HUKUM HAK ASASI MANUSIA (SEBUAH PENGANTAR)

1
HUKUM HAK ASASI MANUSIA(SEBUAH PENGANTAR)

• JADMIKO ANOM
• ACHMAD

2
SILABUS UKD I

• Pengantar Pemahaman Perkembangan
  Jenis/Kategori
• Filosofi dan teori HAM
• Pandangan HAM
• Pengertian/definisi HAM
• Sifat dasar dan ciri-ciri
• Hukum dan HAM
• Sejarah Dinamika dan perkembangan konsep HAM

3
SILABUS UKD II

• Instrumen Hukum HAM Internasional
• Deklarasi Universal HAM
• Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik
• Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan
  Budaya
• Konvenan Regional
• Konvenan Sektoral
• Isue strategis HAM internasional

4
SILABUS UKD III

• Instrumen Hukum HAM Nasional
• HAM dalam Konstitusi R.I.
• HAM dalam Peraturan Perundang-undangan R.I.
• UU No. 39 Tahun 1999
• Jenis hak yg diatur
• Pendalaman yg khusus dan aktual
• UU No. 26 Tahun 2000
• Kedudukan pengadilan HAM
• UU lainnya. (Kapita Selecta)

5
SILABUS UKD IV

• Pengadilan HAM
• Pengadilan HAM internasional
• ICC
• Ad hoc
• Hybrid
• Pengadilan HAM Nasional
• Pengadilan HAM ad hoc
• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi/Studi Kasus

6
LITERATUR

• Majda El-Muhtaj.2009. Dimensi-Dimensi HAM
  mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
  Jakarta Raja Grafindo Persada
• Majda El-Muhtaj.2005. Hak Asasi Manusia dalam
  Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan
  Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta Kencana
• Eddy O.S. Hiariej. 2010. Pengadilan atas Beberapa
  Kejahatan serius terhadap HAM. JakartaErlangga
• Ham dalam Dimensi/Dinamika Yuridis,Sosial,
  Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-Kham
  (Hukum Hak asasi Manusia) dalam Masyarakat.
  Bogor Ghalia Indonesia
• Andrey Sujatmoko. 2005. Tanggungjawab Negara Atas
  Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan
  Lainnya. Jakarta Grasindo
• Muladi. 2002. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan
  Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta The
  Habibie Center.
• Romli Atmasasmita. 2006. Pengantar Hukum Pidana
  Internasional. Bandung PT Refika Aditama.

7

• R. Wiyono. 2006. Pengadilan Hak Asasi Manusia di
  Indonesia. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
• Titon Slamet Kurnia. 2005. Reparasi Terhadap
  Korban Pelanggaran HAM di Indonesia. Bandung
  Citra Aditya Bakti.
• Soedjono Dirdjosisworo, 2002. Pengadilan Hak
  Asasi Manusia Indonesia, Jakarta Citra Aditya
  Bakti.
• Theo Van Boven, 2002. Mereka yang Menjadi Korban,
  Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan
  Rehabilitasi, Jakarta Lembaga Studi dan Advokasi
  Masyarakat (ELSAM).
• Muladi, 2002. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia,
  dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta The
  Habibie Centre.
• T. Mulya Lubis (penyunting) Penterjemah A.
  Setiawan. Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat
  Dunia-Isu dan Tindakan Jakarta Yayasan Obor
  Indonesia, 1993.
• Rhoda E. Howard. HAM Penjelajahan Dalih
  Relativisme Budaya. Penerjemah Nugraha
  Kantjasungkana, Jakarta Grafiti, 2000.
• Hayner, Priscilla B., 2001. Setelah
  Otoritarianisme Berlalu, Esai-esai Keadilan di
  Masa Transisi, Jakarta Lembaga Studi dan
  Advokasi Masyarakat.
• Ifdal Kasim (ed.), 2000. Statuta Roma, Mahakamah
  Pidana Internasional. Mengadili Genocida,
  Kejahatan terhadap Kemanusiaa, Kejahatan Perang,
  Agresi, Jakarta Lembaga Studi dan Advokasi
  Masyarakat (ELSAM).

8

• Peter Davies. Hak-hak Asasi Manusia Sebuah Bunga
  Rampai, Penerjemah A. Rahman Z, Jakarta Yayasan
  Obor, 1994.
• M. Afif Hasbullah, 2005. Politik Hukum Ratifikasi
  Konvensi HAM di Indonesia. Upaya Mewujudkan
  Masyarakat yang Demokratis, Yogyakarta Pustaka
  Pelajar
• Gudmundur Alfredsson dan Asbjorn Eide (ed) The
  Universal Declaration of Human Rights A Common
  Standard of Achievement, London Martinus Nijhoff
  Publisher, 1999.
• David P. Forsythe. Hak-hak Asasi Manusia dan
  Politik Asasi Manusia dan Politik Dunia.
  Penerjemah Tom Gunadi, Bandung Angkasa, 1993
• Cees de Rover, 2000. To Serve and To Protect,
  Acuan Universal Penegakan HAM, Jakarta PT Raja
  Grafindo Persada.
• Arie Siswanto, 2005. Yurisdiksi Material
  Mahakamah Kejahatan Internasional, Bogor Ghalia
  Indonesia

9

• Absjom Eide Allan Rossas. Economic, Social, and
  Cultural Rights A Universal Challenge dalam
  Eide, Krause Rossas . London Martinus Nijhoff
  Publisher. 1995.
• Adolf Huala, 1991. Aspek-aspek Negara dalam Hukum
  Internasional, Jakarta Rajawali Press.
• Allan Rosas. So Called Rights of Third Generation
  dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan
  Rosas' (ed) Economic, Social, and Cultural
  Rights, London Martinus Nijhoff Publisher. 1995.
  

10
Tinjauan Filosofis

• Hukum Alam
• Rasio Manusia
• Keadilan dan Kebenaran
• Socio Legal Justice
• Standart Norma
• Positivisme
• Ide dan standar norma tersebut akan efektif
  berlaku dalam masyarakat jika dituangkan dalam
  ketentuan hukum tertulis

11
Teori Pemikiran

• Teori Hukum Alam, atau Hak Alami (Natural Rights)
• HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia
  pada segala waktu dan tempat, berdasarkan
  takdirnya sebagai manusia.
• Doktrin Marxist
• Menolak teori hak-hak alami, karena nagara atau
  kolektivitas suatu masyarakat adalah sumber
  galian seluruh hak (repositiory of all rights).
  Tidak ada hak individual, yang ada hak legal yang
  diberikan oleh negara untuk menjamin eksistensi
  manusia sbg makhluk sosial

12

• Teori Positivis
• Karena hak baru dituangkan ke dalam hukum yang
  riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya
  jaminan konstitusi.
• Teori Relativitas Kultural
• Menganggap hak itu bersifat universal adalah
  pelanggaran satu dimensi kultural terhadap
  dimensi kultural yang lain (imperialisme
  cultural) Manusia merupakan interaksi sosial dan
  kultural, yang memiliki perbedaan dalam tradisi,
  budaya dan peradaban dalam memandang soal
  kemanusiaan.

13
EMPAT PANDANGAN HAM

• UNIVERSAL ABSOLUT
• UNIVERSAL RELATIF
• PARTIKULARISTIK ABSOLUT
• PARTIKULARISTIK RELATIF

14
PANDANGAN UNIVERSAL ABSOLUT

• Melihat HAM sebagai nilai-nilai universal
• Tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya
  yang melekat pada masing-masing bangsa
• Penganutnya adalah negara maju,sedangkan bagi
  negara berkembang dianggap sebagai alat penekan
  atau unsur penilai (tool of judgement)

15
PANDANGAN UNIVERSAL RELATIF

• Menurut pandangan ini HAM selain sebagai masalah
  universal, namun perkecualian dan pembatasan yang
  berdasarkan asas-asas Hukum Internasional tetap
  diakui keberadaannya.

16
PANDANGAN PARTIKULARISTIS ABSOLUT

• Pandangan ini melihat HAM sebagai persoalan
  masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan
  yang kuat khususnya dalam melakukan penolakan
  terhadap berlakunya dokumen-dokumen
  Internasional.
• Sifatnya Egois, Defensif dan Pasif

17
PANDANGAN PARTIKULARISTIS RELATIF

• melihat HAM disamping sebagai masalah universal
  juga masalah nasional masing-masing negara.
• Berlakunya dokumen HAM harus diselaraskan,diserasi
  kan, dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan
  dan tertanam dalam budaya bangsa
• Sifatnya tidak sekedar defensi, tapi aktif juga
  mencari perumusan dan pembenaran tentang
  Karakteristik HAM

Diantara keempat pandangan tsb, pandangan mana yg cocok dg Indonesia?
18
PENGERTIAN HAM

• Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki
  seseorang atas sesuatu (Suria Kusuma, 1986).
  Istilah Hak asasi menunjukkan bahwa kekuasaan
  atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut
  bersifat mendasar, pemenuhannya bersifat
  imperatif (perintah yang harus dilakukan).
  Artinya hak-hak itu wajib dipenuhi karena
  hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak.

19
DEFINISI HAM

• .HAM adalah seperangkat ketentuan atau aturan
  untuk melindungi warga negara dari kemungkinan
  penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang
  gerak warganegara oleh negara (Hendarmin
  Ranadireksa).
• Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki
  manusia yang telah diperoleh dan dibawanya
  bersamaan dengan kelahirannya, atau kehadirannya
  di dalam kehidupan masyarakat (Tilaar, 2001).
• Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang
  dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada
  esensinya sebagai anugerah Allah SWT (Mustafa
  Kemal Pasha).
• HAM Adl sebagai hak yg melekat pada martabat
  manusia sebagai mahluk ciptaan tuhan , dan hak
  tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi
  sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati).
  (Mahmud MD)
• Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas
  yang timbul dari nilai-nilai yg kemudian menjadi
  kaidah-kaidah yg mengatur perilaku manusia dlm
  hubungan dg sesama manusia (Antony Flew)

20
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA PASAL 1

• Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
  melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
  anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
  tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum,
  pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan
  serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

21
Ciri pokok HAM

1. Hak asasi itu tdk diberikan/diwariskan melainkan
   melekat pd martabat kita sbg manusia.
2. Hak asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa
   memandang jenis kelamin, asal-usul, ras, agama,
   etnik, dan pandangan politik.
3. Hak asasi itu tidak boleh dilanggar. Tidak
   seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau
   melangar hak orang lain. Orang tetap memiliki HAM
   meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak
   melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia.

22
Sifat HAM

• Individual melekat erat pada kemanusiaan
  seseorang, bukan kelompok.(Generasi keempat HAM
  cenderung ke arah penekanan pada hak kelompok/hak
  kolektif).
• Universal dimiliki oleh setiap orang lepas dari
  suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yg
  dimiliki seseorang.
• Supralegal tidak tergantung pada negara,
  pemerintah, atau undang-undang yang mengatur
  hak-hak ini.
• Kodrati HAM bersumber dari kodrat manusia.
• Kesamaan derajat kesamaan sebagai ciptaan Tuhan
  maka harkat dan martabat manusia pun sama.

23
LAKS SIKON SOSBUDPOL
UNIVERSALITAS
LOKALITAS
HAM
ISI HAM
24
Hubungan HAM, Negara, Demokrasi dan Hukum
25

• Manusia sbg Mahluk TYME?memiliki hak dan
  mempunyai kedudukan yg sederajat dg yg lainnya.?
  hak inilah yg disebut dg HAM
• Krn kodrat mns sbg mahluk sosial/komunitas sos-?
  mengorganisir dirinya dlm Negara. Tujuan
  neg.adl melindungi HAM warganya (John Locke
  Th.1632-1704) .
• Untuk memperoleh kekuasaan dg berbagai cara?
  terakhir berkembang melalui Teori Kontrak Sosial
  (JJ Roussseau) yg melahirkan konsep Demokrasi.
• Dlm perjanjian antara penguasa dan rakyat maka
  disepakati bhw negara tidak boleh melanggar
  hak-hak individu dan harus memerintah atas dasar
  Konstitusi.? melahirkan ajaran tentang Negara
  Hukum
• Dalam Hukum dituangkan apa yg merupakan hak-hak
  rakyat untuk menjamin kepastian hukum.

26
KONSTITUSI DEMOKRASI

• Definisi konstitusi yg mengandung prinsip dasar
  demokrasi
• Konstitusi media untuk menciptakan demokrasi
  bagi WN.
• Dalam negara demokrasi, konstitusi demokrasi
  merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya
  demokrasi, shg melahirkan pemerintahan yang
  demokratis pula.
• Prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara
  
• Menempatkan WN sbg sumber utama kedaulatan
• Mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas
• Pembatasan pemerintahan
• Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara
  pemisahan wewenang kekuasaan bdsrkan Trias
  Politika kontrol keseimbangan lembaga
  pemerintahan proses hukum adanya pemilu sbg
  mekanisme peralihan kekuasaan
• Prinsip-prinsip dasar demokrasi Refleksi dari
  nilai dasar HAM Hak-hak dasar, kebebasan
  mengeluarkan pendapat, hak individu, keadilan,
  persamaan, dan keterbukaan.

27
Sejarah perkemb perjuangan HAM

• Inisiatif manusia thdp harga diri martabat sbg
  akibat kesewenangan penguasa, penjajah.
• Perkemb perj HAM kontekstual, meski HAM
  universal, corak dan hasil berbeda
• Inggris 1215 (Magna Charta pembatasan kekuasaan
  Raja John), 1628 (Petition of Rights Hak rakyat
  berikut jaminannya), 1679 (Habeas Corpus Act
  pengaturan penahanan seseorg), Bill of Rights UU
  ttg kebebasan memilih, berbicara, berpendapat dan
  beragama

28
Lanj...

• Perancis, 1789 (liberte, egalite, fraternite)
  menghasilkan Declaration des Droits de Lhomme et
  du Citoyen (pernyataan mengenai hak-hak Asasi
  manusia warga negara)
• Amerika, 4 Juli 1776 Declaration of Independence
  dipelopori John Locke (life, liberty, property),
  1941 Atlantic Charter F.D.Roosevelt the four
  freedom (beragama,berbicaraberpendapat, takut,
  miskin)

29
Universal Declaration of Human Rights 10 desember
1948

• Hak utk berpikir mengemukakan pendapat,
• Hak memiliki sesuatu,
• Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
• Hak menganut aliran kepercayaan / agama,
• Hak untuk hidup,
• Hak untuk kemerdekaan hidup,
• Hak untuk memperoleh nama baik,
• Hak untuk memperoleh pekerjaan

30
Covenants on Human Rights 1966diratifikasi
negara-negara anggota PBB

• The International on Civil and Political Rights
  (Konvensi tentang hak-hak sipil dan politik),
• The International Covenant on Economic, Social,
  and Cultural Rights (Konvensi tentang hak
  ekonomi, sosial, dan budaya), serta
• Optional Protocol yakni adanya kemungkinan
  seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran
  HAM kepada The Human Rights Commitee PBB setelah
  melalui upaya pengadilan di negaranya.

31
Beberapa deklarasi lain mengenai HAM di dunia,

• Declaration on the Rights of People to Peace
  (Deklarasi Hak Bangsa atas Perdamaian) tahun 1984
  oleh negara dunia ketiga.
• Declaration on the Rights to Development
  (Deklarasi Hak Atas Pembangunan) tahun 1986 oleh
  negara dunia ketiga.
• African Charter on Human and Peoples, yang sering
  pula disebut dengan Banjul Charter, oleh
  negara-negara Afrika yang tergabung dalam
  Persatuan Afrika (OAU) tahun 1981.
• Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh
  negara-negara yang tergabung dalam Organisasi
  Konferensi Islam tahun 1990.
• Bangkok Declaration tahun 1993.
• Deklarasi Wina tahun 1993 yang merupakan
  deklarasi universal dari negara-negara yang
  tergabung dalam PBB.

32
Berdasarkan perkembangannya terdapat 3 generasi
perjuangan HAM

• Pertama yang memperjuangkan hak-hak sipil
  politik, umumnya bermula dari negara di Eropa
  Barat yang bersifat liberal, spt hak atas hidup,
  kebebasan kemanan, kesamaan, hak atas
  kebebasan berpikir, hak berkumpul, dll
• Kedua yang memperjuangkan hak ekonomi, sosial
  budaya yang umumnya diperjuangkan oleh negara
  Eropa Timur yang bersifat sosialis, spt hak atas
  pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak
  kesehatan, hak membentuk serikat pekerja, hak
  atas jaminan sosial, dll.
• Ketiga yang memperjuangkan tentang hak perdamaian
  pembangunan oleh negara-negara berkembang,
  terutama di Asia Afrika, sepertihak sederajat
  dengan bangsa lain, hak mendapatkan kedamaian,
  hak untuk merdeka, dan lain-lain.