ZAKAT, PAJAK, - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – ZAKAT, PAJAK, PowerPoint presentation | free to download - id: 76465b-MjhkZ



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

ZAKAT, PAJAK,

Description:

ZAKAT, PAJAK, & NEGARA Yeni Salma Barlinti Zakat dan Wakaf Kamis, 1 November 2010 FHUI, Depok Kesimpulan Negara memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:116
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 36
Provided by: YeniS6
Category:
Tags: pajak | zakat | pajak

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ZAKAT, PAJAK,


1
ZAKAT, PAJAK, NEGARA
  • Yeni Salma Barlinti
  • Zakat dan Wakaf
  • Kamis, 1 November 2010
  • FHUI, Depok

2
Pajak Pada Masa Islam Klasik

3
  1. Jizyah
  2. Kharaj
  3. Ghanimah
  4. Bea cukai dan pungutan

4
1. Jizyah
  • Jizyah adalah pajak yang dipungut oleh negara
    Islam dari rakyat nonmuslim yang membuat
    perjanjian dengan penguasa Islam, yang dengan
    membayar pajak itu mereka mendapat jaminan
    perlindungan dari negara yang bersangkutan
  • Dasar hukum At Taubah ayat 29
  • Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada
    Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan
    mereka tidak mengharamkan apa yang telah
    diharamkan Allah dan RasulNya dan tidak beragama
    dengan agama yang benar, (yaitu orang-orang
    mereka) yang diberikan Al Kitab kepada mereka
    sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang
    mereka dalam keadaan tunduk.
  • Hanya untuk golongan zimmi

5
Zimmi dalam Jizyah
  • Zimmi adalah orang nonmuslim yang tidak memerangi
    Islam
  • Yang termasuk zimmi dalam pelaksanaan pembayaran
    jizyah adalah
  • Hanya golongan ahl al kitab (golongan Yahudi di
    Jarba dan Adrus, perbatasan Suriah, dan Nasrani
    di Najran, Yaman Utara, HR Ibnu Jarir at Tabari)
  • Tidak hanya golongan ahl al kitab (golongan
    Majusi Bahrein, HR Ibnu Jarir at Tabari)

6
Pemungutan Jizyah
  • Kepada kelompok orang nonmuslim yang tinggal di
    luar negara Islam yang memohon perlindungan dari
    negara Islam
  • Kepada orang nonmuslim individu yang menetap di
    wilayah kekuasaan Islam

7
Contd
  • Pemungutan jizyah berakhir apabila orang
    nonmuslim tsb masuk Islam atau meninggal dunia

8
2. Kharaj
  • Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah
    yang ditaklukan oleh pasukan Islam
  • Berasal dari ganimah
  • Berubah menjadi kharaj pada masa Umar bin Khattab
    dengan tidak membagi-bagikan tanah rampasan
    perang (tanah Sawad di Irak) kepada pasukan,
    tetapi membiarkan tanah pada pemiliknya dengan
    memungut pajak (kharaj) untuk kepentingan umum.
  • Didirikan Diwan al-Kharaj untuk menertibkan
    administrasi kharaj

9
Bentuk Pembayaran Kharaj
  • Pada tanah di wilayah yang penduduknya telah
    mengikat janji dengan Islam yaitu melepaskan hak
    atas tanah
  • Tanah tidak dapat dijual
  • Dibebankan pajak dalam bentuk sewa atas tanah
    tsb
  • Pada tanah di wilayah yang penduduknya telah
    mengikat janji dengan Islam yaitu penguasaan atas
    tanah tetap dimiliki oleh pemiliknya semula
  • Tanah dapat dijual
  • Kharaj yang dikenakan berbentuk jizyah yang akan
    berakhir setelah ybs masuk Islam

10
Persamaan Jizyah dan Kharaj
  • Keduanya dibebankan kepada orang nonmuslim
  • Keduanya berasal dari rampasan perang
  • Diwajibkan setahun sekali

11
Perbedaan Jizyah dan Kharaj
Jizyah Kharaj
Ditetapkan berdasarkan nash al Quran (at Taubah 29) Ditetapkan berdasarkan ijtihad
Batas minimal ditetapkan berdasarkan syara (Hadis Muaz bin Jabal 1 dinar per tahun ut setiap orang yg sudah baligh) Batas maksimal ditetapkan berdasarkan ijtihad Batas minimal dan maksimal ditetapkan berdasarkan ijtihad
Kewajiban membayar jizyah gugur setelah masuk Islam Kewajiban membayar kharaj tidak gugur dengan masuknya pemilik tanah ke dalam Islam
12
Cara Pemungutan Kharaj
  • Kharaj Muqaasamah (bagi hasil)
  • Dipungut setiap kali panen
  • Porsinya ditetapkan (ijtihad), seperti setengah
    atau sepertiga atau 10 dari hasil panen
  • Kharaj Wazifah (tetap)
  • Dipungut setelah lewat satu tahun
  • Besarnya berbeda-beda menurut hasilnya, seperti
  • Kebun kurma, 10 dirham setiap jarib (60 hasta)
  • Kebun tebu, 6 dirham setiap jarib
  • etc

13
Faktor Pertimbangan dalam Membayar Kharaj
  • Mutu tanah yang mempengaruhi hasil panen
  • Jenis panen
  • Bentuk irigasi

14
3. Ganimah
  • Ganimah adalah harta rampasan perang yang
    diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan dan
    pertempuran yang pembagiannya diatur oleh agama
  • Al Anfal ayat 41
  • Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu
    peroleh sebagai rampasan perang, maka
    sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,
    kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang
    miskin dan ibnu sabil

15
Bentuk Ganimah
  1. Nafal adalah harta rampasan perang yang diberikan
    oleh imam secara khusus untuk tentara tertentu
    sebagai dorongan kepadanya agar aktif bertempur
  2. Salab adalah perlengkapan perang yang berhasil
    dirampas tentara Islam dari prajurit musuh yang
    dibunuhnya
  3. Fai adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa
    terjadi pertempuran

16
Tata Cara Pembagian Ganimah
  • Seperlima bagian untuk Allah swt dan Rasulullah,
    kerabat Rasulullah (Bani Hasyim dan bani
    Muttalib), anak yatim, orang miskin, dan ibnu
    sabil
  • Empat per lima untuk para tentara

17
4. Bea Cukai dan Pungutan
  • Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Umar kepada
    para pedagang Muslim, Zimmi, dan Harbi

18
Zakat dan Pajak

19
Persamaan Zakat dan Pajak
  • Sifatnya memaksa ? kewajiban
  • Tujuan ? meningkatkan kesejahteraan

20
Perbedaan Zakat dan Pajak
Keterangan Zakat Pajak
Dasar hukum Al-Quran, hadits, ijtihad Peraturan perundang-undangan
Aspek Religius Kebijakan ekonomi
Subyek Hanya orang Islam dg syarat tertentu Semua orang dg syarat tertentu
Penerima Mustahiq Semua orang
Sifat Abadi, universal Dapat berubah, tidak universal
Sanksi Dosa ? akhirat Denda ? duniawi
21
Zakat dan Pajak dalam Peraturan Perundang-undangan
  • UU No. 38 Th. 1999 ttg Pengelolaan Zakat Pasal 14
    ayat (3)
  • Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil
    zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari
    laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak
    yang bersangkutan sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku.
  • UU No. 36 Th. 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU
    No. 7 Th. 1983 ttg Pajak Penghasilan
  • PP 60 Th. 2010 ttg Zakat Atau Sumbangan Keagamaan
    Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari
    Penghasilan Bruto

22
UU No. 36 Thn. 2008
  • Subjek Pajak
  • (1) orang pribadi dan (2) warisan yang belum
    terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang
    berhak
  • badan
  • bentuk usaha tetap

23
Subjek Pajak (Wilayah)
  • Subjek pajak dalam negeri adalah
  • orang pribadi yang bertempat tinggal di
    Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
    lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
    dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
    orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada
    di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
    tinggal di Indonesia
  • badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
    Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan
    pemerintah yang memenuhi kriteria
  • pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan
    perundang-undangan
  • pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan
    dan Belanja Negara atau AnggaranPendapatan dan
    Belanja Daerah
  • penerimaannya dimasukkan dalam anggaran
    Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan
  • pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan
    fungsional negara dan
  • warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
    menggantikan yang berhak.

24
Contd
  • Subjek pajak luar negeri adalah
  • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
    Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
    tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
    hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan
    badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
    kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha
    atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
    tetap di Indonesia
  • orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
    Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia
    tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)
    hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan
    badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
    kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau
    memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari
    menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui
    bentuk usaha tetap di Indonesia.

25
Bentuk Usaha Tetap
  • Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang
    dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak
    bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi
    yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183
    (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
    waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak
    didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
    Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan
    kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa
  • tempat kedudukan manajemen
  • cabang perusahaan
  • kantor perwakilan
  • gedung kantor
  • pabrik
  • bengkel
  • gudang

26
Bentuk Usaha Tetap
  1. ruang untuk promosi dan penjualan
  2. pertambangan dan penggalian sumber alam
  3. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
  4. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,
    atau kehutanan
  5. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek
    perakitan
  6. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai
    atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari
    60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua
    belas) bulan
  7. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
    kedudukannya tidak bebas
  8. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang
    tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
    Indonesia yang menerima premi asuransi atau
    menanggung risiko di Indonesia dan
  9. komputer, agen elektronik, atau peralatan
    otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan
    oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk
    menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

27
Pasal 9 ayat (1) huruf g UU No. 36 Thn. 2008
  • Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak
    bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha
    tetap tidak boleh dikurangkan
  • harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,
    dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
    ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
    i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima
    oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat
    yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau
    sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
    pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
    diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk
    atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya
    diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
    Pemerintah

28
Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU No. 36 Thn. 2008
  • Yang dikecualikan dari objek pajak adalah
  • a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang
    diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil
    zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
    dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak
    atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
    pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
    diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk
    atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima
    oleh penerima sumbangan yang berhak, yang
    ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
    Peraturan Pemerintah
  • 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga
    sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
    badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial
    termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi
    yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
    ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
    Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
    hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,
    atau penguasaan di antara pihak-pihak yang
    bersangkutan
  • b. warisan

29
Pasal 6 ayat (1) huruf i s/d m UU No. 36 Thn. 2008
  • Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak
    dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan
    berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya
    untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
    penghasilan, termasuk
  • sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana
    nasional yang ketentuannya diatur dengan
    Peraturan Pemerintah
  • sumbangan dalam rangka penelitian dan
    pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang
    ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  • biaya pembangunan infrastruktur sosial yang
    ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
  • sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya
    diatur dengan Peraturan Pemerintah dan
  • sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang
    ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

30
PP No. 60 Th. 2010
  • Pasal 1
  • (1) Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya
    wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan
    bruto meliputi
  • zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib
    Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau
    oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki
    oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat
    atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
    disahkan oleh Pemerintah atau
  • sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
    Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain
    agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam
    negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain
    agama Islam, yang diakui di Indonesia yang
    dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk
    atau disahkan oleh Pemerintah.
  • (2) Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau
    yang disetarakan dengan uang.
  • Pasal 2
  • Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan
    keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan
    kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat,
    atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak
    dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

31
Zakat dan Negara

32
Zakat dan Negara
  • Keuntungan zakat dikelola oleh negara
  • Muzakki lebih disiplin dalam membayar zakat
  • Perasaan fakir miskin (mustahiq) lebih terjaga
  • Distribusi zakat lebih merata
  • Lebih tepat sasaran

33
Konsep Pembangunan Menurut Khurshid Ahmad
  • Tauhid (Keesaan dan kemahakuasaan Tuhan)
  • Rububiyyah (Rencana Allah untuk menyuburkan,
    memelihara, dan mengarahkan setiap sesuatu kepada
    kesempurnaannya)
  • Khilafa (Peranan manusia sebagai khalifat Allah
    di dunia)
  • Tazkiyah (Pensucian dan pertumbuhan)

34
Kesimpulan
  • Negara memiliki peran yang sangat besar dalam
    pengelolaan zakat karena sifatnya yang tidak
    sementara, tetapi untuk menimbulkan keberlanjutan
    pembangunan (sustainable development)

35
Terima Kasih
  • Wassalam
About PowerShow.com