PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA

1
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA
KETENTUAN DALAM UU KIP DAN PERATURAN TURUNANNYA

• Amirudin,
• Komisioner Bidang Kelembagaan
• KOMISI INFORMASI PUSAT

2
POKOK BAHASAN
A. A

1. Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP
2. Klasifikasi Informasi
3. Cara Melayani Informasi
4. PPID Struktur Tupoksi
5. Peran Komisi Informasi

3

• A. Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP

Catatan UU KIP ditetapkan 30 April 2008,
dilaksanakan 30 April 2010. Mempersyaratkan 2 PP
(masa retensi dan ganti rugi), juklak dan juknis,
serta prosedur penyelesaian sengketa informasi.
Semuanya sdh ada, tinggal dilaksanakan.
4
Tujuan UU KIP

• Pasal 3
• Menjamin hak warga negara untuk mengetahui
  rencana, proses dan alasan pengambilan suatu
  keputusan publik
• Mendorong partisipasi masyarakat
• Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,
• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
  kehidupan bangsa dan/atau
• meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi
  di lingkungan Badan Publik

5
Perubahan Mendasar
SEBELUM UU KIP SESUDAH UU KIP
PRINSIP DASAR PRINSIP DASAR
Seluruh Informasi tertutup selain yang diijinkan untuk terbuka Seluruh informasi terbuka selain yang dikecualikan
Badan publik menerapkan positive list Badan publik menerapkan negative list
Penolakan cukup dengan alasan rahasia negara Penolakan berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang timbul
Jangka waktu kerahasiaan bersifat permanen Jangka waktu kerahasiaan tidak permanen
KEPASTIAN LAYANAN KEPASTIAN LAYANAN
Tidak ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi Ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi
Sikap proaktif hanya berdasarkan inisiatif badan publik, tidak ada kewajiban minimum. Diatur jenis informasi yang harus diumumkan berkala, serta merta dan tersedia setiap saat, selain berdasarkan permintaan.
SANKSI SANKSI
Sanksi hanya untuk aparat yang membocorkan dan pihak yang dinilai telah menyalahgunakan informasi Sanksi juga diterapkan kepada pihak yang menghambat memberikan informasi yang tidak dikecualikan berdasarkan undang-undang (informasi terbuka)
6
Indonesia Masuk 89 Negara Kategori FREE di 2011
N 193
7
Kewajiban Badan Publik

• KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
• Menunjuk dan mengangkat PPID.
• Menetapkan standar prosedur operasional.
• Menyediakan dan memberikan informasi
• secara berkala,
• serta merta,
• tersedia setiap saat, dan
• berdasarkan permintaan.
• Menyediakan sarana dan prasarana.
• Menetapkan standar biaya.
• Menyediakan anggaran.
• Menanggapi keberatan.
• Membuat dan mengumumkan laporan pelayanan
  informasi.

8
Apa yg harus disiapkan Badan Publik ?

• 1. Peraturan Pimpinan Badan Publik tentang
  Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di
  Lingkungan BP SPO Layanan Info Publik SPOLIP)
• 2. Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang
  Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan
  Dokumentasi di Lingkungan BP
• Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar
  Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan
  BP
• Keputusan Pimpinan BP ttg Standar Biaya Perolehan
  Informasi Publik
• Menyiapkan anggaran
• SOP Melayani Informasi SOP Menangani Keberatan
  dan Sengketa Informasi
• Membentuk KI Provinsi bagi Pemprov

9
Tujuan Peraturan SPOLIP

• Memberikan standar di Badan Publik (BP) dalam
  melaksanakan pelayanan informasi publik
• Meningkatkan pelayanan informasi publik di
  lingkungan BP untuk menghasilkan layanan
  informasi publik yang berkualitas
• Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk
  memperoleh akses informasi publik
• Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan
  keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur
  dan diharapkan UU KIP.

10
Hal-hal yang Perlu Termuat dalam Peraturan SPOLIP

• Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai
  PPID
• Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai
  pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
• Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, dan
  kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari
  satu PPID
• Kejelasan tentang pejabat yang menduduki
  kedudukan sebagai atasan PPID yang
  bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas
  keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi

11

• Standar layanan informasi publik
• Tata cara pengelolaan keberataan di lingk
  internal BP
• Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang
  layanan informasi publik.

12
A. A
B. KLASIFIKASI INFORMASI
13
Prinsip Dasar Informasi di Lingkungan BP
seluruhnya terbuka selain yang dikecualikan
1

• Pasal 2 UU KIP
• Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan
  dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi
  Publik.
• Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat
  dan terbatas.
• Informasi Publik yang dikecualikan
• bersifat rahasia
• sesuai dengan UndangUndang,
• sesuai kepatutan, kepentingan umum
• didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi
  yang timbul apabila suatu informasi diberikan
  kepada masyarakat serta
• setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa
  menutup Informasi Publik dapat melindungi
  kepentingan yang lebih besar daripada membukanya
  atau sebaliknya.

Terbuka
Dikecualikan (Pasal 6 dan Pasal 17) Kerahasiaan
Mendasar
14
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK MENURUT UU 14 TAHUN
2008
DIUMUMKAN BERKALA
Pasal 9 UU KIP
TERBUKA
DIUMUMKAN SERTA MERTA
Pasal 10 UU KIP
TERSEDIA SETIAP SAAT
Pasal 11 UU KIP
BERDASARKAN PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK
Pasal 22 UU KIP
RAHASIA NEGARA
Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP
DIKECUALI-KAN
RAHASIA PRBADI
Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP
RAHASIA BISNIS
Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP
15
Kategori Informasi Publik

• Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
  secara berkala
• Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
  
• Informasi yang wajib tersedia setiap saat
• Informasi yang dikecualikan

16
Kategori-1

• Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik
• Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan
  publik
• Informasi mengenai laporan keuangan
• Informasi lain yang diatur dalam peraturan
  perundang-undangan

Cakupan Kedalamanya diatur dalam PERKI No
1/2010 menjadi 10 jenis informasi
17
Kategori-2

• Informasi yang kalau tidak diberikan dapat
  mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
  umum.

18
Jenisnya

• Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang
  banyak dan ketertiban umum
• Bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan
  karena faktor alam, hama penyakit tanaman,
  epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian
  antariksa atau benda-benda angkasa
• Keadaan bencana non-alam seperti kegagalan
  industri atau teknologi, dampak industri, ledakan
  nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan
  keantariksaan
• Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik
  sosial antar kelompok atau antar komunitas
  masyarakat dan teror
• Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber
  penyakit yang berpotensi menular
• Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh
  masyarakat
• Rencana gangguan terhadap utilitas publik

19

• Mengumumkan dan mewajibkan pihak penerima izin
  atau perjanjian kerja untuk melaksanakan
  pengumuman informasi serta merta yang
  sekurang-kurangnya meliputi
• Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat
  ditimbulkan
• Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik
  masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang
  menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan
  Publik
• Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan
  darurat terjadi
• Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan
  darurat terjadi
• Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang
  ditimbulkan
• Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang
  berwenang

20
Kategori-3

• Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di
  bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi
  yang dikecualikan
• Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya
• Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen
  pendukungnya
• Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya
  perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik
• Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga
• Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat
  Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
• Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang
  berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan/atau
• Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
  sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

Cakupan Kedalamanya diatur dalam PERKI No
1/2010 menjadi 17 jenis informasi
21
Kategori-4

• Informasi yang bersifat rahasia, yang tidak dapat
  begitu saja diumumkan atau diberikan kepada
  pemohon dengan alasan tertentu sebagaimana diatur
  dalam UU KIP.
• Tata cara pengecualiannya diatur dengan melihat
  tatacaranya dalam PERKI No 1/2010 pasal 16 18.

22
Pengecualian Informasi di BP

• Pasal 6 UU KIP
• Badan Publik berhak menolak memberikan informasi
  yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
  peraturan perundangundangan.
• Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi
  Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan
  peraturan perundangundangan.
• Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh
  Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  adalah
• a. informasi yang dapat membahayakan negara
• b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan
  perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
  sehat
• c. informasi yang berkaitan dengan hakhak
  pribadi
• d. informasi yang berkaitan dengan rahasia
  jabatan dan/atau
• e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai
  atau didokumentasikan.

23
Struktur Pengecualian dalam UU KIP

• Bersifat rahasia,
• Sesuai dengan UU
• Sesuai kepatutan, Kptg umum
• Uji Konsekuensi
• Uji Kepentingan Publik

Pasal 2
Pasal 6 ayat 3 huruf a-c
Pasal 17 huruf a-i (Konsekuensi)
Keterangan RN Rahasia Negara RB Rahasia
Bisnis RP Rahasia Pribadi
Jenis Kerahasiaan
Konsekuensi yang ditimbulkan
24
Jenis Kerahasiaan dalam UU KIP, .
Satu Informasi yang dikecualikan bisa mengandung
lebih dari satu jenis kerahasiaan (multiple
secrecy)

• RAHASIA
• NEGARA
• 17a
• 17c-f
• 17i

• RAHASIA
• PRIBADI
• 17g
• 17h

• RAHASIA
• BISNIS
• 17b

25
Tahapan Uji Konsekuensi
1. Mengidentifikasi informasi dan melakukan
klarifikasi Untuk memperjelas tujuan dan
informasi apa yang sesungguhnya mereka minta,
sehingga dapat diketahui dokumen mana yang dapat
digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut. 2.
Menganalisa konsekuensi yang ditimbulkan.
Mengidentifikasi ketentuan legal yang mengatur
pengecualian dan menelusuri konsekuensi yang
ditimbulkan berdasarkan pasal 17 UU KIP. Beberapa
hal penting yang termasuk dalam tahapan ini
adalah a. menguraikan pernyataan kerahasiaan
derivatif dan multiple secrecy. b. memanfaatkan
pendapat ahli jika diperlukan. 3.
Mengidentifikasi ketentuan korektif (jika ada).
Dalam beberapa hal suatu informasi masuk kategori
dikecualikan namun terdapat perlakuan khusus
untuk subjek hukum atau situasi tertentu
berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan
tersebut dapat disebut sebagai pengecualian atas
pengecualian. 4. Merumuskan kesimpulan.
Kesimpulan dari hasil analisis mencakup dua hal
a. informasi tersebut termasuk informasi yang
dikecualikan atau sebaliknya. b. alasan legal
yang menjadi dasar hukum.
Konsekuensi adalah akibat yang diduga akan timbul
jika informasi diberikan sehingga bisa
menggagalkan tujuan dari pengecualian (prejudice
based exemption). Konsekuensi ditetapkan pada
pasal 17 UU KIP.
26
Rahasia Negara

• Informasi yang apabila diberikan dapat
• menghambat proses penyelidikan dan penyidikan
  suatu tindak pidana
• mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,
  dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak
  pidana
• mengungkapkan data intelijen kriminal dan
  rencanarencana yang berhubungan dengan
  pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan
  transnasional
• membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak
  hukum dan/atau keluarganya dan/atau
• membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau
  prasarana penegak hukum.

27
Rahasia Negara

• Apabila informasi diberikan dapat mengungkap
• informasi tentang strategi, intelijen, operasi,
  taktik dan teknik yang berkaitan dengan
  penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
  negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan
  dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan
  ancaman dari dalam dan luar negeri
• dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen,
  operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan
  penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan
  negara yang meliputi tahap perencanaan,
  pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi
• jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi
  kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan
  sistem pertahanan dan keamanan negara serta
  rencana pengembangannya
• gambar dan data tentang situasi dan keadaan
  pangkalan dan/atau instalasi militer
• data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan
  negara lain terbatas pada segala tindakan
  dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat
  membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik
  Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer
  dengan negara lain yang disepakati dalam
  perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat
  rahasia
• sistem persandian negara dan/atau
• sistem intelijen negara.

28
Rahasia Negara

• Apabila dibuka dapat mengungkap kekayaan alam
  Indonesia.

29
Rahasia Negara

• Apabila dibuka dapat mengungkap
• rencana awal pembelian dan penjualan mata uang
  nasional atau asing, saham dan aset vital milik
  negara
• rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga,
  dan model operasi institusi keuangan
• rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman
  pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau
  pendapatan negara/daerah lainnya
• rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau
  properti
• rencana awal investasi asing
• proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi,
  atau lembaga keuangan lainnya dan/atau
• halhal yang berkaitan dengan proses pencetakan
  uang.

30
Rahasia Negara

• Apabila dibuka dapat mengungkap
• posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan
  telah diambil oleh negara dalam hubungannya
  dengan negosiasi internasional
• korespondensi diplomatik antar negara
• sistem komunikasi dan persandian yang
  dipergunakan dalam menjalankan hubungan
  internasional dan/atau
• perlindungan dan pengamanan infrastruktur
  strategis Indonesia di luar negeri

31
Rahasia Negara

• Apabila dibuka dapat
• mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran
  dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran
  gagasan sehubungan dengan proses pengambilan
  keputusan
• menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya
  pengungkapan secara prematur
• mengganggu keberhasilan dalam suatu proses
  negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

32
Rahasia Pribadi

• Apabila diberikan dapat mengungkap
• Akta otentik dan wasiat seseorang.
• Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
• Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
  kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
• Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening
  bank seseorang.
• Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
  kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
  kemampuan seseorang dan/atau
• Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
  berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
  formal dan satuan pendidikan nonformal.

33
Rahasia Pribadi

• Apabila diberikan dapat mengungkap
• Akta otentik dan wasiat seseorang.
• Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
• Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan
  kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
• Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening
  bank seseorang.
• Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan
  kapabilitas, intelek-tualitas, dan rekomendasi
  kemampuan seseorang dan/atau
• Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
  berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan
  formal dan satuan pendidikan nonformal.

Rahasia Bisnis

• Apabila diungkap dapat
• Mengganggu perlindungan terhadap hak atas
  kekayaan intelektual (HAKI).
• Mengganggu perlindungan persaingan usaha yang
  sehat (rahasia dagang).

34
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Kategori Ringkasan Isi Infor-masi Pejabat/ Unit/Satker yg Mengu-asai Penanggung-jawab Pem-buatan/Pe-nerbitan In-formasi Waktu Tempat Pembuatan Informasi Format In-formasi yang Tersedia Dasar/Alas-an Penge-cualian Masa Re-tensi
Umum
Khusus

• Catatan
• Kategori umum Semua dokumen informasi yang
  setiap unit memilikinya (Misal
  Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar
  Inventaris, Aset, dll
• Kategori Khusus Dokumen informasi yang sesuai
  tupoksi

35
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
No Nama Dokumen Ringkasan Isi Informasi Pejabat/ Unit yg Menguasai Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi Waktu Tempat Pembuatan Informasi Format Informasi yang Tersedia Jangka Waktu Penyim-pan
1. Kepgub
2. DIPA
3. RKA-L
4. Dst
36
A. A
C. PPID Struktur Tupoksi
37
Tanggungjawab, Tugas, dan Wewenang PPID

• Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan
  pengamanan informasi
• Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yg
  berlaku
• Penetapan prosedur operasional penyebarluasan
  informasi publik
• Pengujian konsekuensi
• Pengklasifikasian informasi dan/atau
  pengubahannya
• Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah
  habis jangka waktu pengecualiannya sbg informasi
  publik yang dapat diakses dan
• Penetapan pertimbangan tertulis atau setiap
  kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
  orang atas informasi publik

38
... lanjutan

• PPID

• PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan
  pelayanan informasi yang meliputi proses
  penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan
  pelayanan informasi.
• Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
  PPID berwenang
• Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di
  badan publik dalam melaksanakan pelayanan
  informasi publik
• Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik
  atau tidak
• Menolak permohonan informasi secara tertulis
  apabila informasi yang dimohon termasuk informasi
  yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan
  serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara
  bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas
  penolakan tersebut.
• Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas
  informasi di bawah wewenang dan koordinasinya
  untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan
  daftar informasi secara berkala
  sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam
  hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional
  dan/atau petugas informasi

39
PPIDPejabatPengelola Informasidan Dokumentasi
Contoh Model-1

• PPID Utama
• Mengkordinir seluruh kegiatan pengelolaan dan
  pelayanan informasi
• Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan
  atas persetujuan pimpinan badan Publik
• Tim Pertimbangan
• Menyepakati daftar informasi yang dikecualikan
  sebagai acuan PPID dalam melaksanakan tugasnya
• PPID Pelaksana
• Mengelola pelayanan informasi di lingkungan
  satuan kerja/unit pelayanan teknis masing-masing
• Dibantu oleh petugas informasi sesuai kebutuhan.
• Hanya mengelola informasi yang terbuka
• Pusat Data dan Informasi
• Memberikan dukungan sistem informasi
• Biro Hukum
• Memberikan dukungan teknis pelaksanaan uji
  konsekuensi
• Mewakili badan publik dalam penyelesaian sengketa

40
Model-1 Versi Lain STRUKTUR PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI
PEMBINA Menteri
Tim Pertimbangan
PPID Utama Sesmen
Atasan PPID Pelaksana Setmen
Atasan PPID Pelaksana Kepala Badan
Atasan PPID Pelaksana Deputi/Dirjen
Atasan PPID Pelaksana Inspektorat
PPID Pelaksana Ka Biro
PPID Pelaksana Ses Badan
PPID Pelaksana Ses Deputi/Dirjen
PPID Pelaksana Ses Inspektorat
Pelaksana Kabag/Kabid Pejabat Fungsiona
Pelaksana Kabag/Kabid Pejabat Fungsiona
Pelaksana Kabag/Kabid Pejabat Fungsiona
Pelaksana Kabag/Kabid Pejabat Fungsiona
41
Model-2 STRUKTUR PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI
MENTERI
SESMENTERI / Atasan PPID
Tim Pertimba-ngan
PPID UTAMA Eselon II
TINGKAT KEMENTERIAN
Dok dan Arsip
Pengaduan Penyelesaian Sengketa Info
Pengelola-an Info
Pelaya-nan Info
PPID Pelaksana
TINGKAT UNIT
Pengaduan Penyelesaian Sengketa Info
Dok dan Arsip
Pengelola-an Info
Pelaya-nan Info
42
A. A
D. Cara Melayani Informasi
43
Prinsip Layanannya

• 1. CMA Cepat, Murah, Akurat.
• 2. Bisa sentralisasi dan/atau desentralisasi
  menurut tingkatan kompleksitas badan publiknya

Cara BANK memberikan layanan jasa perbankan dapat
dicontoh bagaimana Badan Publik memberikan
layanan jasa informasi
44
Infrastruktur yang Diperlukan

• Meja (Desk) Informasi, lengkap dengan form2nya
  (form permohonan informasi, form pengajuan
  keberatan, buku register permohonan informasi,
  buku register pengajuan keberatan pemohon
  informasi)
• Petugas Informasi yang cukup
• Papan Pengumuman
• Website

PUBLIC INFORMATION SERVICE CENTER (PUSAT LAYANAN
INFORMASI PUBLIK)
45
Cara Mendapatkan Informasiuntuk layanan
informasi berdasarkan permintaan
2
46
A. A
E. Peran Komisi Informasi
47
Komisi Informasi diperlukan jika terjadi dispute
3
Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan UndangUndang Keterbukaan
Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan
informasi publik dan menyelesaikan sengketa
informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah
penyelesaian sengketa informasi publik antara
para pihak melalui bantuan mediator komisi
informasi (hanya untuk informasi yang tidak
dikecualikan). Ajudikasi adalah proses
penyelesaian sengketa informasi publik antara
para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
Komisi Informasi
Pengabaian terhadap putusan Ajudikasi Komisi
Informasi terhitung 14 hari kerja sejak
diputuskan sama dengan menerima putusan.
48
Tugas dan Kewenangan Komisi Informasi

• Pasal 26 ayat (1)
• Komisi Informasi bertugas
• Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan
  penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui
  Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang
  diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik
  berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam
  UndangUndang ini
• Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi
  Publik dan
• Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
  teknis
• Pasal 27 ayat (1)
• Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi
  memiliki wewenang
• a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak
  yang bersengketa
• b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang
  dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk
  mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan
  Sengketa Informasi Publik
• c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat
  Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai
  saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi
  Publik
• d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar
  keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi
  penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan
• e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik
  sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi
  Informasi.

49
Dasar Pengajuan Sengketa Sengketa didaftarkan ke
Komisi Informasi oleh pemohon jika terjadi
penolakan atas keberatan atau keberatan tidak
ditanggapi.

• Pasal 35 UU KIP
• (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat
  mengajukan keberatan secara tertulis kepada
  atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
  Dokumentasi berdasarkan alasan berikut
• a. Penolakan atas permintaan informasi
  berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana
  dimaksud dalam Pasal 17
• b. Tidak disediakannya informasi berkala
  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
• c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
• d. Permintaan informasi ditanggapi tidak
  sebagaimana yang diminta
• e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
• f. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau
• g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang
  diatur dalam UndangUndang ini.
• (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan
  secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

50
Sanksi dalam UU KIP
4

• Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak,
  menghilangkan dokumen yang dilindungi negara
  dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana
  2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta
  (Pasal 53)
• Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberi
  kan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th
  penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun
  penjara dan denda maksimal 20 juta untuk
  kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan
  ekonomi nasional (Pasal 54)
• Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau
  menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang
  lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda
  maksimal 5 juta (Pasal 55)
• Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.

• Sengaja menggunakan informasi secara melawan
  hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda
  maksimal 5 juta (Pasal 51)
• Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus
  diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan
  serta merta yang mengakibatkan kerugian orang
  lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda
  maksimal 5 juta (Pasal 52)

51
Beberapa Hasil Pembahasan di 2010

• Dalam rapat pertemuan antara perwakilan dari MA
  dan Kepolisian dan Kejaksaan disepakati untuk
  ditindaklanjuti dengan perumusan MOU yang isinya
  antara lain (terkait dengan peran kepolisian)
• Jika masyarakat mengadukan secara langsung ke
  kepolisian atas perlakuan yang tidak sesuai
  dengan UU KIP, kepolisian akan menyarankan mereka
  untuk menempuh penyelesaian melalui komisi
  informasi terlebih dahulu.
• Jika putusan Komisi Informasi telah berkekuatan
  hukum tetap, namun tidak dilaksanakan oleh Badan
  Publik, masyarakat pemohon yang dirugikan dapat
  mengadukannya ke kepolisian dengan menyertakan
  putusan Komisi Informasi sebagai bukti formil.

Pasal 4 ayat (4) UU KIP Setiap Pemohon
Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke
pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi
Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai
dengan ketentuan UndangUndang ini
52
Terimakasih,
53
Alamat Kantor KI Pusat

• Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat
• Telp/Faks 021-34830757
• Website www.komisiinformasi.go.id