e-Procurement

1
e-Procurement

• Pemerintah Kota Prabumulih

Ariansyah Marwoto Suhartini
2
Latar Belakang

• Pelaksanaan proyek selalu terlambat
• Harga kontrak relatif sama atau lebih mahal
  dibanding harga toko/pasar
• Ada tuduhan bahwa Walikota - Kepala Satuan Kerja
  PPK/Pimpro Panitia Pengadaan bisa menerima
  sesuatu dari peserta/pemenang lelang

3
Dasar Hukum

• UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
• PP nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
  Jasa Konstruksi
• Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman
  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah
  diubah ke-empat kalinya dengan Perpres nomor 8
  tahun 2006
• Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang
  Percepatan Pemberantasan Korupsi
• Peraturan Walikota Prabumulih nomor 4 tahun 2008
  tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran
  Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa.

4
Perjalanan Implementasi

• Tahun 2003 dimulai dengan Lelang Serentak
  dengan fasilitasi pendaftaran dan evaluasi
  prakualifikasi melalui internet (dasar Keppres
  nomor 18 thn 2000)
• Tahun 2004 2006 menerapkan semi eProcurement
  (dasar prosedur Keppres nomor 80 thn 2003)
• Tahun 2007 telah menerapkan 99 fully
  eProcurement (dasar prosedur Keppres nomor 80 thn
  2003 jo Perpres nomor 8 thn 2006)
• Pelaksanaan pelelangan dilaksanakan oleh
  Unit Layanan Pengadaan (ULP)
• Tahun 2008 akan menerapkan 100 fully
  eProcurement (setelah UU ITE disahkan)

5
Konsep Dasar Implementasi

• Prosedur pengadaan sebagaimana Peraturan
  dilaksanakan sebisa mungkin dengan cara
  elektronik (by internet)
• Lelang tetap dilakukan oleh Panitia Pengadaan
  (pembuatan OE, Aanwijzing, Evaluasi Penawaran
  Kualifikasi, Usulan Calon Pemenang) di Unit
  Layanan Pengadaan (ULP)
• Dibentuk sekretariat layanan eProcurement sebagai
  admin sistem informasi fasilitator para
  user/stake holder (Penyedia Brg/Jasa Panitia
  Pengadaan PPK)
• Urut urutan / tahapan lelang mengikuti
  ketentuan Keppres 80/2003 - jo Perpres 8/2006

6
Konsep Dasar Implementasi

• Menghilangkan kontak langsung panitia pengadaan
  dengan peserta lelang, dan antara peserta dengan
  peserta lainnya kecuali pada pembukaan sampul
• Semua reason Panitia untuk menggugurkan peserta
  lelang dapat diakses publik di situs
  e-Procurement
• Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat
  diakses oleh publik di situs e-Procurement

7
Bagan Alur
Nilai penawaran
Menetapkan jadwal Mengevaluasi Penawaran
submit
submit
Sekretariat Layanan eProc
Unit Layanan Pengadaan
Penyedia Barang/Jasa
Server, fire wall
Staf
Sistem Informasi e-Proc
Admin
up load
down load
Pengumuman, alasan gugur, dokumen lelang,
pengaduan, dll
Menyusun dok lelang
Mempelajari dok lelang Memilih paket
pekerjaan Menghitung penawaran
8
Alur Prosedur pada ULP
9
Hasil Hasil dan manfaat yang telah diperoleh

• Mengurangi personil yang terlibat dalam
  penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian
  persyaratan administrasi lelang
• Memperbaiki rantai audit dalam rangka
  transparansi dan menilai integritas pihak pihak
  yang terkait proses lelang (akuntabilitas
  terjaga)

10
Pemakaian Teknologi Informasi untuk mewujudkan
Prinsip prinsip Good Governance dan Clean
Government
Panitia Pengadaan
Penyedia Barang/Jasa
Procurement
Terima kasih