PENINGKATAN KINERJA APARATUR BERBASIS BUDAYA BIROKRASI

1
PENINGKATAN KINERJA APARATUR BERBASIS BUDAYA
BIROKRASI ( Refleksi 5 Tahun SATRIYA )
Arif Noor Hartanto, SIP Anggota Komisi A DPRD
DIY
Disampaikan Dalam Acara Internalisasi Budaya
pemeritahan Biro Organisasi, 14 April 2014
2
Fakta Birokrasi Indonesia ( Masa Lalu )
Fakta bahwa sistem administrasi yang berlaku
sekarang adalah warisan pemerintah kolonial.
Mendasarkan pada dasar-dasar hukum dan
kepentingan kolonial.
Mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku
individu.
3
Lanjutan......
Fakta Birokrasi Indonesia (Masa Lalu)
Mempertahankan kekuasaan (politisasi) dan
mengontrol perilaku individu (otoriter).
Tidak muncul upaya untuk membangun sistem
ketugasan pemerintah.
Mengabaikan pelayanan kepada masyarakat.
Belum tercipta budaya pelayanan publik yang
berorientasi kepada kebutuhan pelanggan.
4
Transformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
Komitmen untuk melakukan perubahan (nasional
lokal).
Paradigma peran, kedudukan dan fungsi
administrasi negara.
Perumusan Kebijakan (Grand Design).
Idealnya merupakan satu kesatuan yang utuh.
5
Transformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
Aspek Eksternal
Paradigma baru relasi birokrasi - citizens.
Pemberian insentif (Remunerasi, TPP).
Aspek Internal
Debirokratisasi Struktur Right Sizing.
Peningkatan kemampuan SDM.
Membangun budaya kerja.
6
Desain Menyeluruh Reformasi Birokrasi
Perubahan sistem birokrasi.
Perubahan sikap mental birokrasi.
Perubahan sikap mental masyarakat.
Perubahan mindset dan komitmen pemerintah.
Perubahan mindset dan komitmen partai politik.
Budaya Birokrasi Pelayanan Publik
7
Pokok-Pokok Pikiran Reformasi Birokrasi Kemenpan
dan RB 2004
Kelembagaan Organisasi  ramping struktur dan
banyak/kaya fungsi, efisien, dan efektif.
SDM yang ingin dibangun adalah PNS yang
profesional, netral, dan sejahtera, manajemen
kepegawaian modern.
Ketatalaksanaan aparatur pemerintah
disederhanakan, ditandai oleh mekanisme, sistem, 
prosedur, dan tata kerja yang tertib, efisien,
dan efektif.
Pelayanan publik sebagai barometer transparansi
dan akuntabilitas, didorong untuk mewujudkan
pelayanan publik yang prima.
Penumbuhkembangan budaya kerja agar terbangun
kultur birokrasi pemerintah yang produktif,
efisien, dan efektif.
Budaya Birokrasi Pelayanan Publik
8
Relasi Reformasi Birokrasi dengan Good Governance
Good Governance/ Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik.
Kunci keberhasilannya pada Reformasi Birokrasi.
9
Tujuan Negara Pembukaan UUD 1945
Melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum.
Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
10
Tujuan Negara Pembukaan UUD 1945
Pemerintah sebagai elemen penanggung jawab.
Pemerintah
Nasional/ Pusat
Kabupaten/ Kota
Provinsi
11
Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
12
Filosofis Otonomi

• Filosofi Otonomi Daerah
• Mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat.
• Pembuatan kebijakan lebih sesuai dengan
  kebutuhan masyarakat (lebih bdekat dengan
  permasalahan).
• 3. Eksistensi Pemerintah Daerah adalah untuk
  menciptakan kesejahteraan secara demokratis.
• 4. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah
  harus mampu menciptakan kesejahteraan dan
  demokrasi.
• 5. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan
  publik yang bersifat pelayanan dasar (basic
  services) dan ada yang bersifat pengembangan
  sektor unggulan (core competence).

13
Amandemen UUD 1945
Posisi Provinsi selalu serba tanggung karena
kewenangan koordinasi dan pengawasan.
Posisi sebagai Wakil Pemerintah Pusat terkendala
dengan perangkat dan anggaran yang tersedia.
Provinsi tetap tidak berwibawa dihadapan
Kabupaten/Kota.
14
Untuk Menjalankan Kewajiban Penyelenggaraan Pemda

Diperlukan mesin birokrasi yang handal sesuai
dengan kapasitas untuk menyelesaikan berbagai
problem masyarakat serta dalam rangka pelayanan
publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk membentuk mesin birokrasi yang handal
diperlukan reformasi/penataan birokrasi.
15
Agenda untuk Melakukan Reformasi Birokrasi
Modernisasi Manajemen Kepegawaian
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perbaikan sistem administrasi
Restrukturisasi (rightsizing)
Anggaran berbasis kinerja
Restrukturisasi/penataan kelembagaan, manajemen
kepegawaian, anggaran berbasis kinerja, merupakan
poin-poin penting yang membutuhkan sinergi dengan
lembaga legislatif (DPRD).
16
Penataan Kelembagaan (Rightsizing)
Peraturan Daerah
Dibahas bersama Legislatif
Orientasi kebutuhan bukan bagi-bagi posisi
Dibutuhkan frekuensi yang sama dalam penataan
kelembagaan. Struktur yang gemuk belum tentu
bagus, dan struktur yang kurus bukan berarti
selalu sehat. Orientasinya penataan kelembagaan
adalah untuk terbentuknya mesin birokrasi yang
handal.
17
Manajemen Kepegawaian
Akibat Penataan Kelembagaan
Struktur berubah (lebih ramping)
Jabatan struktural menjadi terbatas
Struktur yang semakin ramping berimplikasi pada
ketersediaan jabatan struktural yang semakin
sedikit. Perlunya gagasan cerdas untuk
memposisikan jabatan fungsional sebagai titian
karier jajaran birokrasi.
18
Lanjutan..
Manajemen Kepegawaian
Jabatan struktural terbatas.
Diperlukan alternatif non-struktural.
Jabatan fungsional sebagai pilihan utama.
Agar jabatan fungsional lebih menarik sebagai
titian karier, maka diperlukan penghargaan yang
tidak terlalu njomplang dibandingkan dengan
jabatan struktural.
19
Daya Dukung Reformasi Birokrasi Pemda DIY
Komitmen Pimpinan Daerah.
Kemauan (kesadaran) jajaran birokrasi untuk
berubah.
Perangkat Nilai Budaya Lokal.
Dukungan Lembaga Legislatif dalam reformasi
birokrasi.
Perda Kelembagaan yang tepat.
Daya dukung anggaran untuk proses penataan,
penanaman value/nilai, tunjangan, skema promosi
jabatan, dll.
20
Membangun Budaya Kerja Birokrasi DIY
Budaya Organisasi adalah semua ciri yang
menunjukkan kepribadian suatu organisasi
(keyakinan bersama, perilaku yang dianut
anggota, merupakan tradisi yang sangat sukar
diubah).
Birokrasi Publik Birokrasi
Bisnis.
Perubahan budaya ini bukan revolusioner, tetapi
bertahap.
Perubahan terukur dan jelas tahapannya.
Perubahan sering berliku dan seringkali tidak
atabil.
Organisasi harus disiapkan adaptif dan berani
gagal.
21
Perangkat Hukum Budaya Birokrasi di DIY
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentangt
Budaya Pemerintahan di DIY.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentahng Tata Nilai
Budaya Yogyakarta
30 Desember 2008
9 Juli 2012
12 Mei 2011
22
Pergub No 72 Tahun 2008 tentang Budaya
Pemerintahan di DIY
Mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan
bebas KKN diperlukan budaya pemerintahan.
Kekhasan budaya DIY dengan filosofi hamemayu
hayuninbg bawana, ajaran moral sawiji, greget,
sengguh, ora mingkuh, semangat golong gilig.
Tujuan Pergub efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan
tugas.
Konsep Budaya Pemerintahan SATRIYA.
Internalisasi dilakukan secara terus menerus
dengan Kepala Instansi sebagai penanggung jawab.
23
Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai
Budaya Yogyakarta
Manusia pada hakikatnya bukan hanya produk
kebudayaan, tetapi juga pencipta kebudayaan yang
dapat merancang suatu strategi kebudayaan bagi
masa depannya, menuju kehidupan bersama yang
lebih berkeadaban.
Tata Nilai Budaya Yogyakarta merupakan kekayaan
daerah tidak berwujud (intangible) yang tak
ternilai sehingga perlu dilestarikan,
dikembangkan.
Tata Nilai Budaya Yogyakarta bertujuan sebagai
Pedoman pelaksana bagi setiap warga masyarakat
dalam bertingkah laku dan dalam melaksanakan
pembangunan di daerah .
Pedoman pelaksana bagi Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan
pembangunan di daerah.
24
Posisioning Budaya Birokrasi di DIY
Perangkat Nilai SATRIYA
Sudah sangat cukup sebagai karakter Birokrasi DIY.
Kuncinya internalisasi yang terukur dari
Pimpinan Daerah dan Kepala Instansi.

• Dibutuhkan dorongan personal/individual untuk
  memiliki karakter SATRIYA.
• Apresiasi yang jelas bagi setiap insan PNS yang
  berkarakter SATRIYA (reward and punishment).

25
Matur nuwun kawigatosanipun.......
26
Daftar Pustaka
Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, Reformasi
Birokrasi dan Good Governance Kasus Best
Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia,
Makalah Dipresentasikan dalam The 5th
International Symposium of Jurnal Antropolgi
Indonesia, Banjarmasin 22-25 Juli 2008.
Dr. Agus Pramusinto dan Dr. Erwan Agus Purwanto,
Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan
Publik, Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah
di Indonesia, Diterbitkan kerjasama Gava
Media-JIAN UGM-MAP UGM, Yogyakarta, 2009.
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan
UGM,Teladan dan Pantangan dalam Tata
Kepemerintahan yang Baik, Yogyakarta, PSKK, 2002.