ARAH BARU DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

1
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

• ARAH BARU DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
• (ORDE BARU)

2
ARAH BARU DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
(ORDE BARU)

• Praktek kebijaksanaan luar negeri Indonesia
  sebelum orde lama yang revolusioner ditimbulkan
  dan ditopang keberadaannya oleh pola kekuasaan
  Demokrasi Terpimpin.
•  

3
Dengan konsolidasi pemerintahan yang efektif
dibawah pimpinan Jenderal Soeharto, pola itu
secara mendasar mengalami perubahan, sedangkan
pernyataan dan simbolisme yang menyertainya di
kesampingkan.
4
Sepanjang kebijaksanaan luar negeri ditimbulkan
oleh sifat tata politik dalam negeri, maka
perubahan politik dalam negeri digantikan secara
logis oleh arah baru dalam kebijaksanaan luar
negeri
5
ARAH BARU DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
(ORDE BARU)

• Perubahan politik yang diperkenalkan oleh Orde
  Baru dibawah kepemimpinan Soeharto menyangkut
  pengurangan secara berarti pluralisme didalam
  sistem, dan bukan tampilnya unsur-unsur baru ke
  panggung kekuasaan. 

6
ABRI, terutama Angkatan Darat, yang mengemban
komando puncak politik RI, telah menjadi faktor
penting sejak awal revolusi nasional. Sebagai
salah satu institusi, AD dijiwai oleh perasaan
nasionalisme yang kuat dan mempunyai pandangan
yang sama dengan Soekarno dan para pendukungnya
mengenai keharusan berperanan dalam kawasan Asia
Tenggara.
7
Tambahan lagi, Soeharto menggunakan struktur
konstitusi yang sama dengan pendahulunya. Malahan
justru Angkatan Daratlah yang mendorong Soekarno
untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin berdasarkan
UUD 45 pada bulan Juli 1959
8
ARAH BARU DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
(ORDE BARU)

• Konstitusi itu ditegaskan sebagai sumber
  keabsahan politik, karena hal itu sesuai dengan
  tujuan politik Soeharto dan juga karena
  persepsinya mengenai kebutuhan utama negara
  Indonesia. Oleh karena itu, tidak terdapat suatu
  ketidaksinambungan menyeluruh dalam struktur tata
  politik setelah kudeta yang gagal itu.
• Peter Polomka, Indonesia and the Stability of
  South-East Asia, Survival, Mei-Juni 19973, hal
  111-113.

9
Sehubungan dengan itu, kebijaksanaan luar negeri
tidak dibentuk dalam cetakan baru sama sekali,
terutama karena Angkatan Darat juga mengalami
kerapuhan nasional yang telah mengakibatkan
timbulnya kecurigaan yang mendalam atas maksud
semua kekuatan luar di kawasan ini.
10
ARAH BARU DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
(ORDE BARU)

• Meskipun Soeharto mulai memerintah pada tahun
  1965, namun pada awalnya ia tidak secara penuh
  terlibat dalam perumusan politik luar negeri.
  Meskipun demikian, ia menyetujui kebijakan yang
  sesuai dengan prioritas utamanya.
•  
• Salah satu alasan mengapa ia tidak terlibat
  secara intens dalam politik luar negeri, karena
  ia tidak memiliki banyak pengalaman dalam
  masalah-masalah internasional, dan menurut
  Roeder, ia tidak terlalu tertarik pada politik
  luar negeri saat itu.
• Leo Suryadinata, Politik Luar Negeri Indonesia di
  Bawah Soeharto, LP3ES, Jakarta, 1998, hal 48.
• Roeder, Soeharto The Smilling General, 179.

11
Namun secara bertahap, Soeharto mulai tertarik
pada politik luar negeri. Ini menjadi jelas di
tahun 1970-an ketika Soeharto dan Adam Malik
bersilang pendapat mengenai normalisasi hubungan
Indonesia-Cina.
12
ARAH BARU DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
(ORDE BARU)

• Pada awal periode Orde Baru, sedikitnya ada dua
  kelompok perumus politik luar negeri Pertama,
  Militer (DEPHANKAM (Departemen Pertahanan dan
  Keamanan), LEMHANAS (Lembaga Pertahanan
  Nasional), dan BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen
  Negara) Kedua, Departemen Luar Negeri.

13
Deplu, sejak awal didominasi oleh para diplomat
karier sipil, dan peranannya berubah dari waktu
ke waktu. Sebelum era Soekarno, Deplu memainkan
peranan yang menentukan dalam pembuatan politik
luar negeri. Perannya berkurang selama Soekarno
dan semakin berkurang selama periode orde baru.
14
ARAH BARU DALAM POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
(ORDE BARU)

• Selama periode orde baru, terdapat tiga menteri
  luar negeri, semuanya berasal dari sipil. Mereka
  adalah Adam Malik (seorang politisi dan diplomat
  yang berpengalaman), Mochtar Kusumaatmadja
  (seorang profesor hukum), dan Ali (Alex) Alatas,
  seorang diplomat karier. Disamping tiga Menlu,
  ada beberapa intelektual/diplomat yang menonjol
  di Deplu, yaitu Anwar Sani (duta besar untuk
  PBB) Hasyim Djalal (ahli hukum kelautan), dan
  Nana Sutresna (PBB dan Gerakan Non-Blok).

15
PERAN MILITER

• Setelah kudeta tahun 1965, militer memasuki Deplu
  dalam rangka mengikis anggota-anggota PKI dan
  simpatisannya. Pada bulan April 1966, suatu
  kelompok dibentuk didalam Deplu untuk
  membersihkan unsur-unsur yang tidak diinginkan.
  Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi
  kegiatan-kegiatan PKI di luar.

16
Kelompok ini kemudian berubah menjadi Laksus
(Pelaksana Khusus), bertanggung jawab langsung
kepada Kopkamtib (Komando Operasi untuk Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban). Dua perwira militer
yang terlibat dalam kelompok ini adalah Kolonel
Her Tasning dan Kolonel Soepardjo Rustam
17
PERAN MILITER

• Di luar Deplu, ada kelompok-kelompok militer lain
  yang juga terlibat dalam mempengaruhi polugri
  orde baru. Kelompok ini adalah HANKAM, BAKIN,
  BAIS (Badan Intelejen Strategis), LEMHANAS, dan
  Setneg (Sekretaris Negara).

18
Beberapa perwira yang banyak mempengaruhi
perumusan luar negeri namun tidak berada dibawah
payung Hankam adalah Letjend Ali Moertopo dan
Sudjono Humardani, yang merupakan patron dari
CSIS (Centre for Strategic and International
Studies). CSIS yang didirikan tahun 1971, menjadi
think-tank baik untuk politik dalam negeri maupun
luar negeri.
19
Deplu, Militer dan Meningkatnya Peran Soeharto

• Sampai dengan pertengahan tahun 1980-an, kelompok
  militer dan Deplu tidak selalu sepakat, kecuali
  isu-isu tertentu. Jika mereka tidak sepakat,
  militer biasanya melakukan jalannya sendiri.

20
Contoh kasus

• masalah pinjaman dari Jepang (Informasi Adam
  Malik Jepang tidak bisa memberikan tambahan yang
  lebih banyak, Militer tidak percaya, dan
  mendorong Soeharto untuk melawat ke Jepang,
  akhirnya informasi Adam Malik yang akurat)
• kebijakan Indonesia atas Cina di PBB (Adam Malik
  mendukung usulan Albania, untuk menerima RRC
  sebagai satu-satunya wakil Cina di PBB, Militer
  memilih abstein)
• masalah referendum Irian Barat tahun 1969. Adam
  Malik menginginkan kebijakan yang lebih toleran
  terhadap para penentang, namun pandangan militer
  bersifat sebaliknya.

21
Deplu, Militer dan Meningkatnya Peran Soeharto

• Berkenaan dengan masalah-masalah internasional,
  militer berhasil dalam melangkahi lembaga-lembaga
  lain yang secara konvensional berkaitan dengan
  masalah-masalah politik luar negeri, seperti
  Deplu, Komisi I DPR, dan Bappenas yang berwenang
  dalam masalah-masalah ekonomi dalam dan luar
  negeri.
•  Pada awalnya, ada pertentangan antara militer
  dengan Deplu, dalam hal ini militer muncul
  sebagai pemenang. Invasi ke Timor Timur pada
  tahun 1970-an, penanganan hubungan
  Indonesia-Vietnam, dan dasar dari hubungan
  Indonesia-Australia hingga pertengahan tahun
  1980-an memberikan gambaran banyak pemain yang
  berperan.

22
Deplu, Militer dan Meningkatnya Peran Soeharto

• Militer Indonesia secara khusus menaruh perhatian
  pada isu-isu politik luar negeri yang berkaitan
  dengan masalah keamanan dan ideologi. Sampai
  dengan pertengahan tahun 1980-an, militer
  berhasil memperlihatkan inisiatifnya dalam
  politik luar negeri.
• Namun demikian, peran pribadi Presiden Soeharto
  meningkat jelas pada awal tahun 1980-an. Semakin
  jelas pada pertengahan 1980-an, bahwa Presiden
  memainkan peran yang menentukan.

23
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA SELAMA ORDE BARU

• Presiden Soeharto yang tadinya bersikap pasif
  terhadap politik luar negeri, Setelah pemilu
  tahun 1982, menjadi sangat aktif dalam perumusan
  politik luar negeri ketika ia tertarik untuk
  menjalankan profil politik luar negeri tingkat
  tinggi bagi Indonesia.

24
Setelah pemilu 1982, Soeharto semakin percaya
diri. Golkar memperoleh kemenangan mutlak dalam
pemilu dan berbeda dengan pemilu sebelumnya,
tidak terdapat kekerasan dan demonstrasi
mahasiswa sebelum pengambilan suara, dan ini
menunjukkan tidak ada lagi kekuatan-kekuatan
oposisi.
25
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA SELAMA ORDE BARU

• Selama pemilihan Presiden tahun 1983, Soeharto
  dicalonkan oleh tiga partai politik (Golkar, PDI,
  PPP) sebagai calon tunggal untuk jabatan
  presiden. Dalam pilpres sebelumnya, PPP hanya
  menyepakati untuk mencalonkan Soeharto pada
  menit-menit terakhir.
• Pada tahun 1980-an juga, masalah Timor Timur
  dibawah kendali. Soeharto mungkin berpikir bahwa
  ini saatnya bagi Indonesia untuk memainkan peran
  aktif dalam masalah-masalah internasional. Dan
  memang sejumlah peristiwa sejak tahun 1984
  kedepan memperlihatkan kecenderungan ini.
• Leo Suryadinata and Sharon Siddique (Eds), Trends
  in Indonesia II, Singapore University Press,
  Singapore, 1981, p. 26.

26
Peringatan 30 tahun KAA

• Pada tahun 1985, Indonesia menjadi tuan rumah
  peringatan Konferensi Asia Afrika di Bandung.
  Sekitar 100 negara Asia-Afrika diundang (termasuk
  RRC). Namun dalam pertemuan tersebut, seluruh
  pesrta tidak dapat menyetujui beberapa isu utama
  internasional.
• Akibatnya tidak ada resolusi. Beberapa komentar
  berpendapat bahwa ini bukanlah suatu Konferensi.
  Dari sudut pandang Indonesia, ini adalah langkah
  pertama bagi Indonesia untuk aktif kembali di
  arena internasional.

27
Ketua Gerakan Non-Blok dan Pertemuan APEC
Pada tahun 1987, Presiden Soeharto mengirim Wakil
Presiden Umar Wirahadikusumah untuk menghadiri
Konferensi Non-Blok di Zimbabwe. Umar
diperintahkan untuk menyampaikan keinginan
Indonesia menjadi Ketua Konfederasi Non-Blok.
28
Ketua Gerakan Non-Blok dan Pertemuan APEC

• Tawaran itu ditolak, alasannya Gerakan Non-Blok
  yang didominasi negara-negara pro-Soviet itu
  tidak setuju terhadap kepemimpinan Indonesia yang
  pro-Barat. Invasi Indonesia di Timor Timur juga
  telah menimbulkan amarah negara-negara Afrika.
  Yang terakhir, penolakan Indonesia untuk
  mengizinkan PLO membuka kantornya di Jakarta,
  dicatat oleh berbagai pengamat sebagai alasan
  kegagalan Soeharto untuk menjadi Ketua Gerakan
  Non-Blok.

29
Tahun 1988, upaya lain dilakukan oleh Ali Alatas,
tetapi sekali lagi Indonesia tidak mendapatkan
dukungan mayoritas dari negara-negara yang hadir.
Indonesia tidak putus asa, dan akhirnya berhasil
memperoleh kepemimpinan di tahun 1991.
30
Perlu dicatat bahwa hanya di tahun 1990-an
Indonesia antusias menyokong perdagangan bebas,
baik di ASEAN maupun APEC untuk menunjukkan peran
kepemimpinannya
31

• Pada tahun 1986, terjadi ketegangan antara
  Singapura dengan Malaysia akibat kunjungan
  Presiden Israel Chaim Herzog. Malaysia memprotes
  kunjungan tersebut dengan memanggil pulang duta
  besarnya dari Singapura. Namun Singapura
  menyatakan bahwa mereka mempunyai hak untuk
  mengundang setiap kepala negara untuk berkunjung,
  tetapi Lee Kuan Yew mengakui bahwa ia tahu PM
  Malaysia akan bereaksi.

32
Penengah Singapura-Malaysia
Pada tahun 1986, terjadi ketegangan antara
Singapura dengan Malaysia akibat kunjungan
Presiden Israel Chaim Herzog. Malaysia memprotes
kunjungan tersebut dengan memanggil pulang duta
besarnya dari Singapura. Namun Singapura
menyatakan bahwa mereka mempunyai hak untuk
mengundang setiap kepala negara untuk berkunjung,
tetapi Lee Kuan Yew mengakui bahwa ia tahu PM
Malaysia akan bereaksi.
33
Segera setelah kejadian itu, Soeharto berkunjung
ke Malaysia, setelah pertemuan itu itu, Soeharto
melakukan perjalanan dengan mobil, tidak dengan
pesawat ke Singapura, dan ditemui oleh PM Lee
dijalan lintasan. Hal ini diartikan oleh beberapa
pengamat sebagai cara Indonesia menunjukkan
kepemimpinan regional. Menurut Chang Heng Chee,
itu merupakan tindakan simbolik menyatukan kedua
negara.
34
Pertemuan ASEAN
Ketika Cory Aquino menjadi presiden, Filipina
memerlukan dukungan negara-negara ASEAN lainnya,
dan atas alasan tersebut, diusulkan agar
pertemuan ASEAN ketiga diadakan di Manila.  
35
Pertemuan ASEAN

• Keamanan adalah suatu persoalan di Manila saat
  itu, meskipun demikian Presiden Soeharto
  memutuskan untuk hadir dengan mengabaikan
  rekomendasi dari para penasehatnya. Menunjukkan
  rasa hormat terhadap sikap kepemimpinan dari
  peranan Indonesia ini, pertemuan ASEAN ke III
  berhasil dilaksanakan pada Desember 1987.
• Hal itu adalah dorongan untuk solidaritas ASEAN
  dan dipandang sebagai jaminan terhadap stabilitas
  regional. Peristiwa ini mengkokohkan kepemimpinan
  Soeharto diantara para pemimpin ASEAN. Ini juga
  Indonesia yang merancang agenda pertemuan ASEAN
  ke-IV tahun 1992.

36
Ali Alatas Pernyataan Polugri Baru
Pada bulan Agustus 1988, dalam suatu forum
mengenai politik luar negeri Indonesia di
Yogyakarta, Ali Alatas mengajukan makalah yang
menyatakan bahwa Indonesia harus melanjutkan
peran dominan, baik dalam masalah-masalah
regional maupun internasional, dan harus
memproyeksikan suatu profil yang menonjol.
Beberapa pengamat mengintreprestasikan pernyataan
ini sebagai kebijakan pemerintah yang baru.
37
Beijing dan Dili

• Tampaknya profil politik luar negeri Soeharto
  yang menonjol tidak selalu mendapat dukungan
  militer. Meskipun demikian, Soeharto mampu dengan
  jalannya sendiri, seperti terbukti dalam kasus
  perbaikan hubungan diplomatik antara
  Jakarta-Beijing.
• Soeharto membuat pernyataan yang mengejutkan
  bulan Februari 1989 yang menyebutkan bahwa
  Indonesia akan memulai proses normalisasi
  hubungan dengan RRC. Militer tidak antusias
  dengan normalisasi dini (early normalization)
  ini.

38
Beijing dan Dili
Contoh lain dari inisiatif polugri Soeharto
adalah tanggapannya terhadap peristiwa Dili pada
tanggal 12 November 1991. Soeharto berada dalam
posisi mengendalikan secara penuh dan ia ingin
mengambil jarak dengan kalangan militer. Sejak
pengambilalihan Timor Timur menjadi salah satu
isu penting dalam politik luar negeri Soeharto.
39
Masalah Timor Timur menjadi isu paling penting
dalam polugri Soeharto. Ini memperlihatkan bahwa
Indonesia dibawah Soeharto menaruh perhatian
terhadap isu keamanan, selain juga sangat
nasionalistik.
40
Beijing dan Dili

• Indonesia berkeyakinan memiliki hak untuk
  memasukkan Timor Timur sebagai bagian dari
  Indonesia, karena masyarakat Timor Timur adalah
  saudara-saudara dari masyarakat Indonesia. Ini
  adalah contoh yang baik dimana masalah keamanan
  dan nasionalisme telah bergabung menjadi satu.

41
Contoh Timtim mungkin unik dalam arti Timtim
adalah suatu koloni. Mereka mendapatkan
kemerdekaan (independence) melalui penyatuan
(merger) dengan Indonesia. Tetapi kritik atas
Indonesia mengatakan bahwa ini adalah suatu
bentuk kolonialisme dalam negeri (internal
colonialism). Bahkan mereka khawatir apabila ini
akan menciptakan pola perilaku Indonesia di masa
depan.
42
Beijing dan Dili

• Isu Timtim adalah juga penting dalam arti, bahwa
  ia adalah salah satu dari isu-isu utama yang
  mempengaruhi hubungan Jakarta-Canberra.
  Penerimaan masyarakat Australia terhadap
  pendudukan sebagai suatu fait accompli secara
  bertahap memperbaiki hubungan Australia-Indonesia.
  Friksi Timtim dimasa depan mungkin masih akan
  terjadi karena isu mengenai pengungsi dan
  masalah-masalah lainnya.

43
Faktor penting yang berkaitan dengan Isu Timtim,
khususnya dalam Tragedi Dili, adalah peran aktif
yang dimainkan Soeharto. Ia dapat melakukan
inisiatif untuk menentramkan kritik
internasional dan memperlihatkan kepiawaian yang
luar biasa dalam menangani, baik politik dalam
negeri maupun internasional. Leo Suryadinata,
Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto,
LP3ES, Jakarta, 1998, hal 81.