SISTEM PEMERINTAHAN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – SISTEM PEMERINTAHAN PowerPoint presentation | free to view - id: 6225cb-M2QwM



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

SISTEM PEMERINTAHAN

Description:

Title: SISTEM PEMERINTAHAN Author: BUDI Last modified by: Acer Created Date: 2/16/2009 4:49:49 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:16066
Avg rating:5.0/5.0
Slides: 67
Provided by: budi8
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: SISTEM PEMERINTAHAN


1
PETA KONSEP (KD 2.1.)
2
  1. Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara
  1. Pengertian Pemerintahan
  • Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan
    yudikatif).
  • Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta
    jajarannya)
  • Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama
  • Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan
    kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan
    legislatif, eksekutif dan yudikatif).
  • Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan
    kenega-raan tertinggi yang berkuasa, misalnya
    raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung
    (Malaysia).
  • Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden)
    bersama dengan kabinetnya.

3
Lanjutan .
Menurut OFFI
Pemerintahan merupakan hasil tindakan
administratif dalam berbagai bidang dan bukan
merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pemerintah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkann sebelumnya, tetapi hasil dari
kegiatan produksi bersama (corproduction) antara
lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing
4
Lanjutan .
Pemerintahan (governing) menurut Kooiman,
merupakan proses interaksi antara berbagai
aktor dalam pemerintahan dengan kelompok
sasaran atau berbagai individu masyarakat.
  • Pola penyelenggaraan pemerintahan
  • dalam masyarakat dewasa ini
  • Proses koordinasi (coordinating),
  • Pengendalian (steering),
  • Pemengaruhan (influencing), dan
  • Penyeimbangan (balancing).

5
Lanjutan .
  • Dalam masyarakat modern,pola pemerintahan yang
    dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya
    masing-masing adalah
  • Kompleksitas yaitu dalam menghadapi kondisi yang
    komplek, pola penyelengaraan pemerintah perlu
    ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi.
  • Dinamika yaitu pola pemerintahan yang dapat
    dikembangkan adalah pengaturan atau pengendalian
    (sterring) dan kolaborasi (pola interaksi saling
    mengendalikan di antara berbagai aktor yang
    terlibat atau kepentingan dalam suatu bidang
    tertentu).
  • Keanekaragaman yaitu masyarakat dengan berbagai
    kepentingan yang beragam dapat diatasi dengan
    pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan
    pengaturan ( regulation ) dan keterpaduan
    (integration)

6
  1. Bentuk Pemerintahan

7
Lanjutan .
Ajaran Polybios (204-122 SM)
SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS
8
Lanjutan .
9
Setelah mempelajari materi-materi tentang
Sistem pemerinta-han di berbagai negara
(Pengertian pemerintahan, dan Bentuk
pemerintahan), dilanjutkan penugasan dengan
menjawab per-tanyaan sebagai berikut
  • Berikan ulasan pengertian kembali tentang
    Pemerintahan sesuai pendapat anda dan
    tokoh-tokoh terkenal !
  • Pendapat anda tentang Pemerintahan?
    .......................................

No Tokoh Uraian Singkat
1. Utrecht .......................................................................
2. Offe .......................................................................
10
Lanjutan .
  1. Pengertian pemerintahan menurut Kooiman,
    merupakan proses interaksi antara berbagai aktor
    dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau
    berbagai individu masyarakat.. Berikan penjelasn
    singkatnya yang dimaksud dengan !
  1. Aktor dalam pemerintahan ......................
    .............................
  2. Kelompok sasaran ...............................
    ..................................
  1. Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk
    pemerintahan negara, yaitu aristokrasi,
    timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beri
    penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !

Timokrasi Oligarkhi
.................................................................... ....................................................................
11
Lanjutan .
  1. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk
    pemerintahan monarkhi absolut seiring dengan
    perkembangan zaman banyak yang berubah menjadi
    monarkhi konstitusional ! ........................
    ..................................................
    .................................
  1. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada bentuk
    pemerintahan republik, yaitu Republik
    Konstitusional dengan Republik Parlementer di
    bawah ini !

Persamaan Perbedaan
.................................................... .................................................... .................................................... ....................................................
12
  1. Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan Parlementer Adalah sebuah
sistem permerintahan di mana parlemen memiliki
peranan penting dalam pemerintahan.
Pada sistem parlementer, hubungan antara
eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini,
karena adanya pertanggung jawaban para menteri
terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang
dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan
dengan suara yang terbanyak dari parlemen.
13
Lanjutan .
  • Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer
  • Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala
    negara.
  • Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
  • Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih
    melalui pemilu.
  • Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.
  • Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan
    sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua
    partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah
    berlaku sebagai pihak oposisi.
  • Dalam sistem banyak partai, kabinet harus
    membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan
    kepercayaan dari parlemen.
  • Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan
    parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet
    berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara
    akan membubarkan parlemen.

14
Lanjutan .
Sistem Pemerintahan Presidensial Kedudukan
eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan
rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif
dikembalikan kepada pemilihan rakyat.
Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan
teori Trias Politika Montesqueu secara murni
melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power
). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and
Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia
adalah pembagian kekuasaan (Distribution of
Power).
15
Lanjutan .
  • Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
  • Penyelenggara negara berada di tangan presiden.
    Presiden adalah kepala negara dan sekaligus
    kepala pemerintahan.
  • Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet
    bertanggung jawab kepada presiden dan tidak
    bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.
  • Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
  • Presiden tak dapat membubarkan parlemen
  • Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan
    menjabat sebagai lembaga perwakilan.
  • Presiden tidak berada di bawah pengawasan
    langsung parlemen.

16
Lanjutan .
  • Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan
  • presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur
  • Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan
    pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat
    pemerintahan yang terkait.
  • Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan
    perwakilan, keduanya tidak bisa saling
    menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara
    sewenang-wenang).
  • Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara
    eksekutif dan legislatif.

17
Lanjutan .
Model Sistem Pemerintahan Lain
  • Sistem Pemerintahan Referendum
  • Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat
    Undang-undang
  • berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai
  • hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk
  • Referandum Obligatoir,
  • Referendum Fakultatif,
  • Referandum Konsultatif.
  • Sistem Parlemen
  • Satu Kamar
  • Dua Kamar
  • Federalisme
  • Kebangsawanan

18
(No Transcript)
19
Contoh negara menerapkan satu kamar ( Cameral )
  • Taiwan, Folketing Denmark, Edus-kunta, Finlandia,
    Israel, Dewan Repo-blik Portugal, Parlemen
    Singapura, Parlemen Scotlandia, Parlemen
    Srilangka, Parlemen Nacional Timor Leste, Kongres
    Rakyat Nasional RRC, Turki, Asamblea Nacional
    Venzula, dan Vouliton Ellinon Yunani

20
(No Transcript)
21
Contoh negara menerapkan dua kamar ( Bicameral )
  • Di Britania Raya, sistim dua kamar dipraktekkan
    dg menggunakan Majles Tinggi ( House of Lords )
    dan Mejelis Rendah ( House of Commons)
  • Di Amerika Serikat, sistim ini diterapkan melalui
    kehadiran Senat (Senator) dan Dewan Perwakilan (
    Hause of Representatif)
  • Di Indonesia mendekati sistim dua kamar melalui
    MPR yaitu DPR dan DPD

22
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan
Parlementer
Sistem Pemerintahan Parlemeter. Sistem Pemerintahan Parlemeter. Sistem Pemerintahan Parlemeter.
No Kelebihan Kelemahan
1. Pembuatan kebijakan dapat dita-ngani secara cepat karna dg mu-dah trejadi penyesuaian penda-pat antara eksekutif dan legisla-tif. Hal disebabkan kekuasaan legislatif dan eksekutif berada suatu partai/koalisi partai Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
2. 3 4 Garis tanggungjawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakkan publik jelas Adanya pengawasan yg kuat dari parlemen thd kabinet sehingga kabinet berhati-hati menjalankan pemerintahan Kelangsungan kedudukn badan ekseku-tif/kabinet tdk bisa ditentukn berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar Kabinet dapat mengendalikan perle-men, anngota kabinet dapat menguasai parlemen Perlemen menjadi kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif
23
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan
Presidensial
Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem Pemerintahan Presidensial.
No Kelebihan Kelemahan
1. Badan ekesjutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pd parlemen Kekuasaan eksekutif di luar pengawa-san langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
2. 3 4 Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dg jangka waktu tertentu. Misalnya masa jabatan Presiden A.S 4 thn dan masa jabatan Presiden Indonesia 5 thn Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dg jangka waktu masa jabatannya Legislatif bukan badan tempat kaderisasi untuk jabatan2 eksekutif karena dpt diisi oleh orang luar termasuk anggota perlemen sendiri Sistim pertanggungjawaban kurang jelas. Pembutan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama
24
Perbedaan Sistem Pemerintahan Parlenter dan
Presidensial
Letak perbedaannya adalah Letak perbedaannya adalah Letak perbedaannya adalah
No Sistim pemerintahan parlementer Sistim pemerintahan Presidensial
1. Kedudukan kepala negara (Raja,-Ratu,Sah,Kaisar) hanya berfungsi simbolis dan tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan legislatif Dikepalai oleh seorang Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif ( Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan )
2. 3 4 Kekuasaan legislatif lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif Mentri-mentri kabinet diangkat dan diberhentikan serta harus memper-tanggungjawabkan kepada legislatif Program-program kebijakan kabinet disesuaikan dg tujuan politik seba-gian besar anggota parlemen. Bila kabinet melakukan penyimpangan, parlemen dapat menjatuhkan mosi tidak percaya kepada pemerintah Kekuasaan eksekutif lebih kuat dibandingkan kekuasaan legislatif. Mentri-mentri kabinet diangkat, diberhentikan dan mempertanggung-jawabkan kepada Presiden. Kekuasaan eksekutif Presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Presiden dipilih langsung oleh rakyat
25
Carilah sumber informasi lain baik dari buku,
koran, majalah, internet, buletin sebagainya,
kemudian lakukan hal-hal berikut
  1. Rumuskan kembali pemahaman tentang Sistem
    Pemerintahan dalam penyelenggaraan kehidupan
    negara !
  2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem
    pemerintahan parlementer di Inggris dianggap yang
    tertua !
  3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika
    yang dulu be-kas jajahan Inggris dalam
    pemerintahannya menerapkan sistem presidential !
  4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan
    sistem peme-rintahan parlementer !
  5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem
    pemerintahan referandum lebih tepat diterapkan
    pada negara kecil semacam Swiss !
  6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu
    negara lebih memilih menerapkan sistem parlemen
    satu atau dua kamar !

26
  1. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara

Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
27
Sistem Pemerintahan Inggris
Keterangan Mosi tidak percaya dari pihak
Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah
(Eksekutif). Pertanggungjawaban dari pihak
Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen
(legislatif).
28
Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina
29
  • Setelah mempelajari materi-materi tentang
    Sistem pemerintahan
  • Negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik
    Rakyat Cina, lakukan
  • Strategi Pembelajaran dengan Penugasan
    Cooperative Integrated
  • Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif
    Terpadu Membaca
  • dan Menulis.
  • Langkah-langkah
  • Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 5
    orang.
  • Diberikan wacana atau kliping sesuai topik
    bahasan.
  • Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan
    dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan
    terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar
    kertas.
  • Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
  • Buatlah kesimpulan bersama.
  • Penutup.

30
Waktu 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi Mengevaluasi berbagai sistem
pemerintahan
Kompetensi Dasar 2.2. Menganalisis pelaksanaan
sistem pemerintahan negara Indonesia.
2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem
pemerintahan yang berlaku di Indonesia
dengan negara lain.
31
(Indikator)Hasil Yang Diharapkan
  • Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik
    Indonesia menurut UUD 1945.
  • Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara
    Republik Indonesia.
  • Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan
    sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
  • Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang
    dianut suatu negara terhadap negara lain.
  • Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem
    pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan
    negara lain.

32
PETA KONSEP (KD 2.2. 2.3)
Sisitm pemerintahan RI awal kemerdekaan
Sisitm pemerintahan RI setelah perubahan UU D 1945
Beberapa variasi dari sistim pemerintahan RI
33
Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
  • Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan
    Negara R.I.
  • menganut sistem distribution of power.
  • Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945
  • Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap
    kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu
    organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling
    campur tangan.
  • Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3
    bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan
    dilakukan oleh 3 organ saja.
  • Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang
    dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga
    negara lainnya.

34
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.
  1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang
    luas.
  2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan
    sistem pemerintahan adalah presidensial.
  3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang
    merangkap sebagai kepala negara dan kepala
    pemerintahan.
  4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan
    oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada
    presiden.
  5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu
    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan
    Daerah (DPD).
  6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah
    Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu
    pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta
    sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

35
Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan
Setelah Amandemen UUD 1945
Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945) Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945)
Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat) Negara Indonesia adalah negara Hukum.
Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional
Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan negara tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
36
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menur
ut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PUSAT
UUD 1945
DPR
DPD
MPR
MA
MK
Presiden
BPK
KY
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman
kementerian negara
kpu
bank sentral
dewan pertimbangan
TNI/POLRI
Lingkungan Peradilan Umum
Perwakilan BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah Provinsi
DPRD
Gubernur
Lingkungan Peradilan Agama
Lingkungan Peradilan Militer
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Lingkungan Peradilan TUN
DPRD
Bupati/ Walikota
DAERAH
37
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945
38
Pokok-pokok sistim Pemerintahan RI stelah
perubahan UUD 1945
  1. Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip
    otonomi yang luas, dan terbagi atas beberapa
    propinsi ( 33 ).
  2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedang
    sistim pemerintahan adalah presidensial.
  3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang
    merangkap sebagai kapala negara dan kepala
    pemerintahan untuk masa jabatan 5 tahun dan
    dipilih secara langsung oleh rakyat untuk pertama
    kali tahun 2004.
  4. Kabinet atau diangkat dan deberhantikan oleh
    Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden

39
Pokok-pokok sistim Pemerintahan RI stelah
perubahan UUD 1945
  1. MPR terdiri terdiri atas 2 bagian yaitu DPR dan
    DPD, yang dilih secara langsung oleh rakyat
    melalui pemilu dengan proporsional terbuka.
    Anngota DPD dari masing-masing propinsi berjumlah
    4 orang.
  2. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah
    agung dan bedan peradilan tinggi,pengadilan
    negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan
    Komisi Yudisial.
  3. Sistim pemerintahan negara Indonesia setelah
    perubahan UUD 1945 masih menganut sistim
    pemerintahan presidensial. Presiden juga berada
    diluar pengawasan langsung DPR dan tidak
    bertanggungjawab pd parlemen.
  4. GBHN tidak ada lagi dan diganti dg Program
    Pembangu-nan Jangka Panjang yg diambil dr Visi
    dan Misi Presiden waktu kampanye kemudian
    dirumuskan bersama Presiden dan DPR

40
c. Beberapa variasi dari sistim Pemerintahan
Pridensial negra RI
  1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh
    MPR atas usul DPR. Jadi DPR tetap memiliki
    kekuasaan mengawasi Presiden meskipun secra tidak
    langsung
  2. Presiden dalam mengangkat pejabat-pejabat negara
    perlu pertimbangan dan/atau persetujuanDPR.
    Contoh dalam pengangkatam duta untuk negara
    asing, gubernur bank Indonesia, penglima TNI dan
    kepala kepolisian.
  3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu
    perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
    Contoh pembuatan perjanjian internasional,
    pemberian tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian
    amnesti dan abolisi.
  4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam
    hal membentuk undang-undang hak budget (anggaran
    )

41
Membanding sistim Pemerintahan Indonesia berdasar
UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan
No Masa Orde Baru (Sebelum perubahan UUD 1945) No Masa Orde Reformasi (Sesudah perubahan UUD 1945 )
1 2 3 Indonesia adalah negara Hukum ( rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat) Sistim konstitusional Pemerintah berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar) Kekuasana negara tertinggi ditangan MPR. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yaitu MPR sbg penjelmaan seluruh rakyat Indonesia Tugas MPR adalah Menetapkan UUD Menetapkan GBHN Mengankat kepala negara dan wakil kepala negara 1 2 3 Negara Indonesia adalah negara hukum tercantum dlm pasal 1 ayat 3 Sistim konstitusional. Secara ekplisit tidak tertulis namun secara subtansi dapat dilihat pd pasal 2 a. Pasal 2 ayat 1 c. pasal 4 ayat 1 b. Pasal 3 ayat 3 d. Pasal 5 ayat 1 2 Kekuasaan negara tertinggi ditangan MPR. Sesuai dg pasdal 2 ayat 1 bhawa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD Tugas MPR (pasal 3) adalah Mengubah dan menetapkan UUD Melantik Presiden Wkl Presiden Dapat memberhentikan Presiden dan atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 45

42
Membanding sistim Pemerintahan Indonesia berdasar
UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan
No Masa Orde Baru ( sebelum ) No Masa Orde Reformasi (sesudah)
4 5 Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yg tertinggi menurut UUD Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Kedudukan Presiden dg DPR sejajar. Dalam hal pembentukan UU dan menetapkan APBN, Presiden harus menpata persetujuan DPR. Oleh karena itu Presiden harus bekerja sama dg DPR. Presiden tidak bertanggungjawab kpd DPR dan Presiden tdk dpt membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden 4 5 Presiden ialah penyelenggara pemerintah yang tertinggi menurut UUD Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR (pasl 19 sampai dengan pasal 22B)
43
Membanding sistim Pemerintahan Indonesia berdasar
UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan
No Masa Orde Baru (sebelum) No Masa Orda Reformasi (sesudah)
6 7 Mentri negara ialah pembantu Prseiden, mentri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR. Presiden memilih, mengangkat dan memberhentikan mentri-mentri negara Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, tapai bukan berarti ia diktator atau kekuasaan tidak terbatas 6 Mentri negara ialah pembantu Presiden, mentri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR (pasal 17 ) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas ( pasal 3 ayat 3, pasdal 20 ayat 2 dan ayat 3 )
44
Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
Sebelum Amandemen UUD 1945
45
Setelah Amandemen UUD 1945
46
LEMBAGA NEGARA MEMEGANGKEKUASAAN PEMERINTAHAN
NEGARA
DPR
MA
menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain dan internasional
lainnya Pasal 11 (1) dan (2)
dengan persetujuan
menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
dengan pertimbangan
mengangkat dan menerima Duta Pasal 13 (2) dan
(3)
dengan pertimbangan
memberi grasi dan rehabilitasi Pasal 14 (1)
dengan pertimbangan
memberi amnesti dan abolisi Pasal 14 (2)
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal
15 )
47
Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.

No Kelebihan Kelemahan
1. Adanya kepastian dan suprema-si hukum dalam penyelenggara-an pemerintahan negara. Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional.
2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan-ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.
48
Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.
Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I. Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I. Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.
No Kelebihan Kelemahan
1. Adanya kepastian dan suprema-si hukum dalam penyelenggara-an pemerintahan negara. Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional.
2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapan-ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.
49
Lanjutan .
3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).
50
Carilah sumber informasi lain baik dari buku,
koran, majalah, internet, buletin sebagainya,
kemudian lakukan hal-hal berikut
  1. Rumuskan kembali pemahaman anda tentang
    pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia baik
    sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945 !
  2. Berikan penjelasan hubungan antara amandemen UUD
    1945 dengan perubahan yang terjadi dalam sistem
    pemerintahan presidensial di Indonesia !
  3. Berikan penjelasan kembali tentang kekuasaan
    kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung,
    Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan
    tugasnya masing-masing !
  4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) faktor yang
    mendorong pemikiran bahwa UUD 1945 perlu
    diamandemen !
  5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah
    perubahan kedudukan, peran dan fungsi lembaga
    eksekutif dan legislatif sebelum dan setelah
    amandemen UUD 1945 dalam sistem pemerintahan
    negara republik Indonesia !

51
  1. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Yang
    Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain
  1. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang Dianut
    Suatu Negara Terhadap Negara Lain

Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di
dunia, tidaklah sama, karena disesuaikan dengan
kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang
di negara bersangkutan. Sistem pemerintahan
presidensial dan parlementer mrp dua model sistem
pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak
negara. Dalam perkembangannya sistem
presidential Amerika banyak dijadikan acuan
antara lain oleh Filipina, Brazil, Indonesia
dan Argentina. Sedangkan sistem parlementer
Inggris, antara lain oleh India, Jepang,
Malaysia dan Australia.
52
Faktor Sejarah
No Negara Induk Negara Dalam Hubungan Sejarah Sistem Pemerintahan
1. Perancis Kamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Aljazair, Burundi dan lain-lain. Parlementer
2. Inggris Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia, India, dan lain-lain. Parlementer
3. Rusia/ Uni Soviet Kuba, Korea Utara, Vietnam, RRC, Ukraina, Bulgaria dan lain-lain. Presidensial
4. Amerika Serikat Filipina, Irak, Afghanistan, dan lain-lain. Presidensial
5. Spanyol Argentina, Bolivia, Chili, Ecuador, Guetamala, dan lain-lain. Presidensial
53
Faktor Ideologi
Berdasarkan faktor ideologi (fasisme,
individualisme dan sosialisme/ komunisme), dapat
berpengaruh terhadap pemerintahn suatu negara.
Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan
muncul perse-teruan ideologi besar untuk
memperebutkan pengaruhnya.
No Negara Induk Dalam Hubungan Ideologi Sistem Pemerintahan
1. Amerika Serikat (Liberal) Inggris, Perancis, Italia, Kanada, Australia, Jerman, Korea Selatan, dll. Presidensial atau Parlementer dengan lebih satu parti
2. Uni Soviet (Komunis) Albania, Rumania, Cekoslo-vakia, Bulgaria, Ukraina, Rusia, RRC, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dll. Presidential hanya dengan satu partai tunggal komunis
54
  1. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerinta-han
    Negara Indonesia dengan Negara Lain

Negara-negara lain
Prancis
Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat. Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun. Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis. Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif. Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional. Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10 dari jumlah anggota badan itu.
55
Lanjutan .
Negara-negara lain
India
Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan model Cabinet Government. Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.
56
Setelah mempelajari materi-materi tentang
Perbandingan Pelaksa-naan Sistem pemerintahan
yang berlaku di Indonesia dengan negara lain,
dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan
atau pernyataan sebagai berikut
  • Berikan penjelasan, bagaimana pengaruh suatu
    sistem pemerintahan yg dianut oleh suatu negara
    terhadap negara lain. Berikan Contohnya !
  • Penjelasan ...............................
    ..................................................
    ......................................

No Contoh Negara Uraian Singkat
1.
2.
57
Lanjutan .
  1. Di negara-negara yang berideologi liberal, pada
    umumnya menerapkan sistem pemerintahan demokrasi
    konstitusional dengan presidensial kabinet maupun
    parlementer dan lebih dari satu partai politik.
    Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan
    !
  1. Demokrasi konstitusional .......................
    .........................................
  2. Presidensial kabinet ...........................
    ..............................................
  1. Pada sistem pemerintahan presidensial di Amerika
    Serikat, selain Presiden dan Mahkamah Agung, juga
    terdapat Konggres (terdiri dari parlemen dan
    senat). Beri penjelasan singkat pada kolom di
    bawah ini !

Parlemen Senat
.......................................................................................................... ......................................................................................................
58
Lanjutan .
  1. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa sistem
    pemerintahan pre-sidensial di negara republik
    Indonesia tidak menerapkan teori trias politika
    Mostesqueu secara murni ! ........................
    ..................................................
    .........................................
  1. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada sistem
    pemerintahan presidensial dengan pemisahan
    kekuasaan (separation of power) dan pembagian
    kekuasaan (distribution of power) di bawah ini !

Persamaan Perbedaan
.......................................................................................................... ..................................................... .................................................................................................... ..................................................
59
  1. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-naan Sistem
    Pemerintahan R.I.
  • Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai
    sikap peduli
  • terhadap penyelenggaraan negara
  • Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang
    berorientasi pada kesejahteraan rakyat
  • Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi
    yang dijalankan pemerintah
  • Memberikan kritik, saran dan masukan yang
    bersifat konstruktif terhadap kebijakan
    pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat
    banyak
  • Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan
    dan program pemerintah yang berorientasi pada
    pembangunan nasional
  • Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara
    yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri
    dan meningkatkan kualitas diri dan
    profesionalisme sehingga mampu menjadi agent of
    changes.

60
LATIHAN UJI KOMPETENSI
SOAL ESSAY/URAIAN Jawablah pertanyaan-pertanyaan
berikut ini dengan singkat dan jelas !
  1. Jelaskan yang anda ketahui yang dimaksud dengan
    sistem pemerintahan !
  2. Berikan penjelasan perbedaan antara pemerintah
    dengan pemerintahan !
  3. Beri penjelasan salah satu penerapan bentuk
    pemerintahan Monarkhi Konstitusional yang ada di
    negara Arab saudi dan Brunai Darussalam !
  4. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama
    dalam penerapan sistem pemerintahan parlementer !
  5. Beri penjelasan bagaimana penerapan sistem
    pemerintahan di negara dengan satu partai, dua
    partai dan referandum !


61
Lanjutan .
  1. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) ciri utama
    penerapan sistem presidensial yang diterapkan di
    Amerika !
  2. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial
    jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil ....
    !
  3. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang
    paling mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia
    dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang
    efektif dan efisien !
  4. Jelaskan, mengapa faktor sejarah dan ideologi
    dapat mempengaruhi pemerintahan satu negara
    terhadap negara lain dan berikan contohnya !
  5. Berikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan dan
    kelemahan dalam penerapan sistem presidensial
    menurut pengamatan anda !

62
TUGAS DAN DISKUSI
  • Diskusikan dengan teman-temanmu tentang
    topik-topik berikut ini !
  • Penerapan sistem pemerintahan parlementer di di
    Indonesia tahun 1950 1959.
  • Perbedaan penerapan sistem presidensial masa orde
    lama, orde baru dan era reformasi.
  • Tantangan penerapan demokratisasi di negara
    monarki palementer.
  • Pengaruh ideologi liberal dan komunis terhadap
    sistem pemerintahan di Asia pasca perang dunia
    II.
  • Carilah referensi lain baik dari buku, koran,
    buletin, majalah, internet dan sebagainya yang
    berhubungan dengan penerapan sistem presidensial
    di Indonesia pasca amandemen UUD 1945.

63
INQUIRI
Isilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk
menganalisis pengaruh pene-rapan sistem
pemerintahan presidensial di Indonesia pasca
amandemen UUD 1945 terhadap bidang-bidang lain !
No Bidang Dampak Positif Dampak Negatif
1. Politik ........................................................................................ ....................................................................................
2. Ekonomi ...................................................................................... ....................................................................................
3. Sosial dan Budaya ...................................................................................... ....................................................................................
4. Hukum ...................................................................................... ....................................................................................
5. Pertahan dan Kemanan ...................................................................................... ....................................................................................
64
Berdasarkan wacana tersebut di atas, berikan
pendapat, tanggapan atau analisa anda !
  1. Bagaimana tanggapan anda sehubungan informasi
    yang disampaikan oleh Sekjen Depag Faisal Ismail
    dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Abdul
    Fatah ?
  2. Menurut anda apa segi positif negatif
    pluralisme di Indonesia ?
  3. Carilah perbandingan di negara Thailand, India,
    Mesir atau Roma sekitar kerukuan antar umat
    bergama yang ada di negara-negara tersebut !
  4. Bagaimana perasaan anda, sehubungan dengan
    pengakuan dari negara-negara lain tentang
    kerukunan umat beragama di Indonesia akan
    dijadikan model ?
  5. Menurut pendapat anda, adakah hubungan kerukunan
    umat beragama di Indonesia dengan falsafah hidup
    Pancasila yang diyakini oleh bangsa Indonesia ?

65
Lanjutan .
  • Bagaimana upaya-upaya nyata yang dapat kita
    lakukan agar kerukunan antar umat beragama di
    Indonesia tetap terpelihara dengan baik ?
  • Bila penyelenggaraan negara di Indonesia
    menunjukkan perilaku konstitusional, bagaimana
    dampaknya terhadap
  • Kerukunan hidup antar umat beragama !
  • Pancasila sebagai sumber nilai kehidupan
    bermasyarakat, berbangsa dan bernegara !
  • Pancasila sebagai paradigma pembangunan !

66
TERIMAKASIH
KITA TELAH BERGABUNG
SEMOGA PEMBELAJARAN HARI INI BERMANFAAT
WASSALAMUALAIKUM WR.WB.
About PowerShow.com