KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan Ke-138 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

1
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
NASIONALDiklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan
Ke-138 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

• Dr. Roberto Akyuwen
• Widyaiswara Madya BDK Yogyakarta
• Pusdiklat PSDM, Jl. Alun-Alun Utara No. 2,
  Magelang,
• Senin, 4 April 2011 (Pukul 07.45-16.15 WIB)

2
DAFTAR ISI

• BAB I PENDAHULUAN
• BAB II PERENCANAAN STRATEJIK DAN SASARAN POKOK
  PEMBANGUNAN
• BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN
  DAERAH
• BAB IV PENYUSUNAN RENSTRA INSTANSIONAL
• PENUTUP

3
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Deskripsi Singkat
3. Hasil Belajar
4. Indikator Hasil Belajar
5. Materi Pokok
6. Manfaat

4
Latar Belakang

• Era reformasi merubah sendi-sendi kehidupan
  berbangsa dan bernegara, termasuk ditiadakannya
  GBHN sebagai arah perencanaan pembangunan
  nasional.
• Amandemen UUD 1945 mengamanatkan Presiden dan
  Wapres serta Kepala Daerah (Gubernur dan
  Bupati/Walikota) dipilih langsung oleh rakyat.
• PNS mempunyai peran vital dalam menunjang
  keberhasilan agenda Presiden dan Wapres serta
  Kepala Daerah terpilih.

5
Deskripsi Singkat

• Mata diklat ini membahas tentang perubahan
  mendasar pada landasan kebijakan bagi pemerintah
  dalam menyusun perencanaan pembangunan setelah
  tidak diberlakukannya GBHN dan dilaksanakannya
  Program Pembangunan Nasional serta diamandemennya
  UUD 1945.

6
Hasil Belajar

• Peserta diklat diharapkan memiliki pemahaman
  tentang visi, misi, dan strategi pembangunan
  nasional, serta penjabarannya dalam program
  pembangunan nasional.

7
Indikator Hasil Belajar

1. Peserta mampu memahami dan menjelaskan visi,
   misi, dan strategi pembangunan nasional.
2. Peserta mampu memahami dan menjelaskan tujuan dan
   sasaran pembangunan nasional.
3. Peserta mampu memahami dan menjelaskan
   keterkaitan antara sistem perencanaan pembangunan
   nasional, sektoral, dan daerah.
4. Peserta mampu memahami, menjelaskan, dan
   menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan
   strategi dalam Perencanaan Strategi (Renstra)
   instansinya, termasuk implementasinya.

8
Materi Pokok

1. Perencanaan Stratejik dan Sasaran Pokok
   Pembangunan.
2. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah.
3. Penyusunan Renstra Instansional.

9
Manfaat

• Peserta diharapkan lebih memahami penyusunan
  program dan kegiatan pembangunan yang menjadi
  prioritas di instansinya masing-masing, serta
  dapat berperan aktif dalam implementasinya.

10
PERENCANAAN STRATEJIK DANSASARAN POKOK
PEMBANGUNAN

1. Perencanaan Stratejik
2. Sasaran Pokok Pembangunan

11
Perencanaan Stratejik

• Perencanaan stratejik adalah pendekatan
  perencanaan yang menekankan pada isu atau masalah
  yang dihadapi dan harus segera diselesaikan.
• Perencanaan stratejik adalah metoda untuk
  menggunakan secara bersama kekuatan internal dan
  eksternal organisasi, sehingga dapat dilakukan
  perubahan yang cukup berarti.
• Faktor-faktor seperti produk dan pelayanan
  organisasi, pendapatan, proyeksi pertumbuhan,
  tingkat keuntungan, dan pengembalian investasi
  (ROI) merupakan dampak dari keberhasilan dan
  kemampuan organisasi.

12
Lanjutan...
13
Lanjutan...

• Perencanaan stratejik menekankan pada kerangka
  dalam menghadapi masa depan dengan tetap
  memperhatikan peluang atau kesempatan.
• Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan
  keuntungan dan manfaat dari peningkatan
  keberhasilan organisasi.
• Contoh kekuatan eksternal yang mempengaruhi pasar
  adalah jam buatan Swis yang pada awalnya
  menguasai pasar, namun kemudian dilampaui oleh
  jam buatan Jepang, karena tidak memiliki visi dan
  terlalu fleksibel.
• Perencanaan stratejik pada dasarnya adalah untuk
  mengendalikan dan mengatur hasil yang diperoleh
  dalam situasi ketidakpastian.
• Proses perencanaan stratejik melibatkan seluruh
  pimpinan dan pegawai organisasi.

14
Lanjutan...

• Penyusunan perencanaan stratejik harus
  memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan
  harapan pelanggan, stakeholders, dan penyusun
  kebijakan guna merumuskan visi, misi, tujuan,
  serta indikator kinerja suatu organisasi.
• Perencanaan stratejik mengarahkan suatu
  organisasi untuk menjawab 5 pertanyaan
• Di mana saat ini berada (where are we now)?
• Ke mana arah yang kita inginkan (where do we want
  to be)?
• Bagaimana menentukan kemajuan yang ada (how do we
  measure our progress)?
• Bagaimana mencapainya (how do we get there)?
• Bagaimana cara mengukur kemajuan (how do we track
  our progress)?

15
Memperkuat Tujuan Organisasi

• Alasan diperlukannya perencanaan stratejik
• Merupakan perencanaan untuk pembaharuan dalam
  lingkungan yang selalu berubah.
• Mengatur hasil yang dicapai.
• Merupakan alat manajerial yang penting.
• Berorientasi ke masa depan.
• Melakukan penyesuaian.
• Sebagai pendukung.
• Meningkatkan komunikasi.

16
Proses dan Persiapan

• Perencanaan stratejik merupakan proses yang
  menekankan pada suatu evolusi dan bukan revolusi.
• Mencoba menemukan cara-cara baru dengan
  menekankan pada apa yang dapat terjadi dan bukan
  pada apa yang ada.
• Misi pernyataan mengapa suatu organisasi
  dibentuk.
• Visi suatu gambaran pernyataan ke depan dari
  suatu organisasi yang harus konsisten dengan
  nilai dan misi.
• Nilai pernyataan kepercayaan atau aturan dasar
  yang membentuk nilai organisasi yang tidak akan
  mudah untuk diubah. Nilai merupakan dasar dari
  budaya organisasi.

17
Lanjutan...

• Prinsip Dasar petunjuk dalam bersikap yang
  mencerminkan sistem manajemen organisasi. Prinsip
  dapat berubah sesuai tuntutan keadaan dan
  perkembangan pengetahuan yang dibutuhkan oleh
  suatu organisasi. Namun, perubahan harus
  dilakukan secara berhati-hati dengan
  mempertimbangkan nilai, para pekerja, dan
  konsumen.
• Tujuan besaran spesifik apa yang akan dicapai
  dalam periode perencanaan sedemikian rupa
  sehingga visi yang telah dirumuskan dapat
  tercapai.
• Strategi rencana program untuk mencapai tujuan
  dalam periode perencanaan.
• Cara beberapa tindakan atau kegiatan sebagai
  penjabaran strategi ke dalam rencana tindak yang
  dapat dimengerti, diukur, dan dicapai.

18
Langkah-Langkah Perencanaan Stratejik
19
Memulai Proses Perencanaan Stratejik Berdasarkan
Model Perencanaan Klasik
20
Menjaga Rencana

1. Agar tetap dalam jalur.
2. Tinjauan terhadap rencana.
3. Tingkat keberhasilan.

21
Tipologi Pendekatan Perencanaan(Blakely and
Bradshaw, 2002 90)
Responsive Perspectives Responsive Perspectives Planning Perspectives Planning Perspectives
Pre-active Reactive Proactive Interactive
Planning Model of practice planning model Recruitment planning Impact planning Strategic planning Contingency planning
Policy Industry Enterprise type Industrialization Corporate adjustment assistance Deindustrialization Government sponsored New indigenous firm High tech/new tech Building on existing firm base Community-based
Development Intervention model Industrial inducements Government program expenditures Public-initiated development Community-based development
22
Strategic Planning (Proactive)

• SP is the most appropriate approach for all
  communities.
• This is a future-oriented approach that builds an
  economy on the basis of needs.
• Strategic utilization of all of forces, through
  large-scale, long-range planning, and development
  to ensure success.
• To help ensure the successful development of a
  stable and prosperous economy, a long-range view
  of economic development should be adopted.
• SP also necessarily entails a large-scale effort
  to deploy available resources.

23
Continued...

• The term large-scale effort implies that economic
  development becomes a long-term objective for all
  ongoing, community governance functions.
• The full set of regulations, tax policies, public
  works, and government program expenditures is
  framed with long-term economic development
  objectives firmly.
• A strategic view of planning would put economic
  development specialists at the focal point of
  budgets, tax policies, public procurement,
  expenditure patterns, and public finance.
• The enterprise types to be developed are selected
  on the basis of the community needs and resources
  rather than on the availability of opportunities.

24
Sasaran Pokok Pembangunan

• Salah satu cerminan keberhasilan pembangunan
  adalah peningkatan perekonomian masyarakat yang
  biasanya diindikasikan oleh pertumbuhan ekonomi
  dan pendapatan per kapita.
• Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB)
• Beberapa Agregat Ekonomi Lainnya
• Keterkaitan Antarindikator

25
Perhtungan PDB

• PDB adalah ukuran dasar kegiatan ekonomi yang
  merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang
  dihasilkan suatu perekonomian dalam periode
  tertentu, biasanya triwulanan atau tahunan.
• 3 pendekatan perhitungan PDB
• Pendekatan Produksi
• Pendekatan Pendapatan
• Pendekatan Pengeluaran

26
Pendekatan Produksi

• PDB penjumlahan dari seluruh nilai tambah bruto
  dari kegiatan ekonomi, atau selisih antara nilai
  produksi (output) dan nilai seluruh barang dan
  jasa yang digunakan dalam proses produksi (input
  antara).
• PDB ?NTB
• di mana
• ?NTB jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor
  ekonomi

27
Pendekatan Pendapatan

• PDB penjumlahan dari pendapatan yang dihasilkan
  oleh rumah tangga produksi.
• PDB W OS TSP
• di mana
• W kompensasi pekerja yang terdiri dari upah,
  gaji, dan biaya tenaga kerja lainnya
• OS surplus operasi perusahaan bruto yang
  terdiri dari keuntungan, sewa bunga, dan
  depresiasi serta
• TSP pajak produksi dikurangi subsidi.

28
Pendekatan Pengeluaran

• PDB penjumlahan dari penggunaan akhir.
• PDB Cp Cg Ip Ig (X-M)
• di mana
• Cp konsumsi akhir rumah tangga
• Cg konsumsi akhir pemerintah
• Ip investasi rumah tangga
• Ig investasi pemerintah
• X ekspor barang dan jasa serta
• M impor barang dan jasa.

29
Beberapa Agregat Ekonomi Lainnya

1. Pendapatan Nasional Bruto (PNB)
2. Pendapatan Nasional Disposabel (PND)
3. Tabungan Nasional Bruto (S)

30
Perhitungan PNB

• PNB adalah PDB dikurangi pendapatan atas faktor
  yang dibayarkan kepada non-residen ditambah
  pendapatan atas faktor yang diterima dari
  non-residen.
• Pendapatan atas faktor meliputi
• Pendapatan atas modal, seperti pembayaran dividen
  dari investasi langsung serta oembayaran bunga
  kredit dan pinjaman.
• Pendapatan tenaga kerja dari para migran dan
  pekerja musiman.
• Pendapatan atas jasa untuk sewa tanah, bangunan,
  dan royalti.
• PNB PDB NFIA
• PNB PDB Yf
• di mana
• NFIA Yf net factor income from abroad.

31
Perhitungan PND

• PND total pendapatan yang tersedia bagi residen
  untuk digunakan sebagai konsumsi akhir ataupun
  tabungan.
• PND PNB TRf
• di mana
• TRf transfer berjalan bersif (net current
  transfer).

32
Perhitungan S

• Tabungan nasional bruto didefinisikan sebagai
  selisih antara PND dengan konsumsi akhir.
• S PND C
• di mana
• C Cp Cg

33
Keterkaitan Antarindikator

• Hubungan antara pendapatan nasional dan neraca
  pembayaran dapat diturunkan dari persamaan
  identitas PDB, PNB, dan PND.
• Transaksi berjalan (TB) identik dengan selisih
  antara PND dan permintaan domestik (A).
• PND A TB
• A Cp Cg Ip Ig
• Defisit transaksi berjalan terjadi jika suatu
  negara melakukan pengeluaran melebihi kekayaannya
  atau menyerap melebihi apa yang dapat diproduksi.
• Untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dapat
  melalui peningkatan pendapatan atau pengurangan
  permintaan domestik.

34
Lanjutan...

• Dalam jangka pendek, peningkatan output dan
  pendapatan memerlukan pendayagunaan kapasitas
  produksi yang tidak terpakai.
• Dalam jangka menengah memerlukan kebijakan
  struktural.
• Permintaan domestik dapat dikurangi melalui
  pengendalian konsumsi akhir (C) dan atau
  investasi (I).
• PDB Cp Cg Ip Ig (X-M)
• PNB PDB Yf Cp Cg Ip Ig (X-M) Yf
• A (X-M) Yf
• PND PNB TRf A (X-M) Yf TRf

35
Lanjutan...

• PND A (X-M) Yf TRf
• PND A Transaksi Berjalan (TB)
• Karena
• PND C I (X-M) Yf TRf S
• Maka
• S I (X-M) Yf TRf TB
• Atau
• (SpSg) (IpIg) TB
• (Sp-Ip) (Sg-Ig) TB
• Selisih tabungan investasi swasta ditambah
  selisih tabungan investasi pemerintah sama dengan
  transaksi berjalan.

36
Keseimbangan Sektoral
NO. SWASTA PEMERINTAH TRANSAKSI BERJALAN
1. Sp Ip gt 0 Sg Ig lt 0 TB lt 0, jika (Sg Ig gt (Sp Ip)
2. Sp Ip lt 0 Sg Ig lt 0 TB lt 0
3. Sp - Ip lt 0 Sg Ig gt 0 TB lt 0, jika (Sp Ip) gt (Sg Ig)
37
Lanjutan...

• Keadaan 1 keadaan normal, di mana banyak negara
  sedang melakukan program penyesuaian, seperti
  Indonesia. Defisit keuangan negara merupakan
  sumber defisit TB dan biasa disebut dengan
  defisit kembar (tein deficits).
• Keadaan 2 defisit TB disebabkan oleh defisit
  keuangan negara dan kekurangan tabungan swasta
  untuk membiayai investasinya.
• Keadaan 3 mengindikasikan terjadinya defisit TB
  dengan keadaan surplus keuangan negara, namun
  defisit pada sektor swasta.

38
PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL DAN DAERAH

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
3. Rencana Pembangunan Tahunan

39
Program Pembangunan Nasional Dari Masa Ke Masa

• Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai
  landasan perencanaan pembangunan nasional
• Periode Tahun 1945-1959 (revolusi kedaulatan)
• Periode Tahun 1959-1966 (Pidato manifesto
  politik, TAP MPRS No. I/MPRS/1960, GBHN I dan TAP
  MPRS No. II/MPRS/1960, Dewan Perancang Nasional,
  Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta
  Berencana Tahap I (1961-1969))
• Periode Tahun 1966-1968 (Orde Baru, TAP MPRS No.
  XXII/MPRS/1966 tentang Landasan Pembaruan
  Kebijakan Ekonomi dan TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
  tentang Pembaharuan Kebijakan Politik Luar
  Negeri)
• Periode Tahun 1971-1998 (MPR berhasil merumuskan
  dan menetapkan GBHN, misalnya TAP MPR No.
  II/MPR/1998).
• Periode Tahun 1998-2004 (TAP MPR No. II/MPR/1998
  tentang GBHN, TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang
  Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka
  Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional
  sebagai Haluan Negara, TAP MPR No. IV/MPR/1999
  tentang GBHN Tahun 1999-2004 yang dituangkan
  lebih lanjut dalam PROPENAS dan REPETA).

40
Paradigma Pembangunan

• Indonesia pernah menerapkan beberapa Paradigma
  Pembangunan sebagai berikut
• Paradigma Pertumbuhan (Growth Paradigm)
• Paradigma Kesejahteraan (Welfare Paradigm)
• Paradigma Pembangunan Berpusat Pada Manusia
  (People Centered Development Paradigm)

41
Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

• Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang
  terus-menerus dan merupakan usaha untuk lebih
  maju dan terjadi perbaikan guna mencapai tujuan
  yang telah ditetapkan.
• Pembangunan nasional adalah upaya yang
  dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam
  rangka mencapai tujuan negara (UU No. 25 Tahun
  2004).
• Pembangunan nasional sesungguhnya merupakan
  rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang
  meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa,
  dan negara untuk melaksanakan tugas melindungi
  segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
  dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum,
  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
  sosial.
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah
  suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
  untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
  dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
  tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
  penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat
  pusat dan daerah (UU No. 25 Tahun 2004).

42
Manfaat Perencanaan

1. Menghasilkan usaha yang terkoordinasi.
2. Mengurangi ketidakpastian dan mendorong para
   pimpinan untuk melihat ke depan, mengantisipasi
   perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan
   menyusun tanggapan yang tepat.
3. Meminimalkan pemborosan dan tindakan yang tumpang
   tindih.
4. Sebagai standar atau sasaran dalam kegiatan
   pengendalian.

43
Asas Perencanaan Pembangunan Nasional

• SPPN diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum
  penyelenggaraan negara
• Kepastian Hukum
• Tertib Penyeleggaraan Negara
• Kepentingan Umum
• Keterbukaan
• Proporsionalitas
• Profesionalitas
• Akuntabilitas

44
Tujuan Perencanaan Pembangunan Nasional

• Tujuan SPPN
• Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan.
• Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
  sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan
  antarfungsi pemerintah maupun antara pemerintah
  pusat dan pemerintah daerah.
• Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
  pengawasan.
• Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
• Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
  secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
  berkelanjutan.

45
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Nasional

• Perumusan SPPN dilakukan menggunakan 5
  pendekatan
• Politik
• Teknokratik
• Partisipatif
• Atas-Bawah (Top-Down)
• Bawah-Atas (Bottom-Up)

46
Rencana Pembangunan Jangka Panjang

• Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya
  pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi
  seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan
  negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan
  tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam
  Pembukaan UUD RI Tahun 1945.
• Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, Sistem
  Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
  terdiri dari
• Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
• RPJM Kementerian/Lembaga Rencana Strategis
  Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)
• RPJM Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
• Rencana Pembangunan Tahunan Nasional Rencana
  Kerja Pemerintah (RKP)
• Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Rencana
  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
• Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga
  Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)
• Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
  Perangkat Daerah Rencana Kerja Satuan Kerja
  Perangkat Daerah (Renja SKPD)

47
Lanjutan

• RPJP Nasional Tahun 2005-2025 adalah dokumen
  perencanaan pembangunan nasional periode 20 tahun
  terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
• RPJP ditetapkan dengan maksud memberikan arah
  sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen
  bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha)
  di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional
  sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan
  yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya
  yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat
  sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu
  dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola
  tindak.
• Landasan Idiil RPJP Nasional Pancasila.
• Landasan Konstitusional RPJP Nasional UUD RI
  Tahun 1945

48
Lanjutan

• Landasan Operasional RPJP Nasional
• TAP MPR RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi
  Indonesia Masa Depan.
• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
  Negara.
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
  Pembangunan Nasional.
• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
• UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

49
Lanjutan

• Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2004 RPJP Nasional
  disusun sebagai penjabaran dari tujuan
  dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang
  tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam bentuk
  visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
• Pasal 9 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2004 penyusunan
  RPJP dilakukan melalui urutan
• Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
• Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
• Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

50
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang

• Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025
• Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan
  demokratis, serta aman dan bersatu dalam wadah
  negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Misi Pembangunan Nasional
• Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, beretika,
  berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah
  Pancasila.
• Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
• Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan
  hukum.
• Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
• Mewujudkan pemerataan pembangunan dan
  berkeadilan.
• Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
• Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan
  yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
  kepentingan nasional.
• Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam
  pergaulan dunia internasional.

51
Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005-2025

• Mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil
  sebagai landasan bagi tahap pembangunan
  berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur
  dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
• Pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang
  diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok
  pembangunan
• Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak
  mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan
  beradab.
• Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk
  mencapai masyarakat yang lebih makmur dan
  sejahtera.
• Terwujudnya Indonesia yang demokratis
  berlandaskan hukum dan berkeadilan.

52
Lanjutan

1. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh
   rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan
   kedaulatan negara dari ancaman dari dalam negeri
   maupun luar negeri.
2. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan
   berkeadilan.
3. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari.
4. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan
   yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
   kepentingan nasional.
5. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat
   dalam pergaulan dunia internasional.

53
Indikator Kemandirian

1. Ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu
   memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan
   pembangunan.
2. Kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur
   penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
3. Ketergantungan kepada pembiayaan pembangunan yang
   bersumber dari dalam negeri yang makin kukuh,
   sehingga ketergantungan kepada sumber luar negeri
   menjadi kecil.
4. Kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

54
Indikator Kemajuan

1. Indikator sosial kualitas SDM (kepribadian,
   akhlak, pendidikan tinggi, produktivitas tinggi).
2. Indikator kependudukan pertumbuhan penduduk
   (rendah), termasuk derajat kesehatan (angka
   harapan hidup tinggi) dan kualitas pelayanan
   sosial.
3. Indikator ekonomi tingkat dan distribusi
   pendapatan, sektor industri dan jasa telah
   berkembang. Peran sektor manufaktur meningkat,
   terjadi keterpaduan antarsektor, perekonomian
   efisien dan stabil, serta produktivitas tinggi.
4. Sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum,
   yang mantap. Menganut sistem demokrasi sesuai
   dengan latar belakang sejarah dan budaya. Hak,
   keamanan, dan ketenteraman warga negara terjamin.
   Infrastruktur pendukung tersedia secara memadai.
5. Keadilan dan kemakmuran tercermin pada semua
   aspek kehidupan meningkatkan taraf hidup,
   memperoleh lapangan kerja, mendapatkan pelayanan
   sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan
   pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan
   dan mempertahankan negara, serta mendapatkan
   perlindungan dan keamanan di depan hukum. Tidak
   ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar
   individu, gender, maupun wilayah.

55
Arah Pembangunan Jangka Panjang

• Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia,
  bermoral, beretika, berbudaya dan beradab
• Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang
  penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.
• Nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon
  modernisasi secara positif dan produktif sejalan
  dengan nilai-nilai kebangsaan.
• Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
• Membangun SDM yang berkualitas.
• Memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi
  dan berdaya saing global.
• Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan
  pemanfaatan IPTEK.
• Membangun sarana dan prasarana yang memadai.
• Melakukan reformasi hukum dan birokrasi.
• Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan
  hukum
• Merupakan landasan penting untuk mewujudkan
  pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan
  adil.
• Bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek
  positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan
  serta memastikan terlaksananya keadilan bagi
  semua warga negara.
• Menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak
  dasar masyarakat secara maksimal.

56
Lanjutan

• Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan
  bersatu
• Bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan
  pertahanan negara yang kuat.
• Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi
  masyarakat merupakan syarat penting bagi
  pembangunan di segala bidang.
• Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan
  berkeadilan
• Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam
  pembangunan.
• Mengurangi gangguan keamanan.
• Menghapuskan potensi konflik sosial.
• Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
• SDA dan lingkungan hidup merupakan modal
  pembangunan yang harus dikelola secara
  berkesinambungan.
• Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan
  kualitas hidup manusia.

57
Lanjutan

• Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan
  yang mandiri, kuat, dan berbasiskan kepentingan
  nasional
• Diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan
  berdasarkan pengelolaan sumber daya laut
  berbasiskan ekosistem.
• Meliputi aspek-aspek SDM dan kelembagaan,
  politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial
  budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi.
• Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam
  pergaulan internasional
• Indonesia mempunyai peluang dan potensi untuk
  mempengaruhi dan membentuk opini internasional
  dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.
• Indonesia sangat penting untuk berperan aktif
  dalam politik luar negeri dan kerjasama lainnya,
  baik di tingkat regional maupun internasional
  dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju,
  mandiri, adil, dan makmur.

58
Peran dan Fungsi RPJP

1. RPJP merupakan payung bagi seluruh lembaga tinggi
   negara dalam melaksanakan tugas perencanaan
   pembangunan.
2. Mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai
   oleh masyarakat beserta strategi untuk
   mencapainya.
3. Merupakan produk dari semua elemen bangsa,
   masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi
   negara, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi
   politik.
4. RPJP menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam
   menyusun RPJP Daerah. Dalam penyusunan RPJP
   Daerah dimungkinkan adanya penekanan prioritas
   yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daerah
   masing-masing. Hal ini sesuai dengan semangat
   otonomi daerah.

59
Skala Prioritas dan Strategi Setiap RPJM
60
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

• Penyusunan RPJM berpedoman pada RPJP Nasional
  yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program
  Presiden.
• RPJM memuat
• Strategi pembangunan nasional
• Kebijakan umum
• Program K/L dan lintas K/L
• Program kewilayahan dan lintas kewilayahan
• Kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
  perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah
  kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa
  kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
  bersifat indikatif.

61
Penyusunan RPJM Nasional/Daerah(Pasal 9 ayat 2
UU No. 25 Tahun 2004)
62
Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah

• Visi
• Cara pandang jauh ke depan ke mana bangsa ini
  akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan
  inovatif.
• Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
  masa depan yang diinginkan oleh bangsa ini.
• Misi
• Pernyataan yang menetapkan tujuan bangsa dan
  sasaran yang ingin dicapai oleh bangsa ini.

63
Lanjutan

• Visi Pembangunan Nasional menurut RPJM 2004-2009
• Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan
  negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai.
• Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang
  menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan HAM.
• Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan
  kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta
  memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan
  yang berkelanjutan.
• Misi Pembangunan menurut RPJM 2004-2009
• Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
• Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
• Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

64
Strategi Pembangunan Nasional

• Strategi pembangunan nasional menggambarkan
  bagaimana langkah-langkah yang ditempuh untuk
  mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan.
• Penentuan strategi harus mempertimbangkan
  tantangan-tantangan yang dihadapi.
• Strategi pembangunan yang ditempuh adalah
• Strategi Penataan Kembali Indonesia
• Strategi Pembangunan Indonesia

65
Permasalahan Pokok Pembangunan (RPJM Tahun
2004-2009)

1. Pertumbuhan ekonomi masih rendah.
2. Kualitas SDM masih rendah.
3. Belum sejalannya kegiatan perlindungan lingkungan
   dengan kegiatan pemanfaatan SDA.
4. Kesenjangan pembangunan antardaerah yang masih
   lebar.
5. Terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas
   infrastruktur.
6. Masih belum tuntasnya konflik di beberapa daerah.
7. Masih tingginya kejahatan konvensional dan
   transnasional.
8. Masih kurangnya kemampuan dan jumlah personel TNI
   serta permasalahan alutsista yang jauh dari
   mencukupi.
9. Masih adanya hambatan dalam menciptakan iklim
   investasi yang kondusif.
10. Rendahnya kualitas pelayanan umum kepada
    masyarakat.
11. Belum menguatnya pelembagaan politik lembaga
    penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan.

66
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009

• Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
• Sasaran Pokok
• Meningkatkan rasa aman dan damai.
• Semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, UUD
  1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
• Semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan
  perdamaian dunia.
• Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan
  Demokratis
• Sasaran Pokok
• Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum.
• Terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan
  peran perempuan dalam berbagai bidang
  pembangunan.
• Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
• Meningkatnya pelayanan birokrasi kepada
  masyarakat.
• Terlaksananya Pemilu tahun 2009.

67
Lanjutan

• Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
• Sasaran Pokok
• Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2
  pada tahun 2009, serta terciptanya lapangan kerja
  yang mampu mengurangi pengangguran terbuka
  menjadi 5,1 pada tahun 2009 dengan didukung
  oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.
• Berkurangnya kesenjangan antarwilayah.
• Meningkatnya kualitas SDM.
• Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan
  SDA.
• Membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh
  meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai
  sarana penunjang pembangunan.

68
Penciptaan Kesempatan Kerja di Indonesia Tahun
1996-2008
69
Pengangguran di Indonesia Tahun 1996-2008
70
Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2009
71
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun
1996-2009
72
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun
1996-2009
73
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia dengan
Garis Kemiskinan Berbeda Tahun 1996-1009
74
Peran dan Fungsi RPJM

1. RPJM merupakan acuan bagi seluruh lembaga tinggi
   negara dalam melaksanakan tugas pembangunan.
2. RPJM berfungsi untuk menyatukan pandangan dan
   langkah seluruh lapisan masyarakat dalam
   melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun
   ke depan.
3. RPJM menjadi acuan bagi setiap lembaga tinggi
   negara, kementerian, dan lembaga pemerintah non
   kementerian dalam menyusun Renstra.
4. RPJM juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah
   dalam menyusun RPJM Daerah. Dalam penyusunan RPJM
   Daerah dimungkinkan adanya penekanan prioritas
   yang berbeda-beda dalam menyusun program-program
   pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah
   masing-masing. Hal ini sejalan dengan semangat
   desentralisasi dalam segala aspek kehidupan.

75
RPJM Nasional Tahun 2010-2014
76
Indikator dan Sasaran Kerja
77
Permasalahan Bangsa Indonesia Dalam Jangka
Menengah (RPJM Tahun 2010-2014)

1. Capaian pertumbuhan ekonomi sekitar 6 selama
   periode 2004-2008 belum cukup untuk mewujudkan
   tujuan masyarakat Indonesia yang sejahtera.
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan
   adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan
   sebanyak mungkin penduduk Indonesia (inclusive
   growth).
3. Pertumbuhan ekonomi harus tersebar ke seluruh
   wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah yang
   masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup
   tinggi, untuk mengurangi kesenjangan antardaerah.
4. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat
   memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan
   lebih merata ke sektor-sektor pembangunan yang
   banyak menyediakan lapangan kerja untuk
   mengurangi kesenjangan antarpelaku usaha.
5. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak
   lingkungan hidup.

78
Lanjutan

1. Pembangunan infrastruktur semakin penting jika
   dilihat dari berbagai dimensi.
2. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan
   berkelanjutan harus berasal dari peningkatan
   produktivitas.
3. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi
   tergantung pada kualitas birokrasi.
4. Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup
   berbangsa.
5. Hukum harus menjadi panglima dalam sistem yang
   demokratis.

79
Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun
2010-2014

• Visi
• Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera,
  Demokratis, dan Berkeadilan
• Misi
• Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang
  sejahtera.
• Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
• Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

80
Lanjutan

• Kesejahteraan Rakyat terwujudnya peningkatan
  kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi
  yang berlandaskan pada keunggulan daya saing,
  kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia
  dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola
  melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan
  teknologi.
• Demokrasi terwujudnya masyarakat, bangsa dan
  negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat
  dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung
  jawab serta hak asasi manusia.
• Keadilan terwujudnya pembangunan yang adil dan
  merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat
  secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh
  seluruh bangsa Indonesia.

81
Kaidah Pelaksanaan RPJM

1. Kementerian, LPNK, pemerintah daerah, masyarakat,
   dna dunia usaha berkewajiban melaksanakan
   program-program dalam RPJM dengan sebaik-baiknya.
2. Kementerian dan LPNK berkewajiban untuk menyusun
   rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan,
   strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok
   pembangunan sesuai dengan tupoksi
   kementerian/lembaga yang disusun dengan
   berpedoman pada RPJM yang nantinya akan menjadi
   pedoman dalam menyusun Renja K/L.
3. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPJM
   Daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program
   kepala daerah yang nantinya akan menjadi pedoman
   dalam menyusun Rencana Strategis SKPD dengan
   memperhatikan RPJM Nasional.
4. Kementerian, LPNK, dan pemerintah daerah
   berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM
   dengan Renstra K/L dan RPJM Daerah.
5. Kementerian Perencanaan/Bappenas berkewajiban
   melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM ke
   dalam Renstra K/L dan RPJM Daerah.

82
Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional Jangka
Menengah Tahun 2010-2014

1. Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang
   sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan
   yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada
   tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala
   macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan HAM
   serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang,
   termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan,
   pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan
   gender.

83
Agenda Utama Pembangunan Nasional Jangka Menengah
Tahun 2010-2014

• Agenda I pembangunan ekonomi dan peningkatan
  kesejahteraan rakyat.
• Agenda II perbaikan tata kelola pemerintahan.
• Agenda III penegakan pilar demokrasi.
• Agenda IV penegakan hukum dan pemberantasan
  korupsi.
• Agenda V pembangunan yang inklusif dan
  berkeadilan.

84
Sasaran Pembangunan Dalam RPJM 2010-2014

1. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan
2. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi
3. Sasaran Penegakan Hukum

85
Prioritas Nasional dalam RPJM 2010-2014

• Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
• Prioritas 2 Pendidikan
• Prioritas 3 Kesehatan
• Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan
• Prioritas 5 Ketahanan Pangan
• Prioritas 6 Infrastruktur
• Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
• Prioritas 8 Energi
• Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
  Bencana
• Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan,
  Terluar, dan Pasca Konflik.
• Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan
  Inovasi Teknologi.

86
Prioritas Nasional Lainnya

1. Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Perekonomian
3. Kesejahteraan Rakyat

87
Prioritas Regional

1. Sumatera
2. Jawa-Bali
3. Kalimantan
4. Sulawesi
5. Nusa Tenggara
6. Maluku
7. Papua

88
Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan dalam
RPJM 2010-2014

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
9. Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

89
Rencana Pembangunan Tahunan

• Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Kerja
  Pemerintah (RKP).
• RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.
• RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah.
• RKP disusun untuk mencapai pilihan alokasi sumber
  daya nasional secara efisien dan efektif.
• Pertimbangan dalam menyusun RKP
• Prioritas kegiatan harus sejalan dengan
  pencapaian sasaran program RPJM.
• Bersifat operasional atau mudah untuk
  dilaksanakan.
• Memperhatikan keterbatasan anggaran dalam RAPBN.
• Urutan kegiatan penyusunan RKP (Pasal 9 ayat 2 UU
  No. 25 Tahun 2004)
• Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan.
• Penyiapan rancangan rencana kerja.
• Musyawarah perencanaan pembangunan.
• Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

90
Matriks Program Pembangunan

• Penyusunan RKP dilengkapi matriks program
  pembangunan yang terdiri dari
• Program/kegiatan pokok RPJM yang merupakan
  program prioritas dalam 5 tahun ke depan.
• Program/kegiatan pokok RKP yang merupakan program
  prioritas dalam tahun depan.
• Sasaran program yang dapat digunakan untuk
  melihat tingkat pencapaian program pokok RKP.
• Instansi pelaksana, di mana terdapat kemungkinan
  instansi pelaksananya lebih dari satu mengingat
  program prioritas yang disusun merupakan program
  yang bersifat nasional.
• Pagu indikatif yang menggambarkan ketersediaan
  dana bagi program RKP.

91
Peran dan Fungsi RKP

1. Sebagai acuan bagi seluruh komponen bangsa yang
   terlibat dalam perencanaan pembangunan nasional.
2. Sebagai alat untuk menciptakan kepastian
   kebijakan yang bersifat mengikat.
3. Sebagai pedoman bagi penyusunan RAPBN, karena
   memuat gambaran perekonomian secara menyeluruh,
   termasuk arah kebijakan fiskal.

92
PENYUSUNAN RENSTRA INSTANSIONAL

1. Landasan Hukum
2. Perencanaan Stratejik
3. Penyusunan Renstra Instansional
4. Studi Kasus

93
Landasan Hukum

1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang
   Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
   Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
   Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
   Kolusi, dan Nepotisme.
3. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
   Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
   Instansi Pemerintah.
5. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
   Pembangunan Nasional.
6. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
   Jangka Panjang 2005-2025.
7. PERPRES No. 7 Tahun 2005 tentang RPJM Tahun
   2004-2009.
8. PERPRES No. 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun
   2010-2014.

94
Perencanaan Stratejik

• Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang
  berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
  waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan
  memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
  yang ada atau mungkin timbul (Lampiran INPRES No.
  7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
  Instansi Pemerintah).
• Rencana stratejik mengandung visi, misi,
  tujuan/sasaran, dan program yang realistis serta
  mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan
  dicapai.

95
Penyusunan Renstra Instansional

• Asas-asa umum penyelenggaraan negara (UU No. 28
  Tahun 1999)
• Kepastian Hukum
• Tertib Penyelenggaraan Negara
• Kepentingan Umum
• Keterbukaan
• Proporsionalitas
• Profesionalitas
• Akuntabilitas
• Perencanaan stratejik yang disusun oleh suatu
  instansi pemerintah harus mencakup
• Pernyataan visi, misi, strategi, dan
  faktor-faktor keberhasilan organisasi.
• Rumusan tentang tujuan, sasaran, dan uraian
  aktivitas organisasi.
• Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran.

96
Studi Kasus

• Rencana Stratejik Lembaga Administrasi Negara
  (LAN) Tahun 2005-2009 yang ditetapkan dengan
  Peraturan Kepala LAN No. 5 Tahun 2005.

97
PENUTUP

• Simpulan
• Kebijakan dan program pembangunan nasional
  merupakan agenda nasional yang harus didukung
  secara penuh oleh seluruh elemen aparatur
  pemerintah.
• Tindak Lanjut
• Penerapan kebijakan dan program pembangunan
  nasional akan lebih baik jika ditunjang dengan
  pemahaman tentang konsep dan indikator
  pembangunan serta otonomi dan pembangunan daerah.

98
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

• Terus Berkarya Untuk Kemajuan Bangsa