MASALAH HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENERAPAN KAWASAN PELABUHAN DAN PERDAGANGAN BEBAS

1
MASALAH HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENERAPAN KAWASAN
PELABUHAN DAN PERDAGANGAN BEBAS

• Alvi Syahrin

2

• Masalah lingkungan hidup
• tidak hanya masalah pencemaran dan/atau
  perusakan lingkungan hidup saja, akan tetapi
  sudah merupakan bagian integral dari masalah
  pembangunan
• menjadi sesuatu yang lintas sektoral, multi
  displin, dan melibatkan semua lapisan masyarakat,
  serta sangat terkait dengan masalah-masalah
  global lainnya termasuk masa depan hubungan
  Utara-Selatan dan liberalisasi perdagangan dunia

3

• Perdagangan dunia bukan saja merangsang degradasi
  lingkungan hidup dan mengubahnya ke seluruh
  dunia,
• namun dalam hal
• semakin terpadunya perekonomian dunia mempunyai
  akibat baik pula terhadap lingkungan hidup.

4
UU No. 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAHPENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
2000TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS (TANGGAL 21 DESEMBER 2000)

• ? menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam
  maupun di luar negeri perlu menjawab tantangan
  persaingan global, dengan semangat otonomi daerah
  yang memberikan kewenangan luas, nyata, dan
  bertanggung jawab kepada daerah secara
  proporsional
• ? otonomi daerah yang diwujudkan dengan
  pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya
  nasional, serta perimbangan keuangan antara
  Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan
  prinsip-prinsip demokrasi, peran serta
  masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi
  dan keanekaragaman daerah dilaksanakan dalam
  kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

5

• ? suatu daerah perdagangan dan pelabuhan bebas
  dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan
  internasional yang mendatangkan devisa bagi
  Negara serta dapat memberi pengaruh dan manfaat
  besar bagi Indonesia, untuk dapat membuka
  lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan
  kepariwisataan dan penanaman modal baik asing
  maupun dalam negeri
• ? dalam rangka upaya mempercepat pengembangan
  daerah seiring dengan perwujudan otonomi daerah,
  beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan
  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

6

• ? Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
• dapat mendorong kegiatan lalu lintas
  perdagangan internasional yang mendatangkan
  devisa bagi negara serta dapat memberi
  pengaruh dan manfaat besar bagi
  kesejahteraan masyarakat Indonesia.

7

• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
  Bebas
• suatu kawasan yang berada dalam wilayah
  hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean
  sehingga bebas dari pengenaan bea masuk,
  pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas
  barang mewah, dan cukai.

8

• Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
  Bebas
• dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi,
  seperti sektor perdagangan, maritim, industri,
  perhubungan, perbankan, pariwisata, dan
  bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam
  Undang-undang pembentukan Kawasan Perdagangan
  Bebas dan Pelabuhan Bebas.

9

• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
• mempunyai fungsi sebagai tempat untuk
  mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan,
  jasa, industri, pertambangan dan energi,
  transportasi, maritim dan perikanan, pos dan
  telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata
  dan bidang-bidang lainnya.
• meliputi
• a. kegiatan manufaktur, rancang bangun,
  perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal,
  pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan
  ulang atas barang dan bahan baku dari dalam
  dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau
  rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu
• b. penyediaan dan pengembangan prasarana dan
  sarana air dan sumber air, prasarana dan
  sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan
  bandar udara, bangunan dan jaringan listrik,
  pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan
  sarana lainnya.

10

• Badan Pengusahaan dalam melaksanakan
• kegiatan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas
  dan Pelabuhan Bebas
• ? mempunyai wewenang untuk membuat
  ketentuan-ketentuan sepanjang tidak
  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  lain yang berlaku

11

• GATT/WTO
• BERTUJUAN UNTUK MENUNJANG UPAYA AGAR PERDAGANGAN
  DUNIA SEMAKIN TERBUKA, SEHINGGA ARUS PERDAGANGAN
  DAPAT BERKEMBANG MELALUI PENGURANGAN HAMBATAN
  TARIF MAUPUN NON TARIF
• MISI
• ? MENINGKATKAN DAN MEMAJUKAN PERDAGANGAN BEBAS
• MENGHADAPI BANYAK TANTANGAN DIANTARANYA BERKAITAN
  DENGAN LINGKUNGAN HIDUP
• ? LEBIH MENGUTAMAKAN PERDAGANGAN DARIPADA
  LINGKUNGAN HIDUP

12

• Kaum environmentalist
• GAAT/WTO TIDAK MEMPUNYAI MANDAT LINGKUNGAN YANG
  MEMADAI
• ATURAN-ATURAN GATT/WTO MENGHAMBAT PERLINDUNGAN
  LINGKUNGAN HIDUP
• GATT/WTO LEBIH MENGUTAMAKAN PERDAGANGAN DARIPADA
  LINGKUNGAN HIDUP

13

• KEMUNGKINAN KONFLIK
• ANTARA PERATURAN-PERATURAN UNTUK MELINDUNGI
  LINGKUNGAN HIDUP
• DENGAN PRINSIP-PRINSIP GATT/WTO
• MISAL
• Negara-negara WTO Dapat Mengeluarkan Kebijakan
  Untuk Melindungi LH Domestik, Namun Jika
  Kebijakan Tersebut Mempengaruhi Daya Saing
  Antara Produk Domestik Dan Impor, Atau
  Produk-produk Yang Dimpor Dalam Pasar
  Domestiknya, Kebijakan Dimaksud Harus Tidak
  Bertentangan Prinsip-prinsip GATT
• - PASAL I ? Mengenai Most Favored Nation
• (non diskriminasi terhadap produk sesama
  negara anggota WTO ? apabila negara melakukan
  penurunan tarif/memberikan fasilitas/kemudahan
  untuk komoditi impor tertentu dari suatu
  negara, maka secara otomatis berlaku juga
  kepada negara-negara lain yang memenuhi syarat
  untuk mendapatkan perlakuan yang
  menguntungkan)
• Bagaimana dgn
• CITES, Protokol Montreal dan Konvensi Basel?

14

• PASAL III ? Mengenai National Treatment
• (non diskriminasi antar produk serupa dari
  luar negeri ? apabila suatu produk impor telah
  memasuki suatu wilayah negara karena diimpor,
  maka produk impor ini harus mendapat perlakuan
  yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah
  terhadap produk dalam negeri yang
  serupa/produk lokal)
• Bgm dgn negara penandatangan Protokol Montreal
  dalam melaksanakan pengurangan konsumsi dan
  produksi Ozone Depletion Substance (ODS) secara
  bertahap dan diterapkan secara berbeda?

15

• PASAL XI ? Mengenai Quantitative Restrictions
• (melarang pembatasan kuantitatif atas ekspor
  dan impor)
• CITES, membatasi atas ekspor spesies yang
  terancam punah untuk dijual komersial
• - kuota ekspor yg dikenakan berbagai negara
• - Perjanjian Sanitary And Phytosanitary (Sps)
  Dan Perjanjian Trade Barriers To Trade (Tbt),
  Dll

16

• PERDAGANGAN ITU SENDIRI SEBENARNYA BUKAN
  MERUPAKAN PENYEBAB LANSUNG DARI MASALAH-MASALAH
  LINGKUNGAN HIDUP.
• JIKA TERNYATA TERDAPAT KASUS BAHWA PERDAGANGAN
  INTERNASIONAL MEMPERBURUK KONDISI LINGKUNGAN,
  PASTI DISANA TELAH TERDAPAT SUATU DISTORSI
  KEBIJAKAN PUBLIK DAN IKLIM EKONOMI

17

• KETERKAITAN ANTARA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN
  PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
• menjadi pembahasan dalam
• KTT Pembangunan Berkelanjutan
• di Johannerburg, Afrika Selatan
• 26 Agt 4 Sept 2002

18

• Rencana pembangunan berkelanjutan
• Meminta negara-negara memperkuat aspek saling
  dukung antara perdagangan, lingkungan hidup dan
  pembangunan untuk mewujudkan pembangunan
  berkelanjutan
• ? mendorong penyelesaian program kerja
  Deklarasi Doha mengenai subsidi, kerjasama
  perdagangan, lingkungan hidup dan pembangunan,
  penggunaan AMDAL secara sukarela untuk
  mengidentifikasikasi keterkaitan perdagangan,
  lingkungan hidup dan pembangunan
• Meminta negara-negara untuk memajukan dukungan
  saling menguntungkan antara sistem perdagangan
  multirateral dan perjanjian-perjanjian lingkungan
  multilateral, sejalan dengan sasaran pembangunan
  berkelanjutan, melalui dukungan program kerja
  yang disepakati WTO, serasa mengakui pentingnya
  menjaga integritas dari kedua instrumen tsb

19

• Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan
  meningkatkan kualitas lingkungan hidup di negara
  maju dan negara berkembang merupakan basis
  kerjasama internasional.
• Untuk mengatasai penyalahgunaan perlindungan
  lingkungan hidup dalam perdagangan internasional,
  perlu adanya harmonisasi standar lingkungan
  hidup, membentuk organisasi lingkungan hidup
  internasional, dan memperjelas hubungan MEAs
  (Multilateral Environmental Agreements) dan WTO

20

• Negara-negara berkembang (termasuk Indonesia)
  belum siap mengadopsi standar lingkungan yang
  diterapkan oleh negara-negara maju.
• Ketidaksiapan dikarenakan
• keterbatasan finansial, sumberdaya manusia
  dan prioritas pada pembangunan
• menyebabkan
• penerapan standar yang berbeda tidak dapat
  dihindarkan

21

• Variasi instrumen pengaturan untuk mengatasi
  masalah lingkungan hidup
• Command and control regulation
• Self-regulation
• Valuntarism
• Education and information instrument
• Economic instruments
• Free market environmentalism