Akuntansi PPN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Akuntansi PPN PowerPoint presentation | free to download - id: 7694bf-OGQ1Z



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Akuntansi PPN

Description:

Title: Slide 1 Author: user Last modified by: user Created Date: 5/8/2009 1:06:28 AM Document presentation format: On-screen Show Other titles: Arial Times New Roman ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:129
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 27
Provided by: word1040
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Akuntansi PPN


1
Akuntansi PPN
  • Anang Mury Kurniawan

E-mail anangmury_at_gmail.com
2
Mekanisme PPN Indonesia 1. PKP yg melakukan
penyerahan BKP wajib memungut PPN dari
pembeli/penerima BKP/JKP dg membuat FP. 2. PPN
yg tercantum dlm FP merupakan PK (Out Put Tax)
bagi PKP Penjual BKP/JKP, yg sifatnya sbg
pajak yg harus dibayar (hutang pajak). 3. Pada
waktu PKP di atas melakukan pembelian/perolehan
BKP/JKP yg dikenakan PPN, PPN tersebut
merupakan PM (In Put Tax), yg sifatnya sbg
pajak yg dibayar di muka, sepanjang BKP/JKP yg
dibeli tersebut berhubungan langsung dengan
kegiatan usahanya. 4. Untuk setiap masa pajak
(setiap bulan), apabila jumlah PK lebih besar
dari pada PM, maka selisihnya harus disetor
ke Kas Negara selambat- lambatnya tanggal 15
bulan berikutnya. Dan sebaliknya, apabila jumlah
PM lebih besar dari pada PK, maka selisih
tersebut dapat diminta kembali (restitusi)
atau di kompensasi ke masa pajak berikutnya. 5.
Pengusaha Kena Pajak di atas wajib menyampaikan
Laporan Perhitungan PPN setiap bulan (SPT
Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait
selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
3
Macam Faktur pajak ( Pasal 13 UU PPN) - Faktur
pajak Standar - Faktur pajak Gabungan - Faktur
pajak Sederhana - Dokumen-dokumen tertentu yg
ditetapkan sebagai Faktur pajak Standar oleh
Dirjen pajak.
4
FAKTUR PAJAK STANDAR Ps. 13 ayat (5)
HARUS DICANTUMKAN PALING SEDIKIT
NAMA, ALAMAT, NPW YANG MENYERAHKAN BKP/JKP
NAMA, ALAMAT, NPWP PEMBELI BKP / PENERIMA JKP
JENIS BARANG/JASA, JUMLAH HARGA JUAL ATAU
PENGGANTIAN POTONGAN HARGA
PPN YG DIPUNGUT
PPn BM YG DIPUNGUT
KODE, NO. SERI TGL. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK
NAMA, JABATAN TANDA TANGAN YG
BERHAK MENANDATANGANI FAKTUR PAJAK
FAKTUR PAJAK HARUS DIISI DENGAN LENGKAP, JELAS,
DAN BENAR BAIK FORMAL MAUPUN MATERIIL
DITANDATANGANI OLEH PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH
PKP UNTUK MENANDATANGANINYA
5
Faktur Penjualan dapat sebagai Faktur Pajak
Standar
  • Faktur Penjualan yg memuat keterangan yg
    pengisiannya sesuai dg ketentuan dapat
    dipersamakan dg Faktur Pajak Standar.

6
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK STANDAR
  • Saat Pembuatan FP Standar Paling Lambat
  • akhir bln berikutnya setelah bln pnyrhn dlm hal
    pmbyrn diterima setelah akhir bln berikutnya
    setelah bulan pnyrhn
  • saat penerimaan pmbyrn dlm hal pmbyrn terjadi
    sebelum akhir bln berikutnya setelah bln pnyrhn
  • saat penerimaan pmbyrn dlm hal penerimaan pmbyrn
    terjadi sebelum pnyrhn
  • pada saat penerimaan pmbyrn termin dlm hal pnyrhn
    sebagian tahap pekerjaan atau
  • pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada
    Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN

7
Contoh
  • PT ABC menyerahkan BKP kepada PT XYZ tanggal 5
    April 2009 pembayaran dilakukan tanggal 30 Juni
    2009
  • PT ABC menyerahkan BKP kepada PT XYZ tanggal 18
    Mei 2009 pembayaran tanggal 3 Juni 2009
  • PT ABC menyarahkan BKP kepada PT XYZ senilai 10
    juta tanggal 5 Juni 2009 dengan dibayar uang muka
    2 juta, sisanya dilunasi tanggal 2 Agustus 2009
  • PT ABC menyerahkan BKP kepada Pemda DKI tanggal
    20 Mei 2009 pembayaran tanggal 4 Juni 2009

8
Faktur pajak Gabungan - Faktur pajak Standar yg
memuat lebih dari satu transaksi - Dalam satu
bulan takwim - Utk pembeli BKP/penerima JKP yg
sama Dalam hal ini, PKP diperkenankan utk
membuat satu Faktur pajak yg meliputi semua
penyerahan BKP/JKP yg terjadi selama satu bulan
takwim kpd pembeli BKP/penerima JKP yg sama
9
SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK GABUNGAN
  • Saat Pembuatan FP Gabungan
  • pada akhir bulan berikutnya setelah bulan
    penyerahan, dalam hal pembayaran baik sebagian
    atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan
    penyerahan atau
  • pada akhir bulan penyerahan, dalam hal pembayaran
    baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum
    berakhirnya bulan penyerahan

10
Faktur pajak Sederhana psl 13 UU PPN - Dibuat
dalam hal penyerahan BKP/JKP kpd konsumen akhir
atau kpd pembeli BKP/penerima JKP yg
identitasnya tidak lengkap. - Bisa berupa bon
kontan, faktur penjualan, segi cash register,
karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan
atau pembayaran lainnya - Dibuat minimal rangkap
dua. - PPN yg tercantum dalam Faktur pajak
Sederhana tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli
BKP/ Penerima JKP. - Harus dibuat
selambat-lambatnya pd saat penyerahan BKP/JKP
atau pd saat pembayaran apabila pembayaran
diterima sebelum penyerahan BKP/JKP.
11
FAKTUR PAJAK SEDERHANA
KEPADA
PKP YG MELAKUKAN PENYERAHAN
  • KONSUMEN AKHIR
  • PEMBELI BKP/PENERIMA JKP
  • TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA

DAPAT MEMBUAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA
FP SEDERHANA PALING SEDIKIT HARUS MEMUAT
NAMA, ALAMAT DAN NPW YANG MENYERAHKAN BKP ATAU JKP
JENIS KUANTUM BKP/JKP YG DISERAHKAN
JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YG
SUDAH TERMASUK PPN ATAU BESARNYA PPN DICANTUMKAN
SECARA TERPISAH
TANGGAL
PEMBUATAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
12
FAKTUR PAJAK SEDERHANA (Bentuk, Saat Pembuatan
Kegunaan)
  • FAKTUR PAJAK SEDERHANA DAPAT BERUPA
  • BON KONTAN,
  • FAKTUR PENJUALAN,
  • SEGI CASH REGISTER,
  • KARCIS, KUITANSI
  • TANDA BUKTI PENYERAHAN DAN PEMBAYARAN LAIN YANG
    SEJENIS

YANG DIPAKAI SEBAGAI TANDA BUKTI
PENYERAHAN/PEMBAYARAN BKP/JKP OLEH PKP YBS.
FAKTUR PAJAK STANDAR YANG DIISI TIDAK LENGKAP
BUKAN MERUPAKAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA
FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIBUAT PADA SAAT
PENYERAHAN BKP/JKP ATAU PADA SAAT PEMBAYARAN
APABILA PEMBAYARAN DITERIMA SEBELUM PENYERAHAN
BKP/JKP
FAKTUR PAJAK SEDERHANA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN OLEH
PEMBELI BKP / PENERIMA JKP SEBATGAI DASAR UNTUK
PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
13
DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YG DIPERLAKUKAN SEBAGAI
FAKTUR PAJAK STANDAR Ps. 13 ayat (6) jo. KEP DJP
No. 522/PJ/2000
  • DOKUMEN TERTENTU SEBAGAI FAKTUR PAJAK HARUS
    MEMUAT SEKURANG KURANGNYA
  • IDENTITAS YANG BERWENANG MENERBITKAN DOKUMEN
  • NAMA ALAMAT PENERIMA DOKUMEN
  • NPWP DLM HAL PENERIMA DOKUMEN ADALAH WP DALAM
    NEGERI
  • JUMLAH SATUAN BARANG APABILA ADA
  • DPP JUMLAH PPN TERUTANG, KECUALI DLM HAL
    EKSPOR

DOKUMEN DI BAWAH INI DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR
PAJAK STANDAR SEPANJANG MEMENUHI PERSYARATAN
TERSEBUT DI ATAS
  1. PIB YANG DILAMPIRI SSP / BUKTI PUNGUTAN PAJAK
    OLEH DJBC
  2. PEB YG TLH DIFIAT MUAT OLEH DJBC YG DILAMPIRI
    INVOICE
  3. SURAT PERINTAH PENYERAHAN BARANG (SPPB) YANG
    DIBUAT OLEH BULOG / DOLOG UNTUK PENYALURAN TEPUNG
    TERIGU
  4. PAKTUR NOTA BON PENYERAHAN (PNBP) YANG DIBUAT
    OLEH PERTAMINA UNTUK PENYERAHAN BBM / NON BBM
  5. TANDA PEMBAYARAN ATAU KUITANSI TELEPON
  6. TICKET, TAGIHAN SURAT MUATAN UDARA (AIRWAY BILL)
    ATAU DELIVERY BILL YANG DIBUAT/DIKELUARKAN
    UNTUK PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI
  7. SSP UNTUK PEMBAYARAN PPN ATAS PEMANFAATAN BKP TDK
    BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
  8. NOTA PENJUALAN JASA YANG DIBUAT/DIKELUARKAN UNTUK
    PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN

14
Nota Retur ( Pasal 5A UUNomor 18 Th 2000) Nota
Retur dibuat dalam hal terjadi pengembalian BKP
dari pembeli kpd penjualan kecuali jika diganti
dg BKP yg jenisnya, typenya, jumlnya, harganya
sama. Retur hanya mungkin terjadi dalam transaksi
penyerahan Barang, tidak dapat terjadi dalam
penyerahan jasa. Nota Retur minimal harus memuat
- Nomor Urut Nota Retur. - Nomor Seri tgl
Faktur pajak atas BKP yg dikembalikan - Nama,
Alamat, NPWP pembeli BKP yg dikembalikan. -
Nama, alamat, NPWP penjual yg menerbitkan Faktur
pajak. - Jenis harga jual BKP yg
dikembalikan. - PPN/PPn BM yg dikembalikan - Tgl
pembuatan Nota Retur - Tandatangan Pembeli.
15
Prinsip Prengkreditan PM Pasal 9 UU PPN Jo PP
143/2000
  • PM dlm suatu masa pajak dikreditkan dg PK yg
    dipungut dalam masa pajak yg sama
  • Apabila tidak dapat dikreditkan pd masa pajak yg
    sama (misalnya Faktur pajak-nya diterima
    terlambat), PM tsb masih bisa dikreditkan pd masa
    pajak berikutnya, selambat-lambatnya tiga bulan
    setelah berakhirnya masa pajak yg bersangkutan,
    sepanjang
  • Belum dibebankan sebagai biaya
  • Belum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus
  • Dalam hal pd suatu masa pajak belum terdapat PK
    (misalnya belum ada produksi/penjualan), PM
    tetap dapat dikreditkan
  • Jika PK lebih besar dari pd PM, maka selisihnya
    harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya
    tgl 15 bulan berikutnya
  • Jika PM lebih besar dari pd PK, maka kelebihan
    tsb dapat dikompensasikan ke masa pajak
    berikutnya atau diminta kembali (direstitusi).
  • PM yg dapat dikreditkan, adalah PM atas perolehan
    BKP/JKP yg berhubungan langsung dg kegiatan
    usaha (produksi, manajemen, distribusi,
    pemasaran) dari BKP/JKP yg diserahkan/yg dijual

16
  • PM yg Tidak Dapat Dikreditkan
  • ( Pasal 9 Pasal 16B UU PPN )
  • PM yg dibayar sebelum Pengusaha dikukuhkan
    sebagai PKP
  • PM atas perolehan BKP atau Jasa Kena pajak yg
    tidak berhubungan langsung dg kegiatan usaha.
  • PM atas perolehan pemeliharaan mobil jenis
    sedan, jeep, station wagon, van, combi,
    kecuali barang dagangan atau disewakan.
  • PM yg tercantum dalam Faktur pajak Sederhana.
  • PM yg tecantum dalam Faktur pajak Standar yg
    tidak memenuhi ketentuan
  • PM yg dibayar setelah ditagih dg penerbitan
    ketetapan pajak.
  • PM yg belum dikreditkan dalam SPT, yg diketemukan
    dalam pemeriksaan.
  • PM atas perolehan BKP/JKP utk menghasilkan
    penyerahan BKP/JKP yg mendapat fasilitas
    dibebaskan dari pengenaan PPN

17
Jurnal Standar Penjualan Tunai / Kredit dg FP
Standar / FP Sederhana
  • Kas 110.000
  • Penjualan 110.000
  • PPN (PK) 10.000

Piutang dagang 110.000 Penjualan 110.000
PPN (PK) 10.000
18
Jurnal Standar Penjualan Kredit Belum Diterbitkan
FP
  • Piutang Dagang 110.000
  • Penjualan 100.000
  • PPN (PK BDF) 10.000
  • PPN (PK BDF) 10.000
  • PPN (PK) 10.000

19
Jurnal Standar Retur Penjualan - Diterima Nota
Retur
  • Piutang Dagang 110.000
  • Penjualan 100.000
  • PPN (PK) 10.000
  • Retur Penjualan 20.000
  • PPN (Retur PK) 2000
  • Piutang Dagang 22.000

20
Jurnal Standar Pembelian dg FP Standar Dapat
Dikreditkan
  • Pembelian 100.000
  • PPN (PM DDK) 10.000
  • Kas 110.000

21
Jurnal Standar Pembelian dg FP Standar / FP
Sederhana Tidak Dapat Dikreditkan
  • Diperlakukan sebagai biaya / expense
  • Pembelian 100.000
  • PPN (PM TDK) 10.000
  • Kas 110.000
  • Diperlakukan sebagai cost / dikapitalisasi
  • Pembelian 110.000
  • Kas 110.000

22
Jurnal Standar Pembelian dg FP Standar Belum
Diterima
  • Pembelian 100.000
  • PPN (PM BDF) 10.000
  • Kas 110.000
  • PPN (PM DDK) 10.000
  • PPN (PM BDF) 10.000

23
Jurnal Standar Retur Pembelian dg Diterbitkan
Nota Retur
  • Pembelian 100.000
  • PPN (PM DDK) 10.000
  • Hutang Dagang 110.000
  • Hutang Dagang 22.000
  • Retur Pembelian 20.000
  • PPN (Retur PM) 2.000

24
Jurnal Standar Penyetoran PPN Kurang Bayar ke Kas
Negara
  • Pembelian 100.000
  • PPN (PM DDK) 10.000
  • Piutang Dagang 110.000
  • Hutang Dagang 165.000
  • Penjualan 150.000
  • PPN (PK) 15.000
  • PPN (PK) 15.000
  • PPN (PM DDK) 10.000
  • Kas 5.000

25
  • 01/02/2009 Penjualan tunai barang dagangan
    senilai Rp 50.000.000 dengan dibuatkan bukti
    faktur pajak sederhana
  • 02/02/2009 Penjualan kredit barang dagangan
    senilai Rp 100.000.000 dengan dibuatkan bukti
    faktur pajak standar
  • 03/02/2009 Diterima kembali barang dagang senilai
    Rp 20.000.000 dengan bukti nota retur
  • 04/02/2009 Penjualan kredit barang dagangan
    senilai Rp 70.000.000 faktur pajak standar belum
    dibuat
  • 05/02/2009 Dibuatkan faktur pajak standar atas
    transaksi tanggal 04/02/2009

26
  • 06/02/2008 Pembelian tunai barang dagangan
    senilai Rp 10.000.000 dengan diberikan bukti
    faktur pajak standar
  • 07/02/2008 Pembelian tunai barang dagangan
    senilai Rp 13.200.000 termasuk PPN dengan
    diberikan bukti faktur pajak sederhana
  • 08/02/2008 Pembayaran biaya servis mobil sedan
    senilai Rp 3.000.000 dengan diberikan bukti
    faktur pajak standar
  • 09/02/2008 Pembelian Pembelian kredit barang
    dagangan senilai Rp 20.000.000 dengan diberikan
    bukti faktur pajak standar
  • 10/02/2008 Dikembalikan barang yg dibeli tgl
    10/02/2008 dagangan senilai Rp 5.000.000 dg
    dibuatkan nota retur
  • 11/02/2008 Pembelian Pembelian kredit barang
    dagangan senilai Rp 30.000.000 faktur pajak
    standar belum diterima
  • 12/02/2008 diterima bukti faktur pajak standar
    atas transaksi tanggal 11/02/2008
About PowerShow.com