REFLEKSI PENGUSAHAAN HUTAN INDONESIA: KEMANA SISTEM PENGUSAHAAN HUTAN KITA AKAN DIARAHKAN?

1
REFLEKSI PENGUSAHAAN HUTAN INDONESIA KEMANA
SISTEM PENGUSAHAAN HUTAN KITA AKAN DIARAHKAN?

• Oleh
• BAMBANG WIDYANTORO

2
Land Use in Indonesia
3
Production Forest Area by Forest Condition
4
Forest Concessionaires in the Natural Production
Forest in 2007, by Company type
Source Data Strategis Kehutanan 2007
5
Total economic value of the Indonesia's forest in
US/ha/yr at 2002 prices
Simangunsong (2005)
6
Pengusahaan Hutan Indonesia

• Sistem IUPHHK (HA dan HTI), mengandalkan kekuatan
  modal yang besar, Koperasi belum mampu
• IUPHHK (HTR dan HTI skala kecil) mengguna-kan
  modal pinjaman dari BLU-BPPH (Satker Dephut)
  melalui bank konvensional BRI dgn bunga ?
  masyarakat terbebani dan Koperasi banyak belum
  siap
• HTR Pola Mandiri belum banyak yang tertarik Pola
  Developer, BUMN belum berminat Pola Kemitraan
  terganjal penguasaan aset

7

• IUPHHK (Hkm), harus Koperasi
• IUPHKm, masyarakat lebih antusias
• Model Kemitraan antara Community-Private
• Sharing benefit belum setara, masyarakat hanya
  menerima fee (royalty)
• Keputusan masih dominan oleh pemegang IUPHHK (HA
  dan HT)
• Perusahaan menengah-besar enggan menjadi avalis
  dalam HTR
• Masyarakat belum berdaya, sehingga belum siap
  akses ke bank
• Dikhawatirkan pengusaha besar-menengah menekan
  harga

8
Kelompok Usaha Bersama dan Koperasi Tani Hutan

• Diawali dengan modal yang sangat kecil
• Masyarakat sekitar hutan belum terdidik dengan
  pola bisnis
• Kerjasama dengan IUPHHK dilandasi dengan MoU
  (akad)
• Usaha terbatas pada skala kecil (land-clearing
  manual, persemaian/ pembibitan, penanaman,
  pemeliharaan, penebangan, penyaradan dari TT ke
  TPn)
• Pengangkutan kayu dari TPn ke Logpond masih
  bersifat perorangan.

9
Peranan CU dan Ekonomi Syariah

• CU (Credit Union Koperasi Kredit)
• Mengandalkan bisnis kepercayaan antar anggotanya
• Belum banyak bergerak pada pinjaman untuk
  investasi, masih sangat konsumtif
• Sistem pelaksanaan mirip dengan bank
  konvensional
• Promosi sebagai jembatan pinjaman untuk bisnis
  sektor kehutanan

10

• Ekonomi Syariah utk Kehutanan
• Belum banyak dikenal di kalangan masyarakat
• Transaksi ekonomi bdsk sektor riil
• Sistem menganut bagi hasil dan bagi risiko
• SKB Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan
  tentang pinjaman dana bergulir untuk pembangunan
  hutan (HTI skala kecil dan HTR) memung-kinkan
  menggunakan sistem syariah
• Pedoman dengan sistem syariah belum diatur (MoU
  belum ada).

11
Tantangan

• Menerapkan Ekonomi syariah dlm mengang-kat harkat
  dan martabat masyarakat di sekitar hutan (peran
  koperasi tani hutan?)
• Memberdayakan masyarakat di sekitar hutan dalam
  turut serta membangun hutan
• Profesional (ahli) kehutanan dlm mengem-bangkan
  UM skala kecil-menengah agar tidak di bawah
  naungan majikan
• Menyelenggarakan pengurusan dan peng-kelolaan
  kehutanan dalam menerapkan good governance menuju
  prinsip-prinsip ekonomi syariah di Indonesia.
• Mendorong sektor riil usaha bidang kehutanan
  dengan dukungan moneter yang bersyariah.

12
Arah Filosofis dan Kebijakan

• Pro-poor, pro-job, dan pro-growth melalui
  penguatan usaha kecil-menegah dan koperasi
• Prinsip keseimbangan (sosial dan lingkungan) dan
  keadilan dalam benefit-sharing dan riil
• Mendorong penggunaan bank syariah (sistem bagi
  hasil, bagi risiko dan porsi manajemen).

13
Ekonomi Kapitalisme Solialisme vs Ekonomi
Syariah dan Ekonomi Pancasila
14
Ekonomi Konvensional

• Kursyid (2001) mengkritik tajam terhadap ekonomi
  kapitalis.
• Paradigma ekonomi konvensional bercirikan
• Ada upaya melepaskan ilmu ekonomi dari semua
  kaitan transendental dan kepeduli-an etika, agama
  dan nilai-nilai moral
• Pendekatan yang sangat sekuler dan ber-orientasi
  pada duniawi, posivistik dan pragmatis
• Ilmu ekonomi berkembang sebagai sebuah disiplin
  yang semata-mata mengitari pusat kepentingan
  diri, usaha pribadi, mekanisme pasar dan motif
  mencari keuntungan semata.

15

• Ekonomi kapitalis-sosialis menda-sarkan pada
  filsafat materialisme sekulerisme
• Kapitalisme modern dibangun dengan monetary-based
  economy (investasi spekulatif, termasuk transaksi
  maya), bukan real-based economy (berupa kegiatan
  inves-tasi, dengan mendorong sektor riil atau
  perdagangan nasional, regi-onal dan internasional)

16
Dampak Krisis Ekonomi

• Kemiskinan struktural yang parah
• Angka pengangguran yang meledak
• Ketimpangan distribusi pendapatan
• Ketimpangan pembangunan antar daerah
• Konsentrasi kepemilikan aset produktif oleh
  konglomerat
• Beban utang luar negeri
• Penjajahabn ekonomi nasional oleh kekuatan asing.

17
Sifat Dasar Kapitalisme

• Kurang seimbang dan kurang adil karena visi dan
  misinya hanya meng-utamakan pemilik modal.
• Pemilik modal sebagai motor peng-gerak,
  inisiator, pemimpin dan otomatis sebagai penerima
  profit.
• Tenaga kerja dan profesionalisme harus di bawah
  naungannya.

18
Ekonomi Syariah

• Menempatkan aspek transendental
• Menonjolkan aspek moral, ekonomi yang adil,
  melarang bunga dan spekulasi (transaksi
  derivatif)
• Uang bukan sebagai komoditas
• Mendorong pertumbuhan sektor riil, tidak
  memisahkannya dengan sektor moneter.

19
Sistem Ekonomi Pancasila
No Emil Salim Mubyarto Sumitro Djojohadikusumo
I Mengenal etika dan moral Ransangan ekon, sosial dan moral Hidup dekat dgn Tuhan YME
II Titik berat kemanusiaan Merata sosial (egalitarian) Kurangi dan brantas miskin
III Adil bagi semua lepas dari RAS Nasionalisme dlm kebijakannya Kebij. bdsk persa-tuan bangsa ke-satuan negara
IV Bermuara pd demokrasi ekon dan politik Koperasi mrpk soko guru perekonomian Rakyat berperan aktif dalam usaha pembangunan
V Social equity dlm proses pembangunan Seimbang antara renc pusat dan daerah Bagi hasil merata antar gol, daerah dan kota/desa
20
Pemilikan Alat-alat Produksi dan Sifat
Pembentukan Harga
Sektor Pemilikan Sifat Pembentukan Harga
Pertanian Petani utk beras, negara dan swasta untuk tan. ekspor Pengaruh negara dominan (BULOG dan Deptan)
Pertambangan Negara dan swasta (asing) Hrg dunia utk ekspor neg. utk DN
Industri Manufaktur Swasta dan Negara Sebagian neg, seb. mekanisme pasar terbatas
Konstruksi Swasta dan Negara Negara berpengaruh melalui APBN
21
Lanjutan
Sektor Pemilikan Sifat Pembentukan Harga
Perdagang-an Swasta dan Negara Seb. Mekanisme pasar, seb. Negara melalui rente ekon
Adm.Negara Negara Negara
Perbankan Negara dominan (80) dan swasta BI dominan sebgian mekanisme pasar berlaku (informal)
Jasa-jasa lainnya Swasta dan Negara Pengaruh negara dan seb. Mek pasar
Sektor-sektor lainnya Swasta dan Negara Seb. Mek. psr seb. Pengaruh negara
Sumber Sjahrir (1987 h. 163)
22
Koperasi vs Kapitalis

• Prinsip-prinsip Koperasi
• Keterbukaan
• Keadilan
• Penghormatan thd kemanusiaan
• Otonomi
• Kebebasan mengemukakan pendapat
• Pendidikan anggota
• Kerjasama aktid antar sesama koperasi

23

• Kapitalis
• Semi terbuka tertutup
• Keadilan berdasarkan modal
• Penghormatan atas modal
• Kebebasan hanya dimiliki oleh majikan
• Tidak bebas, karena suara ditentukan oleh
  besarnya modal
• Pendidikan sangat dibatasi
• Persaingan antar perusahaan untuk saling
  menjatuhkan.

24
Diskusi

• Bagaimana seharusnya sistem pengusaha-an hutan
  diterapkan di Indonesia?
• Mampukah koperasi-koperasi tani hutan di
  Indonesia sebagai wujud ekonomi syariah berperan
  lebih aktif dalam pengelolaan hutan? Dan
  bagaimana upaya mendorong-nya supaya sukses dan
  mandiri?
• Dapatkah ekonomi Pancasila mengkoreksi sistem
  ekonomi kapitalis, khususnya di sektor kehutanan
  Indonesia?
• Bagaimana pola kemitraan (pemberdayaan
  masyarakat) seharusnya diterapkan pada kerjasama
  antara pengusaha menengah-besar bidang kehutanan
  dan kecil (masyarakat di sekitar hutan)?

25
terima kasih