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti
diklat manajemen sekolah yang terakreditasi
9
RENSTRA KEMDIKBUD dengan ProDEP (2)
IKU IKK BPSDMPK PMP IKK 9.3.6 9.3.10
Persentase kepala sekolah yang telah meningkat
kompetensi dan profesionalismenya IKK 9.3.11
Persentase pengawas sekolah yang telah meningkat
kompetensi dan profesionalismenya IKK 9.3.12
Jumlah calon kepala sekolah yang telah mengikuti
diklat manajemen sekolah yang terakreditasi
ProDEP Memperbaiki/meningkatkan mutu kepemimpinan
dan pengelolaan sekolah dan madrasah
10
KESEPAKATAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH AUSTRALIA dan
PEMERINTAH INDONESIA (GRANT AGREEMENT BETWEEN
GoA AND GoI)
11
LANDASAN HUKUM ProDEP
  1. UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
    Pembangunan Nasional
  3. PP No. 32/2013 Standar Nasional Pendidikan
  4. Inpres No 1 Tahun 2010 Penguatan Komptensi
    Pengawas dan Kepala Sekolah
  5. Permen PAN-RB No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan
    Fungsional Guru dan angka Kreditnya.
  6. Permen PAN-RB No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan
    Fungsional Pengawas Sekolah dan angka Kreditnya.
  7. Permendiknas No.12 tahun 2007 tentang Standar
    Pengawas Sekolah/Madrasah.
  8. Permendiknas No.13 tahun 2007 tentang Standar
    Kepala Sekolah/madrasah.
  9. Permendiknas 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru
    sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

12
PRINSIP-PRINSIP YANG MELANDASI ProDEP
  1. Adaptasi good practice dari dunia internasional
    yang disesuaikan dengan kontek Indonesia.
  2. Terjangkau oleh setiap kepala dan pengawas
    sekolah/madrasah (tidak mahal).
  3. Dapat diakses oleh setiap kepala sekolah/madrasah
    dan pengawas madrasah.
  4. Fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individu
    dan sekolah.
  5. Dapat memperbaiki kinerja.

13
PERJANJIAN HIBAH
  • Tahun Anggaran 2013 - 2016, Pemerintah Australia
    memberikan dana hibah kepada Pemerintah Indonesia
    untuk melaksanakan program Professional
    Development For Education Personnel (ProDEP).
  • Dana pelatihan dialokasikan dalam DIPA Satker
    Instansi Pelaksana
  • Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
    (Pusbangtendik)
  • Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
    Tenaga Kependidikan (P4TK)
  • Lembaga PenjaminanMutu Pendidikan (LPMP)
  • Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala
    Sekolah (LPPKS).
  • Dana hibah ini seluruhnya disalurkan melalui
    prosedur Rekening Khusus (Special Account), yaitu
    rekening pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia
    dan bersifat revolving fund (dapat dipulihkan
    saldonya) dan diadministrasikan dalam DIPA
    masing-masing Instansi Pelaksana.

14
Spesifikasi Hibah

a. Nomor Perjanjian Hibah 64705
b. Nomor Register 73918801
c. Efectiveness Date 14 November 2013
d. Signing Date 4 Juli 2013
e. Closing Date 30 Juni 2016
f. Nomor Reksus 602.007311980
g. Nilai Hibah AUD110,000,000
h. Initial Deposit AUD 5,000,000
i. Executing Agency Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BPSDMPK PMP)
j. Eligible entity Pusbangtendik, P4TK, LPMP, dan LPPKS
15
KEGIATAN YANG DIDANAI
  • PPKPPD Program Pengembangan Kapasitas
    Pendidikan Pemerintah Daerah
  • PPCKS Program Penyiapan Calon Kepala
  • Sekolah
  • PPKSPS/M Program pendampingan Kepala
  • Sekolah oleh
    Pengawas Sekolah/
  • Madrasah
  • PKB KS/M Pengembangan Keprofesian
    Berkelanjutan Kepala Sekolah/
  • Madrasah

16
PPKPPD dirancang untuk meningkatkan kompetensi
dan kemampuan para pejabat di lingkup Dinas
Pendidikan dan Kanwil/Kantor Kemenag tingkat
kabupaten/kota dan provinsi untuk memungkinkan
mereka berkontribusi pada perbaikan mutu
pengelolaan dan pembelajaran di sekolah dan
madrasah
PPCKS bertujuan mempersiapkan guru agar dapat
bertugas sebagai kepala sekolah di masa mendatang
PPKSPS/M dilakukan untuk mempersiapkan pengawas
agar dapat memandu kepala sekolah/madrasah yang
ikut-serta dalam program PKB kepala
sekolah/madrasah
PKB KS/M adalah metode pembelajaran dan
pengembangan yang terencana, berkelanjutan dan
sistematis yang dirancang untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan sikap
profesional dari kepala sekolah/madrasah
17
Rencana Jumlah Output Tiap Kegiatan yang Didanai
No Kegiatan Jumlah Peserta)
1 PPKPPD 1.350 orang
2 PPCKS 5.520 orang
3 PPKSPS/M 12.000 orang
4 PKB KS/M 120.000 orang
Jumlah Jumlah 138.870 orang
) a. Jumlah peserta akan disinkronkan kembali
dengan dokumen PoM dan DFAT b. 15 jumlah
peserta berasal dari kemenag
18
KAB/KOTA SASARAN
19
KAB/KOTA SASARAN
20
KAB/KOTA SASARAN
21
KAB/KOTA SASARAN
250 KAB/KOTA
22
DESAIN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN KEPALA
SEKOLAH/MADRASAH
23
KEGIATAN
PELAKSANA
P4TK
LPMP
LPPKS
PPKPPD
PPCKS
SD
PPKSPS/M
ProDEP
SMP
SD
PKB-KS/M
SMP
ON-LINE
24
KEGIATAN
JUMLAH KAB/KOT SASARAN
2013
2014
2015
2016
MPSDM
20
PPKPPD
RENSTRA
250
SEL-AKD
92
PPCKS
DIKLAT
92
ProDEP
PPKSPS
250
250
250
PKB-KS
250
250
250
25
JUMLAH PESERTA SASARAN
KEGIATAN
2013
2014
2015
2016
MPSDM
100
PPKPPD
RENSTRA
1250
SEL-AKD
3680
PPCKS
DIKLAT
1840
SD
2000
2000
2000
PPKSPS
ProDEP
SMP
2000
2000
2000
SD
10000
20000
30000
PKB-KS
SMP
20000
30000
10000
ON-LINE
11822
11822
11822
26
DESAIN IMPLEMENTASI KEGIATAN HIBAH
Pusbangtendik P4TK, LPMP, LPPKS
Pusbangtendik P4TK, LPMP, LPPKS
P4TK, LPMP, LPPKS
Pusbangtendik
27
ALUR IMPLEMENTASI
RAKOR NASIONAL
PPKPPD
PPCKS
PPKSPS
PKB-KS
ToT Asesor
ToT Trainer
ToT MT
ToT Trainer
Seleksi Akademik
Diklat CKS
Pelatihan Pengawas
Pemetaan
Workshop
Sertifikat ber-NUKS
Pelaksanaan
28
RAKORNAS
PPKPPD, PPCKS, PPKSPS/M, PKB KS/M, Keuangan, CHO
LPMP/LPPKS/P4TK
KEPALAPENJAB
TOT
RAKOR TEKNIS LPMP/LPPKS/P4TK
KADIS KABID
KORWAS PENGAWAS
KEMENAG BID. MAPENDA
KOORD. WI
IMPLEMENTASI
29
PROGRAM-PROGRAM ProDEP
30
1. Program Pengembangan Kapasitas Pendidikan
Pemerintah Daerah (PPKPPD) Modul A. MPSDM B.
RENSTRA PENGELOLAAN KEUANGAN
31
PPKPPD
NO. KOMPONEN MPSDM RENSTRA
1. Pelaksana Lokakarya LPMP (DKI, Sulsel, Sumut) LPMP (27)
2. Kab./Kota Sasaran 20 250
3. Peserta per kab./kota 5 (4 dari Dinas, 1 dari Kemenag) 5 (4 dari Dinas, 1 dari Kemenag)
4. Jumlah Peserta/Kelas 45 orang 45 orang
5. Durasi Lokakarya 5 hari 4 malam 4 hari 3 malam
6. Modalitas Langsung Langsung
7. Jumlah Jam Pelajaran 45 35
8. Jumlah Modul 1 1
9. Rasio Pelatih Peserta 115/Kelas 115/Kelas
10. Pelatih Widyaiswara lulus ToT Widyaiswara lulus ToT
32
2. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS)
33
PPCKS
No SELEKSI IN-1 ON IN-2
1. Pelaksana ADM DINAS AKAD LPMP/LPPKS LPMP, LPPKS LPMP, LPPKS
2. Jml Kab/Kota 92 92 92 92
3. Jml Peserta per kab./kota (yg dibiayai) Adm ?? Akad 40 20 20 20
4. Durasi kegiatan Akad 30 JPL 70 JPL 200 JPL 30 JPL
5. Tempat kegiatan Akad LPMP/ LPPKS LPMP/LPPKS sekolah
6. Jml Modul/Instrumen 4 instrumen 12 modul 12 modul 12 modul
7. Jumlah pelatih/kelas 4 Asesor 3 MT 2 MT 3 MT
34
PPCKS dalam PRODEP
PENYUSUNAN PROYEKSI KEBUTUHAN KS DI KABUPATEN/KOTA
KOMPONEN DALAM WARNA ABU-ABU TIDAK DIDANAI
PROGRAM INI
35
MONEV dalam PPCKS
36
3. Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh
Pengawas Sekolah/Madrasah (PPKSPS/M)
37
Tujuan PPKSPS
  • Membekali pengawas sekolah agar dapat
  • Menilai kinerja KS/M binaannya.
  • Menganalisis kebutuhan pengembangan keprofesian
    KS/M.
  • Memandu KS/M yang sedang mempelajari Bahan
    Pembelajaran Utama (BPU) dari PKB dalam In servis
    learning-1 (In-1).
  • Membantu KS/M dalam merencanakan Pembelajaran di
    tempat kerja atau On-the Job Learning (OJL).
  • Menjadi mentor bagi KS/M , khususnya selama masa
    OJL.
  • Menilai pencapaian belajar dan kinerja KS/M .

38
PPKSPS
No IN-1 ON ON IN-2
1. Pelaksana LPMP, P4TK, LPPKS LPMP, P4TK, LPPKS
2. Kab./Kota Sasaran 250 250 250 250
3. Peserta per kab./kota 8 PS (7 Dinas, 1 Kemenag) 8 PS (7 Dinas, 1 Kemenag) 8 PS (7 Dinas, 1 Kemenag) 8 PS (7 Dinas, 1 Kemenag)
4. Jumlah Peserta/kelas 40 orang - 40 orang 40 orang
5. Durasi kegiatan (jml jam) 5 hari 4 malam (44) 2 minggu (44) 3 hari 2 malam (26) 3 hari 2 malam (26)
6. Tempat kegiatan LPMP, P4TK, LPPKS Wilayah binaan PS LPMP, P4TK, LPPKS LPMP, P4TK, LPPKS
7. Jumlah Modul 2 - 1 1
8. Jumlah pelatih/kelas 3 (team teaching) - 3 (team teaching) 3 (team teaching)
9. Pelatih / pendamping WI/dosen/ PS/KS yg lulus ToT Pelatih IN-1 Pelatih IN-1 Pelatih IN-1
10. Penilaian - - Hasil PKKS, prioritas PKB KS/M, Rekapitulasi kebutuhan PKB KS/M. Hasil PKKS, prioritas PKB KS/M, Rekapitulasi kebutuhan PKB KS/M.
39
KEGIATAN IN-1 PPKSPS
40
KEGIATAN ON PPKSPS
PS
41
KEGIATAN IN-2 PPKSPS

42
4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
43
PELAKSANAAN PKB KS/M
NO ASPEK IN - 1 ON IN - 2
1 PELAKSANA LPMP/P4TK/LPPKS LPMP/P4TK/LPPKS LPMP/P4TK/LPPKS
2 KAB/KOTA SASARAN 250 250 250
3 PESERTA PER KAB/KOTA 40 KEPALA SD/MI ATAU KEPALA SMP/MTs 40 KEPALA SD/MI ATAU KEPALA SMP/MTs 40 KEPALA SD/MI ATAU KEPALA SMP/MTs
4 JUMLAH PESERTA PER KELAS 48 (40 KEPALA SEKOLAH 8 PENGAWAS) 40 (KEPALA SEKOLAH) 48 (40 KEPALA SEKOLAH 8 PENGAWAS)
5 PELATIH/MENTOR 3 Wi per hari 8 pengawas 3 Wi per hari
6 JUMLAH BPU 2 (sesuai kesepakatan) 2 (sesuai kesepakatan 2 (sesuai kesepakatan
7 WAKTU 5 Hari 4 malam 6 bulan 3 Hari 2 malam
8 JAM PELAJARAN 44 200 22
9 LOKASI LPMP/P4TK/LPPKS SEKOLAH LPMP/P4TK/LPPKS
10 PENILAI WIDYAISWARA PENGAWAS WIDYAISWARA
11 INSTRUMEN ME SMILEY FACE QUALITY TRAINING PARTICIPANTS EVALUATION PRE POST TEST INTERVIEW MENTORING INSTRUMENT SMILEY FACE INTERVIEW PARTICIPANTS EVALUATION POST TEST
44
  • BPU PKB KS/M

No Nama BPU
1 Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKJM RKAS/M)
2 Pengelolaan Keuangan
3 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK)
4 Pengelolaan Kurikulum
5 Pengelolaan Peserta Didik Baru (PPDB)
6 Pengelolaan Sarana dan Prasarana
7 Supervisi Akademik
45
  • Struktur Program In Service Learning - 1

Agenda/Materi Agenda/Materi Jam Pelajaran (JP)
UMUM UMUM UMUM
1 Kebijakan Umum Pendidikan 2
2 Konsep dan Teknis Pelaksanaan PKB 2
3 Peran dan Tugas Pengawas dan Kepala Sekolah/Madrasah 1
POKOK POKOK POKOK
1 Penjelasan umum BPU 2
2 Bedah BPU 30
3 Rencana Tindak Lanjut 2
4 Monitoring dan Evaluasi 2
PENUNJANG PENUNJANG PENUNJANG
1 Pre-test dan Post-test 2
2 Evaluasi Penyelenggaraan 1
TOTAL 44 TOTAL 44 TOTAL 44
46
  • Struktur Program In Service Learning - 2

Materi Materi Jam Plajaran (JP)
Umum Umum Umum
1 Teknis Pelaporan PKB 1
Pokok Pokok Pokok
1 Presentasi Hasil Pelaksanaan On the Job Learning 10
2 Berbagi Pengalaman On The Job Learning 5
3 Rencana Tindak Lanjut 1
Penunjang Penunjang Penunjang
1 Post-test 1
2 Penilaian PKB KS/M oleh Pengawas 1
3 Evaluasi Penyelenggaraan 1
4 Penutup 2
TOTAL 22 TOTAL 22 TOTAL 22
47
  • Sertifikat PKB KS/M
  • Untuk Peserta
  • Sertifikat diberikan oleh instansi pelaksana
    kepada peserta PKB KS/M yang dinyatakan telah
    kompeten dalam mengikuti PKB KS/M.
  • Sertifikat diberikan di akhir kegiatan PKB KS/M
  • B. Untuk Pelatih
  • Setifikat diberikan oleh instansi pelaksana
    kepada Pelatih PKB KS/M yang dinyatakan telah
    menyelesaikan tugas dalam mendampingi program PKB
    KS/M, Pelatih berhak memperoleh sertifikat
    sebagai trainer PKB KS/M.
  • Sertifikat diberikan di akhir kegiatan PKB KS/M

48
RENCANA IMPLEMENTASI ProDEP DI LPMP D.I.
YOGYAKARTA TAHUN 2014
49
KAB/KOTA SASARAN ProDEP
  • Kabupaten Gunung Kidul
  • Kabupaten Kulonprogo
  • Kabupaten Bantul
  • Kota Yogyakarta
  • Kabupaten Sleman

50
KEGIATAN INTI DAN JUMLAH SASARAN ProDEP
No Kab/Kota PPKPPD PPKPPD PPCKS PPKSPS SD/MI PKB KS SD/MI PKB KS SD/MI PKB KS SD/MI
No Kab/Kota MPSDM Renstra PPCKS PPKSPS SD/MI In1 On In2
1 Kabupaten Gunung Kidul - 5 - 8 48 40 48
2 Kabupaten Kulonprogo - 5 - 8 48 40 48
3 Kabupaten Bantul - 5 - 8 48 40 48
4 Kota Yogyakarta - 5 - 8 48 40 48
5 Kabupaten Sleman - 5 - 8 48 40 48
Jumlah Jumlah - 25 - 40 240 200 240
Lokakarya Pengembangan Renstra Pendidikan dan
Manajemen Keuangan
Pelatihan Program Pendampingan Kepala Sekolah
oleh Pengawas Sekolah
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Kepala
Sekolah SD/MI
51
KEGIATAN INTI, PENDUKUNG, dan SASARAN ProDEP (1)
No Kegiatan Jenis Kab/Kota Peserta per Kab/Kota Peserta yang Diundang per Kab/Kota Total Peserta
1. Rapat Koordinasi Teknis Implementasi Hibah ProDEP 2014 Pendukung 5 6 Kadisdik, kabid Dikdas, korwas SD, kabid/Kasi Mapenda, BKD, anggota DPRD bid. Pendidikan Kabid Dikdas Provinsi, anggota DPRD bid. Pendidikan 30 2 dari provinsi
2. Lokakarya Pengembangan Renstra Pendidikan dan Manajemen Keuangan Inti 5 5 Sekretaris Dinas, Kabid Dikdas, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau Kabid PMPTK Dinas Pendidikan Kabid Perencanaan/ Program Kasi Madrasah 25
52
KEGIATAN INTI, PENDUKUNG, dan SASARAN ProDEP (1)
No Kegiatan Jenis Kab/Kota Peserta per Kab/Kota Peserta yang Diundang per Kab/Kota Total Peserta
3. Pelatihan PPKSPS SD/MI In1 Inti 5 8 8 Pengawas (7 Dinas, 1 Kemenag) 40
3. Pelatihan PPKSPS SD/MI On Inti 5 8 8 Pengawas (7 Dinas, 1 Kemenag) 40
3. Pelatihan PPKSPS SD/MI In2 Inti 5 8 8 Pengawas (7 Dinas, 1 Kemenag) 40
4. PKB KS SD/MI In1 Inti 5 48 40 Kepala Sekolah SD /MI 8 Pengawas SD/MI 240
4. PKB KS SD/MI On Inti 5 40 40 Kepala Sekolah SD/MI 200
4. PKB KS SD/MI In2 Inti 5 48 40 Kepala Sekolah SD/MI 8 Pengawas SD/MI 240
53
KEGIATAN INTI, PENDUKUNG, dan SASARAN ProDEP (2)
No Kegiatan Peserta Kls JPL Durasi Fasilitator/Narsum/Pelatih/Asesor/Master Trainer Modul/Peserta
1. Rapat Koordinasi Teknis Implementasi Hibah ProDEP 2014 32 1 24 3h2m 3 narsum ( 1 pusat 2 lokal) -
2. Lokakarya Pengembangan Renstra Pendidikan dan Manajemen Keuangan 25 1 35 4h3m 3 1
3. Pelatihan PPKSPS SD/MI In1 40 2 44 5h4m 6 10 ( 3 PS 7 PKB KS)
3. Pelatihan PPKSPS SD/MI On 40 2 2 mgg 1 8 -
3. Pelatihan PPKSPS SD/MI In2 40 2 26 3h2m 6 -
4. PKB KS SD/MI In1 240 5 44 5h4m 15 7 (khusus KS)
4. PKB KS SD/MI On 200 5 3-6 bln PS ke setiap sekolah min. 3x Fas ke kab/kota 3x -
4. PKB KS SD/MI In2 240 5 22 3h2m 15 -
54
KEGIATAN INTI, PENDUKUNG, dan SASARAN ProDEP (3)
No Kegiatan Fasilitator/Narsum/Pelatih/Asesor/Master Trainer Dikirim ke Pusbangtendik untuk ToT Siapa yang dikirim ke ToT
1. Rapat Koordinasi Teknis Implementasi Hibah ProDEP 2014 3 -
2. Lokakarya Pengembangan Renstra Pendidikan dan Manajemen Keuangan 3 4 Widyaiswara
3. Pelatihan PPKSPS SD/MI 6 10 WI/KS/PS/Dosen
4. PKB KS SD/MI 15
3 kls
9 org
Ketidaklulusan 1
5 kls
2 angkatan
2 kls
55
KERANGKA PENILAIAN KINERJA (KPK)/ PERFORMANCE
ASSESSMENT FRAMEWORK (PAF)
56
Kerangka Kerja Penilaian Kinerja (Performance
Assessment Framework - PAF) Dokumen yang akan
menentukan sasaran, Indikator Kinerja Utama, dan
pertanyaan-pertanyaan monitoring dan evaluasi
utama yang akan mengarahkan kegiatan pengumpulan
dan penganalisaan data yang digunakan untuk
melakukan monitor dan evaluasi ProDEP
57
Tujuan dan Cakupan PAF
Tujuan PAF adalah untuk mengarahkan pengumpulan
dan pengevaluasian data monitoring dan evaluasi.
Data M E yang akan dikumpulkan, dianalisa dan
dilaporkan dengan menggunakan PAF akan nantinya
digunakan untuk
  1. Menilai bagaimana ProDEP di laksanakan sesuai
    dengan ketentuan hibah, panduan manual dan
    prosedur, serta panduan pelaksanaan lainnya,
    termasuk rencana kerja tahunan yang telah
    disahkan.
  2. Melakukan penjaminan mutu dan peningkatan sistem
    dan proses pelaksanaan dan pengelolaan.
  3. Menentukan keefektifan masing-masing PPKTK dan
    kegiatan-kegiatan pembelajaran terkait.
  4. Memberikan informasi mengenai pencapaian keluaran
    dan hasil/dampak ProDEP.
  5. Memberikan informasi untuk penyusunan Laporan
    Kemajuan Triwulan, Laporan Tahunan ProDEP dan
    laporan-laporan evaluasi dari pihak independen.
  6. Memberikan informasi mengenai perkembangan
    Rencana Kerja Tahuna

58
PERTANYAAN INDIKATOR KUNCI KINERJA (IKK)
Bagaimana perkembangan telah didapatkan di dalam membentuk dan menjalankan sebuah sistem nasional untuk Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan? Terbentuknya Sistem Nasional Pengembangan Keprofesian untuk Tenaga Kepeendidikan
Bagaimana perkembangan terkait pengelolaan dan pelaksanaan Sistem Nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan untuk Kepala Sekolah/Madrasah? Sistem Nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan dikelola dan dilaksanakan secara efektif
59
Bagaimana keikutsertaan calon kepala sekolah, kepala sekolah, pengawas, dan pegawai Dinas Pendidikan Daerah dalam Sistem Nasional Pengembangan Keprofesian untuk Tenaga Kependidikan ? Kepala Sekolah, Pengawas, dan Pegawai dari Dinas Pendidikan Daerah ikut serta dalam Program Pengembangan Keprofesian untuk Tenaga Kependidikan (ProDEP)
Sejauh mana kompetensi kepala sekolah/madrasah, pengawas dan pegawai dinas pendidikan daerah telah meningkat sebagai akibat keikutsertaan mereka di dalam program pengembangan keprofesian di bawah sistem nasional Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan? Kompetensi Kepala Sekolah, Pengawas, dan Pegawai Pejabat Dinas Pemerintah Daerah yang mengikuti Program Pengembangan Keprofesian untuk Tenaga Kependidikan (ProDEP) meningkat.
Sejauh mana Kepala Sekolah/Madrasah yang mengikuti PKB KS/M menerapkan kompetensi profesionalismenya yang meningkat di tempat kerjanya? Kepala Sekolah dan Pengawas menerapkan kompetensi profesionalnya yang telah meningkat di tempat kerja.
60
KEMENDIKBUD, DFAT, KEMENAG
Sistem MIS dan PKB Online (2015-2016)
Sistem Penjaminan Mutu (QA) dan
Penang-ganan Keluhan (CHS)
BPSDM PMP, Pusbangtendik, SSQ
LPMP P4TK LPPKS
LPMP P4TK LPPKS
Pemasukan Data , Pemprosesan Data, dan Analisa
Data
Dokumentasi Laporan keuangan kegiatan PPCKS,
PKB, PPKSPS, PPKPPD
Dokumentasi Laporan M E PPCKS, PKB, PPKSPS,
PPKPPD
Dokumentasi Pelatihan dan Penilaian Pembelajaran
PPCKS, PKB, PPKSPS, PPKPPD
61
  • Sistem Penanganan Keluhan (SPK)
  • dan
  • Manajemen Resiko (MR)

62
Landasan Sistem Penanganan Keluhan
  • Budaya
  • Umpan balik, baik positif atau negatif, akan
    selalu dipandang sebagai suatu sarana untuk
    memperkuat penatakelolaan hibah dan meningkatkan
    hubungan kerjasama antara para penerima manfaat
    dan masyarakat.
  • Prinsip
  • sistem Umpan balik yang efektif didasarkan pada
    prinsip-prinsip keadilan, aksesibilitas, daya
    tanggap, efisiensi dan integrasi serta memastikan
    anonimitas pelapor.
  • Orang
  • Petugas Penanganan Umpan balik akan memiliki
    keterampilan, profesional dan memahami kebutuhan
    untuk melindungi privasi individu yang melaporkan
    atau memberikan Umpan balik.
  • Proses
  • Ada proses yang jelas dan dipublikasikan terkait
    penangangan keluhan dan Umpan balik
  • Analisa
  • Informasi mengenai Umpan balik akan ditelaah
    serta diperiksa sebagai bagian dari proses
    pengkajian ulang dan perbaikan yang berkelanjutan.

63
Cara memberikan Umpan Balik
  • Mengisi lembar evaluasi pelatihan
  • Mengirimkan surat elektronik ke alamat
    chs.prodep_at_gmail.com
  • Mengisi form online dalam Laman
    http//bpsdmpk.kemdiknas.go.id/
  • Mengirim melalui facsimili ke nomor (021) 5797
    4172
  • Mengirimkan S M S ke nomor 0813 2721 7733
  • Langsung bicara dengan petugas CHS melalui telpon
    ke nomor 0813 2721 7744
  • Surat Pos atau datang langsung dengan alamat
    Pusbangtendik Kampus Sawangan, Jalan Raya
    Cinangka KM 19, Bojongsari, Sawangan Depok 16517
    Jawa Barat

Informasi layanan Umpan Balik dapat
dibaca di spanduk kegiatan, buku panduan kegiatan
serta termuat pada modul-modul yang ada
64
(No Transcript)
65
RENCANA KERJA TAHUNAN KEMDIKBUD
66
RENCANA KERJA PROGRAM ProDEP 2014
67
AUDIT
  • Audit finansial independen dan kajian kepatuhan
    (compliance) akan dilakukan oleh Auditor
    Independen yang akan ditunjuk oleh Pemerintah
    Australia.
  • Kajian terhadap Tinjauan Kepatuhan (compliance) ,
    bertujuan untuk menentukan sejauh mana kepatuhan
    terhadap sistem dan prosedur kontrol yang telah
    disepakati seperti yang dijabarkan dalam
    Perjanjian Hibah Program dan Manual Prosedur.
  • Tujuan dari Audit Keuangan Tahunan adalah untuk
    memberikan opini atas Laporan Keuangan berkaitan
    dengan ProDEP.
  • Jadwal Audit
  • Audit akan dilakukan setiap tahun mencakup
    periode 1 Januari - 31 Desember tahun sebelumnya
    (atau bagian dari tahun tersebut). Audit akan
    mulai dilakukan pada bulan April di tahun
    berikutnya, atau berdasarkan waktu yang
    ditentukan nantinya oleh Pemerintah Australia.
About PowerShow.com