KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN PowerPoint presentation | free to download - id: 737412-Yzg5Z



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN

Description:

Title: KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT Author: dinkes provinsi Last modified by: programdiklat Created Date: 8/23/2009 1:38:58 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:9
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 8 December 2018
Slides: 21
Provided by: dink5
Learn more at: http://www.lrckesehatan.net
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN


1
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARATDALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(DIKLAT) KESEHATAN
  • OLEH
  • KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
  • Dr Hj Alma Lucyati MKes, MSi, MHuk Kes
  • PADA
  • Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Program
    Pelatihan Kesehatan 2010 dan Perencanaan
    Pelatihan Tahun 2011
  • Batam, 17-19 Maret 2010

2
VISI
  • VISI PEMERINTAH PROV. JABAR TAHUN 2008-2013 DALAM
    TAHAPAN KEDUA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
    PROV. JABAR ADALAH
  • TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI,
    DINAMIS DAN SEJAHTERA

3
MISI
  1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang
    Produktif dan Berdaya Saing.
  2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional
    Berbasis Potensi Lokal
  3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas
    Infrastruktur Wilayah
  4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung
    Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan
  5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan
    Kualitas Demokrasi.

4
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
  • Misi 1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa
    Barat yang Produktif dan Berdaya Saing
  • Tujuan
  • Mendorong tingkat pendidikan, kesehatan,
    kompetensi kerja masyarakat Jabar
  • Menjadikan masyarakat Jabar yang Sehat, berbudi
    pekerti luhur serta menguasai iptek.

5
  • Strategi dan Kebijakan Bid. Kesehatan
  • Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan
    Anak
  • Mengembangkan sistem kesehatan
  • Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan
    pengendalian penyakit menular serta tidak menular
  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga
    kesehatan

6
Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, melalui
  • Pendidikan berkelanjutan
  • Bea siswa untuk pendidikan D1 ke D3 bagi 1000
    bidan di desa.
  • Diklat/pelatihan
  • Teknis
  • Fungsional
    BPTKM
  • Diklatpim Bandiklat Prov. Jabar

7
  • BALAI PELATIHAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
    (BPTKM) DINKES PROV JABAR, sebagai UPTD Dinkes
    Prov. Jabar, berdasarkan
  • Keputusan Gubernur No. 50/2002 tentang Tupoksi
    dan Rincian Tugas Pada UPTD dilingkungan Dinkes
    Prov. Jabar
  • TUPOKSI
  • MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
    DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
    TENAGA KESEHATAN DAN MASYARAKAT.

8
DASAR HUKUM
9
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
  • PP 38 TAHUN 2007
  • KEPMENKES RI NO 725/MENKES/SK/V/2003
  • KEPMENKES RI NO 922/MENKES/SK/X/2008
  • PERDA JABAR NO 10 TAHUN 2009
  • PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DIBIDANG KES
PEDOMAN TEKNIS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTA
URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA
KERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
10
RINCIAN URUSAN PROVINSI
Sub Bidang Sub-sub Bidang URUSAN BERDASAR PERDA 10
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.
11
Pengelolaan Diklat fungsional dan teknis skala
provinsi(Perda Jabar no 10 tahun 2009)
  • Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional
    standar nasional dan lokal.
  • Pembinaan diklat teknis dan fungsional.
  • Pengendalian diklat teknis dan fungsional melalui
    akreditasi pelatihan.
  • Evaluasi diklat tingkat provinsi.

12
Dasar Hukum Penyelenggaraan Diklat
  • 1. PP 101/2000
  • Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan
    oleh Lembaga Diklat Terakreditasi.
  • 2.Kep. Ka LAN RI 193/2001
  • Penyelenggaraan diklat fungsional diatur dalam
    pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh
    instansi jabatan fungsional dan diselenggarakan
    oleh lembaga diklat yang terakreditasi

13
  • Penyelenggaraan diklat teknis diatur dalam
    pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh
    instansi pembina jabatan teknis dan
    diselenggarakan oleh lembaga diklat yang
    terakreditasi.
  • 3.Kepmenkes 725/2003 tentang Pedoman
    Penyelenggaraan pelatihan di bidang kesehatan
  • ditetapkan bahwa pelatihan di bidang kesehatan
    diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan.

14
  • 4. Pergub No. 52/2005 tentang Jejaring
    Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
    Aparatur
  • Balai pelatihan pada dinas di lingkungan prov.
    Jabar, sesuai dgn tupoksi berwenang melaksanakan
    pelatihan teknis dan fungsional sesuai dgn
    kewenangannya.
  • SKPD selain Bandiklat dan Balai Pelatihan sesuai
    dgn tupoksinya dapat melaksanakan kegiatan
    peningkatan aparatur di lingkungan masing-masing
    melalui kegiatan orientasi, sosialisasi,
    lokakarya, seminar dan bimbingan teknis.
  • STTPP bagi diklat yang dilaksanakan oleh Balai
    Pelatihan yg terakreditasi ditandatangani oleh
    instansi Pembina teknis dan Kepala Balai.

15
  • KEGIATAN DIKLAT BIDANG KESEHATAN DILINGKUNGAN
    DINKES PROV. JABAR
  • BIDANG/SEKSI/PROGRAM BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN
    IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT
  • BIDANG BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN PENYUSUNAN
    PRIORITAS DIKLAT
  • PELATIHAN DILAKSANAKAN OLEH BPTKM
  • FASILITATOR WI BPTKM, PEJABAT STRUKTURAL,
    PROGRAMER KESEHATAN PROV. JABAR
  • SERTIFIKASI DIKLAT OLEH BPTKM

16
SOTK DINAS KESEHATANPERDA NO 21 TAHUN 2008
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT
UPTD GUDANG fARMASI
17
SEKSI-SEKSI PD BIDANG RKK
  • SEKSI LEGISLASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
    (LEGISJAKES)
  • SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA
    KESEHATAN (DITGUNAKES)
  • SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN (DITSARKES)

18
PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009(TUPOKSI SEKSI
AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
YANG BERHUBUNGAN DENGAN DIKLAT)
  • Melaksanakan fasilitasi pendidikan tenaga
    kesehatan
  • Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan dan
    fasilitasi pendidikan, pelatihan dan pengembangan
    bagi tenaga kesehatan

19
KEBIJAKAN DIKLAT JABARALUR PERENCANAAN,
PENGANGGARAN,KEGIATAN PELAKSANA
TRAINING NEED ASSESMENT
REKAP, ANALISA PEMILAHAN
KEGIATAN
PELAKSANA
USULAN
DIKLAT TEKNIS
BPTKM
PROGRAM
DIKLAT FUNGSIONAL
PROGRAM
PROGRAM
PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBINAAN DIKLAT
ORPROF
PROGRAM
DITGUNAKES
AKREDITASI PELATIHAN
BPTKM
EVALUASI DIKLAT
20
KEBIJAKAN DIKLAT JABARALUR PEMBIAYAAN
SUMBER BIAYA
JENIS PELATIHAN
KEGIATAN
PELAKSANA
BPTKM
DIKLAT TEKNIS
APBN
TOPDOWN
PROGRAM
DIKLAT FUNGSIONAL
APBD
ORPROF
USULAN PROGRAM
PEMBINAAN DIKLAT
PHLN
DITGUNAKES
AKREDITASI PELATIHAN
EVALUASI DIKLAT
About PowerShow.com