STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Tinjauan) - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Tinjauan) PowerPoint presentation | free to download - id: 762885-NTM2Y



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Tinjauan)

Description:

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ... (negara/lembaga), Perusahaan privat, dan organisasi nir ... Akuntabilitas 2) Manajemen 3) Transparansi 4) Keseimbangan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:101
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 15
Provided by: word972
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Tinjauan)


1
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Tinjauan)
  • ? Latar Belakang Terbitnya SAP
  • ? Kerangka Konseptual SAP
  • ? Pernyataan SAP

2
Latar Belakang Terbitnya Standar Akuntansi
Pemerintahan.
  1. Terbitnya UU no 22 Tahun 1999 ttg Otonomi Daerah
    dengan fokus tujuan penyelenggaraan
    pemerintahan yang lebih efisien, efektif,dan
    akuntabel.
  2. Terbitnya UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan
    Negara yang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan
    negara, APBN/APBD, hubungan keuangan antara
    Pemerintah Pusat dengan Bank Indonesia (Bank
    Sentral), Pemerintah Daerah, luar negeri
    (negara/lembaga), Perusahaan privat, dan
    organisasi nir laba. UU tsb menandai dimulainya
    Reformasi Keuangan Negara.
  3. Terbitnya UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
    Daerah, dan UU No 33 Tahun 2004 tentang
    Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
    dengan Pemerintah Daerah. dengan fokus
    desentralisasi yang menekankan kepada efektifitas
    dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah dan
    good governance.

3
Lanjutan Latar Belakang ...
  • Reformasi keuangan negara mendorong lahirnya
    Standar Akuntansi Pemerintahan
    melalui PP No 24 tahun 2005 yang diganti dengan
    PP No 71 Tahun 2010.
  • Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut merupakan
    prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan
    penyajian laporan keuangan pemerintah.
  • Sistem Akuntansi Pemerintahan disusun berdasarkan
    Standar Akuntansi Pemerintahan.
  • Sistem Akuntansi Pemerintahan diartikan sebagai
    serangkaian prosedur pengumpulan data,
    pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi
    serta operasi keuangan negara.
  • Sejalan dengan otonomi daerah, sistem akuntansi
    pemerintahan pada tingkat Pemerintah Pusat diatur
    dengan peraturan Menteri Keuangan, sedangkan
    pada tingkat Pemerintah Daerah diatur dengan
    peraturan Gubernur/Walikota/Bupati

4
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
  • Karakteristik tujuan dan pelaporan keuangan
    negara dipengaruhi oleh lingkungan operasional
    organisasi pemerintahan. Lingkungan pemerintahan
    yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan tujuan
    dan pelaporan keuangan negara adalah
  • Struktur pemerintahan dan pelayanan yg diberikan,
    dgn ciri (1) bentuk umum pemerintahan dan
    pemisahan kekuasaan (2) sistem pemerintahan
    otonomi dan transfer pendapatan pemerintah (3)
    adanya pengaruh proses politik, dan (4)
    hubungan pembayar pajak dengan pelayanan
    pemerintah.
  • Keuangan pemerintah, dengan ciri (1) anggaran
    sebagai pernyataan kebijakan publik, target
    fiskal, dan sebagai alat pengendalian (2)
    investasi dalam aset yang tidak langsung
    menghasilkan pendapatan (3) kemungkinan
    penggunaan akuntansi dana untuk tujuan
    pengendalian.

5
Lanjutan Kerangka Konseptual
  • Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
    memiliki tujuan umum untuk memenuhi kebutuhan
    informasi dari semua kelompok pengguna
    (masyarakat DPR/D Lembaga Pengawas Lembaga
    Pemeriksa Pihak yang berperan dalam proses
    donasi, investasi dan pinjaman Pemerintah).
  • Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak
    dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari
    masing-masing pengguna.
  • Pemerintah harus mempertimbangkan informasi yang
    disajikan dalam laporan keuangan bagi keperluan
  • 1) perencanaan,
  • 2) pengendalian, dan
  • 3) pengambilan keputusan.

6
Lanjutan Kerangka Konseptual
  • Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan
    oleh entitas pelaporan, yaitu
  • 1) Pemerintah Pusat,
  • 2) Pemerintah Daerah,
  • 3) Satuan Organisasi pada pemerintah
    pusat/daerah,
  • 4) organisasi lain yang ditentukan oleh UU.
  • Penetapan entitas pelaporan mempertimbangkan
    syarat pengelolaan, pengendalian, penguasaan
    aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan
    bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang
    terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

7
Lanjutan Kerangka Konseptual
  • Laporan keuangan terutama digunakan untuk
  • membandingkan realisasi pendapatan, belanja,
    transfer dan pembiyaan dengan anggaran yang
    ditetapkan
  • menilai kondisi keuangan
  • mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas
    pelaporan,
  • menentukan kepatuhannya kepada regulasi/hukum.
  • Laporan keuangan tersebut disusun untuk
    kepentingan
  • 1) Akuntabilitas
  • 2) Manajemen
  • 3) Transparansi
  • 4) Keseimbangan antar generasi

8
Lanjutan Kerangka Konseptual
  • Tujuan pelaporan keuangan secara rinci
    menyediakan informasi mengenai
  • Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
    membiayai seluruh pengeluaran.
  • Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi
    dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan
    dan peraturan perundang-undangan.
  • Jml sumber daya yang digunakan serta hasil yang
    dicapainya.
  • Pendanaan seluruh kegiatan dan mencukupi
    kebutuhan kas.
  • Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
    berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
    baik jangka pendek maupun jangka panjang,
    termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan
    pinjaman.
  • Perubahan (kenaikan/penurunan) posisi keuangan
    entitas pelaporan sebagai akibat dari kegiatan
    yang dilakukan selama periode pelaporan..

9
Lanjutan Kerangka Konseptual
  • Asumsi dasar yang dibangun dalam pelaporan
    keuangan dengan maksud agar standar akuntansi
    pemerintahan dapat diterapkan adalah
  • 1) Kemandirian entitas dlm pengelolaan anggaran,
  • 2) Kesinambungan entitas,
  • 3) Keterukuran dalam satuan uang.

10
Lanjutan Kerangka Konseptual
  • Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, yaitu
  • Relevan, artinya bahwa laporan keuangan dapat
    dihubungkan dengan tujuan penggunaannya, memiliki
    manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu dan
    lengkap.
  • Andal, artinya laporan keuangan disajikan secara
    jujur, dapat diverifikasi, dan objektif.
  • Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan
    dapat dibandingkan dengan laporan keuangan
    sebelumnya.
  • Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan
    dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh users.

11
Lanjutan Kerangka Konseptual
  • Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
    merinci laporan keuangan yang harus disusun dan
    disajikan oleh entitas pelaporan keuangan, yaitu
  • A. Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary
    Reports)
  • 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  • 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
    (LP-SAL)
  • B. Laporan Finansial (Financial Reports)
  • 3) Neraca
  • 4) Laporan Operasional (LO)
  • 5) Laporan Arus Kas (LAK)
  • 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  • 7) Catatan Atas Laporan Keuangan

12
Lanjutan Kerangka Konseptual
  • Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan laporan
    keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan
    dengan menggunakan Basis akuntansi Akrual untuk
    pemgakuan
  • pendapatan dan beban (pada LO), aset, kewajiban,
    dan ekuitas (pada Neraca).
  • Penggunaan Basis Kas masih memungkinkan bila ada
    peraturan perundang-undangan mewajibkan demikian,
    misalnya pada LRA.

13
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
  • Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam
    rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban
    pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan.
  • Standar tersebut dikembangkan dengan mengacu
    kepada Kerangka Konseptual Akuntansi
    Pemerintahan.

14
Lanjutan Pernyataan SAP
  • SAP Terdiri atas
  • PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
  • PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
  • PSAP 03 Laporan Arus Kas
  • PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
  • PSAP 05 Akuntansi Persediaan
  • PSAP 06 Akuntansi Investasi
  • PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
  • PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
  • PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
  • PSAP10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
    Akuntansi
  • dan Peristiwa Luar Biasa
  • PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
  • PSAP 12 Laporan Operasional
About PowerShow.com