Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021 - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021

Description:

... tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; upah harian, upah mingguan, ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:210
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 31
Provided by: Yul88
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Pajak%20Penghasilan%20Pasal%2021


1
Pajak Penghasilan Pasal 21
2
Definisi
  • Pajak Penghasilan Pasal 21
  • pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
    honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya
    sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,
    dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh WP Orang
    Pribadi Dalam Negeri

3
Pemotong Pajak
  • Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan
    badan, baik merupakan pusat maupun cabang,
    perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang
    membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan
    pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai
    imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
    yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai
  • Bendaharawan atau pemegang kas Pemerintah

4
Pemotong Pajak
  • Dana pensiun, badan penyelenggara Jamsostek, dan
    badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan
    Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (PT
    Taspen).
  • Perusahaan, badan, dan BUT, yang membayar
    honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan
    sehubungan dengan kegiatan, jasa, yang dilakukan
    oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak
    Dalam Negeri ataupun Luar Negeri

5
Pemotong Pajak
  • Perusahaan, badan, dan BUT, yang membayarkan
    honorarium atau imbalan lain kepada peserta
    pendidikan, pelatihan, dan pemagangan
  • Penyelenggara kegiatan (termasuk badan
    pemerintah, organisasi termasuk organisasi
    internasional, perkumpulan, orang pribadi serta
    lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan)
    yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan
    dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang
    pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu
    kegiatan

6
Dikecualikan dari Pemotong Pajak
  • Badan Perwakilan Negara Asing
  • Organisasi Internasional yang Dikecualikan
    sebagai Pemotong Pajak PPh pasal 21
  • Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan
    kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
    semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk
    melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan
    bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau
    pekerjaan bebas.

7
Kewajiban Pemotong Pajak
  • Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau
    Kantor Penyuluhan Pajak
  • Menghitung PPh pasal 21 yang terutang untuk
    setiap bulan takwim dan memotongnya dari gaji
    karyawan
  • Menyetor pajak ke Bank persepsi atau PT Posindo
    menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
    selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim
    berikutnya
  • Melaporkan penyetoran yang dilakukan (walaupun
    nihil) ke kantor pelayanan pajak atau Kantor
    Penyuluhan Pajak setempat selambat-lambatnya
    tanggal 20 bulan berikutnya

8
Kewajiban Pemotong Pajak
  • Memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21
  • Pada saat pemotongan dilakukan untuk orang
    pribadi bukan pegawai tetap, penerima pensiun,
    THT, pesangon dan dana pensiun iuran pasti
  • 1 bulan setelah tahun kalender berakhir untuk
    pegawai tetap termasuk penerima pensiun bulanan
  • 1 bulan setelah pegawai berhenti bekerja atau
    pensiun dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja
    atau pensiun

9
Hak Wajib Pajak
  • Meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada
    Pemotong Pajak
  • Mengajukan Surat Keberatan kepada Dirjen Pajak
    bila PPh 21 yang dipotong tidak sesuai dengan
    peraturan yang berlaku
  • Mengajukan permohonan banding kepada Badan
    Peradilan Pajak

10
Kewajiban Wajib Pajak
  • Menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong
    pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga
  • Menyerahkan bukti pemotongan PPh 21 kepada
  • Kantor cabang baru, dalam hal pindah tugas
  • Tempat kerja baru, dalam hal pindah kerja
  • Dana pensiun, dalam hal pensiun
  • Menyerahkan SPT Tahunan PPh OP

11
Objek Pajak
  • penghasilan yang diterima atau diperoleh secara
    teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah,
    honorarium (termasuk honorarium anggota dewan
    komisaris atau anggota dewan pengawas), premi
    bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu,
    uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan
    anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan,
    tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan
    pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan
    pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang
    dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur
    lainnya dengan nama apapun

12
Objek Pajak
  • penghasilan yang diterima atau diperoleh secara
    tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem,
    gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,
    tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan
    penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak
    tetap
  • upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah
    borongan
  • uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang THT
    atau JHT, dan pembayaran lain sejenis
  • honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan
    dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea
    siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan
    sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
    yang dilakukan oleh WPDN

13
Objek Pajak
  • Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan
    lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh
    Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang
    pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang
    sifatnya terkait dengan uang pensiun yang
    diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda
    dan atau anak-anaknya
  • Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan
    lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh
    bukan WP atau WP yang dikenakan Pajak Penghasilan
    yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak
    Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus
    (deemed profit).

14
Non Objek Pajak
  • Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari
    perusahaan asuransi kesehatan, asuransi
    kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa,
    dan asuransi dwiguna. Berdasarkan pasal 4 ayat
    (3) huruf e UU PPh
  • Natura dan kenikmatan (Benefit in Kind BIK)
    lainnya yang diterima dari WP (pemberi kerja)
    yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan
    yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan
    khusus (deemed profit).

15
Non Objek Pajak
  • Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun
    yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
    dan iuran JHT yang dibayarkan kepada
    penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi
    kerja
  • Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan
    atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan
    Pemerintah
  • Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
    (3) huruf l UU PPh

16
Dasar Pengenaan Pajak
  • Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi
  • pegawai tetap
  • penerima pensiun berkala
  • pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar
    secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan
    yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender
    telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk wajib
    pajak sendiri
  • bukan pegawai (distributor multi level marketing
    atau direct selling, petugas dinas luar asuransi
    yang tidak berstatus sebagai pegawai, penjaja
    barang dagangan yang tidak berstatus sebagai
    pegawai, dan/atau penerima penghasilan bukan
    pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari
    pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan
    dalam 1 (satu) tahun kalender.

17
Dasar Pengenaan Pajak
  1. jumlah penghasilan yang melebihi bagian
    penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh
    Pasal 21 yang berlaku bagi pegawai tidak tetap
    yang menerima upah harian, upah mingguan, upah
    satuan, atau upah borongan, sepanjang penghasilan
    kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan
    kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk
    diri WP sendiri.
  2. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi
    penerima penghasilan selain penerima penghasilan
    sebagaimana di maksud pada poin 1 dan 2.

18
Perhitungan Pajak
  • Dengan menerapkan tarif pasal 17
    UU No. 36/2008 dikalikan PENGHASILAN BRUTO yang
    telah dikurangi dengan
  • Biaya jabatan (Biaya Pensiun)
  • Sebesar 5 x Penghasilan Bruto dengan batasan
    maksimum sebesar Rp 6.000.000 (2.400.000)
    (setahun) atau Rp 500.000 (200.000) (sebulan)
  • Iuran dana pensiun, Iuran THT, Jaminan Hari Tua
    (Jamsostek) yang dibayar karyawan
  • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

19
Penghasilan Tidak Kena Pajak
  • untuk diri pegawai - Rp 15.840.000
  • tambahan untuk pegawai yang kawin -
    Rp 1.320.000
  • tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
    dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta
    anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya,
    paling banyak 3 orang - Rp 1.320.000
  • Tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya
    digabung dengan penghasilan suami - Rp 15.840.000

20
Penghasilan Tidak Kena Pajak
  • Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan
    adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal
    tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya
    sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang
    menjadi tanggungan sepenuhnya
  • Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan
    tertulis dari Pemerintah Daerah setempat
    (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya
    tidak menerima atau memperoleh penghasilan,
    diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp 1.320.000
    setahun dan ditambah PTKP untuk keluarganya

21
Penghasilan Tidak Kena Pajak
  • PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal
    tahun takwim.
  • Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di
    Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya
    PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada
    awal bulan dari bagian tahun takwim yang
    bersangkutan

22
Tarif Pasal 17
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000 5
di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15
di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25
di atas Rp 500.000.000 30
23
Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap
  • Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa
    produksi, tantiem, gratifikasi,bonus, premi,
    tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam
    itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya
    dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21
    dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut
  • dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur
    yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan
    tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan
    sebagainya (penghitungan pertama)

24
Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap
  • dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur
    yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi,
    dan sebagainya (penghitungan kedua).
  • selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan
    pertama (dengan penghasilan tidak teratur) dan
    penghitungan kedua (tanpa penghasilan tidak
    teratur) adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan
    tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan
    sebagainya

25
Kasus
  • Bapak Agung, manajer pada PT. X, menerima gaji
    sebulan sebesar Rp 20.000.000, tunjangan
    kesehatan sebesar Rp 500.000 dan tunjangan mobil
    senilai Rp 7.000.000.
  • Bapak Agung memiliki seorang istri yang bekerja
    pada PT. Y, dan tiga orang anak.
  • PT. X mengikuti program Jamsostek dimana premi
    asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian
    ditanggung perusahaan.
  • Selain itu PT. X mengikutkan pegawainya dalam
    program pensiun pada Dana Pensiun yang telah
    disahkan menteri keuangan.

26
Kasus
  • Untuk pembayaran Jaminan kecelakaan kerja dan
    kematian, iuran THT dan iuaran pensiun dihitung
    berdasarkan gaji bulanan sebagai berikut

Ditanggung Pegawai Ditanggung Perusahaan
Iuran THT 2 3,7
Iuran Pensiun 4 2
JKK 0,24
JK 0,3
27
Pertanyaan
  • Berapakah besarnya PPh 21 Bapak Agung?
  • Berapakah besarnya Take Home Pay Bapak Agung?

28
Contoh Tenaga Ahli
  • Ir. Iwan Kusuma, adalah seorang arsitek, pada
    bulan Maret 2009 menerima fee sebesar Rp
    50.000.000 dari PT Construction sebagai imbalan
    pemberian jasa yang dilakukannya. Pada bulan Juli
    2009 menerima pelunasan sisa fee sebesar
    Rp 50.000.000

29
PPh Pasal 21 Final
  • Atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang
    Tebusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau
    Jaminan Hari Tua yang dibayarkan secara sekaligus
    dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final
    oleh pihak-pihak yang membayarkan

30
Tarif Pemotongan
  • penghasilan bruto sampai dengan
    Rp 25.000.000 dikecualikan dari
    pemotongan pajak
  • penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000 sampai
    dengan Rp 50.000.000 sebesar 5
  • penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 sampai
    dengan Rp 100.000.000 sebesar 10
  • penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000 sampai
    dengan Rp 200.000.000 sebesar 15
  • penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000 sebesar
    25
About PowerShow.com