Problematika REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN dalam PEraturan Daerah

1
Problematika REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN dalam PEraturan Daerah

• Dr. Mukti Fajar ND
• Dosen Hukum Ekonomi , Univ. Muhammadiyah
  Yogyakarta
• Director of Centre for Law and Social Welfare
  Studies
• 081 2294 2781 muktifajar_umy_at_yahoo.co.id

2
Apakah seperti ini dunia yang kita inginkan ??
3
Ketimpangan Sosial
4
Alam yang rusak
5
Masyarakat Tanpa
Masa Depan
6
Bersanding dengan kemewahan sebagian yang lain
....
7
Karena di Indonesia ......

• KURANGNYA KESADARAN UNTUK MENDISTRIBUSIKAN
  KEKAYAAN KEPADA YANG KURANG BERUNTUNG
• TIDAK ADA KEWAJIBAN HUKUM BAGI PRIVATE SECTOR
  (KORPORASI) UNTUK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP
  PERSOALAN SOSIAL
• TIDAK ADANYA HUKUM YANG MEMBATASI HAK KEPEMILIKAN
  (PRIVATE PROPERTY RIGHT)
• CSR PERLU DIWAJIBKAN MELALUI INSTRUMEN HUKUM

8
Introduction

• Amanat UUD 45, mengenai perekonomian nasional dan
  kesejahteraan sosial diatur negara ---- Pasal 33
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  Tahun 1945 )
• Upaya mencegah dan mengurangi kerusakan
  lingkungan dan ketimpangan sosial
• Upaya mendukung Pembangunan berkelanjutan
• Konsep Corporate Citizenship
• CSR sudah diwajibkan secara tegas dalam Pasal 15
  huruf b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
  Modal,
• Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
  Terbatas
• dan secara implisit Pasal 88 ayat (1)
  Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
  Usaha Milik Negara.
• Namun Peraturan Perundangan Tersebut Belum
  Efektif Bekerja

9
Thesis Statement

• Apakah perlu Kewajiban CSR tersebut diatur dalam
  Peraturan Daerah ?
• Klausula apa saja yang perlu diatur dalam
  Peraturan Daerah tersebut ?
• Bagaimana merumuskan kebijakan dalam peraturan
  daerah yang mengatur pengelolaan serta
  pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
  (TJSP)/CSR) yang dapat mengakomodasi kepentingan
  para pihak (stakeholder)?
• Hambatan yuridis dan sosiologis pengaturan CSR
  dalam Peraturan Daerah ?

10
Urgensi Regulasi CSR di Daerah

• Secara Normatif
• Peraturan Perundang-undang yang mewajibkan CSR
  tidak memberikan pedoman secara detail
• Ada kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat
  regulasi
• Secara Empiris
• Banyak perusahaan yang beroperasi di daerah
• Masih banyaknya persoalan sosial dan lingkungan
  di Daerah yang timbul karena operasional
  korporasi

11
Maksud dan Tujuan Pengaturan CSR dalam Peraturan
Daerah

• Adanya kebijakan untuk menjadi dasar yang jelas
  bagi Perusahaan dalam mengimlementasikan kegiatan
  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan /CSR di Provinsi
  , Kabupaten/ Kota
• Adanya kebijakan untuk menjadi dasar bagi
  pemerintah melakukan pengawasan terhadap
  pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Provinsi ,
  Kabupaten/ Kota
• Adanya kebijakan yang mendorong perusahaan,
  bersama masyarakat dan pemerintah untuk
  memperhatikan persoalan sosial di Provinsi ,
  Kabupaten/ Kota

12
Hal yang perlu diperhatikan dalam Perda CSR

• Membuat Peratuaran daerah tantang CSR yang
• Memberikan keuntungan bagi Perusahaan
• Memberi manfaat langsung pada masyarakat lokal
  (stakeholder)
• Membantu program pembangunan di daerah
• Menciptakan kemitraan antara pemerintah daerah
  korporasi dan masyarakat
• Tidak menambah beban bagi korporasi.

13
Definisi CSR

• Pasal 1 angka 3 UUPT adalah Tanggung Jawab
  Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan
  untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi
  berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
  kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
  bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat,
  maupun masyarakat pada umumnya
• Penjelasan Pasal 15, huruf b UU PM adalah
  tanggung jawab yang melekat pada setiap
  perusahaan penanaman modal untuk tetap
  menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan
  sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
  budaya masyarakat setempat.

14
Lanj..

• WBCSD CSR adalah "Corporate Social
  Responsibility is the continuing commitment by
  business to behave ethically and contribute to
  economic development while improving the quality
  of life of the workforce and their families as
  well as of the local community and society at
  large
• World Bank menjelasan CSR adalah The commitment
  of business to contribute to sutainable economic
  development working with employees and their
  representatives the local community at large to
  improve quality of life in ways that both good
  for business and good for development.

15
Dalam kajian ini

• CSR dapat diartikan sebagai suatu aktivitas
  perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan
  sosial dengan memperbaiki kualitas hidup
  masyarakat dan mengurangi berbagai dampak
  operasionalnya terhadap lingkungan,
• Dengan mengikuti peraturan perundang-undangan
  yang berlaku,
• Dan memberi keuntungan bagi perusahaan dan
  masyarakat (stakeholder).

16
Sekilas Tentang Peraturan Daerah

• Materi muatan Peraturan Daerah secara umum adalah
  seluruh materi muatan dalam rangka
  penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
  pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah
  serta penjabaran lebih lanjut Peraturan
  Perundang-undangan yang lebih tinggi.
• Yang perlu diperhatikan dalam pemuatan materi
  peraturan daerah disesuaikan dengan kebutuhan
  dan keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah.

17
Perihal Peraturan Daerah CSR (TJSP/L)

• Kewenangan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan
  Daerah
• UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
  
• UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPD,DPR dan
  DPRD Pasal 293 dan Pasal 344 (1) DPRD
  provinsi, Kabupaten/kota mempunyai tugas dan
  wewenang membentuk peraturan daerah provinsi,
  Kabupaten/kota bersama gubernur, bupati/walikota
• UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
  Peraturan Perundang-undangan
• Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang
  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
  Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
  adalah
• Desentralisasi (Penyerahan)
• Dekonsentrasi (Pelimpahan)
• Tugas Pembantuan (Pengikutsertaan)
• dll

18
Isu-isu krusial dalam Perda CSR

• Hak ,Kewajiban serta Perusahaan Pelaksana TJSP
• Program , Lokasi Pelaksanaaan dan Masyarakat
  Sasaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
• Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan TJSP Cara
  Penerapan dan Masyarakat sasaran
• Lokasi Pelaksanaaan Tanggung Jawab Sosial
  Perusahaan
• Pembiayaan dan Cara penyaluran pembiayaan TJSP
• Kelembagaan Forum TJSP (Pembentukan,Keanggotaan,
  Kewenangan dan Tugas Forum TJSP
• Fasilitas / Insentif bagi perusahaan
• Evaluasi dan Pelaporan TJSP
• Hak Dan Kewajiban Serta Peran Serta Masyarakat
• Sanksi

19
Hak ,Kewajiban serta Perusahaan Pelaksana TJSP

• Perusahaan wajib menetapkan komitmen TJSP adalah
  bagian dari kebijakan manajemen maupun program
  pengembangan perusahaan di dalam peraturan
  perusahaan. Dalam perencanaan Program,
  pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan
• Mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari
  Pemda berdasar kontribusi perusahaan dalam
  pelaksanaan TJSP
• Perusahaan Pelaksana TJSP
• Berlaku bagi semua perusahaan yang berlokasi di
  wilayah tersebut. Bagaimana dengan perusahan
  cabang ?
• Berlaku bagi skala perusahaan atau skala tertentu
  ?

20

• Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UUPT
• Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan
  hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan
  sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
  budaya masyarakat setempat.
• Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan
  kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam
  adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola
  dan memanfaatkan sumber daya alam.
• Yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan
  kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber
  daya alam adalah Perseroan yang tidak mengelola
  dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi
  kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan
  sumber daya alam.

21
Program, Lokasi Pelaksanaaan Masyarakat Sasaran
TJSP

• Program TJSP akan lebih efektif jika disinkronkan
  dengan program pemerintah dan kebutuhan
  masyarakat sasaran
• Program dapat menjadi bagian investasi, promosi
  atau mencari keuntunga
• Lokasi harus diwilayah dimana perusahan itu
  beroperasi
• Masyarakat sasaran Program adalah stakeholder
  dari penduduk wilayah tersebut

22
Pembiayaan dan Cara penyaluran Dana TJSP

• Sumber Pembiayaan
• UU BUMN Menyisihkan dari sebagian keuntungan
• UU PT dianggarkan bagi perusahan yang bergerak
  di bidang atau terkait dengan SDA
• UU PM tidak menyebutkan Adanya pembiayaan
• Besaran Anggaran bagi PT SDA
• Kewajaran dan kepatutan ?
• Bagaimana untuk PT BUMN yang bergerak di bidang
  SDA ?
• Perusahaan yang terkait dengan SDA ?
• Perda dapat memilih (1) salah satu rujukan sesuai
  regulasi yang berlaku (2) dapat saja tidak
  ditetapkan adanya pembiayaan secara detail, namun
  lebih adanya kontribusi bagi masyarakat
  (stakeholder)
• Pemerintah daerah dilarang memunggut biaya CSR
  dari perusahaan

23
Persoalan Kelembagaan

• Di Dalam Perda CSR diperlukan Kelembagan yang
  mengelola, merencanakan,mengevaluasi dan
  memberikan rekomendasi pemberian
  penghargaan/fasilitas atau sanksi
• Kelembagaan tersebut akan lebih efektif jika
  dalam bentuk forum
• Keanggotaan Forum adalah unsur
• Pemerintah Daerah ( BKPMD atau instansi terkait),
  
• Asosiasi Pengusaha,
• LSM atau masyarakat.

24
Fasilitas / Insentif bagi perusahaan

• Secara filosofis TJSP adalah tindakan perusahaan
  yang berdasarkan etika bisnis untuk berbuat baik
  pada stake holder
• perbuatan baik tersebut sudah selaknya diberi
  penghormatan dalam bentuk penghargaan atau
  kemudahaan fasilitas.
• Fasilitas yang diberikan dapat berbentuk
• Pengurangan pajak (Forum TJSP berwenang untuk
  mengeluarkan rekomendasi atas fasilitas
  pengurangan pajak yang menjadi kewenangan
  Pemerintah Pusat.
• sesuai peraturan perundang-undangan)
• Keringanan berbagai Pungutan Daerah
• Kemudahan pelayanan dan/atau perpanjangan
  perizinan.
• Atau dalam bentuk lainnya yang memberikan manfaat
  dan keuntungan serta pengurangan beban bagi
  perusahaan ( Misaslmya diberikan fasilitas
  gratis untuk promosi )

25
Evaluasi dan Pelaporan TJSP

• Setiap perusahaan wajib memberikan laporan
  pelaksanaan TJSP setidak tidaknya sekali dalam
  setahun kepada Forum TJSP maupun pihak internal
  perusahaan
• Pasal 66 (2) huruf c UU PT JO Pasal 6 PP NO 47
  Tahun 2012 Direksi wajib membuat laporan
  tahunan Perseroan tentang laporan pelaksanaan
  TJSL.
• Pelaporan sebagaimana dimaksud meliputi
• Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial
  perusahaan
• Realisasi penggunaan biaya tanggung jawab sosial
  perusahaan
• Capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial
  perusahaan
• Permasalahan yang dihadapi dan upaya
  pemecahannya dan
• Rencana tindak lanjut

26
Peran Serta Masyarakat

• Perda CSR harus memberi ruang untuk partisipasi
  masyarakat , misalnya sebagai berikut
• Setiap orang/ Kelompok berhak mengajukan usul
  dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan
  dalam pelaksanaan TJSP melalui Forum TJSP.
• Setiap orang / Kelompok berhak untuk berperan
  dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
  Perusahaan baik secara mandiri
• Setiap orang / Kelompok berhak untuk ikut serta
  secara partispatif melakukan pengawasan
  pelaksanaan TJSP dengan berkoordinasi dengan
  Forum TJSP terlebih dahulu
• Setiap orang / Kelompok dilarang meminta dana
  TJSP atau bantuan apapun secara ilegal tanpa
  melalui rekomendasi forum TJSP

27
Sanksi Dalam Peraturan Daerah

• Peraturan Daerah diberi wewenang untuk memberikan
  
• Sanksi Pidana
• Sanksi Administratif
• dan Sanksi Perdata
• Undang Undang No 12 tahun 2011

28
Sanksi Untuk Pelanggaran TJSP

• Pasal 34 UUPM
• (1) Badan usaha atau usaha perseorangan
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak
  memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam
  Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif
  berupa
• a. peringatan tertulisb. pembatasan kegiatan
  usahac. pembekuan kegiatan usaha dan/atau
  fasilitas penanaman modal ataud. pencabutan
  kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
  modal.
• (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
  pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau
  lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan
  peraturan perundang-undangan.
• (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan
  usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai
  sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
  perundang-undangan.
• Sanksi Pidana
  dalam bentuk denda Rp. 50.000.000 atau kurungan
  maksimal 6 bulan

29
Law Enforcement

• Setelah dibuat Perda TJSP
• Perlu dilakukan Kampanye terus menerus untuk
  meningkatkan kesadaran perusahaan. Baik dalam
  bentuk awards atau pemberitaan melalui Media
  massa
• Diberikan kesadaran pada masyarakat untuk ikut
  serta memberikan penghargaan dalam bentuk
  dukungan keberlanjutan usaha dalam bentuk
  rekomendasi kepada pemerintah (melalui Forum TJSP
  atau media massa)
• Atau memberikan sanksi dalam bentuk penilaian
  buruk (blacklist) bagi perusahaan yang tidak
  memepunyai kepedulian (melalui Forum TJSP atau
  media massa)
• Ada tindakan tegas oleh aparat atau instasi
  terkait

30

• SEMOGA
• BERMANFAAT