KEBIJAKAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL LABORATORIUM LINGKUNGAN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – KEBIJAKAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL LABORATORIUM LINGKUNGAN PowerPoint presentation | free to download - id: 737422-ZTg3Y



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

KEBIJAKAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL LABORATORIUM LINGKUNGAN

Description:

Title: KEBIJAKAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL LABORATORIUM LINGKUNGAN Author: kapus Last modified by: user Created Date: 8/26/2013 12:37:10 PM – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:4
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 5 December 2018
Slides: 19
Provided by: kap102
Learn more at: http://www.ppejawa.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: KEBIJAKAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL LABORATORIUM LINGKUNGAN


1
KEBIJAKAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL
LABORATORIUM LINGKUNGAN
  • PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
  • DEPUTI BIDANG PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN
    DAN PENINGKATAN KAPASITAS
  • KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
  • 2013

2
Dasar Kebijakan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan
3
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 63 ayat (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang
huruf w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan.
huruf x. mengembangkan sarana dan standar laboratirum lingkungan hidup.
4
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 63 ayat (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah propinsi bertugas dan berwenang
huruf q memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
5
PP. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Prov dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota PP. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Prov dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota PP. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Prov dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota PP. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Prov dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Sub Sub Bidang Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
18. Laboratorium Lingkungan Penetapan kebijakan di bidang laboratorium lingkungan. Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
18. Laboratorium Lingkungan Pembinaan dan pengawasan terhadap laboratorium lingkungan Pembinaan laboratorium lingkungan.
6
Peraturan Menteri Negara LH No. 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan Peraturan Menteri Negara LH No. 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan
Pasal 10 ayat (1) Menteri melakukan pembinaan laboratorium secara nasional terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
Pasal 10 ayat (2) Gubernur melakukan pembinaan laboratorium yang berada diwilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
Pasal 4 ayat (3) Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi, laboratorium harus memenuhi ISO/IEC 17025 edisi termutakhir tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dan Persyaratan tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
7
Peraturan Menteri Negara LH No. 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan Peraturan Menteri Negara LH No. 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan
Pasal 1 angka 1 Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
Pasal 1 angka 3 Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan
Pasal 1 angka 4 Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
8
Peran Laboratorium Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
pemantuan pelaksanaan amdal dan UKL-UPL
pemantauan dalam rangka pemantauaan penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan izin lingkungan
pemantauan dalam rangka pemantauan penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangan undangan
pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka penetapan status mutu lingkungan (air sungai, danau, laut dan udara ambien)
pemantauan kualitas udara emisi sumber bergerak dan sumber tidak bergerak
9
Peran Laboratorium Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
pengujian limbah B3 (uji karakteristik, uji toksikologi dan uji TCLP, dll)
pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup
pemantauan kualitas lingkungan dalam rangka penegakan hukum (penanganan kasus pencemaran lingkungan)
10
Strategi Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Daerah
Pembinaan Laboratorium Lingkungan oleh PUSARPEDAL dan PPE kepada Laboratorium Lingkungan Propinsi /Kabupaten /Kota sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 20010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup
Pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/Kota melalui Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada BLH Propinsi
Menetapkan dan meningkatkan kapasitas Tim Pembina Laboratorium Lingkungan di setiap Propinsi
Menyelenggarakan program uji profisiensi bagi laboratorium yang dibina untuk mengetahui tingkat kinerja nya
Melakukan percepatan pembinaan laboratorium menuju laboratorium terakreditasi melalui penunjukkan laboratorium sebagai pilot project mulai tahun 2014
11
Strategi Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Daerah
Menetapkan jabatan fungsional bagi personil laboratorium lingkungan melalui Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
Pengembangan Program Hibah Akreditasi Laboratorium melalui pendanaan yang diberikan kepada laboratorium lingkungan Propinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
12
MATERI PEMBINAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Teknis Pengambilan contoh uji dan pengujian/analisis parameter kualitas lingkungan Pemantauan kualitas lingkungan Pemeliharaan, perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium (K3) Pengelolaan limbah laboratorium
Sistem manajemen mutu laboratorium Pemahaman dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai ISO/IEC 17025 Audit internal sesuai ISO/IEC 17025 Penyusunun dokumen sistem manajemen mutu laboratorium Validasi metode pengujian parameter kualitas lingkungan Pengendalian mutu dan jaminan mutu pengujian parameter kualitas lingkungan Estimasi ketidak pastian pengujian parameter kualitas lingkungan Uji profisiensi atau Uji Banding Laboratorium
13
  • PERSYARATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
  • Pasal 4 ayat (1) PERMEN LH 06/2009
  • Sertifikat akreditasi sebagai laboratorium
    pengujian dengan lingkup parameter kualitas
    lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga
    akreditasi yang berwenang
  • Identitas registrasi yang diterbitkan oleh Menteri

14
Persyaratan Memperoleh Sertifikat Akreditasi
Pasal 4 ayat (3) PERMENLH 06/2009
  • Memenuhi ISO/IEC 17025 2005 tentang
    Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium
    Pengujian Laboratorium Kalibrasi dan
  • Memenuhi Persyaratan tambahan pada Lampiran I
    PERMENLH 06/2009
  • Mekanisme penilaian kesesuaian melalui Proses
  • ASESMEN GABUNGAN KLH - KAN

15
PERSYARATAN PERMOHONAN AKREDITASI LABORATORIUM
LINGKUNGAN
  • Memenuhi jumlah minimal parameter kualitas
    lingkungan yang akan diakreditasi
  • Mengisi formulir FPA.03.01b. Rev.1
  • Menyampaikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
    untuk audit kelayakan (website www.bsn.go.id)

16
Jumlah Minimum Parameter yang akan diakreditasi
Berdasarkan Kriteria Media yang akan dianalisis
No Media Jml Min. Parameter yg dipersyaratkan PP terkait
1 air 5 prm pengujian (1 prm lapangan, 4 prm lab) PP 82/2001 dan KepMen 51/1995
2 udara (ambien) 1 prm pengujian PP 41/1999
3 udara (emisi sumber tidak bergerak) 3 prm pengujian KepMen 13/1995
4 udara (emisi sumber bergerak) 3 prm pengujian KepMen 52/2006
5 kebisingan getaran 1 prm pengujian KepMen 48/1996
6 pengujian B3 dan limbah B3 1 prm pengujian PP 85/1999
7 media tanah untuk pengujian kerusakan tanah/lahan 1 prm pengujian PP 150/2000
8 biologi 1 prm pengujian
17
PERSYARATAN REGISTRASI
  • Mengisi formulir permohonan registrasi dengan
    menggunakan format seperti pada Lampiran II
    PERMENLH 06/2009
  • Copy salinan sertifikat akreditasi
  • Copy lampiran lingkup akreditasi parameter
    kualitas lingkungan yang diparaf oleh pejabat KAN

18
terima kasih
About PowerShow.com